Beberapa permasalahan yang perlu introspeksi adalah banyaknya pendirian PTS dan Program Studi. Jumlah PTS di atas 3.000 menyebabkan jumlah mahasiswa PTS rata-rata di bawah 1.000 dan hanya mencapai 261 orang. Kondisi demikian tidak memungkinkan PTS mempunyai sumberdaya yang cukup untuk meningkatkan kualitas akademik yang mencakup sarana dan prasarana serta kesejahteraan dosen agar dapat bekerja lebih fokus. Permasalahan lain adalah produktivitas yang rendah dalam lulusan. Tingkat angka efisiensi edukasi rata-rata 11 % dan PTS 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa lama kuliah di PTS lebih panjang. Kondisi tersebut dapat disebabkan lambannya dalam proses perkuliahan, terbatasnya sarana laboratorium, dan kurang intensifnya proses bimbingan akademik dan tugas akhir, selain ketersediaan waktu dan kualitas dosen.
Beberapa permasalahan yang perlu introspeksi adalah banyaknya pendirian PTS dan Program Studi. Jumlah PTS di atas 3.000 menyebabkan jumlah mahasiswa PTS rata-rata di bawah 1.000 dan hanya mencapai 261 orang. Kondisi demikian tidak memungkinkan PTS mempunyai sumberdaya yang cukup untuk meningkatkan kualitas akademik yang mencakup sarana dan prasarana serta kesejahteraan dosen agar dapat bekerja lebih fokus. Permasalahan lain adalah produktivitas yang rendah dalam lulusan. Tingkat angka efisiensi edukasi rata-rata 11 % dan PTS 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa lama kuliah di PTS lebih panjang. Kondisi tersebut dapat disebabkan lambannya dalam proses perkuliahan, terbatasnya sarana laboratorium, dan kurang intensifnya proses bimbingan akademik dan tugas akhir, selain ketersediaan waktu dan kualitas dosen.
Oleh sebab itu, kesadaran antar perguruan tinggi swasta untuk bersinergi dan melakukan resource sharing perlu dilakukan. Hal yang penting juga melakukan proses regionalisasi atau international looking agar dapat melihat perkembangan PTS lain atau perguruan di luar negeri sehingga semangat bekerjasama bisa saling terbentuk. Persaingan antar PTN dan PTS, antara PTS dengan PTS memang akan terus terjadi. Namun demikian hubungan positif antara orientasi pasar dengan kinerja perguruan tinggi harus dapat ditingkatkan.
Terkait kondisi PTS saat ini, persaingan antar PTS tidak boleh dibiarkan tanpa kendali yang menyebabkan organisasi menjadi tidak sehat serta penurunan kualitas. PTS harus diingatkan kembali makna pendidikan yang luhur dalam mendidik anak bangsa menjadi berkompeten dan jujur. Oleh sebab itu, kompetisi antar PTS harus dijamin oleh sistem manajemen mutu yang disepakati semua pihak. Organisasi APTISI (yang terdiri atas 3.200 perguruan tinggi) hendaklah mampu mengubah persaingan tersebut menjadi sebuah sinergi yang membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama. Dengan perkataan lain, setiap anggota APTISI diharapkan berkompetisi secara sehat memasarkan produknya serta berkompetisi dengan sejumlah perguruan tinggi asing. Untuk kepentingan itu, sebagai induk organisasi, APTISI harus membina para anggotanya untuk senantiasa melakukan peningkatan mutu proses pendidikan, peningkatan mutu layanan kepada semua stakeholder, dan peningkatan mutu lulusan menjadi komitmen bersama dari semua anggota agar tetap mampu bersaing secara sehat.
Maka salah satu jalan adalah APTISI harus mampu menangkap isu-isu terkini yang ada di masyarakat untuk ditanggapi dan dibahas sehingga mampu menjadikan salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan isu yang bergulir pada masyarakat, tidak mendiamkan dan mempetieskan.
Permasalahan PTS
Isu-isu yang berkembang di kalangan PTS adalah isu yang berbentuk respon positif maupun negatif, isu yang dikarenakan perkembangan jaman yang menuju globalisasi. PTS tidak bisa berpangku tangan terhadap isu atau permasalahan yang ada di sekitar perguruan tinggi swasta atau masalah bangsa dan negara. Beberapa permasalahan PTS adalah :
A. Dis-Equalitas PTN dan PTS. Pemerintah bermaksud menaikkan APK dari 18 % menjadi 25 %. Program ini membutuhkan dana yang sangat besar, dan pemerintah hanya mampu menyediakan dana 40 ? 60 %. Oleh sebab itu, peran PTS sebagai sumbangsih masyarakat menjadi sangat bermak- na bagi bangsa dan negara. Namun demikian pemerintah justru melaku- kan dikotomi PTN dan PTS. Dikotomi ini sangat terlihat dari pola belanja Negara khususnya di Depdiknas dimana untuk pembinaan atau bantuan bagi PTS (3.200 PTS) kurang dari 6 % dari anggaran yang disalurkan oleh?DIKTI, sementara PTN menerima kurang lebih 94 % dari total anggaran, padahal jumlah PTN adalah 85.