Dunia pendidikan tinggi sedang memasuki babak baru. Perubahan yang terjadi bukan semata-mata ditandai oleh hadirnya kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), atau semakin ketatnya persaingan dalam pemeringkatan internasional. Semua itu hanyalah gejala dari perubahan yang jauh lebih mendasar yakni cara organisasi dinilai dan dikelola telah berubah.
Selama bertahun-tahun, keberhasilan perguruan tinggi cenderung diukur melalui indikator-indikator akademik yang relatif konvensional, seperti jumlah mahasiswa, produktivitas publikasi ilmiah, reputasi akademik, akreditasi, atau bahkan kesehatan keuangan institusi. Ukuran-ukuran tersebut tetap penting, tetapi kini tidak lagi cukup.
Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, mahasiswa, lembaga donor, hingga lembaga pemeringkatan global mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Seberapa besar dampak sebuah universitas bagi masyarakat? Sejauh mana kampus berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan lingkungan dan sosial? Apakah tata kelolanya transparan dan akuntabel? Mampukah strategi yang dirancang benar-benar diwujudkan menjadi program yang menghasilkan perubahan nyata?
Perubahan cara pandang inilah yang sedang membentuk paradigma baru tata kelola organisasi di berbagai belahan dunia.
Agenda global pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati pada tahun 2015 memberikan arah mengenai untuk apa sebuah organisasi hadir. Bagi perguruan tinggi, pertanyaan tersebut tidak lagi berhenti pada menghasilkan lulusan, penelitian, atau inovasi, tetapi juga bagaimana seluruh aktivitas akademik dan kelembagaan memberikan kontribusi terhadap pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan agen transformasi sosial dalam mendukung Agenda 2030.
Namun, tujuan yang baik belum tentu menghasilkan praktik yang baik. Dari sinilah berkembang pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG). Jika SDGs menjawab apa yang ingin dicapai, maka ESG membantu menjawab bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawabnya melalui tata kelola yang transparan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta komitmen terhadap aspek sosial. Bahkan dalam berbagai kerangka pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi, dimensi ESG kini menjadi bagian penting dalam menilai kualitas institusi.
Tetapi perjalanan tidak berhenti di sana. Banyak organisasi menyadari bahwa visi keberlanjutan dan tata kelola yang baik belum otomatis menghasilkan perubahan. Strategi yang baik tetap membutuhkan kemampuan mengeksekusi. Program harus direncanakan, sumber daya harus dikelola, risiko harus diantisipasi, dan hasil harus dievaluasi secara sistematis. Di sinilah Project Management (PM) memperoleh relevansi baru. PM tidak lagi dipahami sekadar sebagai metodologi penyelesaian proyek, melainkan sebagai kemampuan organisasi menerjemahkan strategi menjadi aksi yang terukur, terkendali, dan menghasilkan dampak.
Jika disederhanakan, ketiga kerangka tersebut sebenarnya membentuk satu ekosistem tata kelola. SDGs memberikan arah (purpose), ESG membangun tata kelola dan akuntabilitas (governance), sedangkan Project Management memastikan strategi tersebut dieksekusi secara efektif (execution). Organisasi yang mampu mengintegrasikan ketiganya memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan dibanding organisasi yang hanya berhenti pada perumusan visi atau pelaporan kinerja.
Lalu, bagaimana relevansinya bagi perguruan tinggi? Memang benar, universitas bukanlah perusahaan. Akan tetapi, perguruan tinggi adalah organisasi publik yang mengelola sumber daya dalam skala besar: ribuan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi infrastruktur, jejaring internasional, hingga kepercayaan publik. Kompleksitas tersebut menuntut tata kelola yang semakin profesional, adaptif, dan berbasis bukti.
Perkembangan berbagai pemeringkatan internasional juga menunjukkan arah yang sama. Pemeringkatan tidak lagi hanya menilai reputasi akademik, tetapi juga bagaimana universitas berkontribusi terhadap SDGs, mengembangkan praktik keberlanjutan, membangun tata kelola yang baik, serta menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, tantangan terbesar perguruan tinggi sesungguhnya bukan lagi apakah akan mengadopsi SDGs, ESG, atau Project Management. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan ketiganya menjadi satu sistem tata kelola yang selaras dengan karakter, nilai, dan misi institusi tersebut. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua kampus. Setiap perguruan tinggi akan menempuh jalannya sendiri sesuai sejarah, budaya organisasi, sumber daya, dan strategi yang dimilikinya.
Pada akhirnya, SDGs bukan sekadar daftar tujuan, ESG bukan sekadar seperangkat indikator, dan Project Management bukan sekadar metodologi kerja. Ketiganya merepresentasikan evolusi cara organisasi memaknai tujuan, membangun tata kelola, dan mengeksekusi perubahan. Tantangan perguruan tinggi bukan lagi apakah akan mengadopsinya, melainkan bagaimana mengintegrasikannya secara utuh sesuai karakter, nilai, dan misi institusi. Pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada pembaca pun sederhana, tetapi mendasar: apakah SDGs, ESG, dan Project Management hanyalah tiga konsep yang sedang populer, atau justru fondasi baru tata kelola perguruan tinggi yang ingin tetap relevan di masa depan?
Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta. (@lee)
| “Perguruan Tinggi Berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari evolusi paradigma tata kelola (SDGs, ESG, dan PM).” |
Redaksi: Lili Irahali
