Sebuah realita, dunia berubah lebih cepat dari ruang-ruang kelas. Krisis iklim, lompatan teknologi digital, dan persaingan ekonomi global membuat pengetahuan tak lagi bisa bergerak pelan. Perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai institusi pengajaran, yang banyak kita jumpai di negeri kaya ini. Di tengah perubahan tersebut, satu pertanyaan penting muncul: apakah perguruan tinggi kita sudah bergerak secepat zaman? Padahal ia dituntut menjadi penggerak perubahan.
Jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sudah diarahkan oleh negara. Melalui Visi Indonesia 2045 dan diperkuat oleh Program utama Kemendiktisaintek, pemerintah memberi sinyal yang jelas: perguruan tinggi Indonesia harus naik kelas. Bukan hanya mencetak lulusan, tetapi menjadi Global Academic University, yakni universitas yang kuat ilmunya, terbuka pada dunia, dan berdampak nyata.
Namun, mari kita luruskan sejak awal. Global Academic University bukan berarti semua kampus harus menjadi universitas luar negeri versi Indonesia. Ini juga bukan soal mengejar peringkat global. Sekali lagi bukan. Yang dimaksud adalah universitas yang berani berpikir global, tetapi tetap berpijak pada kebutuhan bangsa. Inilah jawaban strategis yang sangat dibutuhkan negeri ini.
Indonesia membutuhkan perguruan tinggi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, inovasi berbasis riset, dan solusi atas persoalan nyata—dari perubahan iklim hingga ketimpangan sosial. Semua ini tidak mungkin dicapai jika kampus terjebak oleh rutinitas tridharma, administratif, dan kurikulum yang tak pernah diperbarui.
Di sinilah arah kebijakan Kemendiktisaintek menjadi relevan. Penguatan dosen dan peneliti, transformasi riset dan inovasi, keterhubungan dengan dunia industri dan masyarakat, internasionalisasi, serta tata kelola berbasis kinerja bukanlah program terpisah. Semuanya adalah dorongan agar kampus keluar dari zona nyaman dan masuk ke arena global ilmu pengetahuan, atau menuju peran strategis dalam ekosistem global ilmu pengetahuan.
Internasionalisasi dalam konteks ini bukan sekadar pertukaran mahasiswa, dosen atau penandatanganan kerja sama luar negeri. Ia adalah keterlibatan aktif dalam kolaborasi riset bersama, publikasi internasional, dan kontribusi pada agenda dunia seperti Sustainable Development Goals (SDGs), dan inovasi yang berdampak lintas batas. Kampus tidak lagi hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi ikut menyumbang solusi bagi bangsa dan dunia.
Menariknya, dua kata kunci semakin sering muncul dalam kebijakan pendidikan tinggi Indonesia: keberlanjutan dan kewirausahaan. SDGs jelas memberi arah ke mana ilmu pengetahuan seharusnya bergerak, sementara kewirausahaan memastikan bahwa hasil riset dan ide kreatif tidak berhenti di rak perpustakaan. Kampus menjadi tempat lahirnya inovasi yang bisa tumbuh, berdampak, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keduanya menegaskan peran universitas sebagai jembatan antara ilmu, pasar, dan kepentingan publik.
Tentu, perjalanan menuju Global Academic University bukan tanpa tantangan. Tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya yang sama. Budaya birokrasi yang kaku dan pemahaman yang masih keliru tentang makna “global” juga kerap menghambat langkah. Karena itu, Global Academic University tidak boleh dipahami sebagai satu model seragam, melainkan sebagai arah bersama dengan jalan yang beragam.
Pada akhirnya, dorongan menuju Global Academic University bukan sekadar mengikuti tren global, tapi strategi kedaulatan ilmu pengetahuan yang juga soal masa depan bangsa. Negara yang ingin berdiri sejajar dengan dunia harus memiliki universitas yang kuat, berani, dan relevan. Universitas yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk pemikir, inovator, dan pemimpin masa depan.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah perguruan tinggi kita siap melangkah lebih jauh—dari sekadar mengajar, menuju benar-benar berdampak? Lalu sejauh mana perguruan tinggi kita siap mengambil peran sejarah tersebut. Ya ”Sebagai arsitek masa depan”.
Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta. (@lee)
Redaksi: Lili Irahali
Catatan Editor:
Feature ditulis berdasarkan hasil telaah laporan OECD (2019), UNESCO (2020-2022), United Nation (2015, 2022), World Economic Forum (2023-2024), serta kajian literatur.
