Wacana pendidikan tinggi gratis bagi perguruan tinggi negeri menguat ketika Presiden Prabowo mengangkat isu tersebut dalam rapat terbatas. Bagi Redaksi, isu ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: siapa yang membayar biaya kuliah? Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah: untuk apa negara membiayai pendidikan tinggi, dan nilai apa yang diharapkan kembali kepada masyarakat dan perekonomian?
Pertanyaan tersebut penting karena pendidikan tinggi bukan sekadar jalan memperoleh gelar, pekerjaan, atau status sosial. Dalam perspektif pembangunan nasional, pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis membangun human capital, meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas inovasi, memperkuat mobilitas sosial, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Karena itu, pendidikan tinggi gratis—dalam pengertian akses yang semakin luas dan terjangkau—layak dipandang bukan semata sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai investasi negara pada manusia Indonesia.
Namun, di sinilah persoalan yang sering terlewat. Gratis tidak otomatis menghasilkan human capital yang kuat. Jika pendidikan tinggi hanya memperluas jumlah mahasiswa dan lulusan tanpa memastikan kualitas pembelajaran, relevansi kompetensi, keterhubungan dengan dunia usaha dan industri, kemampuan berinovasi, serta kesempatan kerja, maka kebijakan gratis berisiko berhenti pada perluasan akses, bukan peningkatan kapasitas produktif bangsa.
Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 baru mencapai 32,89 persen untuk kelompok usia 19–23 tahun. Artinya, sebagian besar penduduk pada kelompok usia tersebut belum menikmati pendidikan tinggi. Kesenjangan juga terlihat dari kondisi ekonomi keluarga. APK perguruan tinggi kelompok pengeluaran terbawah atau kuintil 1 hanya 17,30 persen, sedangkan kuintil 5 mencapai 55,37 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses bukan semata-mata persoalan kemampuan akademik. Kemampuan ekonomi keluarga masih ikut menentukan siapa yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Ketika seorang anak berpotensi tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, yang hilang bukan hanya kesempatan individu. Negara juga kehilangan potensi human capital yang mungkin kelak menjadi peneliti, profesional, wirausahawan, inovator, pemimpin, atau pencipta lapangan kerja.
Dalam perspektif inilah negara perlu hadir. Ketika negara membiayai pendidikan seorang mahasiswa, sesungguhnya yang dibiayai bukan hanya ruang kuliah, dosen, laboratorium, dan kegiatan akademik. Negara sedang membangun kapasitas manusia yang diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan, teknologi, inovasi, pekerjaan, usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi.
Human capital mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, kesehatan, dan berbagai kapasitas manusia yang memungkinkan seseorang menjadi lebih produktif dan menciptakan nilai. World Bank mencatat Human Capital Index Indonesia meningkat dari 0,50 pada 2010 menjadi 0,54 pada 2020. Indeks tersebut memang tidak secara khusus mengukur pendidikan tinggi karena mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan perkembangan manusia secara lebih luas. Namun, indikator tersebut mengingatkan kita bahwa kualitas manusia merupakan fondasi penting bagi produktivitas masa depan.
Ukuran keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup berhenti pada berapa banyak mahasiswa yang kuliah dan berapa banyak yang lulus. Pertanyaan yang lebih penting adalah: kapasitas produktif seperti apa yang dihasilkan para lulusan?
Ekonomi modern semakin bergantung pada pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki posisi strategis. Mahasiswa teknik dapat mengembangkan teknologi produksi; mahasiswa informatika menciptakan solusi digital dan kecerdasan artifisial; mahasiswa bisnis mengembangkan model usaha; mahasiswa desain menciptakan produk dan pengalaman pengguna; sementara mahasiswa ilmu sosial dan humaniora membantu memahami perubahan perilaku manusia, organisasi, budaya, dan masyarakat.
Jika berbagai kapasitas tersebut terhubung dengan kebutuhan industri dan persoalan masyarakat, kampus dapat berkembang menjadi innovation hub—tempat bertemunya pendidikan, penelitian, teknologi, kreativitas, industri, dan kewirausahaan. Rantai nilainya menjadi jelas: Pendidikan, kompetensi, pengetahuan, inovasi, kewirausahaan, industri, produktivitas, pekerjaan, pertumbuhan ekonomi.
Namun, rantai tersebut tidak berlangsung otomatis. Data BPS menunjukkan sekitar 904 ribu penganggur berpendidikan universitas pada Agustus 2025. Februari 2025 meningkat menjadi sekitar 1,01 juta. Angka tersebut memang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pendidikan tinggi gagal. Sebaliknya, angka itu menunjukkan ada pekerjaan rumah dalam memperkuat hubungan antara akses pendidikan, kualitas kompetensi, kebutuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja.
Gelar tidak otomatis menjadi pekerjaan. Lebih jauh, pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya menghasilkan pencari kerja. Perguruan tinggi perlu menghasilkan manusia yang mampu menciptakan nilai.
Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar. Namun, jumlah penduduk usia kerja tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Ada perbedaan mendasar antara banyaknya tenaga kerja dan banyaknya tenaga kerja produktif. Yang kedua membutuhkan investasi pada human capital, yakni: pendidikan berkualitas, keterampilan relevan, pengalaman kerja, literasi digital, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, karakter, serta entrepreneurial mindset.
Karena itu, perguruan tinggi perlu semakin dekat dengan dunia usaha, industri, dan masyarakat tanpa kehilangan independensi akademiknya. Kurikulum harus diperbarui secara berkelanjutan. Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman nyata. Riset perlu menjawab persoalan masyarakat dan kebutuhan strategis industri. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pengembangan kompetensi dan inovasi. Perguruan tinggi pada akhirnya tidak cukup menjadi pemasok tenaga kerja. Kampus harus menjadi pemasok pengetahuan, teknologi, inovasi, dan entrepreneur.
Perdebatan tidak semestinya terjebak pada dikotomi “gratis atau tidak gratis”. Pertanyaan strategisnya: bagaimana membangun pendidikan tinggi yang aksesibel, berkualitas, relevan, inklusif, berkelanjutan secara fiskal, dan menghasilkan nilai bagi bangsa?
Akses, kualitas, relevansi, inovasi, kewirausahaan, dan keterhubungan dengan industri harus berjalan bersama. Pendidikan gratis dengan kualitas rendah tidak menghasilkan human capital yang kuat. Pendidikan berkualitas tetapi hanya dapat dijangkau kelompok tertentu juga tidak membangun human capital yang inklusif. Sebaliknya, pendidikan berkualitas dan inklusif tetapi tidak terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan masyarakat akan menghadapi persoalan penyerapan lulusan.
Pendidikan tinggi gratis seharusnya ditempatkan sebagai bagian strategi pembangunan manusia jangka panjang. Negara membiayai akses. Perguruan tinggi membangun kompetensi. Dunia usaha membuka ruang penerapan dan penciptaan nilai. Lulusan menghasilkan pengetahuan, inovasi, pekerjaan, dan produktivitas.
Pertanyaan terpenting bukan hanya berapa biaya yang harus dikeluarkan negara, tetapi berapa besar nilai yang dapat diciptakan apabila potensi manusia Indonesia berkembang secara optimal.
Pendidikan tinggi gratis bukan tujuan akhir, tetapi pintu masuk menuju human capital Indonesia yang berkualitas, produktif, inovatif, inklusif, dan mampu menggerakkan ekonomi. Jika dirancang dengan benar, biaya pendidikan tinggi bukan sekadar pengeluaran negara. Pendidikan Tinggi Gratis atau terjangkau adalah investasi untuk mengubah manusia Indonesia dari sekadar populasi menjadi kekuatan produktif bangsa.
Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta. (@lee)
Redaksi: Lili Irahali

