“Pertanyaan terbesar yang dihadapi perguruan tinggi saat ini bukan lagi bagaimana menjadi kampus yang unggul, melainkan bagaimana tetap relevan di tengah dunia yang berubah semakin cepat.”

Di berbagai belahan dunia – termasuk Indonesia – perguruan tinggi sedang menghadapi sebuah ujian zaman. Ujian tersebut bukan semata-mata mengenai kemampuan menghasilkan lulusan yang kompeten, memperbanyak publikasi ilmiah, atau meningkatkan peringkat institusi. Lebih dari itu, perguruan tinggi sedang ditantang untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apa makna keberadaannya bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan peradaban?

Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global kini menuntut institusi pendidikan tinggi menunjukkan relevansi sosialnya, kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, kepeduliannya terhadap lingkungan, serta komitmennya terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan kata lain, keberhasilan perguruan tinggi pada abad ke-21 semakin ditentukan oleh kemampuannya menciptakan nilai (value creation) yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung dalam skala dan kecepatan yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Transformasi digital mengubah cara manusia belajar dan bekerja. Krisis iklim mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global menghadirkan risiko yang sulit diprediksi. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut institusi publik, termasuk perguruan tinggi lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak nyata.

Dalam situasi seperti ini, ukuran keberhasilan perguruan tinggi perlahan mengalami pergeseran. Jika pada masa lalu kampus dinilai dari reputasi akademiknya. Kini muncul pertanyaan baru. Sejauh mana kampus mampu berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat? Seberapa besar dampak riset yang dihasilkan? Seberapa bertanggung jawab tata kelolanya? Dan seberapa siap institusi tersebut menghadapi dan memandu perubahan yang terus berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada refleksi yang lebih luas mengenai masa depan pendidikan tinggi. Universitas sesungguhnya tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi yang mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi tempat transfer pengetahuan. Seharusnya menjadi agen perubahan, penjaga nilai-nilai keberlanjutan, sekaligus laboratorium sosial yang menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan.

Dalam konteks inilah Sustainable Development Goals (SDGs); Environmental, Social, and Governance (ESG);  serta Project Management (PM) memperoleh relevansinya. Ketiganya bukan sekadar seperangkat konsep manajemen yang sedang populer di tingkat global. Ketiganya dapat dipahami sebagai cara pandang baru tentang bagaimana sebuah institusi mengelola tujuan, menjalankan tanggung jawab, dan memastikan perubahan dapat diwujudkan secara nyata.

SDGs mengingatkan perguruan tinggi tentang arah dan tujuan besar pembangunan manusia yang ingin dicapai. ESG mengingatkan bahwa setiap keputusan institusional memiliki konsekuensi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang harus dipertanggungjawabkan. Sedang Project Management memastikan bahwa cita-cita besar tersebut tidak berhenti sebagai slogan atau dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi program, kegiatan, dan hasil yang terukur.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apakah SDGs, ESG, dan Project Management relevan bagi perguruan tinggi. Pertanyaan yang lebih penting. Apakah perguruan tinggi dapat tetap relevan tanpa mengintegrasikan ketiganya?

Sebab pada akhirnya, tantangan terbesar perguruan tinggi abad ke-21 bukan sekadar menjadi institusi yang unggul, melainkan menjadi institusi yang mampu bertahan, adaptif, dan tetap memberi makna bagi generasi yang akan datang menghadapi zaman mereka.

Relevansi dalam Konteks Indonesia

Jika diskusi mengenai SDGs, ESG, dan Project Management sering dianggap sebagai wacana global. Pertanyaan berikut: sejauh mana ketiganya relevan bagi perguruan tinggi Indonesia?

Sesungguhnya, arah kebijakan nasional menunjukkan benih-benih integrasi ketiganya telah tumbuh dalam berbagai regulasi dan program pembangunan. Pemerintah Indonesia telah memasukkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam agenda pembangunan nasional dan menjadikannya bagian dari kerangka perencanaan jangka menengah negara. Dengan demikian – bagi perguruan tinggi – SDGs bukanlah agenda eksternal yang datang dari luar sistem pendidikan tinggi, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan nasional yang semakin memengaruhi arah pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahkan jika dicermati lebih jauh, berbagai kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang telah berjalan beberapa tahun terakhir memiliki keterkaitan yang erat dengan semangat SDGs. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesungguhnya mendorong perguruan tinggi menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Lulusan yang mampu berkontribusi di dunia kerja, penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri, serta pembelajaran yang semakin kolaboratif merupakan manifestasi dari tujuan pembangunan yang lebih luas, yakni: menciptakan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan berkualitas, dan memperkuat kemitraan pembangunan.

Pada saat yang sama, perkembangan ESG menunjukkan bahwa dunia pendidikan tinggi tidak dapat lagi berjalan terpisah dari perubahan yang terjadi di sektor industri dan dunia usaha. Ketika perusahaan-perusahaan besar – termasuk BUMN – semakin dituntut menunjukkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, maka kebutuhan akan riset, inovasi, konsultasi, dan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip ESG akan semakin meningkat. Di sinilah perguruan tinggi memiliki peluang strategis, bukan hanya sebagai pemasok tenaga kerja, tetapi sebagai pusat pengetahuan dan laboratorium praktik keberlanjutan yang dapat membantu transformasi berbagai sektor pembangunan.

Sementara itu, Project Management menghadirkan perspektif yang sering kali terlupakan dalam diskursus pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi memiliki visi yang besar, rencana strategis yang ambisius, dan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan. Namun tidak semua mampu menerjemahkan gagasan tersebut menjadi hasil yang nyata. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan inilah yang menjadikan kapabilitas manajemen proyek semakin penting.

Menariknya, pengalaman tersebut sebenarnya telah hadir dalam berbagai program pendidikan tinggi Indonesia. Program magang, proyek kemanusiaan, Kuliah Kerja Nyata tematik, riset kolaboratif, hingga berbagai bentuk pembelajaran berbasis proyek.  Semua itu, pada dasarnya merupakan ruang belajar yang sangat kaya untuk mengembangkan kompetensi manajemen proyek. Oleh karena itu, penguatan Project Management bukan sekadar kebutuhan institusi, melainkan juga kebutuhan mahasiswa sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis.

Namun di balik berbagai peluang tersebut, perguruan tinggi Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah fragmentasi kelembagaan. Agenda SDGs, ESG, manajemen risiko, penjaminan mutu, dan perencanaan strategis sering kali berjalan dalam ruang-ruang yang terpisah, dikelola oleh unit yang berbeda, dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem tata kelola yang utuh. Akibatnya, banyak inisiatif yang baik berjalan sendiri-sendiri tanpa menghasilkan dampak institusional yang optimal. Setidaknya ada upaya yang bisa dilakukan dalam mengurangi fragmentasi kelembagaan sebagai berikut.

Tantangan berikut adalah kapasitas sumber daya manusia. Masih relatif sedikit tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang memahami hubungan antara SDGs, ESG, manajemen risiko, tata kelola, dan Project Management sebagai satu kesatuan kerangka manajemen modern. Di sisi lain, sistem data yang tersedia di banyak perguruan tinggi juga belum mampu menyediakan informasi terintegrasi untuk mengukur kontribusi terhadap SDGs, kinerja ESG, maupun pencapaian proyek strategis secara simultan.

Belum lagi persoalan insentif dan disparitas kapasitas antarperguruan tinggi. Kampus-kampus besar di kota-kota utama, umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengembangkan agenda keberlanjutan. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi di daerah menghadapi keterbatasan yang jauh lebih kompleks, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur digital, hingga akses terhadap jejaring kemitraan. Karena itu, transformasi menuju kampus berkelanjutan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.

Meski demikian, tantangan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai alasan menunda perubahan. Justru di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, perguruan tinggi memerlukan kerangka yang mampu menyatukan arah, standar, dan pelaksanaan perubahan secara sistematis. Dalam perspektif ini, SDGs memberikan arah tujuan yang ingin dicapai; ESG menyediakan prinsip dan standar akuntabilitas; sementara Project Management memastikan bahwa setiap gagasan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, SDGs, ESG, dan Project Management bukanlah tiga agenda yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan bagian dari upaya yang lebih besar menjawab pertanyaan mendasar tentang masa depan perguruan tinggi. Bagaimana institusi pendidikan tinggi tetap relevan, dipercaya, dan memberi manfaat bagi masyarakat di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

Karena itu, masa depan perguruan tinggi Indonesia mungkin tidak lagi ditentukan semata-mata oleh jumlah publikasi, akreditasi, atau peringkat yang berhasil diraih. Masa depan tersebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan mereka menciptakan dampak, menjaga keberlanjutan, membangun tata kelola yang baik, dan mengelola perubahan secara efektif. Di situlah integrasi SDGs, ESG, dan Project Management menemukan maknanya yang paling mendasar.

Kesimpulannya, masa depan perguruan tinggi tidak lagi ditentukan oleh berapa banyak gedung yang dibangun, jurnal yang diterbitkan, atau peringkat yang diraih. Masa depan perguruan tinggi akan ditentukan oleh kemampuannya menjawab satu pertanyaan sederhana namun mendasar. Apakah kehadirannya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi berikutnya? Jika jawabannya ya, maka SDGs, ESG, dan Project Management bukan sekadar instrumen manajemen. Ketiganya adalah bagian dari jalan panjang perguruan tinggi untuk tetap relevan dalam perjalanan peradaban manusia. Semoga.

(written by lili irahali)

Sumber Grafis: Asisten AI

Rujukan: Environmental, Social, Governance and Sustainable Development Goals: Promoting Sustainability in Universities, International Journal of Sustainability in Higher Education (2024); Using Modified Delphi Study to Develop Instrument for ESG Implementation: A Case Study at an Indonesian Higher Education Institution (MDPI Sustainability); Good University Governance and Its Role in Reaching Quality Education SDGs (2026); Laporan dan Kebijakan Keberlanjutan Universitas Indonesia; Laporan SDGs dan ESG Universitas Padjadjaran; Program Sustainability Universitas Diponegoro.

Perkembangan dunia industri global selama 5–10 tahun terakhir, terlihat jelas bahwa hubungan SDGs – ESG – Project Management (PM) semakin erat.

Pada awal ketiganya berkembang terpisah: SDGs adalah agenda global pembangunan berkelanjutan. ESG adalah alat ukur keberlanjutan perusahaan.  Project Management adalah alat eksekusi proyek.

Dalam paradigma yang berkembang saat ini, SDGs memberikan arah dan tujuan pembangunan (purpose), ESG menyediakan prinsip tata kelola sekaligus ukuran kinerja keberlanjutan (governance and performance framework), sedangkan Project Management menjadi mekanisme eksekusi yang memastikan strategi tersebut diwujudkan melalui program, proyek, dan pengukuran dampak.

Kecenderungan Evolusi Paradigma Tata Kelola Organisasi ?

Kecenderungan SDGs sebagai Purpose

Pada periode awal implementasi SDGs, banyak organisasi mulai menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (17 SDGs). Namun implementasinya masih didominasi pendekatan deklaratif melalui CSR (Corporate Social Responsibility), sustainability reporting, dan komitmen kebijakan. Pada tahap ini banyak organisasi masih berada pada level deklaratif.

Kecenderungan ESG sebagai Governance

Investor mulai mempertanyakan: emisi karbon, keberagaman tenaga kerja, transparansi tata kelola, risiko rantai pasok. ESG berubah dari isu reputasi menjadi isu bisnis dan investasi. Bahkan lembaga keuangan global/investor mulai menjadikan ESG sebagai bagian dari penilaian risiko dan keputusan investasi, sementara standar pelaporan global seperti IFRS Sustainability Disclosure Standards memperkuat pergeseran tersebut.

Kecenderungan Execution & Impact

Saat ini dunia industri mulai menghadapi pertanyaan yang lebih sulit, yakni: meningkatnya tuntutan assurance, target Net Zero, Scope 3 Emissions, supply chain transparency, impact measurement, outcome-based reporting. “Bagaimana target ESG dan SDGs diwujudkan secara nyata?”

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak lagi dinilai berdasarkan komitmen atau laporan keberlanjutannya semata. Pemangku kepentingan semakin menuntut bukti bahwa target-target keberlanjutan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terencana, dikelola secara profesional, dan menghasilkan dampak yang terukur. Pergeseran inilah yang mendorong semakin pentingnya pendekatan Project Management dalam agenda keberlanjutan. Di sinilah pendekatan project management menjadi sangat penting.

Berbagai publikasi Project Management Institute (PMI) menunjukkan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik manajemen proyek semakin dipandang sebagai faktor yang memperkuat penciptaan nilai, pengelolaan risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan. PMI bahkan menempatkan sustainability sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan proyek masa depan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa SDGs, ESG, dan Project Management bukan lagi dipandang sebagai tiga pendekatan yang berdiri sendiri. SDGs memberikan arah perubahan, ESG memastikan tata kelola dan akuntabilitasnya, sedangkan Project Management menerjemahkan strategi tersebut menjadi program dan proyek yang menghasilkan dampak nyata.

Bahkan kecenderungan ini dapat diperluas menjadi model lebih komprehensif, yaitu: Purpose → Governance → Execution → Impact → Value Creation. Model ini lebih mencerminkan arah perkembangan organisasi modern yang tidak berhenti pada pelaksanaan proyek, tetapi berujung pada penciptaan nilai yang terukur bagi organisasi dan para pemangku kepentingan.

Pertanyaannya kemudian: sejauh mana paradigma ini telah diadopsi oleh perguruan tinggi di Indonesia?

Rujukan: Project Management Institute, Sustainability in Projects dan ESG Framework; Laporan sektor dekarbonisasi global dari PwC; Kajian sustainable finance dan ESG investment; Studi implementasi AI dan ESG; PMI Most Influential Projects yang selaras dengan SDGs; Perkembangan regulasi dan pelaporan ESG global.

(Written by Lili Irahali)

Humanum dan Keutuhan Alam Ciptaan, Refleksi UNPAR

Mengeja Transformasi Perguruan Tinggi Berkelanjutan dalam Perspektif SDGs, ESG, dan Project Management

Perguruan tinggi abad ke-21 tidak lagi cukup diukur hanya dari kualitas pembelajaran, produktivitas riset, atau jumlah lulusan yang dihasilkan. Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan global, universitas dituntut mampu menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Dalam konteks tersebut ada tiga kerangka yang berkembang secara global—Sustainable Development Goals (SDGs), Environmental, Social, and Governance (ESG), serta Project Management (PM)—semakin sering digunakan sebagai rujukan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ketiga kerangka tersebut benar-benar relevan bagi perguruan tinggi, atau hanya sekadar tren manajemen yang diadopsi dari dunia korporasi. SDGs, ESG, dan Project Management bukanlah tiga konsep yang berdiri sendiri. Ketiganya justru membentuk suatu ekosistem tata kelola: SDGs memberikan arah dan tujuan pembangunan, ESG menyediakan prinsip-prinsip tata kelola yang bertanggung jawab, sedangkan Project Management menjadi pendekatan operasional yang memastikan strategi tersebut dapat diwujudkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Momentum integrasi ketiga kerangka tersebut semakin menguat di Indonesia seiring implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU), meningkatnya perhatian terhadap pemeringkatan internasional seperti THE Impact Rankings dan QS Sustainability Rankings, serta tuntutan akuntabilitas publik terhadap kinerja perguruan tinggi.

Berangkat dari perspektif tersebut, kita mengeja perjalanan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) sebagai institusi yang menempuh jalur transformasi menuju kampus berkelanjutan.

Wawancara majalah Komunita dengan Dr. Ir. Carles Sitompul, S.T., M.T., MIM. – Kepala LPM UNPAR, rujukan laporan resmi institusi, dokumen publik, serta pemeringkatan internasional yang telah diraih. Komunita mencoba mengeja transformasi UNPAR dalam perspektif SDGs, ESG, dan PM dalam enam dimensi: purpose (SDGs), Governance (ESG), Execution (Project Management), Measurement, Impact, dan Lesson Learned.

Berlandaskan Humanum dan Keutuhan Alam Ciptaan

Perguruan tinggi kini dituntut menghadirkan dampak nyata melalui pendidikan yang relevan, penelitian yang solutif, tata kelola yang berkelanjutan, dan pengabdian yang berpihak pada kemanusiaan UNPAR meneguhkan transformasi berkelanjutan membangun keadaban baru berlandaskan Humanum dan Keutuhan Alam Ciptaan.

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) memandang perubahan tersebut bukan sebagai tuntutan sesaat, melainkan sebagai bagian dari jati diri UNPAR. Dalam penjelasannya, Dr. Ir. Carles Sitompul, S.T., M.T., MIM. menegaskan bahwa keberlanjutan telah lama menjadi fondasi pengembangan universitas.

“Visi UNPAR adalah menjadi komunitas akademik yang humanum. Humanum berarti bagaimana kita meningkatkan martabat manusia sekaligus menjaga keutuhan alam ciptaan.”

Bagi UNPAR, humanum bukan sekadar slogan, melainkan filosofi yang menjiwai seluruh aktivitas akademik dan kelembagaan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh—cerdas secara intelektual, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, peningkatan kualitas manusia tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian alam. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan.

SDGs dan ESG sebagai Arah Strategis

Ketika banyak perguruan tinggi mulai mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), UNPAR telah lebih dahulu memandang kedua konsep tersebut sebagai arah strategis institusi, bukan sekadar instrumen untuk mengejar pengakuan eksternal. “SDGs dan ESG bukan hanya untuk mengejar ranking. Ini sudah menjadi napas universitas dan menjadi arah strategis yang kita jalankan.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa SDGs diimplementasikan secara substantif. Berbagai kebijakan, program, dan aktivitas Tridarma disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan universitas tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kontribusinya dalam menghasilkan lulusan, penelitian, inovasi, dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konsistensi Melalui Perencanaan Jangka Panjang

Berlandaskan visinya, salah satu kekuatan transformasi UNPAR adalah keberadaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) yang dirancang hingga sekitar 45 tahun. Perencanaan ini memastikan arah pengembangan universitas tetap konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. “Para pendahulu sudah merancang RPJP sekitar 45 tahun. Dengan begitu setiap Rencana Strategis lima tahunan tetap berada pada jalur yang sama.”

RPJP menjadi kompas strategis yang menjaga kesinambungan pembangunan, mulai dari pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga strategi akademik. Dengan demikian, setiap periode kepemimpinan tidak memulai dari awal, tetapi melanjutkan visi besar yang telah disepakati bersama.

Long Life Formation: Membangun Manusia Sepanjang Hayat

UNPAR meyakini bahwa transformasi institusi hanya dapat berlangsung apabila diikuti transformasi manusianya. Karena itu, universitas mengembangkan konsep Long Life Formation, yaitu pembinaan berkelanjutan bagi dosen dan tenaga kependidikan sejak proses rekrutmen hingga memasuki masa pensiun. “Pembinaan SDM tidak berhenti setelah seseorang diterima bekerja. Kami menerapkan konsep Long Life Formation, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, sampai memasuki masa pensiun.”

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga membangun karakter, etika, kepemimpinan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap individu dipandang sebagai aset strategis yang terus bertumbuh bersama perkembangan institusi.

Sustainability Terintegrasi dalam Tridarma

Komitmen terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui integrasi sistematis dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Kurikulum mulai mengakomodasi isu-isu SDGs, sementara roadmap penelitian diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat. “Aspek sustainability kami integrasikan ke dalam Tridharma. Kurikulum mulai mengacu pada SDGs, demikian pula roadmap penelitian kami.”

Penelitian diprioritaskan pada bidang-bidang strategis seperti sistem pangan dan konstruksi berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi melahirkan inovasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian kemudian diperkuat melalui kegiatan pengabdian agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Green Campus sebagai Komitmen Lingkungan

Komitmen keberlanjutan lingkungan diwujudkan melalui pengembangan Green Campus. Gedung-gedung baru dirancang dengan memanfaatkan pencahayaan alami sehingga konsumsi energi dapat ditekan. “Gedung-gedung baru kami dirancang agar memanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin sehingga konsumsi energi dapat ditekan.”

Selain efisiensi energi, UNPAR juga berupaya mengurangi emisi karbon melalui pengendalian kendaraan operasional dan mendorong pola transportasi yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan fisik kampus tidak hanya mempertimbangkan fungsi dan estetika, tetapi juga dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kepemimpinan yang Memberi Teladan

Transformasi kelembagaan menurut Dr. Carles Sitompul sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Di UNPAR, kepemimpinan dibangun melalui prinsip leading by example. “Pemimpin harus memberi contoh. Tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi ikut terlibat langsung.”

Pimpinan universitas hadir dalam berbagai proses strategis, termasuk akreditasi, pengembangan program studi, hingga pembinaan staf secara personal. Keteladanan tersebut menumbuhkan rasa memiliki di kalangan sivitas akademika dan memperkuat budaya kerja yang kolaboratif.

Budaya organisasi juga dikembangkan secara egaliter dan terbuka. Seluruh anggota komunitas akademik diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu. “Kami ingin membangun budaya yang terbuka. Semua orang boleh memberikan masukan dan kritik selama bertujuan memperbaiki universitas.”

Budaya ini tidak hanya memperkuat partisipasi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi melalui dialog yang sehat dan saling menghargai.

Berpihak kepada Mereka yang Membutuhkan

Sebagai institusi yang berlandaskan nilai kemanusiaan, UNPAR menempatkan keberpihakan kepada kelompok yang kurang beruntung sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya. “UNPAR selalu berusaha berpihak kepada mereka yang lemah. Pendidikan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.”

Salah satu implementasinya adalah pembukaan Fakultas Pendidikan yang diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga memperluas akses pendidikan dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan nasional.

Menuju Keadaban Baru

Seluruh transformasi yang dilakukan UNPAR pada akhirnya bermuara pada cita-cita membangun Keadaban Baru—sebuah masyarakat yang menjunjung martabat manusia, berpikir kritis, mandiri, serta mampu merawat alam ciptaan secara berkelanjutan. “Yang ingin kita bangun adalah sebuah keadaban baru, di mana manusia semakin bermartabat, semakin kritis, semakin mandiri, dan mampu merawat alam ciptaan secara berkelanjutan.”

Bagi UNPAR, perguruan tinggi bukan sekadar lembaga penghasil lulusan, melainkan agen perubahan sosial yang membentuk generasi dengan kompetensi akademik sekaligus kesadaran moral, sosial, dan ekologis.

Transformasi yang dibangun di atas fondasi humanum, konsistensi perencanaan jangka panjang, penguatan sumber daya manusia melalui Long Life Formation, integrasi keberlanjutan dalam Tridharma, kebijakan Green Campus, kepemimpinan yang memberi teladan, budaya organisasi yang terbuka, serta keberpihakan kepada kelompok rentan menunjukkan bahwa keberlanjutan di UNPAR bukanlah kumpulan program yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan satu strategi besar yang menempatkan universitas sebagai penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pengalaman UNPAR memperlihatkan bahwa transformasi perguruan tinggi yang sesungguhnya lahir dari kekuatan nilai, konsistensi tata kelola, dan keberanian menjadikan kemanusiaan serta kelestarian alam sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan.

UNPAR telah memiliki fondasi kuat dalam integrasi SDGs dan praktik ESG. Tantangan berikutnya bukan lagi membangun komitmen keberlanjutan, melainkan mengintegrasikan seluruh komponen tersebut ke dalam satu sistem tata kelola berbasis Project Management. Model pengembangan yang berpotensi dikembangkan yakni: SDGs → ESG Framework → Project Portfolio → Project Management → Impact Measurement → THE Impact Rankings.

Dalam model ini: SDGs berfungsi sebagai arah strategis; ESG menjadi kerangka tata kelola dan indikator kinerja; Project Management menjadi mekanisme implementasi; Impact Measurement menjadi instrumen evaluasi; pemeringkatan internasional menjadi outcome dari keseluruhan proses.

Akhirnya tantangan terbesar perguruan tinggi sesungguhnya bukan lagi apakah akan mengadopsi SDGs, ESG, atau Project Management. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan ketiganya menjadi satu sistem tata kelola yang selaras dengan karakter, nilai, dan misi institusi tersebut. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua kampus. Setiap perguruan tinggi akan menempuh jalannya sendiri sesuai sejarah, budaya organisasi, sumber daya, dan strategi yang dimilikinya. Pendekatan tersebut berpotensi menjadi model tata kelola baru bagi perguruan tinggi Indonesia yang ingin meningkatkan keberlanjutan, akuntabilitas, serta daya saing global.

(Interview, rewritten by lili irahali & Egi Abinowi – Juli 2026)

Wawancara

Prof. Dr. Azizul Azhar bin Ramli

Dekan Periode 2022 – 2024,  Peneliti – Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat – Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Di sebuah ruang kerja yang dipenuhi layar komputer dan papan tulis penuh sketsa algoritma, seorang profesor ilmu komputer mengakui bahwa pertemuannya dengan gagasan keberlanjutan tidak datang dari laboratorium atau konferensi teknologi. Justru datang dari sebuah dokumen global yang tampaknya sederhana: daftar 17 tujuan yang dikenal sebagai United Nations – Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketika pertama kali membaca dokumen itu, reaksinya spontan. “Akhirnya dunia memiliki daftar tugas bersama,” terangnya.

Sebelum SDGs, menurutnya negara, lembaga, dan komunitas ilmiah sering bekerja sendiri-sendiri, memecahkan potongan kecil masalah global tanpa kerangka bersama. SDGs mengubah cara pandang itu. Untuk pertama kalinya, umat manusia tampak duduk di meja yang sama dan menyepakati tujuan kolektif—dari menghapus kemiskinan hingga melindungi ekosistem bumi.

Bagi seorang ilmuwan komputer, kesadaran itu membawa perubahan mendasar: masalah global ternyata saling terhubung. Kemiskinan tidak dapat diatasi tanpa pendidikan. Pendidikan tidak berkembang tanpa lingkungan yang sehat. Air bersih, kesehatan, pangan, dan energi membentuk satu sistem yang saling terkait.

“Di titik itu saya menyadari bahwa teknologi tidak boleh hanya memikirkan pengguna.” “Kita harus memikirkan manusia secara keseluruhan,” ujarnya.

Dari Baris Kode ke Dampak Global

Selama bertahun-tahun, ia mengira pekerjaannya sebagai ilmuwan komputer hanyalah membuat aplikasi lebih cepat atau situs web lebih efisien. Namun perkembangan teknologi digital membuka perspektif baru.

Sebuah algoritma misalnya, dapat membantu petani di desa terpencil memprediksi musim kering. Sebuah aplikasi sederhana dapat membantu dokter mendiagnosis pasien dari jarak jauh. Program komputer yang dirancang dengan baik bisa menjangkau jutaan orang sekaligus—tanpa biaya distribusi yang besar.

“Di situlah saya menyadari sesuatu yang sangat kuat. Jika saya membuat alat fisik, saya membantu satu orang. Jika saya menulis perangkat lunak, saya bisa membantu jutaan orang,” jelasnya. Inilah yang ia sebut sebagai kekuatan skala dalam ilmu komputer.

Perubahan cara pandang ini membuatnya melihat teknologi sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan global. Bahkan hal yang tampak kecil—seperti membuat program lebih efisien—dapat berdampak besar. Server internet dan pusat data mengonsumsi energi yang sangat besar. Ketika algoritma dibuat lebih hemat daya, konsumsi listrik menurun dan emisi karbon berkurang.

“Kadang orang tidak menyadari bahwa mengoptimalkan kode juga berarti menghemat energi bagi planet ini,” katanya sambil tersenyum.

Ilmu Komputer: Lebih dari Sekadar Pemrograman

Banyak orang masih menganggap ilmu komputer identik dengan pemrograman. Padahal, menurutnya inti dari disiplin ini adalah logika dan pemecahan masalah. Pemrograman hanyalah bahasa yang digunakan untuk memberi instruksi kepada mesin. Tantangan sebenarnya adalah memecah persoalan besar menjadi langkah-langkah yang dapat diselesaikan secara sistematis.

Bagaimana memberi makan delapan miliar manusia? Bagaimana memprediksi  perubahan iklim? Bagaimana mengelola sistem kesehatan yang kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan cara berpikir komputasional: mengubah data dunia nyata yang berantakan menjadi peta informasi yang dapat dibaca dan dianalisis.

Ilmu komputer, katanya, berfungsi sebagai penerjemah data. Para ilmuwan mengambil data cuaca, rekam medis, atau statistik ekonomi, lalu mengubahnya menjadi wawasan yang dapat membantu pengambil keputusan.

Dalam konteks SDGs, teknologi sering bekerja secara diam-diam tetapi efektif. Contohnya dapat ditemukan dalam bidang pertanian. Sensor tanah yang terhubung ke ponsel memungkinkan petani mengetahui tanaman mana yang membutuhkan air. Dengan sistem ini, penggunaan air dapat dihemat secara signifikan sekaligus meningkatkan hasil panen.

Di sektor konsumsi, aplikasi digital dapat membantu toko makanan menjual produk yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon alih-alih membuangnya. Solusi sederhana seperti ini mampu mengurangi limbah makanan dan emisi karbon.

Teknologi, dengan kata lain, sering kali menjadi jembatan antara niat baik dan tindakan nyata.

Kecerdasan Buatan dan Dunia yang Lebih Terhubung

Nah, perkembangan Artificial Intelligence/AI (Kecerdasan Buatan) mempercepat potensi tersebut.  Dalam dunia kesehatan, algoritma AI kini mampu menganalisis gambar rontgen atau foto penyakit kulit dengan akurasi yang mendekati dokter spesialis. Bagi daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis, teknologi ini bisa menjadi penyelamat.

Di bidang pendidikan, AI berfungsi seperti tutor pribadi yang tidak pernah lelah. Sistem pembelajaran digital dapat menjelaskan materi dengan berbagai cara hingga siswa benar-benar memahami konsepnya.

“Teknologi membuat pengetahuan ahli dapat hadir di tempat yang sebelumnya tidak terjangkau,” terangnya.

Lebih jauh lagi, AI juga membantu mengurangi kesenjangan digital global. Aplikasi penerjemahan otomatis memungkinkan seseorang yang berbicara bahasa lokal mengakses pengetahuan global tanpa harus mempelajari bahasa asing. Dengan kata lain, teknologi mulai belajar berbicara dalam bahasa manusia.

Generasi Digital yang Lebih Sadar Sosial

Jika ada satu hal yang membuat profesor ini optimistis tentang masa depan, itu adalah generasi muda. Mahasiswa saat ini, katanya tumbuh dalam dunia yang sepenuhnya terhubung. Mereka tidak hanya membaca berita tentang krisis iklim atau kemiskinan global; mereka melihatnya secara langsung melalui media sosial.

Akibatnya, kesadaran sosial menjadi bagian dari identitas mereka. “Generasi sebelumnya mungkin melihat isu global sebagai aktivitas sukarela. Mahasiswa sekarang melihatnya sebagai bagian dari siapa mereka,” katanya.

Perubahan ini juga terlihat dalam proyek-proyek mahasiswa. Jika dulu tugas akhir sering berupa aplikasi permainan sederhana, kini banyak mahasiswa memilih membuat teknologi yang berdampak sosial. Ada yang membuat aplikasi pelacak jejak karbon. Ada yang merancang sistem digital untuk bank makanan. Ada pula yang mengembangkan AI untuk mendeteksi penyakit tanaman.

“Minat mereka bukan hanya akademis. Mereka ingin melihat teknologi benar-benar memecahkan masalah,” jelasnya.

Universitas Global: Lebih dari Sekadar Peringkat

Perubahan paradigma ini juga memengaruhi cara kita memandang universitas. Menurutnya, sebuah universitas tidak menjadi global hanya karena memiliki kampus di banyak negara. Universitas disebut global ketika penelitian dan inovasinya memberikan dampak lintas batas. Jika sebuah laboratorium kecil mampu memecahkan krisis air di wilayah lain di dunia, universitas itu sudah bersifat global.

Ia juga percaya bahwa kampus harus menjadi laboratorium hidup  (Living Labaoratorium) bagi keberlanjutan. Mahasiswa dapat merancang sistem energi surya untuk gedung perpustakaan atau sistem pengelolaan limbah kampus. Ketika mereka melihat dampak nyata dari proyek mereka, pembelajaran menjadi lebih bermakna daripada sekadar nilai di transkrip.

Tentu saja, dalam dunia akademik modern, reputasi global sering diukur melalui sistem pemeringkatan seperti QS World University Rankings. Ia tidak menolak pentingnya peringkat tersebut. Menurutnya, peringkat dapat berfungsi sebagai sinyal reputasi yang menarik mahasiswa berbakat dan pendanaan riset.

Namun ia mengingatkan bahwa peringkat hanyalah “cermin tingkat tinggi”. “Peringkat bisa mengukur publikasi dan reputasi. Tetapi sulit mengukur jiwa sebuah universitas—seberapa besar dosen peduli pada mahasiswa atau nilai-nilai etika yang diajarkan di kelas,” tegasnya.

Teknologi Menuju 2030

Ketika berbicara tentang masa depan, ia menunjukkan antusiasme yang jelas. Salah satu perkembangan yang paling menarik baginya adalah AI untuk optimalisasi sumber daya. Bayangkan jaringan listrik kota yang dikelola oleh sistem cerdas yang secara otomatis mendistribusikan energi ke tempat yang paling membutuhkan, meminimalkan pemborosan.

Teknologi lain yang menjanjikan adalah jaringan sensor global berbasis satelit yang memantau kondisi bumi secara real-time—mulai dari hutan hingga lautan. Dengan data semacam ini, aktivitas ilegal seperti penebangan hutan atau pemborosan air dapat dideteksi segera.

Namun ia juga mengingatkan tentang dua ancaman besar: meningkatnya limbah elektronik dan potensi bias algoritma. Jika tidak hati-hati, teknologi yang dirancang untuk menyelamatkan planet justru dapat menciptakan masalah baru.

Optimisme yang Keras Kepala

Ketika ditanya apakah dunia masih memiliki peluang mencapai target SDGs pada tahun 2030, ia tidak ragu menjawab. “Saya seorang optimis yang keras kepala,” katanya sambil tertawa.

Data memang menunjukkan bahwa dunia masih tertinggal dari banyak target. Namun sejarah menunjukkan bahwa inovasi manusia berkembang secara eksponensial. Kita sering melebih-lebihkan apa yang dapat dilakukan dalam satu tahun, tetapi meremehkan apa yang dapat dicapai dalam satu dekade.

Sumber optimisme terbesarnya tetap sama: mahasiswa. “Mereka tidak menunggu izin untuk mengubah dunia. Mereka sudah mulai membangun alatnya,” katanya.

Teknologi sebagai Cermin Nilai

Pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Ia bisa memperbesar kesenjangan—atau mengurangi ketidakadilan. Ia bisa merusak lingkungan—atau membantu menyelamatkan planet.

Teknologi adalah cermin dari nilai manusia, jelasnya. Jika masyarakat hanya mengejar keuntungan, teknologi akan mengikuti arah itu. Tetapi jika dunia memilih keberlanjutan dan kesetaraan, teknologi dapat menjadi alat paling kuat yang pernah dimiliki umat manusia.

Dan yang paling menarik: setiap orang memiliki peran. “Kita semua, pada dasarnya, adalah programmer masa depan.  Dengan memilih teknologi yang etis dan berkelanjutan, kita ikut menulis kode sumber bagi dunia yang lebih baik.” tegasnya optimis.

(Interview by Egi Abinowi; Written by Lili Irahali)

Wawancara Rektor Universitas Widyatama

Prof. Dr. Dadang Suganda, M.Hum.

Komunita beberapa kali bersepakat menemui Rektor Universitas Widyatama – Prof. Dr. Dadang Suganda, M.Hum untuk melakukan wawancara. Namun baru kali ketiga kami bisa bertemu. Di tengah kesibukan beliau, Komunita menggali lebih dalam tentang isu Global Academic University yang saat ini terus bergulir.  Dari wawancara ini menegaskan bahwa transformasi menuju Global Academic University bukan hanya soal internasionalisasi simbolik, tetapi tentang konsistensi membangun ekosistem riset, kurikulum adaptif, serta luaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mari kita simak pandangan beliau.

Di tengah perubahan global yang bergerak cepat—dari disrupsi teknologi hingga tekanan ekonomi—perguruan tinggi tidak lagi bisa hanya mengandalkan proses pembelajaran di ruang kelas. Ukuran keberhasilan kini bergeser: bukan sekadar apa yang diajarkan, melainkan apa yang dihasilkan.

Di sinilah konsep Global Academic University menemukan relevansinya, jelasnya. Fokusnya tegas: luaran akademik. Kualitas mahasiswa baru, kurikulum yang adaptif, tingkat serapan lulusan, kemampuan menciptakan lapangan kerja, hingga kesejahteraan alumni menjadi indikator nyata yang tak bisa ditawar. Perguruan tinggi, dalam kerangka ini, tidak lagi cukup menjadi pusat pengetahuan—melainkan harus menjadi mesin penghasil dampak.

Namun, jalan menuju pengakuan global tidak dibangun dari kurikulum semata. Riset menjadi tulang punggung utama. Tanpa riset yang kuat, reputasi global hanya akan menjadi jargon. Di sinilah dua pilar penting bertemu: reputasi akademik dan reputasi riset. Keduanya saling menguatkan, membentuk legitimasi sebuah universitas di mata dunia.

Kurikulum, tentu saja, tetap menjadi fondasi. Tetapi kurikulum yang dimaksud bukanlah kurikulum statis. Ia harus hidup—menyerap isu-isu strategis global, seperti kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, lulusan tidak hanya kompeten secara lokal, tetapi juga memiliki daya saing global.

Di sisi lain, dosen menjadi aktor kunci dalam transformasi ini. Perannya tidak lagi terbatas sebagai pengajar. Dosen dituntut menjadi peneliti aktif, kontributor ilmu pengetahuan, sekaligus agen perubahan. Indikatornya jelas: publikasi di jurnal bereputasi, peningkatan H-Index, jumlah sitasi, hingga lahirnya paten. Semua ini bukan sekadar angka, tetapi representasi dari kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu dan masyarakat.

Untuk itu, ia menegaskan ekosistem riset harus dibangun secara sistematis. Pendanaan penelitian, partisipasi dalam hibah kompetitif, hingga pendampingan melalui klinik jurnal menjadi bagian dari strategi yang tidak terpisahkan. Lebih dari itu, kolaborasi menjadi kunci. Ketika perguruan tinggi mampu bersinergi dengan lembaga riset, industri, hingga mitra internasional, maka batas antara teori dan praktik mulai melebur.

Contoh konkret pun mulai bermunculan. Ia menjelaskan, riset pemanfaatan teknologi AI dalam budidaya ikan lele, misalnya, menunjukkan bagaimana inovasi lokal dapat menembus panggung global. Dipublikasikan di jurnal internasional dan mendapat pengakuan luar negeri. Riset semacam ini menegaskan bahwa globalisasi tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar—tetapi dari sesuatu yang relevan.

Namun, membangun universitas berkelas dunia tidak cukup hanya dengan riset dan publikasi. Tata kelola menjadi faktor penentu, tegasnya. Kepemimpinan harus mampu merumuskan arah strategis, sementara implementasi diserahkan pada fakultas dan program studi yang memahami konteks keilmuan masing-masing. Fleksibilitas ini penting agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Di dalamnya, peran guru besar menjadi sangat strategis. Mereka bukan hanya simbol akademik, tetapi motor penggerak keilmuan. Dengan membangun kelompok cabang keilmuan (KCK), riset tidak lagi menjadi aktivitas individual, melainkan gerakan kolektif yang terarah. Dari sinilah lahir regenerasi akademisi dan penguatan sub-bidang ilmu yang lebih spesifik.

Meski demikian, tantangan tetap nyata. Beban mengajar yang tinggi kerap menggerus waktu riset, terutama di perguruan tinggi swasta. Di titik ini, kemampuan manajemen waktu dan dukungan institusi menjadi krusial. Tanpa keseimbangan, idealisme akademik bisa terjebak dalam rutinitas administratif.

Pada akhirnya, Prof. Dadang menyebutkan semua upaya ini bermuara pada satu titik: lulusan. Mereka adalah wajah sejati universitas. Karena itu, orientasi pendidikan pun bergeser—dari mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Sertifikasi tambahan, pengalaman praktis, dan semangat kewirausahaan menjadi bekal penting di tengah ketidakpastian ekonomi.

Memang, realitas ekonomi hari ini tidak selalu ideal. Target gaji lulusan di atas rata-rata mungkin belum sepenuhnya tercapai. Namun, menjaga agar lulusan tetap kompetitif dan tidak berada di bawah standar minimum sudah menjadi langkah strategis yang realistis.

Ketika lulusan mampu membuktikan kualitasnya, efek domino pun terjadi. Kepercayaan publik meningkat, minat calon mahasiswa bertambah, dan reputasi institusi menguat. Dalam siklus inilah universitas menemukan perannya yang sesungguhnya—bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

Saatnya Universitas Bukan Sekadar Mengajar

Wawancara di atas menjelaskan bahwa di tengah kompetisi global, perguruan tinggi dituntut melampaui peran tradisionalnya. Tanpa riset, inovasi, dan lulusan yang berdampak, universitas hanya akan menjadi penonton di panggung dunia.

Ada satu kenyataan yang mulai sulit disangkal: banyak perguruan tinggi masih terlalu sibuk mengajar, tetapi belum cukup serius meneliti.

Kondisi ini menjadi paradoks. Kampus berbicara tentang internasionalisasi, tetapi luaran risetnya minim. Kurikulum diperbarui, tetapi tidak selalu relevan dengan dinamika global. Lulusan dihasilkan setiap tahun, tetapi tidak semuanya siap menghadapi realitas dunia kerja—apalagi menciptakan lapangan kerja.

Di titik inilah, transformasi menuju Global Academic University menjadi mendesak, bukan pilihan.

Konsep ini menuntut perubahan mendasar: dari orientasi proses ke orientasi hasil. Perguruan tinggi tidak lagi dinilai dari seberapa banyak kelas yang dibuka, tetapi dari seberapa besar dampak yang dihasilkan. Apakah lulusannya terserap kerja? Apakah mereka mampu berinovasi? Apakah mereka berkontribusi pada ekonomi?

(Interview & Rewrite by Lili Irahali)

Pada pagi yang basah di Aceh, ingatan kolektif bangsa ini masih menyimpan luka. Tsunami 2004 bukan sekadar bencana alam; ia adalah pengingat betapa rapuhnya kehidupan ketika alam, tata kelola, dan kesiapsiagaan tidak berjalan beriringan. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya  25 – 30 November 2025 banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang menelan korban 1.204 orang tewas, 140 hilang, 8.041 luka.  Juga longsor di berbagai wilayah, serta kekeringan di daerah lain kembali menegaskan satu hal: derita masyarakat akibat krisis ekologis bukan cerita sesaat, melainkan pola yang berulang.

            Negara memang hadir—melalui pemba-ngunan infrastruktur, kebijakan mitigasi, hingga berbagai program pemulihan sosial-ekonomi. Namun di lapangan, persoalan yang dihadapi masyarakat jauh lebih kompleks daripada sekadar penanganan darurat pascabencana.

Tata ruang yang rapuh, alih fungsi lahan yang masif, ekspansi industri ekstraktif, perubahan iklim, krisis pangan, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, hingga disrupsi teknologi kini saling bertaut. Semua itu bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas hari ini—sebuah jaringan persoalan yang saling memperkuat dan pada akhirnya memperbesar kerentanan kita terhadap bencana.

Laporan Global Risk Assessment yang dirilis oleh United Nations menunjukkan bahwa risiko global paling tinggi dalam satu dekade ke depan didominasi oleh risiko sistemik: krisis iklim, kegagalan adaptasi lingkungan, tekanan terhadap ketahanan pangan dan air, serta dampak sosial dari ketimpangan ekonomi dan transformasi teknologi. Risiko-risiko ini tidak berdiri sendiri; tetapi lintas sektor, lintas wilayah, dan sering kali melampaui kapasitas satu institusi atau satu disiplin ilmu.

Di titik inilah universitas berhadapan dengan pertanyaan yang semakin mendesak: apa peran ilmu pengetahuan ketika dunia bergerak dalam situasi krisis yang simultan? Apakah kampus cukup berpuas diri dengan publikasi ilmiah yang berjarak dari realitas sosial? Ataukah kampus harus turun lebih dalam, menjadi simpul pemecahan masalah yang relevan dan berdampak?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak bisa lagi mengandalkan riset individual yang terfragmentasi atau proyek jangka pendek yang berhenti pada laporan akhir. Tantangan global menuntut cara kerja akademik yang baru—terorkestrasi, berkelanjutan, dan lintas disiplin. Ilmu lingkungan harus berdialog dengan ekonomi, teknologi harus bertemu dengan etika sosial, dan kebijakan publik perlu ditopang oleh riset berbasis data serta kearifan lokal.

Di sinilah Center of Excellence (CoE) SDGs menemukan relevansinya yang paling substantif. CoE bukan sekadar kebijakan danunit struktural di dalam universitas, melainkan ruang temu gagasan, kepakaran, dan aksi nyata. Ia berfungsi sebagai penghubung antara riset, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat; antara laboratorium akademik dan persoalan riil di lapangan. Melalui pendekatan yang terfokus pada Sustainable Development Goals, CoE SDGs memungkinkan universitas berkontribusi secara konsisten dan terukur terhadap agenda pembangunan berkelanjutan—baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, universitas tidak lagi cukup menjadi menara gading pengetahuan. Ia dituntut menjadi jangkar moral, pusat inovasi, dan mitra strategis bagi masyarakat dan negara.

Mengapa SDGs Menjadi Kerangka CoE?

CoE SDGs, jika dikelola dengan visi dan keberlanjutan, merupakan salah satu jawaban paling masuk akal atas tantangan zaman ini. Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencerminkan tantangan terbesar umat manusia. Namun, kekuatan SDGs bukan pada jumlah targetnya, melainkan pada kerangka berpikir sistemik yang ditawarkannya.

United Nations Sustainable Development Solutions Network/UN SDSN (2022) mencatat bahwa: lebih dari 85% target SDGs saling terkait; dan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Bagi universitas, SDGs menyediakan: bahasa global yang dipahami lintas negara; kerangka legitimasi akademik dan kebijakan; serta titik temu antara riset, pendidikan, dan pengabdian.

Dengan menjadikan SDGs sebagai basis CoE, universitas menempatkan diri sebagai aktor global yang bertanggung jawab, bukan sekadar pengamat. Hal ini mengingat fungsi Strategis CoE SDGs dalam Universitas Global, sebagai:

1. Orkestrator Riset Lintas Disiplin

Salah satu tantangan terbesar riset universitas adalah fragmentasi. Dosen dan peneliti bekerja dalam “ruang disiplin” masing-masing, dengan sedikit interaksi strategis. CoE SDGs hadir untuk: mengidentifikasi grand challenges, menyusun thematic research clusters, dan mengorkestrasi kolaborasi lintas fakultas.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Nature Sustainability (2021) yang menyebut bahwa riset lintas disiplin memiliki peluang dampak kebijakan dan sosial dua kali lebih besar dibanding riset monodisiplin.

2. Jembatan antara Akademia dan Kebijakan Publik

Banyak hasil riset berhenti di jurnal ilmiah. CoE SDGs bertugas menerjemahkan pengetahuan akademik menjadi: policy brief, rekomendasi kebijakan, dan naskah akademik berbasis bukti.

Di tingkat global, universitas-universitas anggota SDSN berperan aktif sebagai policy advisors bagi pemerintah nasional dan lokal. Model ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana kualitas kebijakan publik sangat membutuhkan dukungan berbasis riset.

3. Penggerak Kurikulum Berbasis Tantangan Nyata

CoE SDGs tidak boleh terpisah dari proses pembelajaran. Justru sebaliknya, ia harus menjadi sumber kasus nyata (real-world cases) bagi kurikulum. Melalui CoE: mahasiswa terlibat dalam riset SDGs, dosen mengintegrasikan temuan riset ke dalam perkuliahan, dan pembelajaran menjadi kontekstual serta bermakna.

UNESCO (2020) menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam challenge-based learning memiliki tingkat engagement dan problem-solving skills yang lebih tinggi.

4. Simpul Kolaborasi Global dan Lokal

Global Academic University tidak mungkin berdiri sendiri. CoE SDGs menjadi pintu masuk kolaborasi: dengan universitas luar negeri, lembaga internasional, industri berorientasi keberlanjutan, serta komunitas lokal.

Kolaborasi global memberikan perspektif dan standar, sementara kolaborasi lokal memberikan konteks dan relevansi. Inilah keseimbangan antara global outlook dan local impact.

CoE SDGs, Tantangan Implementasi di Indonesia dan Warisan Institusional

Meskipun konsepnya kuat, implementasi CoE SDGs di Indonesia menghadapi tantangan nyata: keterbatasan pendanaan jangka panjang; budaya riset yang masih individual; lemahnya integrasi lintas unit; serta kecenderungan menjadikan CoE sebagai “proyek struktural”.

Namun, Indonesia juga memiliki peluang besar: agenda nasional yang sejalan dengan SDGs; kebutuhan kebijakan berbasis bukti; serta dukungan mitra industri dan internasional yang semakin terbuka.

Kunci keberhasilan CoE SDGs bukan pada kemewahan fasilitas, melainkan pada kejelasan mandat, konsistensi tata kelola, dan kepemimpinan akademik yang kuat.

Dalam Sustainable Development Report 2022, Indonesia dinilai menunjukkan kemajuan pada beberapa indikator pembangunan, terutama terkait pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Namun laporan tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada sejumlah tujuan SDGs, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Secara konseptual, CoE SDGs adalah jantung akademik universitas global— sebuah simpul strategis yang mengintegrasikan: riset unggulan, pengembangan kurikulum, kolaborasi global, serta kontribusi kebijakan dan masyarakat.

Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (2019) menyebut CoE sebagai knowledge hub, bukan hanya penghasil pengetahuan, tetapi penggerak ekosistem inovasi dan dampak. Salah satu nilai penting CoE SDGs adalah kemampuannya menjadi warisan institusional. Ia tidak bergantung pada satu rektor, satu hibah, atau satu proyek.

Dengan sistem yang matang, CoE SDGs: menjaga konsistensi arah riset, membangun reputasi jangka panjang, dan memastikan universitas tetap relevan lintas generasi.

Namun demikian dalam praktik di banyak perguruan tinggi, CoE sering kali baru dipahami sebagai: pusat studi tematik, unit tambahan di bawah LPPM, atau wadah administratif untuk mengelola proposal riset. Pendekatan ini membuat CoE kehilangan daya transformasinya.

Tanpa tata kelola yang jelas, CoE berisiko menjadi simbol tanpa substansi. Karena itu Tata Kelola CoE SDGs harus berubah dari hanya pendekatan struktur ke fungsi. CoE SDGs yang efektif memiliki karakter tata kelola sebagai berikut:

• mandat strategis langsung dari pimpinan universitas,
• kepemimpinan akademik yang kredibel,
• sistem insentif riset lintas disiplin, serta
• indikator kinerja berbasis outcome dan impact.

Dari Keunggulan Akademik ke Keunggulan Bermakna

Universitas global masa depan bukan hanya yang unggul secara akademik, tetapi yang unggul secara bermakna. CoE SDGs adalah wujud konkret dari pergeseran tersebut—dari universitas yang menanyakan “apa yang bisa kami teliti?” menjadi universitas yang bertanya “masalah apa yang perlu kami bantu selesaikan?”

Di tengah dunia yang rapuh dan saling terhubung, Center of Excellence SDGs menempatkan universitas di jantung solusi global, bukan di pinggiran perubahan. (Written by lili Irahali)

Rujukan:

United Nations (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; OECD (2019). University-Industry Collaboration and Sustainable Innovation; World Economic Forum (2018-2019). Global Future Councils on Entrepreneurship & Sustainability; Etzkowitz, H.(2008) The Triple Helix: University–Industry–Government Relations; UNESCO (2021). Reimagining our Futures Together: A New Social Contract for Education; Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. New York: United Nations Sustainable Development Solutions Network.