Kuliah Gratis Bukan Tujuan Akhir

0
7 views

Wawancara bersama Rektor Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Prof. Ir. A. Harits Nu’man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

Rektor UNISBA Mengingatkan Pentingnya Keadilan  

Akses, Mutu, dan Masa Depan Pendidikan Tinggi, dan Human Capital Indonesia

 

               Pendidikan tinggi gratis kembali menjadi wacana penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Namun, apakah menghapus biaya kuliah dengan sendirinya akan menjamin keadilan pendidikan? Bagaimana memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan mutu akademik, memperlebar kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta menghasilkan lulusan yang relevan dengan perubahan dunia kerja? Dalam wawancara bersama majalah KOMUNITA, Rektor Universitas Islam Bandung (UNISBA), Prof. Ir. A. Harits Nu’man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. menegaskan bahwa pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi strategis pembangunan manusia Indonesia, bukan sekadar persoalan pembebasan biaya kuliah.

KOMUNITA: Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Gagasan ini tentu menarik, terutama bagi keluarga yang kesulitan membiayai kuliah anaknya. Namun, apakah persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia memang terletak pada biaya kuliah?

Rektor UNISBA: Biaya kuliah memang menjadi hambatan nyata, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi, persoalan pendidikan tinggi tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan biaya semata. Ada persoalan akses, ketimpangan mutu, relevansi lulusan, dan kesiapan akademik mahasiswa yang sama pentingnya untuk diselesaikan.

Kita masih menghadapi kesenjangan fasilitas, rasio dosen, dan kemampuan riset antar perguruan tinggi, termasuk ketimpangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menghadapi hambatan yang tidak berhenti pada uang kuliah. Biaya hidup, transportasi, tempat tinggal, serta keterbatasan infrastruktur digital turut menentukan apakah seseorang dapat mengakses pendidikan tinggi dan menyelesaikannya.

Ada pula persoalan kesiapan mahasiswa. Ketimpangan kualitas pendidikan dasar dan menengah menyebabkan mahasiswa memasuki perguruan tinggi dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Di sisi lain, lulusan masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, kebijakan pendidikan tinggi gratis seharusnya tidak berhenti pada pembebasan biaya. Pemerintah perlu membangun peta jalan pengembangan modal manusia atau human capital development yang berkelanjutan. Human Capital Development  berkelanjutan dengan: 1) mewujudkan keadilan akses berbasis sasaran (target equity), 2) menjamin kepastian pembiayaan mutu, 3) memperkuat ekosistem Pendidikan Tinggi Nasional (PTN dan PTS). Tujuannya bukan hanya memperbanyak mahasiswa yang berkuliah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan bermutu, memiliki kompetensi, dan mampu berkontribusi kepada masyarakat.

KOMUNITA: Jadi, apakah konsep pendidikan tinggi yang terjangkau lebih tepat daripada pendidikan tinggi gratis untuk semua?

Rektor UNISBA: Untuk konteks Indonesia saat ini, saya memandang pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua yang memenuhi syarat sebagai pendekatan yang lebih realistis dan berkeadilan, dibandingkan pembebasan biaya kuliah secara universal tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

Prinsipnya adalah subsidi harus diberikan secara tepat sasaran. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari daerah 3T perlu memperoleh pembebasan biaya kuliah secara penuh apabila memenuhi kriteria bantuan, disertai dukungan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, mahasiswa dari keluarga mampu dapat membayar secara proporsional sesuai kemampuan ekonominya.

Kebijakan tersebut perlu didukung data yang akurat, sistem bantuan yang transparan, dan evaluasi berkala. Pemerintah juga perlu memperluas distribusi beasiswa, termasuk KIP-Kuliah, ke perguruan tinggi swasta (PTS). Sebab, pemerataan kesempatan pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada PTN.

Selain bantuan langsung, kita perlu memikirkan keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi. Kampus dapat mengembangkan dana abadi atau endowment fund, memperkuat kemitraan riset dengan industri, dan mencari sumber pendapatan lain yang sah tanpa mengorbankan misi akademiknya. Untuk kelompok menengah yang tidak memenuhi kriteria bantuan penuh tetapi mengalami keterbatasan likuiditas, skema pembiayaan dengan pengembalian setelah bekerja juga dapat dipertimbangkan secara hati-hati.

Dengan demikian, keadilan tidak selalu berarti semua orang menerima subsidi dalam jumlah yang sama. Keadilan berarti setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya agar memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

KOMUNITA: Jika biaya kuliah dibebaskan, siapa yang menjamin kualitas pendidikan tetap terpelihara? Pendidikan tinggi membutuhkan dosen, laboratorium, teknologi, perpustakaan, penelitian, dan infrastruktur yang semuanya memerlukan pembiayaan besar.

Rektor UNISBA: Inilah salah satu tantangan terbesar kebijakan kuliah gratis. Pembebasan biaya mahasiswa tidak boleh menyebabkan kampus kehilangan kemampuan menyelenggarakan pendidikan bermutu. Jika pemerintah tidak menyediakan pengganti pendapatan yang memadai dan tepat waktu, kegiatan operasional, penelitian, pengembangan dosen, dan pemeliharaan fasilitas dapat terganggu.

Karena itu, pembiayaan harus didasarkan pada kebutuhan biaya riil. Kebutuhan program studi sains, teknik, dan kedokteran misalnya, tidak dapat disamakan dengan program studi sosial-humaniora. Setiap rumpun ilmu memiliki kebutuhan laboratorium, peralatan, bahan praktik, dan kegiatan akademik yang berbeda.

 Pemerintah perlu memastikan dana pengganti uang kuliah tunggal (UKT) dihitung berdasarkan standar biaya operasional pendidikan tinggi yang relevan. Penyalurannya pun harus tepat waktu dan tidak terhambat birokrasi yang berlebihan.

Di sisi lain, perguruan tinggi perlu meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital administrasi dan pengelolaan sumber daya. Namun, efisiensi harus dilakukan secara selektif. Penghematan biaya administratif tidak boleh menjadi alasan untuk memangkas pengembangan kompetensi dosen, fasilitas laboratorium, atau dukungan terhadap penelitian.

Kampus juga perlu memperkuat sumber pendanaan alternatif melalui dana abadi, kerja sama industri, pendanaan bersama atau matching fund, dan komersialisasi hasil riset. Dengan begitu, keberlanjutan akademik tidak sepenuhnya bergantung pada uang kuliah mahasiswa.

KOMUNITA: Jika pendidikan tinggi dibiayai negara, apa hasil yang semestinya diperoleh dalam jangka panjang? Bagaimana memastikan kebijakan ini benar-benar menjadi investasi pembangunan manusia, bukan sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dan lulusan?

Rektor UNISBA: Investasi negara harus menghasilkan manfaat yang melampaui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) atau jumlah ijazah. Dalam rentang 10–20 tahun, setidaknya ada tiga hasil strategis yang perlu diperhatikan.

Pertama, mobilitas sosial-ekonomi. Pendidikan tinggi harus membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kedua, peningkatan daya saing ekonomi nasional. Kita perlu bergerak dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Pendidikan tinggi harus menghasilkan manusia yang mampu menciptakan nilai tambah melalui ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi.

Ketiga, kemandirian inovasi. Perguruan tinggi perlu menghasilkan riset terapan dan teknologi tepat guna yang membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi impor, serta menjawab persoalan nasional, seperti pangan, energi, dan kesehatan.

Semua itu menuntut perubahan orientasi. Kita tidak cukup menghasilkan lulusan yang memiliki gelar, tetapi harus menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, beradaptasi dengan teknologi, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Pendidikan tinggi juga tidak boleh kehilangan dimensi etikanya. Lulusan perlu memiliki kesadaran bahwa pengetahuan dan kompetensi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

KOMUNITA: Bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam proses pembelajaran? Apa yang perlu berubah agar lulusan memiliki kompetensi, karakter, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah?

Rektor UNISBA: Perluasan akses harus berjalan bersama peningkatan mutu. Kita tidak boleh memperbanyak kesempatan kuliah dengan konsekuensi menurunkan kualitas pembelajaran.

Kurikulum perlu diarahkan pada capaian pembelajaran yang jelas melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE). Pembelajaran berbasis proyek dan masalah nyata juga perlu diperkuat agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan kompleks.

Kemampuan beradaptasi dengan AI menjadi bagian penting dari proses tersebut. Mahasiswa perlu memahami cara memanfaatkan teknologi secara produktif, sekaligus mengembangkan kemampuan yang tidak cukup dibentuk melalui penggunaan teknologi semata, seperti pemikiran kritis, pertimbangan etis, kreativitas, kepemimpinan, dan kolaborasi.

Namun, kompetensi profesional tidak dapat dipisahkan dari karakter. Di UNISBA, internalisasi nilai Ahlakul Karimah dan spirit 3M—Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid—menjadi bagian dari upaya membangun lulusan yang memiliki integritas, kesungguhan berjuang, kemampuan berpikir, dan semangat pembaruan.

Pembelajaran juga perlu mendekatkan mahasiswa dengan pengalaman nyata melalui magang terstruktur, KKN tematik, dan inkubator bisnis. Pengalaman tersebut dapat mengembangkan daya juang, kreativitas, kemampuan bekerja sama, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi mutu, sistem penjaminan mutu internal perlu diperkuat. Lulusan juga dapat dibekali Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, perluasan akses benar-benar diikuti penguatan kompetensi dan karakter.

KOMUNITA: Apakah perluasan akses pendidikan tinggi juga dapat menjadi pengungkit riset, kreativitas, teknologi, dan inovasi nasional?

Rektor UNISBA: Tentu, karena perluasan akses membuka peluang bagi lebih banyak talenta dari latar belakang sosial dan geografis yang beragam. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal tanpa ekosistem inovasi yang mendukung.

Perguruan tinggi perlu membangun sinergi antara akademisi, dunia usaha dan industri, pemerintah, serta masyarakat. Dalam pendekatan quadruple helix, riset kampus perlu berangkat dari kebutuhan nyata, sementara pemerintah berperan membangun regulasi dan dukungan kebijakan, dan industri menjadi mitra dalam pendanaan maupun pemanfaatan hasil riset.

Kampus juga membutuhkan kelembagaan yang mendukung hilirisasi penelitian, seperti kantor transfer teknologi dan inkubator bisnis. Kelembagaan ini dapat membantu perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan usaha rintisan, dan pembentukan university spin-off.

Pendanaan riset perlu lebih fleksibel dan berkelanjutan. Jika peneliti terlalu terbebani prosedur administratif, waktu dan energi untuk mengembangkan pengetahuan dapat berkurang. Karena itu, pendanaan jangka panjang, termasuk melalui dana abadi riset, perlu diperkuat.

Hasilnya harus terlihat dalam penciptaan nilai ekonomi dan sosial. Inovasi dapat melahirkan usaha baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membantu industri menjadi lebih efisien. Pada saat yang sama, riset perguruan tinggi harus mampu menghasilkan solusi bagi masyarakat, misalnya teknologi air bersih untuk daerah terpencil, digitalisasi UMKM, dan inovasi lingkungan berbasis komunitas.

Artinya, investasi pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa untuk menciptakan pengetahuan dan menyelesaikan persoalannya sendiri.

KOMUNITA: Dalam konteks perubahan dunia kerja akibat digitalisasi dan AI, apakah sudah waktunya pendidikan tinggi bergeser dari orientasi gelar menuju orientasi kompetensi dan dampak?

Rektor UNISBA: Pergeseran tersebut semakin penting. Gelar akademik tetap memiliki fungsi, tetapi tidak cukup membuktikan bahwa seseorang mampu menjalankan pekerjaan dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Dunia kerja semakin membutuhkan bukti kompetensi, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi.

Karena itu, pendidikan tinggi perlu mengembangkan keterampilan masa depan atau future skills. Selain kemampuan teknis, mahasiswa perlu dibekali pemikiran kritis, etika AI, kecerdasan emosional, kepemimpinan, serta kemampuan berkolaborasi dengan manusia dan teknologi.

Program studi juga harus adaptif terhadap perubahan. Bidang seperti sains data, ekonomi hijau, industri kreatif, kesehatan, dan teknologi digital membutuhkan kurikulum yang terus diperbarui bersama praktisi. Pembiayaan pendidikan tinggi semestinya turut memperhatikan kebutuhan kompetensi masa depan tersebut.

Kredensial mikro atau micro-credentials dan sertifikasi industri dapat melengkapi pendidikan formal. Portofolio proyek, hasil karya, pengalaman magang, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi bukti penting atas kompetensi lulusan.

Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri perlu dimulai sejak penyusunan kurikulum, bukan hanya ketika mahasiswa hendak lulus. Kuliah praktisi, magang yang terstruktur dan dapat dikonversi menjadi SKS, serta beasiswa ikatan dinas dapat memperkuat hubungan antara pendidikan dan pekerjaan.

Namun, orientasi pada dampak tidak berarti mengabaikan ilmu dasar atau penelitian teoretis. Pendidikan tinggi tetap membutuhkan kedalaman pengetahuan. Yang perlu diperkuat ialah kemampuan menghubungkan pengetahuan tersebut dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan industri, dan tantangan masa depan.

KOMUNITA: Salah satu kritik terhadap wacana kuliah gratis adalah anggapan bahwa kebijakan tersebut otomatis menciptakan pemerataan. Mengapa pembebasan UKT belum tentu membuat kesempatan pendidikan menjadi lebih adil?

Rektor UNISBA: Karena ketimpangan terjadi jauh sebelum calon mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Calon mahasiswa dari keluarga mampu di perkotaan sering memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas belajar, bimbingan persiapan seleksi, dan infrastruktur digital. Sebaliknya, calon mahasiswa dari daerah tertinggal dapat menghadapi keterbatasan yang memengaruhi kesiapan mereka mengikuti seleksi.

Selain itu, biaya pendidikan bukan hanya UKT. Mahasiswa tetap membutuhkan biaya hidup, tempat tinggal, transportasi, perangkat digital, akses internet, dan kebutuhan belajar lainnya.

Karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmasi yang menyeluruh. Bantuan bagi mahasiswa kurang mampu seharusnya mencakup pembebasan UKT, dukungan biaya hidup, fasilitas digital, dan perlindungan kesehatan sesuai kebutuhan. Seleksi juga perlu mempertimbangkan potensi akademik dalam konteks kesempatan belajar yang dimiliki calon mahasiswa, bukan semata-mata mengandalkan satu skor tes.

Program matrikulasi atau bridging program dapat membantu mahasiswa yang mengalami kesenjangan kesiapan akademik. Pendampingan pada awal perkuliahan penting agar mereka dapat menyesuaikan diri dan mengikuti pembelajaran dengan baik.

Keadilan akses berarti memastikan mahasiswa bukan hanya berhasil masuk perguruan tinggi, tetapi juga memiliki dukungan yang memadai untuk bertahan, berkembang, dan lulus. Tanpa itu, kebijakan gratis berisiko hanya menghilangkan satu hambatan, sementara hambatan lainnya tetap ada.

KOMUNITA: Sebagai Rektor PTS, bagaimana Bapak melihat dampak kebijakan kuliah gratis di PTN terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta? Apa yang perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak menciptakan ketimpangan baru?

Rektor UNISBA: PTS merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional. Dalam nafas kebijakan ini, PTS dipandang menampung hampir 43,5 persen mahasiswa Indonesia atau sekitar 4,8 juta mahasiswa. Karena itu, PTS bukan sekadar alternatif ketika calon mahasiswa tidak diterima di PTN, melainkan mitra strategis dalam memperluas akses pendidikan.

Jika pembebasan biaya hanya berfokus pada PTN tanpa desain kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan PTS, ada risiko perpindahan minat calon mahasiswa secara besar-besaran. Penurunan jumlah mahasiswa dapat memengaruhi pendapatan, keberlangsungan program studi, kemampuan menyediakan fasilitas, bahkan keberlanjutan pekerjaan dosen dan tenaga kependidikan.

Kesenjangan juga dapat melebar apabila dana publik semakin terkonsentrasi di PTN, sementara PTS menghadapi keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan mutu. Padahal, masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi ikut membiayai negara melalui pajak, dan pemerataan manfaat anggaran pendidikan semestinya menjadi perhatian bersama.

Karena itu, saya berpandangan bahwa bantuan pemerintah perlu dirancang agar mahasiswa kurang mampu dapat memilih PTN atau PTS tanpa kehilangan hak atas subsidi. Bantuan seperti KIP-Kuliah harus didistribusikan secara proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan peran PTS dalam memperluas akses.

PTS juga perlu memperoleh akses yang adil terhadap hibah penelitian, bantuan sarana, insentif pengembangan mutu, dan program kolaborasi. Berbagi sumber daya, seperti penggunaan laboratorium, riset bersama, dan pertukaran dosen, dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan.

Pembagian peran antarkampus perlu dibangun melalui kebijakan yang mendorong kompetisi sehat dan kolaborasi. Yang harus menjadi perhatian utama bukan memenangkan PTN atau PTS, melainkan memastikan seluruh sistem pendidikan tinggi menghasilkan mutu dan manfaat yang lebih baik.

KOMUNITA: Jika demikian, bagaimana seharusnya pemerintah mengukur keberhasilan investasi pendidikan tinggi? Apakah cukup melalui angka partisipasi, atau diperlukan indikator yang lebih luas?

Rektor UNISBA: Keberhasilan tidak cukup diukur melalui APK atau jumlah lulusan. Kita perlu melihat dampak nyata dari pendidikan yang dibiayai negara.

Pertama, kualitas penyerapan kerja, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan kualifikasi lulusan, masa tunggu kerja, dan tingkat penghasilan yang memungkinkan kehidupan layak. Kedua, kewirausahaan, khususnya kemampuan lulusan menciptakan usaha inovatif dan membuka lapangan kerja. Ketiga, hilirisasi riset, seperti paten, lisensi, dan produk penelitian yang diadopsi industri. Keempat, mobilitas sosial-ekonomi, yaitu sejauh mana pendidikan membantu mahasiswa dari keluarga prasejahtera mencapai kemandirian finansial. Kelima, kontribusi terhadap ekonomi berbasis pengetahuan. Keenam, penyelesaian masalah sosial dan lingkungan, termasuk persoalan kesehatan masyarakat, literasi digital, dan perubahan iklim. Ketujuh, pembentukan kepemimpinan etis dan karakter yang mendukung tata kelola sosial serta kehidupan demokrasi yang sehat.

Indikator tersebut perlu dievaluasi secara berkala dan dilaporkan secara transparan. Pemerintah dapat mengembangkan kerangka pengukuran Social Return on Investment (SROI) untuk menilai manfaat sosial dan ekonomi dari dana publik yang diinvestasikan.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan tinggi gratis perlu diletakkan dalam paradigma investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran anggaran. Jika hanya berorientasi pada biaya murah dan jumlah lulusan, kita berisiko mengorbankan mutu dosen, riset, dan laboratorium. Sebaliknya, jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, setiap rupiah harus berkontribusi pada peningkatan kualitas manusia, mobilitas sosial, kemandirian inovasi, dan penguatan karakter bangsa.

KOMUNITA: Jika Bapak harus merumuskan prioritas kebijakan bagi pemerintah, apa tiga hal terpenting yang perlu segera dilakukan?

Rektor UNISBA: Pertama, membangun subsidi berkeadilan berbasis data. Mahasiswa yang benar-benar membutuhkan harus memperoleh pembebasan biaya dan dukungan hidup yang memadai, termasuk mereka yang berasal dari daerah 3T. Distribusi bantuan juga harus memberi ruang yang adil bagi mahasiswa PTS.

Kedua, melindungi ekosistem pendidikan tinggi nasional. PTN dan PTS perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem yang saling melengkapi. Kebijakan pembiayaan, daya tampung, bantuan sarana, dan hibah riset harus dirancang untuk mendorong pemerataan mutu, bukan memperlebar kesenjangan.

Ketiga, memastikan pembiayaan sesuai biaya riil dan berorientasi pada dampak. Dana pengganti UKT harus memadai serta disalurkan tepat waktu. Pada saat yang sama, evaluasi perlu memperhatikan kualitas lulusan, keterserapan kerja, sertifikasi kompetensi, inovasi, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Bagi saya, persoalan utamanya bukan memilih antara pendidikan gratis atau berbayar. Yang lebih mendasar ialah bagaimana negara menjamin setiap warga yang memenuhi syarat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bermutu tanpa terhambat kemiskinan, sementara perguruan tinggi tetap mampu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan tinggi harus menjadi jalan bagi manusia untuk berkembang dan bagi bangsa untuk maju. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak mahasiswa yang dibebaskan dari biaya kuliah, melainkan berapa banyak manusia yang menjadi lebih kompeten, berintegritas, produktif, dan mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat.

(Interview, rewritten by lili irahali  –  27 Oktober 2026)