Saturday, August 2, 2025
Home Blog Page 68

KOMITMEN WIDYATAMA BANGUN SDM BERKOMPETENSI

Komunita1 Utama
-
0
KOMITMEN WIDYATAMA BANGUN SDM BERKOMPETENSI

Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. ? Rektor Universitas Widyatama

Salah satu kendala dalam meningkatkan tata kelola yang baik atau good governance pemerintahan daerah adalah faktor sumberdaya manusia yang belum memahami akuntansi pemerintahan atau lebih khusus Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang baru diterbitkan tahun 2010 ini sangat berkaitan erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 67 % dianggap tidak layak. Tim redaksi majalah Komunita melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Widyatama seputar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Perguruan Tinggi sebagai pencetak SDM

Komunita: Bagaimana pandangan bapak mengenai Akuntansi Pemerintahan?

Dr. Islahuzzaman: Sebenarnya keilmuan di bidang akuntansi itu luas, sementara untuk akuntansi pemerintahan merupakan salah satunya saja. Selain itu ada pula sub bidang keilmuan akuntansi yang lain, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lainnya. Akuntansi pemerintahan merupakan jenis akuntansi yang diterapkan dalam bidang pemerintahan dengan menghasilkan output berupa informasi keuangan negara. Proses aktivitas dari input menjadi output pada dasarnya sama dengan penerapan di lembaga swasta lain, hanya yang membedakan adalah data yang dikelola yakni seputar keuangan negara. Pada sistem pemerintahan terdapat akuntansi dasar transaksi dan anggaran yang masing-masing memiliki hasil laporan realisasinya.

Komunita: Mengapa harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaporkan kinerja keuangan pemerintah?

Dr. Islahuzzaman: Dalam laporan keuangan yang baik tentunya harus memiliki standar. Jika tidak mempunyai standar maka hasilnya akan berbeda-beda sehingga mengakibatkan datanya tidak dapat dianalisis. Untuk standar akuntansi di pemerintahan berbeda dengan lembaga yang berbasiskan bisnis karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pelaporannya. Pada laporan hasil keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi 4, yaitu: laporan keuangan negara, laporan realisasi laba/ rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun bagi lembaga pemerintahan yang berbasiskan bisnis seperti halnya BUMN menggunakan acuan laporan keuangan bisnis.

Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Komunita: Laporan keuangan pemerintah daerah 67 % dinilai tidak layak. Benarkah bila persepsi publik mengartikan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Apa yang menjadi penyebabnya?

Dr. Islahuzzaman: Kemungkinan besarnya bisa saja terjadi, namun jika dilihat dari sisi sejarah ? akuntansi pemerintahan berawal dari akuntansi anggaran yang telah ada sejak jaman Belanda. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Belanda adalah kontinental, sedangkan sistem yang berjalan saat ini yaitu anglo saxon. Perubahan atau peralihan kepada sistem anglo saxon berlangsung cukup lama, bahkan sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Prof. Bambang Sudibyo sistem pelaporan anggarannya dirubah dengan menganut pada laporan keuangan negara yang mencerminkan adanya posisi Debet dan Kredit.
Metode ini diterapkan agar dapat diketahui seberapa besar aset negara, hutang negara, investasi dan perolehan negara. Menyinggung persoalan penerapan akuntansi di daerah akibat kurang mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya ? bisa terjadi. Hal ini disebabkan, pertama: belum terdapat penyesuaian (adaptable) atas perubahan oleh masyarakat setempat. Kedua: belum adanya pemahaman yang baik terhadap akuntansi pemerintahan, ketiga: kurangnya SDM yang mumpuni (ahli dibidangnya) khusus tentang akuntansi pemerintahan. Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Contohnya: posisi penata laporan keuangan/anggaran di kantor kedinasan daerah ditangani oleh seorang dokter, bagian peternakan, dan lainnya. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di daerah-daerah. Faktor penyebab lain adalah kurangnya pengawasan dan pelatihan tentang laporan keuangan.
Berdasarkan pada permasalahan serta adanya penyebab tersebut, maka kami dari segenap akademisi Universitas Widyatama membuka program MAKSI (magister akuntansi) dan PPAK (pendidikan profesi akuntansi) yang bertujuan mencetak sumberdaya manusia kompeten di bidang laporan keuangan agar penerapan keilmuan akuntansi mampu mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara.

Komunita: Jika memang faktor SDM menjadi suatu hal yang penting agar memahami dan menerapkan aplikasi bidang akuntansi, bagaimana perguruan tinggi seharusnya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan mutu sumberdaya manusia tersebut?

Dr. Islahuzzaman: Universitas widyatama telah menyiapkan semua fasilitas pembelajaran berkenaan dengan pemahaman KOMITMEN WIDYATAMA BANGUN SDM BERKOMPETENSI Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. ? Rektor Universitas Widyatama Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. komunita 13 | Maret 2015 21 rubrik utama serta praktek bidang akuntansi termasuk kurikulumnya. Dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan/diadaptasikan oleh bahan praktek pada masing-masing konsentrasi program studi, yaitu: akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan lain-lain. Berikutnya political will Pemerintah daerah seharusnya menyiapkan anggaran untuk pelatihan dan studi lanjut bagi para pegawainya, khusus di bidang akuntansi pemerintahan dengan spesialisasi pada bagian anggaran, akuntansi keuangan daerah, dan akuntansi manajemen pemerintahan.

Komunita: Program apa yang telah dilaksanakan Universitas Widyatama dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia di bidang akuntansi pemerintahan?

Dr. Islahuzzaman: Universitas Widyatama menyiapkan fasilitas pembelajaran; mulai dari staf pengajar (dosen) yang berkompeten pada bidang tersebut dengan status rata-rata telah bergelar S3, fasilitas belajar yang memadai, kerjasama industri, serta kurikulum di desain sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kurikulum itu sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu: Umum, Utama dan Khusus. Untuk bagian umum berkaitan dengan moral, tanggungjawab, dan lainnya. Sementara yang bagian utama mengandung materi keprofesian. Bagi setiap pegawai pada berbagai instansi baik di wilayah pusat maupun daerah yang telah mengikuti program studi lanjut khususnya bidang akuntansi pemerintahan serta memperoleh bekal keilmuan dari bangku kuliah, maka setelah lulus studi diharapkan mampu mempraktekkan ilmu pengetahuannya secara langsung pada dunia kerja. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh jajaran pihak manajemen yang bersangkutan, baik secara moril maupun materiil.

Menyusun Laporan Keuangan Pemda yang Benar

Komunita1 Utama
-
0

Laporan Keuangan yang benar secara umum adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:
1) Relevan; yakni apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian di masa lalu maupun memprediksikan kejadian di masa depan
2) Andal; dimana informasi dalam laporan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi
3) Dapat dibandingkan; laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya maupun laporan keuangan entitas lain
4) Dapat dipahami; informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam istilah yang dimengerti oleh pengguna.
Selain memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, Laporan Keuangan yang benar juga harus mematuhi Standar Laporan Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Contoh, struktur Laporan Keuangan harus mengikuti struktur yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Contoh lainnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kesimpulan, Laporan keuangan yang benar adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif serta memenuhi setiap standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana, cara pembuatannya adalah dengan mengikuti setiap standar dan peraturan yang berlaku.
Untuk itu, sangatlah penting bagi Pengelola Keuangan Daerah untuk memahami karakteristik tersebut dan senantiasa meng-update informasi terbaru terkait standar dan peraturan yang berlaku. Referensi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya:
(a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(b) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
(c) PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampiran-lampirannya
(d) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dubes Rumania berikan Kuliah Umum di Widyatama

Komunita1 Utama
-
0
Dubes Rumania berikan Kuliah Umum di Widyatama

Duta Besar Rumania untuk Indonesia Valerica Epure berikan kuliah umum kepada mahasiswa Widyatama. Kuliah umum disampaikan sehubungan dengan kunjungan beliau ke Universitas Widyatama Bandung, pada Rabu 10 Desember 2014 lalu. Dalam kuliah umum yang bertemakan Cooperation between Romania and Indonesia the Opportunities for Indonesian Alif Permanabandung.bisnis.com Specialist the Development of Economy in Uni Europe? Valerie menyampaikan tentang perkembangan terbaru di bidang ekonomi, khususnya perkembangan dan kerja sama perekonomian Indonesia-Eropa.
Dijelaskan pula bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rumania sudah berlangsung sejak tahun 1950. Kerjasama yang dilakukan dalam sejumlah bidang, tapi lebih banyak dalam bidang ekonomi. Di antara barang Indonesia yang diekspor ke Rumania adalah rotan, anyaman, dan handycarf lainnya. Kegiatan yang dibuka oleh Rektor Universitas Widyatama (UTama) Dr. Islahuzzaman, disertai pula dengan paparan Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Wedi Rusmawan mengenai peluang dan tantangan perkembangan ekonomi, kerja sama yang saling menguntunglan antar-Rumania dan Indonesia.
Sementara itu, Rektor Widyatama, Dr. Islahuzzaman, mengatakan penjajakan kerjasama antara Widyatama dengan Rumania terus dijajaki. Pihaknya bertekad akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara. Selama ini, kerjasama yang sudah dilakukan antara lain dengan Amerika, Jepang. Kuliah umum yang berlangsung di Gedung B Universitas Widyatama diikuti ratusan mahasiswa aktif di kampus tersebut.

Malam bertabur Harmoni di Universitas Widyatama

Komunita1 Utama
-
0
Malam bertabur Harmoni di Universitas Widyatama

Dalam rangkaian Ulang Tahun Yayasan ke 42 serta Dies Natalies Universitas ke-13. Tanggal 10 januari lalu telah diselenggarakan Acara Malam Harmoni, sebagai acara puncak peringatan dan kebersamaan seluruh warga Widyatama. Pembukaan Malam Harmoni diawali sambutan Rektor Universitas Widyatama.
Acara yang diselenggarakan di Audiotorium Universitas Widyatama tersebut menghadirkan Laluna band dan Pemuda Harapan Bangsa yang telah lama tidak terdengar di dunia Musik Indonesia.
Kehangatan malam dibalut dengan tema acara yang menarik membuat warga civitas dari mulai Pimpinan Yayasan dan Rektorat sampai mahasiswa Widyatama melirik, betapa pentingnya makna bertambahnya usia bagi sebuah institusi pendidikan sebesar Yayasan Universitas Widyatama.
Semakin bertambah usia, semakin dewasa pula pengalaman yang di dapat. Sebagai universitas terfavorit di kota Bandung, Universitas Widyatama tentu menjadi pilihan terbaik baik orang tua maupun siswa. Hal ini dibuktikan para alumni serta mahasiswa yang sedang menjalankan studinya.
Kami mengucapkan terimakasih, atas kepercayaan orang tua mahasiswa, alumni serta mahasiswa yang telah memilih Universitas Widyatama. Kami senantiasa berkmitmen terhadap mutu, serta visi dan misi Universitas Widyatama berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Widyatama membuka seluasluasnya bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu pengetahuan sesuai dengan harapannya.

Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS

Komunita1 Utama
-
0
Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Swasta Indonesia (ABP PTSI) wilayah Jawa Barat dan Banten bekerja sama dengan Yayasan Widyatama 19 Maret lalu menyelenggarakan Seminar bertema, Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang.
Seminar diselenggarakan dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah terhadap PTS sejauhmana memberi harapan kepada berkembang majunya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Banyak persoalan yang berhubungan dengan keberlangsungan PTS kedepan.
Adanya kabar bahwa Kopertis akan dibubarkan dan berubah bentuk, moratorium tentang pendirian prodi dan PTS baru sudah dibuka, dan masih banyak persoalan yang lainya. Sambutan Ketua ABP PTSI Jabar Banten mengawali rangkaian acara dilanjutkan dengan Ketua Yayasan Universitas Widyatama T.Ontowiryo, S.E., MBA, serta paparan para pembicara.
Acara yang dihadiri pimpinan badan penyelenggara pendidikan dan perguruan tinggi swasta tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua ABP PTSI Pusat, Prof. Dr. Jurnalis Uddin; Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, M.Si; Ketua APTISI IV A Jabar, Dr. Budi Djatmiko. Para Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS narasumber memaparkan apa yang selayaknya dipersiapkan badan penyelenggara dan perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan yang semakin ketat tersebut, khususnya dalam mengurai permasalahan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Masalah utama yang diangkat dalam seminar ini meliputi persoalan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 56 ayat 2. UU tersebut berisikan tentang aturan pengetatan penyeleksian perguruan tinggi swasta yang dituntut untuk membenahi manajemennya dan melengkapi segala keperluan pendidikan seperti tenaga pengajar serta data administratif lainnya. Dalam seminar tersebut Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swastra Wilayah IV Jabar Prof. Dr. Abdul Hakim Halim M.Si. mengatakan bahwa penetapan aturan tersebut ditujukan untuk mengejar target menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Selanjutnya harapan Dikti sendiri dengan banyaknya kebijakan pemerintah, Yayasan dengan Universitas haruslah bersinergi dengan baik, agar lebih open share ketika memang ada kebijakan baru sehingga adanya transparansi yang baik ujar Wakil Ketua ABP PTSI Pusat.

Seminar dan Workshop Kurikulum KKNI

Komunita1 Utama
-
0
Seminar dan Workshop Kurikulum KKNI

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama bekerjasama dengan APTIKOM Pusat menggelar Seminar dan Workshop Kurikullum KKNI mengusung tema Sarasehan Program Studi Informatika dan Komputer. Event Seminar mengundang tiga narasumber, yaitu: Ketua APTIKOM, Prof. Zaini A. Hasibuan, Ph.D; Ketua Kopertis Wilayah IV, Prof.Dr. Abdul Hakim Halim dan Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, Dr. Ayu Purwarianti. Masing-masing pembicara, mengemas beberapa tema yang berhubungan dengan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khususnya bidang Program Studi Teknik Informatika. Prof. Zaini A. Hasibuan, Ph.D memaparkan mengenai kompetensi inti dari Prodi Teknik Informatika dan Komputer berdasarkan nomenklatur DIKTI. Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, membahas kebijakan pemerintah tentang kurikulum berbasis KKNI dan Permen No. 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Dan pemaparan pamungkas dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Dr. Ayu Purwarianti, yang mengupas Workshop pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KKNI.

Acara saresehan bertujuan memahami kebijakan pemerintah tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KKNI bagi Program Studi, sekaligus membimbing peserta workshop tentang teknis langkah penyusunan Kurikulum dimaksud. Seluruh kegiatan meliputi: Seminar Nasional Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI dengan pembicara dari Kopertis dan pakar ahli bidang IT Deklarasi Forum Prodi untuk membentuk Forum Prodi dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan Prodi dan sebagai wadah bagi komunikasi masalah-masalah yang di hadapi Prodi Infokom; Pameran Teknologi Informasi yang juga diisi pameran dari sector industri serta riset mahasiswa beberapa perguruan Tinggi khususnya Jabar; juga penyelenggaraan rapat kerja pengurus pusat Aptikom yang membahas agenda kerja 2015. Peserta rapat kerja berasal dari pengurus, ketua program studi dan pimpinan perguruan tinggi se Indonesia.

Editorial

Komunita1 Utama
-
0
Editorial

Sidang Pembaca
yang budiman,

Baru-baru ini sinyalemen Ketua BPK menegaskan bahwa baru 33% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Layak atau WTP (wajar tanpa pengecualian). Artinya 67 % sisanya dianggap tidak layak dengan kategori opini WDP (wajar dengan pengecualian), TMP (tidak memberikan pendapat) atau TW (tidak wajar). Maknanya tidak lain, AKUNTABILITAS DAN AUDITABILITAS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dipertanyakan. Kondisi tersebut menjadi sangat penting ketika menyimak APBN 2015 sebesar Rp 2.039,5 triliun, yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp 2.000 triliun.

Selanjutnya, melalui APBN-Perubahan 2015, pemerintah Jokowi menambah pagu anggaran dana desa. Realokasi pada APBN 2015 tersebut bersumber dari belanja pusat berbasis desa yang direalokasi langsung menjadi anggaran dana desa. Dengan demikian alokasi dana desa dalam APBN 2015 semula sekitar Rp 9 triliun menjadi sebesar Rp 9,06 triliun. Dana yang sedemikian besar tersebut tentunya sangat diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi memperhatikan akuntabilitas dan auditabilitas laporan keuangan di atas tentunya memunculkan pandangan pesimistis.
Namun asa selayaknya tetap kita citakan. Capaian 33 % LKPD yang dianggap layak dalam pandangan optimis menunjukkan telah terjadi kemajuan bertahap. Hal ini tidak lain, salah satunya merupakan proses perubahan yang terjadi setelah terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan tujuh tahun kemudian ditindaklanjuti PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Upaya strategis di atas merupakan langkah maju menuju good governance, sekaligus upaya preventif menghadapi mentalitet koruptif yang telah berurat.

Selama 69 tahun sejak merdeka kita mengacu pada Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad tahun 1925 Nomor 448 walau telah beberapa kali diubah, tapi dipandang sudah tidak memadai lagi. Pemeriksaan atas laporan keuangan daerah oleh BPK pada dasarnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil akhir dari proses audit BPK memberikan pendapat/opini kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD.
Opini terhadap LKPD tersebut merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2) Kecukupan pengungkapan
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Suatu daerah yang mendapat predikat WTP berarti daerah tersebut dinilai telah mencerminkan sebuah daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Daerah dengan predikat WTP mendapat banyak keuntungan, diantaranya: penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut?akan mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat serta para pelaku usaha/investor mendapat dana insentif (reward); serta mendapat kepercayaan Pemerintah Pusat dalam menerima sejumlah anggaran pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih keras dan mempelajari betul SAP, sekaligus harus memperbaiki kualitas dan tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan. Perbaikan laporan keuangan maupun adanya tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK, harus diupayakan pemerintah daerah melalui peran serta gubernur, walikota maupun bupati, agar transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Belum diperolehnya opini WTP menunjukkan bahwa LKPD masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan berbagai faktor,
antara lain:
a) Adanya kelemahan sistem pengendalian intern
b) Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib
c) Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku
d) Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
e) Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan
f) Kurang memadainya kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Kunci utama pada SDM yang harus memahami dan mampu menyelenggarakan akuntansi sesuai standar, sekaligus meyakini pelaksanaan standar akuntansi sanggup dilakukan. Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pelaksanaan APBD 2015 menjadi tantangan setiap pemerintah daerah. Dalam kaitan di atas Komunita mencoba memotret upaya riil yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, serta perguruan tinggi (PT) ? khususnya di Jawa Barat ? dalam menuju pemerintahan daerah yang amanah. Komunita juga menyajikan rubrik lain seputar pendidikan Widyatama, akuntabilitas dan inovasi perguruan tinggi, ragam yang merupakan olah pikir civitas academica terkait dengan profesi masing-masing. Kali ini ini kami ungkap lanjutan keindahan kreatifitas permainan layang-layang dalam ideologi dan kehidupan masyarakat Bali.

Selain itu, di tengah-tengah persaingan bisnis di era global yang ditandai dengan inovasi dan kreatifitas, serta semakin menipisnya nilai-nilai kemanusiaan kami angkat resensi buku The Lord of The Rings: The Fellow Ship of The Ring yang mengandung nilainilai amanat, persahabatan, kesetiaan, komitmen, dan pengorbanan. Juga tulisan rehat berupa aktivitas Widyatama, inspiring, dan komunitas yang diharapkan menambah energi kreatif, serta lifestyle dan wisata Bandung selatan untuk relaksasi. Mari kita simak bersama. Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta.

9 Buah-buahan penurun Kolesterol

Komunita1 Utama
-
0
9 Buah-buahan penurun Kolesterol

Di jaman kini yang banyak menawarkan kemudahan hidup ternyata juga dalam hal-hal tertentu berdampak kurang baik. Kolesterol kini selalu menjadi topik perbincangan hangat mengingat jumlah penderitanya semakin tinggi di Indonesia. Kebiasaan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari berperan penting dalam mempengaruhi kadar kolesterol darah. Semakin baik pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Namun jika semakin buruk pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin tidak terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan.
Kolesterol atau kadar lemak dalam darah umumnya berasal dari menu makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, maka akan semakin besar peluangnya untuk menaikkan kadar kolesterol. Kolesterol merupakan molekul sejenis lemak dalam aliran darah. Dalam kadar normal atau kurang dari dari 200 mg/dl, kolesterol adalah sahabat bagi sistem tubuh. Kolesterol diperlukan untuk membentuk membran sel, membentuk hormon, juga sumber energi, kata dr.P.Tedjasukamana, Sp.JP, ahli jantung.
Ada dua jenis kolesterol, yakni low-density lipoprotein (LDL) yang dikenal sebagai kolesterol jahat. LDL berfungsi mengalirkan kolesterol ke seluruh tubuh. Kelebihan LDL menyebabkan penumpukan lemak di dinding arteri. Sementara itu jenis lemak lain adalah high density lipoprotein (HDL), yang memiliki fungsi berlawanan dengan LDL. HDL atau kolesterol baik ini berfungsi membuang kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dan mencegah penumpukan, Kadar LDL yang berlebih (lebih dari 130 mg/ dl) akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah lama kelamaan akan menyempitkan pembuluh darah. Akibatnya adalah serangan jantung atau stroke.
Kematian mendadak akibat serangan jantung harus diwaspadai karena angkanya terus meningkat. Jantung koroner merupakan penyakit pembunuh yang paling ditakuti. Sekitar 80 persen meninggal secara mendadak.
Dahulu kolesterol tinggi bisa terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Namun, penelitian di Indonesia tahun 2004 menunjukkan 9,3 % kolesterol tinggi terjadi di usia muda, yakni 25 ? 34 tahun. Untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi buah-buahan segar.
Tentunya buah segar yang dikonsumsi tanpa tambahan gula, pemanis buatan, susu atau bahan lainnya. Ada sembilan buah-buahan memiliki kandungan nutrisi berupa vitamin, mineral dan senyawa baik yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Buah segar juga mengandung serat yang dibutuhkan membantu menurunkan kolesterol. lawan kolesterol dengan buah-buahan seperti berikut :

1. Alpukat
Selama ini ada anggapan bahwa alpukat adalah buah yang mengandung banyak lemak dan tidak baik untuk kesehatan. Alpukat memang mengandung banyak lemak, yaitu sekitar 16 persen. Tetapi lemak pada alpukat adalah lemak yang menyehatkan, karena 63% penyusunnya adalah asam lemak tak jenuh, terutama asam lemak tidak jenuh tunggal. Mengkonsumsi alpukat justru akan membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) yang sangat buruk bagi kesehatan. Lemak tak jenuh pada alpukat berfungsi sebagai antioksidan yang berkhasiat menjaga pembuluh darah kita dari kerusakan arteri akibat penumpukan kolesterol LDL. Selain sebagai buah penurun kolesterol, alpukat juga sangat baik bagi penderita diabetes karena mengandung banyak omega-9 dan serat. Omega-9 dan serat ini berkhasiat menjaga kadar gula darah dalam tubuh kita.

2. Tomat
Selain Alpukat, tomat juga termasuk buah penurun kolesterol yang paling ampuh. Bahkan laporan riset di jurnal Maturitas menyebutkan, tomat yang sudah dimasak memiliki khasiat yang hampir sama dengan obat kimia penurun kolesterol seperti statin (obat gangguan jantung). Bedanya, tomat tidak memberi efek samping yang buruk seperti sakit otot, lemas dan bahkan kerusakan saraf. Rahasia khasiat tomat ini ada pada senyawa likopen yang memberi warna merah pada tomat matang. Likopen merupakan antioksidan penting yang berkhasiat mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Selain likopen, tomat juga mengandung kalium dan vitamin B yang mampu menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Untuk mendapatkan kandungan likopen terbaik, tomat sebaiknya dimasak terlebih dahulu karena likopen akan menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. 50 gram pasta atau setengah liter sari buah tomat akan memberikan perlindungan dari sakit jantung.

3. Jeruk Nipis
Buah yang satu ini memang tidak tidak terlalu banyak dikonsumsi secara langsung. Jeruk nipis lebih banyak digunakan sebagai teman minum atau dicampur dalam masakan. Jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat menghambat produksi kolesterol LDL, sehingga otomatis akan mengurangi resiko serangan jantung. Selain pada jeruk nipis, flavonoid juga banyak ditemui pada teh, tomat, brokoli, kedelai, delima, serta bawang merah dan bombay. Untuk menikmati jeruk nipis, cukup dengan mengiris-iris tipis dan masukan ke dalam gelas. Tuang air panas dan tunggu 30 menit, lalu diminum sampai habis. Sebaiknya diminum dua kali sehari, pagi dan malam. Jangan khawatir dengan perut Anda, karena jeruk nipis tidak akan membuat lambung jadi perih.

4. Apel
Sudah sejak lama buah apel dianggap sebagai buah yang sangat menyehatkan. Bahkan ada anggapan yang mengatakan makan apel setiap hari, maka anda tidak perlu dokter lagi. Dari berbagai penelitian menyebutkan, mengonsumsi 2 buah apel setiap hari mampu menurunkan kadar LDL dalam darah hingga 40%, lebih efektif dibanding obat-obatan kimia yang mengandung polifenol. Apel juga mengandung banyak beta glucan yang bermanfaat mengontrol produksi dan penyerapan kolesterol dalam tubuh.

5. Mangga
Buah mangga termasuk buah yang enak dan terjangkau jika sedang musimnya. Tidak hanya itu, dibalik rasa nikmatnya, mangga juga termasuk buah penurun kolesterol yang handal. Mangga mengandung banyak serat prebiotik yang membantu menurunkan kadar kelesterol jahat dalam darah. Selain serat, ada juga pectin dan vitamin C yang mampu mengikis kolesterol LDL. Vitamin C ini akan mencegah kolesterol LDL teroksidasi, sehingga penumpukan plak dalam pembuluh darah bisa dihindari.

Perajin kecil unjuk gigi di pameran internasional

Komunita Utama
-
0

Perajin kecil di Yogya
unjuk gigi lewat pameran
Internasional

Merdeka.com – Dewan Kerajinan Nasional (Dankernas) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Disperindagkoptan menggelar pameran nasional bertajuk Pameran Kreasi Istimewa Jogja untuk Indonesia, 12-16 November 2014 di Malioboro Mall. Ketua Dankernas Kota Yogya, Anna Haryadi mengatakan pameran internasional yang ke-9 kalinya ini merupakan usaha untuk memajukan dan mempromosikan usaha kerajinan perajin kecil di DIY. Pasalnya dalam realitas kekinian, para perajin UMKM yang belum mapan ini terancam dengan banyaknya usaLiputan6.com, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) memberangkatkan 15 pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk mendapatkan pelatihan inovasi teknologi di Pusat Penerapan Ilmu dan Tekhnologi (Puspitek) Nasional yang berlokasi di Tangerang. Intinya untuk meningkatkan sistem inovasi daerah. Untuk sekarang meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Biar Banten ini mempunyai daya saing produk daerahnya, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten Ali Fadillah, usai pelepasan peserta pelatihan di Banten, Rabu (5/11/2014). Pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) ini diberangkatkan ke Puspitek agar mereka mendapatkan ilmu dan penerapan tekhnologi tepat guna yang berguna bagi pengembangan dan inovasi hasil produknya. Perajin kecil di Yogya unjuk gigi lewat pameran Internasional ha-usaha besar seperti Mall baru di Yogyakarta.

Para perajin akan mendapatkan stand gratis. Ada dua stand yang kami dedikasikan bagi kelompok usaha pengolahan limbah. Pameran ini berskala internasional, dan konrmasi terakhir kawankawan di Malaysia, ailand dan sejumlah negara Asia akan datang. Semoga saja pameran ini dapat meningkatkan produksi dan gairah para perajin kecil, kata Anna Haryadi, Rabu (05/11) ditemui di ruang Humas Pemkot Kota Yogya.

Selain itu Anna menjelaskan gelaran pameran tersebut juga untuk mempertemukan perajin dengan buyer secara langsung. Perajin kecil ini biasanya barangnya nitip, nggak langsung. Nah, di pameran itu mereka akan ketemu langsung. Dan semoga saja seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ada pengusaha dari luar Indonesia yang memesan barang dengan jumlah besar pada perajin kecil Yogya, tambahnya.

Kendati bertujuan mengangkat dan mempromosikan perajin kecil karena banyaknya Mall yang berdiri, pameran ini sendiri digelar di Mall juga. Pihak Dekranas menjelaskan bahwa dipilihnya Malioboro Mall karena pusat perbelanjaan yang terdapat di Malioboro tersebut mampu menarik banyak pengunjung. Jadi di Mall Malioboro sampai sekarang masih tetap eksis dan selalu jadi tujuan wisatawan. Selain itu gelaran pameran yang di Malioboro selalu menuai sukses dan menguntungkan perajin, ujarnya.

BPPKU KADIN Ujung Tombak Pemberdayaan UMKM

Komunita Utama
-
0
BPPKU KADIN Ujung Tombak Pemberdayaan UMKM

BPPKU KADIN Ujung Tombak Pemberdayaan UMKM

BPPKU KADIN
Ujung Tombak
Pemberdayaan UMKM

Wawancara Bambang Tris Bintoro (BPPKU Kadin Kota Bandung)

Komunita: Bagaimana peran BPPKU – Kadin Kota Bandung sebagai wadah dalam rangka membantu pengembangan sektor UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Bintoro:

Saya jelaskan mulai dari makna, pendirian serta hal-hal yang berkaitan dengan BPPKU – Kadin Kota Bandung. Wadah ini merupakan sebuah lembaga yang konsisten melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya di wilayah kota bandung. Dasar pembentukannya yakni melalui Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 510.1/Kep.404- Huk/2006 tentang pembentukan Badan Promosi dan pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU). Tujuan didirikan BPPKU – Kadin adalah: a) Meningkatkan kualitas UKM Potensial di Kota Bandung, sekaligus disiapkan menjadi UKM handal dan siap berkembang; b) Memperkuat jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan manajerial UKM Kota Bandung; c) Membangun komunitas dan jaringan UKM dalam rangka fungsi penguatan?sehingga UKM dapat kuat, mandiri dan berkembang; d) Memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, sehingga menambah omzet usaha, dalam upaya mengembangkan ekonomi suatu wilayah; e) Meningkatkan kualitas manajemen usaha kecil dengan parameter terlaksananya system manajemen berupa rencana usaha dan sistem pelaporan; f) Membantu percepatan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kota Bandung dengan diberdayakannya UKM menuju UKM mandiri.

Sasaran dan target pemberdayaan adalah: 1) UKM dalam tahap pengembangan usaha; 2) UKM yang sedang melalui tahapan penguatan usaha; 3) Entrepreuneur (wirausahawan) baru; 4) Masyarakat calon wirausahawan.

Mewujudkan tujuan dan target tersebut, BPPKU – Kadin Kota Bandung melaksanakan kegaitan: Seminar, Workshop dan Pelatihan tentang manajemen, perencanaan, pengembangan dan peluang usaha, pemasaran, diversifikasi produk, desain produk, keuangan dan lainlain. Konsultasi usaha yang dilakukan secara rutin di Sekretariat BPPKU Kadin, maupun konsultasi on the spot di seluruh wilayah Kota Bandung dalam hal pemasaran, permodalan, produksi, SDM, HAKI, dll. Pendalaman dan pembekalan tentang ekonomi usaha kecil dan menengah bagi Kepala Seksi Ekonomi & Pembangunan Wilayah Kelurahan di Kota Bandung. Mengundang UKM untuk mengikuti presentasi pameran dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Kadin Kota Bandung.

Melakukan pertemuan dengan Kepala Bagian PUKK/PKBL BUMN/BUMD dan Perbankan mengkoordinasikan bantuan kredit lunak BUMN bagi UMKM, dimana BPPKU berperan sebagai fasilitator, serta memitrakan UMKM dengan pengusaha besar.

1...676869...90Page 68 of 90

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

ABOUT US

Majalah Komunita adalah frasa kata kerja sebagai upaya menjalin kebersamaan dalam menguatkan masa depan pendidikan tinggi yang merupakan ujung tombak bagi kaderisasi generasi muda, corporate-corporate leader, dan entrepreneur masa depan.

Contact us: [email protected]

FOLLOW US

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv