Oleh: Lili Irahali
Staf Ahli Yayasan Widyatama
SUATU waktu saya berbincang dengan Ketua Aptisi Jawa Barat yang juga rektor sebuah PTS di Bandung bahwa salah satu aspek kunci menghadapi tantangan PTS yang kompleks adalah kepemimpinan. Pergulatan saya di tengah dinamika dan kompleksitas dunia pendidikan tinggi di negeri ini merasakan benar adanya, bahwa aspek kepemimpinan dalam perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi penentu utama arah dan kualitas institusi. Kepemimpinan yang dimaksud bukan sekadar soal jabatan rektor, dekan, kaprodi, atau kepala lembaga. Lebih dari itu, ia adalah kekuatan penggerak yang menetapkan budaya organisasi, menjaga muruah akademik dan menjembatani idealisme ilmiah dengan realitas operasional.
Namun, tak sedikit PTS masih terjebak dalam pola kepemimpinan birokratis dan patrimonial—di mana kekuasaan terlalu tersentralisasi, dan keputusan penting hanya berputar di lingkaran sempit elite pimpinan tertinggi. Model seperti ini tidak hanya menghambat partisipasi sivitas akademika, tetapi juga memicu konflik internal dan krisis kepercayaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai kasus yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam tata kelola PTS. Misal, pada 2024 kisruh dualisme antara yayasan dan rektorat di sebuah PTS ternama di Jakarta, yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas akademik.
Kepemimpinan
Di tengah disrupsi digital, globalisasi, dan krisis pendanaan, PTS membutuhkan pemimpin yang tidak hanya andal secara administratif, tetapi juga visioner, adaptif, dan reflektif. Pemimpin PTS harus mampu menjembatani idealisme akademik dengan tuntutan pragmatis dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Bryman (2007) menekankan pentingnya kepemimpinan partisipatif yang menginspirasi dan membangun budaya kolaboratif, bukan sekadar menjalankan struktur formal.
Tantangan terbesarnya bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam tindakan yang kredibel, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan kepemimpinan kolektif sebagaimana dikemukakan Spillane (2006), menjadi relevan—yaitu menyebarkan tanggung jawab kepada banyak aktor akademik yang memiliki kompetensi dan integritas. Kepemimpinan yang tersebar seperti ini mendorong rasa kepemilikan kolektif terhadap masa depan institusi.
Dalam konteks ini, PTS membutuhkan para teknokrat yakni para pejabat struktural, fungsional, maupun staf akademik dan administrasi yang mampu menjalankan fungsi manajerial dan pengambilan keputusan berbasis keahlian dan profesionalisme sesuai kewenangannya. Mereka aktor penting dalam merancang, memimpin dan mengevaluasi kinerja institusi secara berkelanjutan. Mereka memainkan peran dalam mengelola sumber daya, merancang strategi kelembagaan, serta memastikan tercapainya sasaransasaran institusional. Mereka memainkan peran kepemimpinan substantif, dan sebagai middle leaders yang menjembatani kebijakan strategis dengan operasional kampus.
Namun, sayangnya ketika legitimasi moral dan legitimasi akademik pimpinan melemah, institusi PTS kehilangan arah. Lebih buruk lagi, ketika sejumlah pimpinan kampus bahkan terseret dalam skandal penyalahgunaan dana atau jual beli ijazah, seperti terungkap pada awal 2025. Ini bukti bahwa tanpa adanya kepemimpinan yang jujur dan bermutu, institusi akademik akan kehilangan jati diri dan nilai keilmuannya. Ini adalah suatu tantangan.
Kalau kita dalami, terdapat tiga aspek kepemimpinan di PTS yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, kepemimpinan akademik merupakan fondasi keberadaan perguruan tinggi menjaga arah dan muruah ilmu. Kedua, kepemimpinan terhadap dosen yang harus berangkat dari penghormatan terhadap otonomi akademik, etika keilmuan, dan apresiasi atas keunikan keahlian dengan tujuan mengelola komunitas ilmiah. Ketiga adalah kepemimpinan struktural akademik, yakni menyangkut bagaimana organisasi kampus mendukung dan menyelaraskan visi, misi, dan prosedur institusi.
Lalu bagaimana memperkuat tata kelola PTS menuju transformasi akademik? Paling tidak terdapat tiga langkah strategis. Pertama, seleksi pemimpin akademik berdasarkan kompetensi dan visi ilmiah. Kedua, peningkatan kapasitas kepemimpinan. Terakhir, reformasi struktur tata kelola. Perlu penyesuaian organisasi kampus agar lebih responsif terhadap kebutuhan akademik masa kini.
Pada akhirnya, memang keberhasilan atau kegagalan PTS dalam tata kelola dan transformasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya—baik dalam aspek akademik, pengelolaan dosen, maupun struktur organisasi. Kepemimpinan yang kolegial, transparan, dan berbasis nilai menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan atmosfer kampus yang sehat dan relevan dengan zaman. Selain itu, tanpa pemimpin yang jujur, berani, dan visioner, mustahil PTS dapat bertransformasi menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang bermakna bagi bangsa, serta menjadi harapan stakeholders pendidikan tinggi.***
Sumber Artikel berjudul ” Kepemimpinan Kolektif Jadi Kunci Transformasi Perguruan Tinggi Swasta di Era Disrupsi “, selengkapnya dengan link: https://koran.pikiran-rakyat.com/opini/pr-3039498432/kepemimpinan-kolektif-jadi-kunci-transformasi-perguruan-tinggi-swasta-di-era-disrupsi?page=all
