Mudzakarah DP ICMI bersama Prof. Dr. M. Mahfud M.D. S.H. S.U.

Mudzakarah DP ICMI bersama Prof. Dr. M. Mahfud M.D. S.H. S.U.

Bandung (23/2/2015), Universitas Widyatama bekerjasama dengan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jawa Barat menggelar mudzakarah bertema Penataan Konstitusi Ketatanegaraan dengan narasumber Prof. Dr. M. Mahfud M.D.S.H.S.U. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009-2014.
Acara yang diselenggarakan di GSG Universitas Widyatama tersebut diawali paparan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat, Dr(C) H Iwa Karniwa SE.Ak. MM tentang Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Auditabel.
Beliau memaparkan strategi keberhasilan Pemerintah Daerah Jawa Barat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian, tiga kali berturut-turut. Dilanjutkan paparan tentang Penataan Konstitusi Ketatanegaraan oleh Mahfud, M.D. yang selain membahas ketatanegaraan an sich, juga disinggung polemik dan kekisruhan antara POLRI dan KPK dalam aspek penataan konstitusi ketatanegaraan.
Materi yang disampaikan merupakan solusi dalam menata konstitusi ketatanegaraan yang akhir-akhir mengemuka terkait dengan polemik KPK dengan POLRI. Polemik tersebut semakin meruncing pasca ditangkapnya Bambang Widjojanto (BW), serta gugatan hukum terhadap pimpinan KPK.
Mahfud dalam paparannya menjelaskan bahwa: meskipun ada yang membungkus dengan halus dan mengatakan tidak ada konflik antara KPK dan POLRI melainkan hanya persoalan oknum atau dinamika, tetapi publik menilai memang ada konflik dan kekisruhan antara kedua lembaga?tersebut. Oleh sebab itu harus ada langkahlangkah serius untuk mendamaikannya.
Mengapa harus didamaikan? POLRI sebagai representasi kekuasaan negara di bidang keamanan dan penegakan hukum. Sementara, KPK adalah anak kandung reformasi harus eksis sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
POLRI kita bukan hanya mengurusi korupsi tetapi jauh lebih luas dari itu yang sangat penting bagi kelangsungan negara untuk ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum. Bayangkan, kalau negara tanpa polisi yang efektif. Dalam tugas-tugas umumnya POLRI cukup profesional. Misalnya dalam penanganan terorisme, penculikan, mutilasi, narkoba dan sebagainya. Kalau ada isu korupsi di POLRI harus dilihat sebagai kasus yang biasa saja, seperti di lembaga-lembaga yang lain.
Di lapangan sangat banyak sosol POLRI yang bersih, penuh dedikasi, dan patriotis. Oleh sebab itu POLRI dan KPK harus bekerja dalam sinergisitas, bukan dalam hubungan rivalitas. Berharap dengan acara ini, masyarakat lebih melek dengan keadaan ketatanegaraan sekarang. Fungsi negara mendirikan sebuah institusi hak asasi serta badan atau penegak hukum perlu adanya suatu lubang kedamaian diantara mereka. Hingga tidak ada titik intervensi diantara pihak A atau pihak B. Mudzakarah yang dihadiri mahasiswa Magister Akuntansi (MAKSI) dan Magister Manajemen (MM) juga merupakan kuliah umum bagi para mahasiswa. Acara dipandu oleh moderator Dr. Diana Sari, S.E.M.Si.Ak.QIA.C.A. yang merupakan Dosen Universitas Widyatama.

Comments are closed.