Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. ? Rektor Universitas Widyatama
Salah satu kendala dalam meningkatkan tata kelola yang baik atau good governance pemerintahan daerah adalah faktor sumberdaya manusia yang belum memahami akuntansi pemerintahan atau lebih khusus Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang baru diterbitkan tahun 2010 ini sangat berkaitan erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 67 % dianggap tidak layak. Tim redaksi majalah Komunita melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Widyatama seputar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Perguruan Tinggi sebagai pencetak SDM
Komunita: Bagaimana pandangan bapak mengenai Akuntansi Pemerintahan?
Dr. Islahuzzaman: Sebenarnya keilmuan di bidang akuntansi itu luas, sementara untuk akuntansi pemerintahan merupakan salah satunya saja. Selain itu ada pula sub bidang keilmuan akuntansi yang lain, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lainnya. Akuntansi pemerintahan merupakan jenis akuntansi yang diterapkan dalam bidang pemerintahan dengan menghasilkan output berupa informasi keuangan negara. Proses aktivitas dari input menjadi output pada dasarnya sama dengan penerapan di lembaga swasta lain, hanya yang membedakan adalah data yang dikelola yakni seputar keuangan negara. Pada sistem pemerintahan terdapat akuntansi dasar transaksi dan anggaran yang masing-masing memiliki hasil laporan realisasinya.
Komunita: Mengapa harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaporkan kinerja keuangan pemerintah?
Dr. Islahuzzaman: Dalam laporan keuangan yang baik tentunya harus memiliki standar. Jika tidak mempunyai standar maka hasilnya akan berbeda-beda sehingga mengakibatkan datanya tidak dapat dianalisis. Untuk standar akuntansi di pemerintahan berbeda dengan lembaga yang berbasiskan bisnis karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pelaporannya. Pada laporan hasil keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi 4, yaitu: laporan keuangan negara, laporan realisasi laba/ rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun bagi lembaga pemerintahan yang berbasiskan bisnis seperti halnya BUMN menggunakan acuan laporan keuangan bisnis.
Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Komunita: Laporan keuangan pemerintah daerah 67 % dinilai tidak layak. Benarkah bila persepsi publik mengartikan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Apa yang menjadi penyebabnya?
Dr. Islahuzzaman: Kemungkinan besarnya bisa saja terjadi, namun jika dilihat dari sisi sejarah ? akuntansi pemerintahan berawal dari akuntansi anggaran yang telah ada sejak jaman Belanda. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Belanda adalah kontinental, sedangkan sistem yang berjalan saat ini yaitu anglo saxon. Perubahan atau peralihan kepada sistem anglo saxon berlangsung cukup lama, bahkan sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Prof. Bambang Sudibyo sistem pelaporan anggarannya dirubah dengan menganut pada laporan keuangan negara yang mencerminkan adanya posisi Debet dan Kredit.
Metode ini diterapkan agar dapat diketahui seberapa besar aset negara, hutang negara, investasi dan perolehan negara. Menyinggung persoalan penerapan akuntansi di daerah akibat kurang mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya ? bisa terjadi. Hal ini disebabkan, pertama: belum terdapat penyesuaian (adaptable) atas perubahan oleh masyarakat setempat. Kedua: belum adanya pemahaman yang baik terhadap akuntansi pemerintahan, ketiga: kurangnya SDM yang mumpuni (ahli dibidangnya) khusus tentang akuntansi pemerintahan. Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Contohnya: posisi penata laporan keuangan/anggaran di kantor kedinasan daerah ditangani oleh seorang dokter, bagian peternakan, dan lainnya. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di daerah-daerah. Faktor penyebab lain adalah kurangnya pengawasan dan pelatihan tentang laporan keuangan.
Berdasarkan pada permasalahan serta adanya penyebab tersebut, maka kami dari segenap akademisi Universitas Widyatama membuka program MAKSI (magister akuntansi) dan PPAK (pendidikan profesi akuntansi) yang bertujuan mencetak sumberdaya manusia kompeten di bidang laporan keuangan agar penerapan keilmuan akuntansi mampu mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara.
Komunita: Jika memang faktor SDM menjadi suatu hal yang penting agar memahami dan menerapkan aplikasi bidang akuntansi, bagaimana perguruan tinggi seharusnya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan mutu sumberdaya manusia tersebut?
Dr. Islahuzzaman: Universitas widyatama telah menyiapkan semua fasilitas pembelajaran berkenaan dengan pemahaman KOMITMEN WIDYATAMA BANGUN SDM BERKOMPETENSI Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. ? Rektor Universitas Widyatama Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. komunita 13 | Maret 2015 21 rubrik utama serta praktek bidang akuntansi termasuk kurikulumnya. Dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan/diadaptasikan oleh bahan praktek pada masing-masing konsentrasi program studi, yaitu: akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan lain-lain. Berikutnya political will Pemerintah daerah seharusnya menyiapkan anggaran untuk pelatihan dan studi lanjut bagi para pegawainya, khusus di bidang akuntansi pemerintahan dengan spesialisasi pada bagian anggaran, akuntansi keuangan daerah, dan akuntansi manajemen pemerintahan.
Komunita: Program apa yang telah dilaksanakan Universitas Widyatama dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia di bidang akuntansi pemerintahan?
Dr. Islahuzzaman: Universitas Widyatama menyiapkan fasilitas pembelajaran; mulai dari staf pengajar (dosen) yang berkompeten pada bidang tersebut dengan status rata-rata telah bergelar S3, fasilitas belajar yang memadai, kerjasama industri, serta kurikulum di desain sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kurikulum itu sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu: Umum, Utama dan Khusus. Untuk bagian umum berkaitan dengan moral, tanggungjawab, dan lainnya. Sementara yang bagian utama mengandung materi keprofesian. Bagi setiap pegawai pada berbagai instansi baik di wilayah pusat maupun daerah yang telah mengikuti program studi lanjut khususnya bidang akuntansi pemerintahan serta memperoleh bekal keilmuan dari bangku kuliah, maka setelah lulus studi diharapkan mampu mempraktekkan ilmu pengetahuannya secara langsung pada dunia kerja. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh jajaran pihak manajemen yang bersangkutan, baik secara moril maupun materiil.
