Komunita: Apakah hasil perolehan WTP(wajar tanpa pengecualian) yang diraih pemerintah provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah kabupaten dan kota?
Junaidi: Kalau di lembaga inspektorat, konteksnya dalam bentuk entitas pelaporan pada tingkat provinsi ? tentunya memiliki perbedaan dengan wilayah kabupaten dan kota. Hal ini telah disesuaikan berdasarkan undang-undang otonomi pada masingmasing wilayah serta diberi kewenangan untuk melaporkan hasil kinerja keuangan dengan opini melalui BPK (badan pemeriksa keuangan). Demikian juga dengan pemerintah pada tingkat provinsi, jadi makna provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota berbeda dari segi pelaporannya. Adapun untuk pertanggungjawaban hasil laporannya juga berbeda, kalo gubernur akan mempertanggungjawabkan dihadapan pimpinan & anggota DPRD tingkat I sementara para bupati dan walikota juga akan mempertanggungjawabkan dihadapan DPRD kabupaten dan kota.
Komunita: Fungsi mana yang mengemban tugas pokok, tanggungjawab dan wewenang dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah?
Junaidi: ini memang tugas inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Jadi lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai Consulting dan Assurance yaitu berkoordinasi secara komunikatif dengan para SKPD kemudian menjamin bahwa segala kegiatan yang telah dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain wewenang dari inspektorat itu sendiri yakni melakukan pembinaan secara personal serta kepada UPD-nya, melakukan audit, melakukan evaluasi, melakukan review terhadap kegiatan-kegiatan di tingkat SKPD. Disamping melakukan berbagai macam hal tadi, tentunya pada unit perangkat daerah tidak luput dari adanya beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang sering menjadi kendala dalam mengejar target kinerja yang bagus yakni faktor SDM. Sumber daya manusia pada beberapa lingkup SKPD masih belum memahami segala ketentuan yang berlaku, lalu regulasi dari pemerintah pusat yang kadangkala cepat mengalami perubahan (yang lama belum bisa dipahami ? kemudian muncul lagi regulasi yang baru). Contohnya yaitu baru kemarin kita mempelajari bahan akuntansi secara cashbasis namun 5 tahun kemudian keluar PP No.71 Tahun 2010 tentang persyaratan memahami sistem akuntansi yang acrualbasis. Sedangkan dari segi latar belakang pendidikan SDM-nya sangat berbeda-beda sehingga hal inilah yang dapat menghambat kinerja pegawai terhadap masing-masing bidang pekerjaannya.
Komunita: Apa yang dipersiapkan inspektorat provinsi Jawa Barat agar capaian WTP tetap dipertahankan sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah pusat?
Junaidi: Belajar dari pengalaman selama ini, perolehan WTP Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan (Gubernur dan DPRD) untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, komitmen dari DPRD dalam mendukung program kerja, konsisten menerapkan rencana aksi, dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Inspektorat Provinsi Jawa Barat pun dengan peran Quality Assurance telah memberikan pendampingan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan mendorong percepatan tindak lanjut atas permasalahan yang dapat mengganggu opini BPK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari sepenuhnya bahwa opini WTP hanyalah sasaran pendamping saja, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Akan sangat optimal jika opini WTP yang didapat, juga mencerminkan masyarakat Jawa Barat yang semakin sejahtera. Dalam kondisi tersebut, WTP akan menjadi sebuah prestasi luar biasa dan bermakna di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Meski berhasil meraih opini tertinggi, namun, bukan berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berhenti bekerja keras. Justru sebaliknya, tantangan berat di depan mata. Yakni untuk tetap mempertahankan predikat tersebut di masa yang akan datang. Caranya, dengan selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja berbangga diri telah berhasil meraih prestasi sebagai provinsi yang mengelola keuangan daerah dengan baik. Tapi tentunya kerja belum usai, karena masih banyak agenda kerja yang harus dijalankan.
Komunita: Bagaimana peran dan kerjasama yang telah dilakukan antara inspektorat provinsi Jawa Barat dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta?
Junaidi: Pertama yaitu kami selalu mengundang beberapa kampus sebagai pembicara tamu dalam acara BIMTEK (bimbingan teknik) untuk memberikan pengetahuannya secara teori. Kedua yakni mengadakan acara hearing (dengar pendapat) mengenai regulasi-regulasi yang berkembang saat ini dalam penyusunan kebijakan akuntansi. Pelatihan pun juga dilakukan secara temporal berdasarkan waktu dan tempat yang telah direncanakan, baik oleh inspektorat sendiri sebagai panitia dan peserta begitu juga dengan pihak perguruan tinggi sebagai pemberi materi/nara sumbernya. (Interview & Written by Abdul Rozak)
