Home Blog Page 2

Global Academic University Saatnya Perguruan Tinggi sebagai Arsitek Masa Depan?

0

Sebuah realita, dunia berubah lebih cepat dari ruang-ruang kelas. Krisis iklim, lompatan teknologi digital, dan persaingan ekonomi global membuat pengetahuan tak lagi bisa bergerak pelan. Perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai institusi pengajaran, yang banyak kita jumpai di negeri kaya ini. Di tengah perubahan tersebut, satu pertanyaan penting muncul: apakah perguruan tinggi kita sudah bergerak secepat zaman? Padahal ia dituntut menjadi penggerak perubahan.

Jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sudah diarahkan oleh negara. Melalui Visi Indonesia 2045 dan diperkuat oleh Program utama Kemendiktisaintek, pemerintah memberi sinyal yang jelas: perguruan tinggi Indonesia harus naik kelas. Bukan hanya mencetak lulusan, tetapi menjadi Global Academic University, yakni universitas yang kuat ilmunya, terbuka pada dunia, dan berdampak nyata.

Namun, mari kita luruskan sejak awal. Global Academic University bukan berarti semua kampus harus menjadi universitas luar negeri versi Indonesia. Ini juga bukan soal mengejar peringkat global. Sekali lagi bukan. Yang dimaksud adalah universitas yang berani berpikir global, tetapi tetap berpijak pada kebutuhan bangsa. Inilah jawaban strategis yang sangat dibutuhkan negeri ini.

Indonesia membutuhkan perguruan tinggi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, inovasi berbasis riset, dan solusi atas persoalan nyata—dari perubahan iklim hingga ketimpangan sosial. Semua ini tidak mungkin dicapai jika kampus terjebak oleh rutinitas tridharma, administratif, dan kurikulum yang tak pernah diperbarui.

Di sinilah arah kebijakan Kemendiktisaintek menjadi relevan. Penguatan dosen dan peneliti, transformasi riset dan inovasi, keterhubungan dengan dunia industri dan masyarakat, internasionalisasi, serta tata kelola berbasis kinerja bukanlah program terpisah. Semuanya adalah dorongan agar kampus keluar dari zona nyaman dan masuk ke arena global ilmu pengetahuan, atau menuju peran strategis dalam ekosistem global ilmu pengetahuan.

Internasionalisasi dalam konteks ini bukan sekadar pertukaran mahasiswa, dosen atau penandatanganan kerja sama luar negeri. Ia adalah keterlibatan aktif dalam kolaborasi riset bersama, publikasi internasional, dan kontribusi pada agenda dunia seperti Sustainable Development Goals (SDGs), dan inovasi yang berdampak lintas batas. Kampus tidak lagi hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi ikut menyumbang solusi bagi bangsa dan dunia.

Menariknya, dua kata kunci semakin sering muncul dalam kebijakan pendidikan tinggi Indonesia: keberlanjutan dan kewirausahaan. SDGs jelas memberi arah ke mana ilmu pengetahuan seharusnya bergerak, sementara kewirausahaan memastikan bahwa hasil riset dan ide kreatif tidak berhenti di rak perpustakaan. Kampus menjadi tempat lahirnya inovasi yang bisa tumbuh, berdampak, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keduanya menegaskan peran universitas sebagai jembatan antara ilmu, pasar, dan kepentingan publik.

Tentu, perjalanan menuju Global Academic University bukan tanpa tantangan. Tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya yang sama. Budaya birokrasi yang kaku dan pemahaman yang masih keliru tentang makna “global” juga kerap menghambat langkah. Karena itu, Global Academic University tidak boleh dipahami sebagai satu model seragam, melainkan sebagai arah bersama dengan jalan yang beragam.

Pada akhirnya, dorongan menuju Global Academic University bukan sekadar mengikuti tren global, tapi strategi kedaulatan ilmu pengetahuan yang juga soal masa depan bangsa. Negara yang ingin berdiri sejajar dengan dunia harus memiliki universitas yang kuat, berani, dan relevan. Universitas yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk pemikir, inovator, dan pemimpin masa depan.

Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah perguruan tinggi kita siap melangkah lebih jauh—dari sekadar mengajar, menuju benar-benar berdampak?  Lalu sejauh mana perguruan tinggi kita siap mengambil peran sejarah tersebut. Ya ”Sebagai arsitek masa depan”.

Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta. (@lee)

Redaksi: Lili Irahali

Catatan Editor:
Feature ditulis berdasarkan hasil telaah laporan OECD (2019), UNESCO (2020-2022), United Nation (2015, 2022), World Economic Forum (2023-2024), serta kajian literatur.

E-Magazine 46

0

From Teaching to Empowerment: It’s Time for Campuses to Measure Impact with Heart and Mind

0

The recent tragedy of bullying at a university, which claimed lives, has once again shaken the conscience of the academic world. This incident has jolted us to realize that higher education, long believed to be a home of knowledge and wisdom, has not yet become a truly safe and liberating space. Campuses should be places where people seek truth, innovate, and learn to be responsible towards others.

Amidst the increasingly rapid flow of change driven by the technological revolution, economic disruption, and social shifts, the meaning of higher education has also changed. It is no longer simply a place for teaching but rather a space of empowerment that fosters whole individuals who think critically, behave ethically, and act with moral awareness. Universities must rebuild public trust as homes of values ​​and knowledge, places where knowledge coexists with compassion.

Today, campuses are no longer simply spaces for knowledge transfer. They must transform into social ecosystems that foster trust among all stakeholders: students, parents, lecturers, the community, the workplace, and the government. Trust in students who demand relevance, in parents who entrust their hopes, and in the workplace that awaits readiness. This is where the current meaning of higher education is tested. To what extent can campuses become a breeding ground for knowledge, character, and a meaningful future for all stakeholders?

“A superior university is not only a center of excellence but also a center of care.”

An ideal campus should cultivate not only intellectual intelligence but also moral wisdom. Ernest Boyer (1990) emphasized that a true university is a place to discover meaning, not simply to recite theory. A caring university instills empathy, responsibility, and curiosity. Today’s students come not simply to “receive” knowledge but to “co-create.” They are no longer objects of learning but co-creators actively engaged in the pursuit of knowledge. George Kuh (2008) emphasized that universities that provide space for high-impact learning, such as student research, service learning, and internships, will produce graduates who are more job-ready and more satisfied with their academic experience.

The transformation from a teaching university to a learning ecosystem, where students become the driving force behind academic activities, is now a necessity. For example, the Applied Learning Hub program provides space for cross-disciplinary collaboration and direct interaction with industry and the community. This is the new face of relevant, contextual, and meaningful learning. It’s a concrete step toward a campus that’s not only intelligent but also caring.

Caring as the Foundation of Impact

A caring campus understands that students don’t grow alone. Families remain important partners in their growth. Joyce Epstein (2018) emphasized the vital role of family involvement at all levels of education, including higher education. Therefore, several universities worldwide have developed parent portals as a means of academic and psychosocial communication between the campus and students’ families. Widyatama University is currently developing a similar model, with an academic reporting system and a two-way communication channel with parents, so parents can actively support students’ adaptation and career development.

On the other hand, the workplace is no longer simply a channel for graduates but a strategic partner in developing innovators. The Triple Helix model (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) emphasizes the importance of synergy between universities, industry, and government to build sustainable innovation. For universities like Widyatama, this partnership serves as the foundation for strengthening the vision of an entrepreneurial and SDGs-based university where research and learning are directed toward addressing real societal needs while supporting global sustainability.

“Success is not measured by how quickly students graduate, but by how ready they are to contribute.”

Learning That Brings Life to Life

Meanwhile, David Kolb (1984) reminds us that meaningful learning stems from direct experience. Therefore, a caring campus provides space for students to practice or supports experiential learning—through social projects, field research, business incubation, or cultural activities. All of these are forms of empowerment: learning to make an impact, not just to achieve. However, true caring must go hand in hand with public accountability. UNESCO (2022) emphasizes that modern higher education institutions must be transparent and open to public evaluation, with clear measures of learning outcomes, employability, and the social impact of their graduates. Widyatama and many private universities are now strengthening their tracer study systems, updating their curriculum based on learning outcomes, and transparently disclosing their performance results not because of demands, but because caring is the highest form of responsibility to society.

“Transparency is not a threat, but rather a sign of caring and accountability.”

Measuring Impact with Heart and Mind

Ultimately, campus concern should not stop at slogans. It must become the heartbeat of academic life. A caring campus will listen to its students, involve parents/families, and build equal relationships with the workplace. From there, a sense of belonging, trust, confidence, and renewed hope will grow. Trust isn’t born overnight but grows from consistent attention and relationships of mutual respect. Therefore, the future of higher education should be one rooted in empathy, openness, and collaboration. If these values ​​are maintained, universities will remain a home of knowledge and a beacon of hope that fosters both intellectual and emotional individuals a place where every young person can learn, create, and become meaningful individuals.

A campus is truly a “shared home” that must continually foster trust among its community and residents. This trust grows when the community perceives the campus as present, not as an ivory tower, but as a lookout, tall, expansive, yet grounded, sensitive to reality, and open to all. Hopefully.

Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia and our beloved archipelago. (@lee)

Editorial: Lili Irahali

Editor’s Note:
This feature was written based on the results of a review of UNESCO reports, Widyatama, and a literature review of higher education stakeholders.

Widyatama Peduli dan Berdampak: Menuju Transformatif Adaptif dan Menjaga Rumah Ilmu Tetap Tegak

Di tengah dunia yang bergerak tanpa jeda—ketika teknologi melesat, iklim berubah tak menentu, dan nilai-nilai generasi bergeser—perguruan tinggi kembali diuji sebagai penjaga nalar dan penuntun arah peradaban. Bukan hanya tempat mengajar atau mencetak inovasi, tetapi ruang yang menanamkan nilai, menumbuhkan pemahaman, dan merawat ekosistem pengetahuan yang mampu menjawab kegelisahan zaman.

Di tengah lanskap itu, Widyatama meneguhkan dirinya sebagai Kampus Peduli dan Berdampak—sebuah komitmen untuk menjaga rumah ilmu tetap tegak, bahkan ketika perubahan global mengguncang fondasinya. Memilih jalur academic university, Widyatama menempatkan penelitian, pemahaman mendalam, dan pemaknaan ulang tantangan kontemporer sebagai napas institusinya.

Spirit transformatif–adaptif membuat langkah Widyatama tidak tergesa namun terarah: menjembatani warisan akademik yang kuat dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Di ruang-ruang kerja dan diskusi, pergulatan gagasan berlangsung; di baliknya ada kesadaran bahwa kualitas pendidikan hari ini menentukan ketahanan masa depan.

Di antara kesibukan mengelola universitas, Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum. menempatkan pendidikan sebagai perhatian utama. Melalui wawancara ini, ia menyingkap arah dan komitmennya: bagaimana visi ditumbuhkan, bagaimana proses akademik diperkuat, bagaimana budaya ilmiah dipersatukan, dan bagaimana sebuah universitas menjaga integritas ilmiahnya sembari tetap peka pada kebutuhan sosial  dan memberi dampak nyata di tengah dunia yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya.

“Perguruan tinggi yang kehilangan nilai kebersamaan akan mudah retak dari dalam, bukan karena serangan luar, melainkan karena goyahnya kepercayaan.”

Komunita:
Makna “kampus berdampak tanpa kehilangan nurani” bagi Universitas Widyatama di tengah perubahan global  dalam aspek teknologi, dunia kerja, isu keberlanjutan?

Rektor Widyatama:

Jika kita mengacu pada kategorisasi perguruan tinggi—teaching university, academic university, dan entrepreneur university—Widyatama telah memetakan diri pada academic university. Pilihan ini sejalan dengan evolusi sumber daya universitas.

Ketika pemerintah menggulirkan gagasan kampus berdampak, saya sangat setuju. Perguruan tinggi memang harus hadir memecahkan problematika masyarakat. Stanford University misalnya, 60% lulusannya menjadi pencipta pekerjaan baru. Ini menunjukkan bagaimana pergerakan ekonomi dapat hadir dari perguruan tinggi.

Presiden, dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi juga berulang kali menegaskan bahwa kampus wajib memerhatikan problematika masyarakat dan negara. Berdasarkan perspektif tersebut, Widyatama harus berkontribusi minimal di lingkungan terdekat—Bandung dan Jawa Barat—serta, bila memungkinkan berdampak di tingkat regional, nasional, dan global.

Implementasi kampus berdampak kami mulai dari evaluasi kemampuan sumber daya kampus. Dalam pendidikan, kami berorientasi pada academic university dengan tujuan:

  1. Kurikulum adaptif dan solutif terhadap problematika masyarakat serta link-match dengan dunia kerja dan industri.
  2. Kurikulum dan RPS dievaluasi secara berkala agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Kami ingin lulusan memiliki kompetensi yang mampu memecahkan masalah di lingkungannya dan bahkan melampaui batas wilayah.

Dosen juga didorong melakukan riset yang bukan sekadar memenuhi kebutuhan jurnal, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi masyarakat. Ilmu harus diterapkan untuk memecahkan problematika kehidupan nyata. Misalnya, prodi manajemen, akuntansi, teknik, dan budaya dapat membantu UMKM berkembang dan memberi nilai tambah pada potensi lokal. Contoh nyata, kami bekerja sama dengan Kabupaten Sumedang di Cikurubuk terkait padi dan beras organik. Teori yang dipelajari di kelas diterapkan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga menghasilkan manfaat finansial dan kesejahteraan.

Selain itu, ada konsep kecerdasan jalanan—pengalaman di lapangan yang menghasilkan teori baru atau sintesis teori lama. Teori kampus belum tentu relevan dengan realitas terkini, terutama dengan perubahan besar seperti digitalisasi dan AI.

Di Inggris, banyak pekerjaan jasa kini dikelola AI, meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mengurangi kesempatan kerja manusia. Karena itu, masyarakat—khususnya generasi muda—harus literat terhadap AI, bukan memusuhinya. Adaptasi dan kolaborasi dengan AI akan membuka peluang baru.

Kampus berdampak tidak hanya memecahkan masalah masa kini, tetapi juga merancang ilmu masa depan agar manusia dan bangsa mampu beradaptasi dan maju.

Komunita:
Dalam konteks kampus berdampak, ukuran dampak berasal dari prestasi lembaga, prestasi dosen, prestasi mahasiswa, atau perubahan sosial yang digerakkan kampus? Mana yang paling penting?

Rektor Widyatama:

Bagi saya, dampak perguruan tinggi adalah sejauhmana luaran tridarma mampu memecahkan problematika masyarakat. Problematika itu beragam: sosial, religi, sandang–pangan–papan, iklim, hingga isu-isu SDGs. Saya tidak memfokuskan pada satu kelompok indikator saja. Justru pertanyaan utamanya adalah: dari berbagai problematika itu, mana yang dapat kita kontribusikan solusinya?

Saat ini masyarakat mengalami semacam gegar budaya. Pemerintah mendorong revitalisasi budaya—Sunda, Jawa, dan lainnya—karena budaya populer global sangat dominan. Perguruan tinggi harus menjaga nilai-nilai budaya asli yang menjadi habitus masyarakat.

Dampak kampus bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga pembentukan pergaulan sosial, nilai-nilai, perubahan iklim, kebutuhan digitalisasi, hingga kesiapan bangsa menuju Indonesia 2045. Jika kampus hanya fokus pada satu persoalan, kita akan mudah tertinggal oleh problem-problem lain yang terus bermunculan. Karena itu, tridarma harus melahirkan luaran yang mampu memecahkan berbagai problematika secara simultan.

Komunita:
AI kini menantang hampir semua sektor. Bagaimana kebijakan Widyatama dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran dan peningkatan kompetensi dosen serta mahasiswa?

Rektor Widyatama:

Kami sudah memperoleh banyak wawasan terkait penggunaan AI dari Ditjen Dikti, komunitas, dan berbagai sumber lain. Kami memahami plus minusnya. Menghindari AI justru membuat kita tertinggal. Karena itu, kebijakan Widyatama adalah:

  1. Semua dosen harus menguasai AI.
  2. AI dijadikan fasilitator pembelajaran.
  3. Ruang kosong dari AI harus diisi oleh kreativitas manusia.

AI memiliki keterbatasan—data yang tidak selalu lengkap, minim sisi kemanusiaan—sehingga dosen dan mahasiswa harus mampu menciptakan hal-hal baru yang tidak dapat digantikan AI. AI dapat merancang, menginformasikan, dan memproses data. Namun pertanyaannya: apakah output AI sesuai kondisi nyata? Apakah mampu merancang masa depan secara kontekstual? Ruang-ruang kosong inilah yang perlu diisi manusia.

Kami berharap seluruh sivitas menguasai AI, memanfaatkannya sebagai alat pendidikan, sekaligus memasukkan pendekatan manusiawi agar teknologi dan kemanusiaan berjalan harmonis.Pedoman utama kami mengacu pada panduan resmi Ditjen Dikti mengenai pemanfaatan AI.

Komunita:
Sebagai Global Academic University dengan keunggulan SDGs dan Kewirausahaan, nilai-nilai apa yang menjadi landasan moral, dan arah kebijakan kampus?

Rektor Widyatama:

Program Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) kami berfokus pada SDGs dan Kewirausahaan. SDGs menjadi rujukan karena problematika masa kini dan masa depan telah terakumulasi di dalam 17 indikatornya. Saat ini kami fokus pada enam SDGs yang paling relevan dengan kapasitas kampus, sehingga arah tridarma lebih jelas.

Kewirausahaan penting karena academic university menuntut kurikulum adaptif, link-match dengan dunia kerja, serta lulusan yang cepat terserap industri, atau mampu menciptakan lapangan kerja.

Mengapa harus global? Dunia semakin sempit. Informasi bergerak cepat dan masalah global dirasakan bersama. Karena itu:

  1. Kurikulum harus mengakomodasi isu strategis global.
  2. Dosen harus memahami isu global.
  3. Produk dan karya kampus harus direkognisi global.

Contoh implementasi, kami mengembangkan Living Lab di Sumedang yang menciptakan alat budidaya ikan berbasis AI. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi dengan INTI Malaysia dan universitas lain yang punya prodi AI. Model seperti ini umum di Eropa. Artinya, isu global kami akomodasi ke dalam riset dan pembelajaran.

Saat ini Widyatama juga tercantum dalam daftar perguruan tinggi yang akan masuk QS WUR Ranking Asia 2026—informasi sedang kami verifikasi. Namun ini menunjukkan produk, kompetensi dosen, serta mobilitas mahasiswa sudah bergerak pada standar global.

Komunita:
Pemerintah kini fokus pada proyek-proyek berbasis sustainability dan green management. Dalam konteks Living Lab Widyatama, sejauh mana Fakultas Ekonomi terlibatkan untuk mengembangkan Green Finance?

Rektor Widyatama:

Living Lab kami memang diarahkan berbasis teknologi dan green project, dan keterlibatan bukan hanya di Fakultas Ekonomi & Bisnis—seluruh fakultas dan program studi harus ikut serta. Konsep utamanya adalah ekonomi sirkuler. Produk Living Lab seperti: pangan dan perikanan akan bermuara pada pembentukan UMKM. Misalnya, budidaya lele sehat dan cepat tumbuh akan menghasilkan produk, seperti: pecel lele bergizi yang dapat menjadi bisnis masyarakat. Ini contoh dampak ekonomi sirkuler.

Jadi setiap fakultas dan program studi harus berpikir bagaimana Living Lab berkolaborasi dan menghasilkan irisan manfaat bagi masyarakat setempat hingga tingkat nasional, regional, dan global.

Komunita:
Untuk mencapai tujuan-tujuan besar tadi dibutuhkan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pengelolaan sumber daya manusia internal. Bagaimana Widyatama menjaga keseimbangan tersebut?

Rektor Widyatama:

Saat ini kami sedang menata ulang ekosistem keilmuan melalui pembentukan Kelompok Cabang Keilmuan (KCK). Semua dosen akan dikelompokkan ke dalam cabang atau ranting keilmuan tertentu, dan masing-masing kelompok akan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.

Pertama, setiap dosen wajib melakukan riset. Riset inilah yang menjadi dasar untuk menghasilkan berbagai luaran, baik yang bersifat ilmiah—jurnal, HAKI, teori atau konsep baru—maupun yang pragmatis, seperti: produk kebendaan, atau inovasi yang dapat diimplementasikan langsung. Dalam konteks sains, riset memungkinkan dosen menciptakan referensi pembelajaran baru. Dunia berubah, teori berubah—karena itu dosen yang tidak meneliti tidak akan mampu memperbarui bahan ajarnya.

Kedua, hasil riset tersebut menjadi landasan untuk menciptakan mata kuliah dan kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia industri. Ilmu memiliki masa kedaluwarsa; stagnasi terjadi jika tidak ada pembaruan. Karena itu kami memberi ruang yang besar pada apa yang saya sebut sebagai “kecerdasan jalanan”—yakni kemampuan menyintesiskan pengalaman lapangan menjadi teori baru. Teori tidak hanya lahir dari profesor atau doktor; setiap dosen berhak dan wajib menciptakannya.

Dengan KCK, kami berharap muncul rekonstruksi kurikulum, restrukturisasi mata kuliah, dan rekontekstualisasi teori ke dalam realitas kekinian. Semua ini akan menghasilkan luaran yang bermanfaat: jurnal, HAKI, produk kebendaan, rekomendasi kebijakan, hingga inovasi yang dapat diimplementasikan. Itu yang dibutuhkan negara, kementerian, dan dunia pendidikan.

Ketiga, KCK akan memberi kontribusi besar pada perubahan kurikulum. Wawasan yang dihasilkan dari proses riset akan menjadi umpan balik untuk mengevaluasi kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Intinya, KCK adalah instrumen untuk mendorong dosen terus belajar, meneliti, menyintesiskan pengalaman, dan akhirnya menciptakan teori baru. Dengan begitu, universitas bisa terus bergerak maju, dinamis, dan responsif terhadap perubahan.

Komunita:
Terkait SDGs, dari 17 ini, Prof mengatakan kurang lebih 6 yang diterapkan. Ini tentunya terkait dengan implementasi Tridharma, lalu Living Lab sudah dimulai. Sejauh mana memberi manfaat nyata pada lingkungan dan masyarakat. Kira-kira butuh waktu berapa lama dengan kecepatan dan kemampuan Widyatama?

Rektor Widyatama:

Kami memulai dengan memetakan problematika masyarakat dan memetakan resources yang kami miliki. Setelah itu, kami memilih titik fokus di daerah tertentu agar bisa menghasilkan role model dan luaran yang tajam. Karena itu, Living Lab Widyatama kami rancang bertahap. Tahap pertama alhamdulillah selesai, dan tahap berikutnya kami kembangkan ke Smartfish Sumedang — inovasi untuk daerah Sumedang berbasis alat deteksi dan sistem cerdas. Target waktu kami jelas: Batch pertama: 1 tahun; Batch kedua: 1 tahun berikutnya. Jadi, dalam 2 tahun kami sudah menargetkan lahirnya alat berbasis AI yang betul-betul siap digunakan masyarakat. Dengan siklus cepat seperti ini, evaluasi menjadi lebih mudah dan perkembangan bisa terpantau.

Program ini sudah dikunjungi dan diapresiasi LLDikti IV Jabar Banten, bahkan Living Lab kami ikut menjadi bagian dari presentasi Smart City Sumedang di Malaysia.

Ini berkaitan dengan siklus KCK yang berjalan per tahun, yakni: luaran jurnal, luaran HAKI, produk, kebendaan, dan rekomendasi kebijakan. Semua dievaluasi, lalu diterapkan reward & punishment. Dari sana kami melihat mana yang dilanjutkan, mana yang harus diperkuat, dan mana yang harus diperbaiki. Polanya: 1 program = 1 tahun = 1 evaluasi komprehensif.

Komunita:
Terkait dengan tugas Widyatama mendidik peserta didik, untuk mencapai hal-hal di atas. Bagaimana bentuk kepedulian kepada mahasiswa, seperti: bagaimana membangun karakter, empati sosial mereka, kesiapan mereka dalam menghadapi masyarakat dan dunia kerja?

Rektor Widyatama:

Saya setuju dengan moto DJITU: Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, Ulet. Tetapi kita juga mempunyai satu kekuatan besar: SIMKATMAWA. Alhamdulillah tahun ini Widyatama berada pada kategori unggul. Itu bukan hal mudah, karena di dalam SIMKATMAWA ada banyak kompetisi, PKM, dan program yang mendorong mahasiswa bergerak.

Kunci kami adalah kolaborasi dosen–mahasiswa. Dosen tidak bisa berdiri sendiri. Mahasiswa bukan hanya objek, tetapi juga subjek. Karena itu mahasiswa kami libatkan dalam: kegiatan riset KCK, pengabdian masyarakat, organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, kegiatan akademik dan non-akademik lain.

Saya selalu tekankan kepada mahasiswa: “Bergaullah dengan orang yang tepat. Kalau kalian dekat dengan megabintang, kalian akan kecipratan kemegabintangannya.” Jangan langsung pulang. Pulangnya berkelok-kelok dulu. Bergaul, membangun relasi, memperluas pengalaman. Dari pergaulan itulah lahir kecerdasan jalanan—sintesis pengalaman yang menjadi dasar ilmu baru.

Komunita:
Jadi mahasiswa diberi ruang sebagai co-creator mendampingi dosen?

Rektor Widyatama:

Betul. Mahasiswa kami tempatkan sebagai co-creator dan sekaligus partisipan aktif. Mereka bukan hanya menerima ilmu, tetapi memberi kontribusi terhadap terciptanya ilmu. Banyak gagasan segar justru muncul ketika dosen berdialog dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi hubungan keduanya adalah hubungan kolaboratif untuk menyelamatkan ilmu dari stagnasi.

Komunita:
Bagaimana Widyatama melibatkan orang tua sebagai mitra, karena keberhasilan mahasiswa juga akan didorong oleh dukungan dari orang tua. Bagaimana hal ini disentuh?

Rektor Widyatama:

Saya selalu kembali pada prinsip dasar: pendidikan pertama dan utama berasal dari keluarga. Seberapa cerdas pun mahasiswa, kalau fondasi karakter dari keluarga kurang, pasti ada celah. Karena itu saya selalu mengajak orang tua: membangun komunikasi dengan anak, ajak berdialog (ngobrol, storytelling), pahami problematikanya, berikan dukungan karakter.

Widyatama punya peluang-peluang, posisi-posisi untuk melakukannya. Tetapi orang tua jangan lepas tangan. Siapapun anak-anak yang belajar di kampus, orang tua sangat berkontribusi besar untuk menciptakan watak dasar anak dari rumah. Kampus melanjutkan, bukan menggantikan.

Komunita:
Sejauh ini orang tua mendapat informasi perkembangan anaknya.

Rektor Widyatama:

Dalam perwalian ada hal-hal yang disampaikan tapi dalam konteks implementasi mungkin harus bisa dilihat peta secara keseluruhan, dosen menyampaikan informasi penting kepada orang tua. Minimal orang tua dapat mengakses transkrip nilai, catatan perkembangan, hingga catatan akademik tertentu. Kami juga sudah menyediakan Portal Orang Tua agar mereka bisa memantau perkembangan anak secara keseluruhan.

Komunita:
Isu teknologi yang mempengaruhi perubahan dunia kerja ke arah efisiensi dan produktivitas. Sejauh mana Widyatama membentuk mahasiswa adaptif, berjiwa wirausaha – tidak hanya membangun dunia usaha sendiri, juga sebagai karyawan berjiwa kewirausahaan. Lalu, bagaimana kampus menanamkan nilai-nilai ini tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya, bahwa mereka harus bisa memencahkan problematik kemanusiaan masyarakat.

Rektor Widyatama:

Kampus memiliki struktur, kurikulum, dan aturan akademik. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memahami karakteristik generasi milenial dan generasi digital. Karena itu pembelajaran harus: relevan dengan dunia kampus, relevan dengan dunia nyata, relevan dengan dunia yang sedang bermigrasi dari tradisional ke digital.

Dosen harus mengadaptasi diri. Kampus bukan satu-satunya pusat ilmu. Perkembangan ilmu justru sering muncul dari dunia luar. Karena itu, mahasiswa harus dibiasakan hidup di dua dunia sekaligus: dunia akademik dan dunia nyata.

Kami memberi ruang seluasnya bagi mahasiswa untuk aktivitas di luar kampus: riset, magang, kegiatan sosial, kewirausahaan, organisasi, hingga kolaborasi industri. Dosen pun harus mengakomodasi isu strategis yang muncul di dalam dan di luar kampus agar pembelajaran tidak tercerabut dari realitas.

 

Komunita:
Terkait integritas perguruan tinggi dan nurani akademik. Ada kasus ijazah, kemudian tindakan-tindakan di sekolah yang akhirnya berakibat pada peserta didik. Kemudian pendidikan tinggi dituntut lebih kompetitif, dan ada komersialisasi pendidikan. Bagaimana Widyatama menjaga integritas agar tetap menjadi perguruan tinggi yang menjaga karakter akademik dan juga bermanfaat.

Rektor Widyatama:

Integritas akademik adalah hal fundamental. Kami menjaga ini melalui peta jalan penyelenggaraan pendidikan dan rambu-rambu yang tegas.

Pertama, dalam proses pembelajaran—baik daring, luring, maupun hybrid—ada kewajiban yang harus dipenuhi dosen dan mahasiswa. Kewajiban itu bagian dari integritas.

Kedua, untuk tugas akhir, kami sangat ketat. Isu skripsi palsu, jurnal palsu, atau karya AI yang tidak legitimate tidak kami toleransi. Aturannya jelas. Dosen harus cermat memeriksa. Ada tatap muka, evaluasi langsung, dan pemeriksaan proses untuk memastikan keaslian karya mahasiswa.

Ketiga, kami menjalankan reward & punishment baik untuk dosen maupun mahasiswa. Dosen yang melakukan pelanggaran mendapat sanksi. Dosen yang menghasilkan riset berkualitas mendapat penghargaan. Intinya, tidak ada yang dibiarkan berjalan tanpa rambu-rambu normatif.

Komunita:
Pesan kepada sivitas dari makna sejati Widyatama menjadi kampus unggul secara global, berdampak secara sosial tapi tetap berhati nurani.

Rektor Widyatama:

Pertama, kita harus memiliki semacam pengetahuan berkaitan dengan Tupoksi. Tupoksi seorang dosen dalam konteks pendidikan. Semua itu karakter, kemudian kebiasaan. Jadi, saya berpesan pada teman-teman dosen, kita harus mengetahui, menguasai, fokus pada karakter dosen. Saya ingin merujuk kepada pepatah lama, guru digugu dan ditiru. Apalagi kalau kita melihat pemikiran Ki Hajar Dewantara.

Kedua, dosen harus mampu beradaptasi dengan kompetensi keilmuan yang baru. Kalau tidak menguasai keilmuan-keilmuan yang baru, bagaimana mungkin mahasiswa akan menjadi korban. Dosen harus menjadi pemacu prestasi mahasiswa.   Kemudian, dosen harus bisa menciptakan. Dosen menguasai ilmu, baik ilmu lama, ilmu baru. Dosen harus mentransfer ilmu. Dosen harus menerapkan ilmu. Dosen harus mengembangkan ilmu. Terakhir dosen harus menciptakan ilmu. Semua tupoksi itu adalah kewajiban seorang dosen agar kita bisa terus beradaptasi update dengan perkembangan dunia.

Sekali lagi, kalau dosen stagnasi dalam kepemilikan ilmu yang lama, bagaimana mahasiswa akan berubah? Sekali lagi, dosen harus menguasai ilmu, merupakan ilmu baru. Dosen harus mentransfer ilmu pada mahasiswa, pada masyarakat. Dosen harus menerapkan ilmu, bisa menjadi implikasi pada luaran kebijakan. Dosen harus mengembangkan ilmu. Dengan adanya riset, maka dosen akan tahu ruang-ruang kosong dari teori yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah dosen harus menciptakan Ilmu. Ilmu itu isinya adalah teori. Jadi pada prinsipnya dosen harus bisa mencipta teori-teori. Salah satu cara menciptakan teori-teori adalah pengalaman hidup, pengalaman bergaul, pengalaman bekerja sama, kolaborasi sebab dari pengalaman itu akan tercipta menyintesiskan pengalaman yang baru itu ke dalam teori-teori baru, menciptakan teori baru. Akhirnya kita akan menjadi motor penggerak, inspirator untuk bisa mencipta ilmu baru. Itu yang saya pesankan sejalan undang-undang Guru dan Dosen menguasai ilmu menerapkan ilmu, mentransfer ilmu, mengembangkan ilmu, dan menciptakan ilmu. Ilmu kontennya adalah teori.

“Perguruan tinggi bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi benteng nilai dan nurani bangsa. Ia hanya akan tumbuh kuat bila dikelola dengan hati yang jernih.”

(Interview & Writting by lili irahali – 26 Nov 2025)

FEB Widyatama: Menguat dari Dalam, Mendidik di Tengah Transformasi Dunia Bisnis untuk Berdampak

Di tengah gelombang perubahan global yang tak pernah surut—ketika kecerdasan buatan menyalip batas kemampuan manusia, krisis iklim menata ulang prioritas ekonomi, dan perilaku pasar berubah lebih cepat dari teori—dunia bisnis dan ekonomi bukan lagi medan berhitung semata. Ia menjadi ruang dinamis yang menuntut kecerdasan baru: kemampuan meraba masa depan, mengambil keputusan berbasis data, menjaga etika, dan tetap berpihak pada kepentingan sosial.

Pertanyaannya kemudian muncul: ketika pekerjaan rutin diambil alih mesin, ketika model bisnis baru bermunculan nyaris setiap pekan, bagaimana FEB Widyatama menyiapkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga tangguh dan berkarakter?

Pada konteks inilah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Widyatama menegaskan dirinya—menguat dari dalam. Ia hadir bukan sebagai lembaga yang sekadar memperbarui kurikulum atau menambah fasilitas, tetapi sebagai gerakan yang memperkokoh fondasi moral: karakter, etika, dan kesadaran kemanusiaan para calon ekonom, akuntan, analis, manajer, hingga inovator masa depan.

Sebuah misi yang oleh Dekan FEB, Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA., dirumuskan sebagai upaya “mendidik mahasiswa agar tidak hanya mampu menghitung angka, tetapi memaknai angka dalam konteks kemanusiaan dan keberlanjutan.”

Dalam kesibukan tridharma dan pengelolaan fakultas, Dr. Nuryaman membuka ruang refleksi bersama Komunita, membagikan arah, komitmen, serta harapannya bagi FEB: dari visi transformasi, penguatan akademik dan penelitian, pengabdian masyarakat, hingga upaya membangun budaya ilmiah yang berkelanjutan.

Komunita: Bagaimana memandang posisi FEB dalam arus perubahan besar dunia ekonomi dan bisnis karena gelombang perubahan global dari kecerdasan buatan, krisis iklim, hingga disrupsi sosial?

Dr. Nuryaman: Tentunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus memposisikan diri sebagai agen perubahan yang adaptif terhadap era digital, tantangan di atas melalui penguatan kurikulum berbasis teknologi, riset berorientasi keberlanjutan, serta pembentukan karakter lulusan yang beretika dan tanggap terhadap dinamika sosial. FEB dapat berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Komunita: Apa arti “cerdas secara intelektual, adaptif secara teknologi, dan beretika secara sosial” dalam konteks pendidikan ekonomi dan bisnis masa kini?

Dr. Nuryaman: Ini mengandung makna lulusan FEB harus memiliki kemampuan analitis yang kuat, mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam praktik bisnis, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial agar kemajuan ekonomi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Komunita: Banyak pihak menyebut perguruan tinggi tidak lagi cukup menghasilkan lulusan “cerdas menghitung”. Bagaimana FEB menerjemahkan pergeseran paradigma ini ke dalam arah kebijakan dan budaya akademik di dalam fakultas?

Dr. Nuryaman: FEB memahami bahwa dunia kerja kini menuntut lebih dari sekadar kemampuan menghitung. Karena itu, arah kebijakan dan budaya akademik diarahkan untuk membentuk lulusan yang critical thinker, kreatif, dan mampu memecahkan masalah nyata melalui pendekatan multidisipliner. Kurikulum diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek, integrasi teknologi digital, serta penanaman nilai etika dan kepemimpinan agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan strategis dan kepekaan sosial dalam pengambilan keputusan bisnis.

Komunita: Dalam konteks tridharma – mulai pendidikan. Apa langkah konkret yang telah atau sedang dilakukan FEB Widyatama memperkuat proses akademik agar lulusan memiliki future skills — seperti kemampuan analitik data, inovasi, kolaborasi lintas bidang, dan kepedulian sosial?

Dr. Nuryaman: Ini sangat mendasar. Saat ini FEB telah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan analisis data ke dalam kurikulum. Kolaborasi lintas program studi, serta kerja sama dengan industri juga diperluas guna menumbuhkan kemampuan inovasi dan kolaborasi praktis. Selain itu, program pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial mahasiswa diarahkan untuk menanamkan kepedulian sosial serta kesadaran akan tanggung jawab etis dalam praktik bisnis dan ekonomi.

Komunita: Bagaimana FEB Widyatama menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan industri digital dan ekonomi hijau, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar etika dan tanggung jawab sosial?

Dr. Nuryaman: Kami menambahkan mata kuliah dan modul berbasis digital (Literasi Digital, Power BI for Business, Enterprise Resource Planning, Analisis Perancangan Sistem dan Praktikum Sistem Informasi Akuntansi), kewirausahaan berkelanjutan (Keberlanjutan Bisnis, Kewirausahaan Sosial), serta ekonomi hijau yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Sementara, integrasi nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan tetap dijaga melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, studi kasus etis, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Sehingga lulusan tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga berintegritas dan berorientasi pada keberlanjutan sosial serta lingkungan. Penyesuaian kurikulum ini kami lakukan secara rutin dengan melakukan studi banding pada universitas lainnya, mengundang pelaku usaha/industri dan berdiskusi bersama forum/asosiasi.

Komunita: Sejauhmana FEB menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi industri, atau riset terapan di kelas? Bisa diceritakan contohnya?

Dr. Nuryaman: Kami menerapkan mata kuliah berbasis proyek seperti: Proyek Manajemen Keuangan, Proyek Manajemen Pemasaran, Proyek Manajemen Keuangan, Proyek Manajemen Operasional, Proyek Kewirausahaan dan Start Up. Pada mata kuliah tersebut mahasiswa diwajibkan terjun ke lapangan dan masuk ke dalam industri menyelesaikan  suatu masalah. Kemudian, penerapan hasil riset di mata kuliah dosen juga memasukan hasil penelitiannya ke dalam rencana pembelajaran dalam bentuk studi kasus.

Komunita: Peran dosen sangat krusial dalam transformasi ini. Apa strategi FEB memperkuat kompetensi dosen, baik dalam penguasaan teknologi digital maupun dalam metode pembelajaran adaptif?

Dr. Nuryaman: Kami menerapkan strategi penguatan kompetensi dosen melalui pelatihan rutin tentang literasi digital, penggunaan platform pembelajaran daring, serta penerapan blended learning. Salah satunya adalah workshop pembelajaran berbasis OBE/Outcome-Based Education (sistem pendidikan berfokus pada hasil akhir/outcome yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program studi, bukan hanya pada materi yang diajarkan) mengundang pakar Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra. Selain itu, dosen didorong mengikuti sertifikasi, lokakarya pedagogik inovatif, dan kolaborasi riset dengan industri agar mampu mengembangkan metode pembelajaran adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital.

Komunita: Terkait penguatan penelitian — bagaimana arah kebijakan riset diarahkan agar sejalan dengan isu-isu aktual seperti: ekonomi digital, keuangan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/Environment, Social, Governance)?

Dr. Nuryaman: Arah penelitian sesuai Road Map Penelitian dan kepakaran yang ada pada dosen masing-masing. Saat ini kami memilliki beberapa bidang kajian/keahlian di bidang manajemen, akuntansi dan perdagangan internasional. Di dalam bidang kajian tersebut terdapat beberapa dosen yang memiliki keilmuan yang terkait dengan digitalisasi, keuangan berkelanjutan dan ESG. Maka dari itu, FEB Widyatama selalu sejalan dengan isu-isu aktual tersebut.

Komunita: Banyak yang berpendapat riset di bidang ekonomi dan bisnis kini perlu lintas disiplin. Bagaimana FEB mendorong kolaborasi penelitian antara bidang akuntansi, manajemen,  perdagangan internasional, bahkan dengan fakultas lain seperti teknik atau lingkungan?

Dr. Nuryaman: FEB Widyatama mendorong kolaborasi penelitian lintas disiplin dengan membuka ruang kerja sama antarprodi, seperti akuntansi, manajemen, dan perdagangan internasional, terutama dalam topik yang saling berkaitan seperti ekonomi digital, keuangan berkelanjutan, dan inovasi bisnis. Selain itu, FEB juga terbuka dalam menjalin kemitraan riset dengan fakultas lain seperti teknik dan lingkungan untuk menjawab isu-isu nyata yang ada di dunia. Juga mendorong penguatan riset di bidang intelligent economy dan sustainability.

Komunita: Bagaimana hasil penelitian FEB diarahkan untuk memberikan manfaat nyata — baik bagi dunia industri, UMKM, maupun kebijakan publik?

Dr. Nuryaman: FEB mendorong riset terapan berbasis kebutuhan lapangan, menjalin kemitraan strategis dengan sektor industri dan pemerintah, serta mengemas hasil penelitian dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan publikasi kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat dan dunia usaha.

Komunita: Tridharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat, seperti apa FEB memaknai “pengabdian” di era ekonomi digital dan perubahan sosial?

Dr. Nuryaman: Kami memaknai pengabdian kepada masyarakat di era ekonomi digital dan perubahan sosial sebagai upaya pemberdayaan berbasis ilmu dan teknologi. Kegiatan pengabdian diarahkan meningkatkan literasi digital, kapasitas kewirausahaan, dan keberlanjutan usaha masyarakat, khususnya UMKM. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan komunitas lokal, FEB Widyatama berkomitmen menghadirkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Komunita: Contoh program pengabdian masyarakat yang mencerminkan sinergi antara ilmu ekonomi-bisnis dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan?

Dr. Nuryaman: Contoh di Bandung, beberapa aktivitas seperti: Kolaborasi dan digital Marketing untuk Keberlanjutan Usaha UMKM Kota Bandung (Dr. Yenny Maya Dora); Literasi Keuangan untuk SDGs: Pelatihan Personal Fiance dan Pencatatan Keuangan Sederhana bagi Pengurus dan Anggota RAHASTRA CREDIT UNION Kota Bandung (Oliver H Padmanegara, S.E.,M.Sc.); Pengenalan Konsep Akuntansi Hijau Untuk Usaha Berkelanjutan Dengan Memanfaatkan Limbah (Dr. Irene Sukma Lestari Barus); Tata Kelola Kopersi Syari’ah untuk Keberlanjutan Usaha di Koperasi Sekunder Syari’ah (PUSKOPMA) Binaan MUI Kota Bandung (Kerja Sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung (Suryana, S.E., M.AK.)

Komunita: Sejauh mana mahasiswa dilibatkan langsung dalam kegiatan pengabdian tersebut agar mereka mengalami pembelajaran kontekstual dan membangun empati sosial?

Dr. Nuryaman: Mahasiswa dilibatkan secara langsung utamanya dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang diselenggarakan dosen di lingkungan FEB. Dalam setiap kegiatan PkM, tim dosen dihimbau selalu melibatkan mahasiswa dan memberikan peran dan tugas  bagi setiap mahasiswa. Keterlibatan secara langsung ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam berkontribudsi bagi Masyarakat secara luas. Melalui keterlibatan ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di kelas, tetapi juga belajar memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan menumbuhkan empati, kepemimpinan sosial, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif dalam memecahkan masalah nyata di lapangan.

Komunita: Bagaimana FEB mengukur impact dari kegiatan pengabdian kegiatan pengabdian masyarakat terhadap masyarakat dan pembentukan karakter mahasiswa?

Dr. Nuryaman: FEB menilai dampak pengabdian masyarakat tidak hanya dari hasil kegiatan di lapangan, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran mahasiswa untuk berkontribusi bagi masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan, mahasiswa diajak memahami permasalahan nyata dan mencari solusi yang relevan dengan bidang keilmuannya. Perubahan sikap, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab untuk memberi manfaat menjadi indikator utama keberhasilan kegiatan pengabdian di FEB.

Komunita: Bagaimana FEB membangun budaya akademik internal yang mendorong inovasi, etika, dan kolaborasi lintas bidang di kalangan dosen dan mahasiswa?

Dr. Nuryaman: Kami medorong dosen dan mahasiswa didorong mengembangkan ide-ide kreatif melalui kuliah umum, dosen tamu dari industri, riset bersama, forum akademik (seminar/conference), serta kegiatan inkubasi bisnis dan sosial. Nilai etika dan integritas diperkuat melalui pembiasaan akademik yang jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, FEB Widyatama berupaya menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya produktif secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berorientasi pada kemajuan bersama.

“Ketika fondasi karakter kuat, maka kecerdasan akan menemukan arah dan kompetensi akan menemukan makna.”

Komunita: Dalam menghadapi percepatan digitalisasi dan tekanan global, bagaimana FEB menjaga keseimbangan antara tuntutan profesionalisme bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan ekonomi?

Dr. Nuryaman: Kami menjaga melalui pendekatan pendidikan yang menempatkan etika, empati, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama. FEB Widyatama tidak hanya menekankan penguasaan teknologi dan kompetensi profesional, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa keputusan ekonomi selalu berdampak pada manusia dan lingkungan. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu menjadi profesional yang unggul secara digital namun tetap berlandaskan nilai moral dan kepedulian sosial.

Komunita: Seperti apa sosok ideal lulusan FEB Widyatama masa depan yang diharapkan melalui proses penguatan internal ini?

Dr. Nuryaman: Lulusan ideal FEB Widyatama masa depan adalah individu yang memiliki kemampuan analitis yang kuat, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah ekonomi serta bisnis. Selain kompetensi profesional, mereka juga diharapkan memiliki integritas, kepedulian sosial, dan semangat kolaboratif. Dengan karakter seperti itu, lulusan FEB Widyatama tidak hanya siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Komunita: Jika FEB kita anggap sebagai “laboratorium masa depan ekonomi cerdas dan berkelanjutan”, apa pesan Bapak kepada sivitas akademika untuk terus beradaptasi dan berinovasi?

Dr. Nuryaman: Pesan saya kepada seluruh sivitas akademika adalah terus membangun budaya belajar yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai keberlanjutan. Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan harus berani keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi sebagai sarana menciptakan solusi ekonomi yang relevan bagi masyarakat. FEB Widyatama harus menjadi tempat gagasan-gagasan baru lahir dan diuji, bukan hanya untuk kemajuan akademik, tetapi juga menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dengan semangat ini, kita tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten, tetapi juga insan yang berintegritas dan visioner dalam membangun ekonomi masa depan yang cerdas dan berkelanjutan.

Komunita: Bagaimana Bapak melihat FEB dalam 5–10 tahun ke depan — akan menjadi fakultas seperti apa, dan memberi kontribusi seperti apa bagi bangsa dan dunia?

Dr. Nuryaman: Sesuai dengan visi yang dimiliki oleh FEB Widyatama menjadi pengelola program studi yang unggul dan mandiri di bidang akuntansi, manajemen dan bisnis berbasis teknologi informasi yang profesional, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan industri dan Masyarakat dalam lingkungan global tahun 2028.

(Interview, rewrite by lili irahali – Nov.2025)

“Kuliah ekonomi dan bisnis bukan sekadar mempelajari teori pasar, tetapi mempersiapkan diri untuk menciptakan nilai.”

“Kami ingin lulusan FEB Widyatama tidak hanya sukses secara karier, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.”

Kampus Peduli dan Berdampak: Belajar dari Dunia

Di sebuah ruang kuliah, seorang dosen berhenti sejenak di depan layar proyektor yang menampilkan peta dunia digital—jejaring kompleks antara manusia, mesin, dan data. “Inilah dunia kerja baru kalian,” katanya, setengah bergurau namun dengan nada serius. Di sudut ruangan, beberapa mahasiswa tampak mengangguk, sebagian lain menatap layar laptop mereka, mencoba memahami bagaimana ilmu yang mereka pelajari hari ini akan menemukan relevansinya besok.

Dunia memang sedang berubah terlalu cepat. Revolusi teknologi, disrupsi ekonomi, hingga ketidakpastian sosial menjadi latar yang menuntut perguruan tinggi berpikir ulang: apa arti pendidikan tinggi di tengah perubahan ini?

Dari Kampus ke Kehidupan Nyata

Sejatinya, perguruan tinggi kini tak lagi cukup menjadi menara gading—tempat ilmu disusun rapi namun jauh dari denyut kehidupan. Kampus dituntut menjadi ruang hidup, tempat nilai, kepedulian, dan tanggung jawab tumbuh berdampingan dengan inovasi.

Laporan World Economic Forum (WEF) 2025, Jobs of Tomorrow memperingatkan bahwa empat kekuatan besar—AI, robotika, teknologi energi, dan jaringan sensorik—akan mentransformasi tujuh sektor kerja utama dunia, yakni: pertanian, manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, bisnis, dan kesehatan. Maka, pendidikan tinggi tidak bisa sekadar mencetak sarjana; ia harus melahirkan manusia yang siap menghadapi kompleksitas masa depan.

Namun, kesiapan itu tak tumbuh dari teori belaka. Ia dibangun dari pengalaman, kolaborasi, dan kepercayaan: kepercayaan mahasiswa yang menuntut relevansi, kepercayaan orang tua yang menitipkan masa depan, serta kepercayaan dunia kerja yang menanti kesiapan lulusan.

Belajar dari Dunia

Mari menengok beberapa kampus di dunia yang berhasil menyeimbangkan idealisme akademik dan realitas industri.

Di Kanada, University of Waterloo menjadi pelopor co-operative education—sistem belajar yang menggabungkan kuliah dan kerja nyata. Mahasiswa bergantian antara belajar di kampus dan bekerja di perusahaan mitra. Lebih dari 8.000 perusahaan terhubung dengan universitas ini, memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman kerja berbayar. Hasilnya? Kecemasan orang tua berkurang, dan mahasiswa pulang dengan bekal pengalaman yang membuat ijazah mereka “bercerita”.

Di Amerika Serikat, Northeastern University menanamkan filosofi serupa lewat experiential learning — “belajar sambil melakukan dan merefleksikan”. Setiap mahasiswa memiliki koordinator karier yang membimbing proses penempatan kerja dan refleksi hasilnya. Kampus bahkan mempublikasikan data keterkerjaan dan gaji awal lulusannya sebagai bentuk transparansi. Pendidikan di sini bukan janji, melainkan perjalanan yang nyata.

Sementara di Denmark, Aalborg University mengembangkan Problem and Project-Based Learning (PBL) — sebuah model yang membuat mahasiswa belajar dengan memecahkan masalah industri secara langsung. Proyek riil bersama perusahaan menjadi bagian dari kurikulum. Inilah kampus yang tak hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi juga cara menghadapi ketidakpastian.

Di Asia, National University of Singapore (NUS) melangkah lebih jauh. Ia “membawa industri ke ruang kelas”: menghadirkan praktisi, proyek kasus nyata, dan internship terstruktur yang menjadi jembatan antara teori dan praktik. Bagi orang tua, ini adalah bentuk kepastian; bagi mahasiswa, sebuah pengalaman hidup.

Empat universitas itu memiliki benang merah: kepedulian terhadap semua pemangku kepentingan—mahasiswa, orang tua, dan dunia kerja. Kampus bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan ekosistem yang hidup, terbuka, dan bertanggung jawab.

Kampus Indonesia: Dari Kesadaran Menuju Sistem ?

Bagaimana dengan Indonesia? Meski belum semua berjalan sempurna, tanda-tanda perubahan mulai tampak.

Universitas Indonesia (UI) misalnya, menjadi pelopor career readiness melalui Career Development Center (CDC) dan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Magang terstruktur, riset bersama industri, dan tracer study rutin menjadi instrumen transparansi terhadap outcome lulusan.

Universitas Pelita Harapan (UPH) membangun ProActive Zone, ruang interaksi mahasiswa dan industri, di mana magang bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari pembentukan karakter profesional.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menunjukkan komitmen melalui tracer study dan pendidikan vokasi yang diperkuat oleh data umpan balik alumni. Meski belum banyak memiliki portal khusus bagi orang tua, komunikasi tetap berjalan lewat orientasi dan forum fakultas.

Di tingkat teknologi, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi model kesiapan karier. ITB Career Center rutin menggelar Career Days yang mempertemukan mahasiswa dengan industri besar, sementara UGM menjalin jejaring dengan dunia usaha dan alumni untuk memperkuat career preparation.

Namun di tengah berbagai model tersebut, Universitas Widyatama (UTama) muncul dengan pendekatan menyeluruh — menempatkan kepedulian sebagai dasar tata kelola.

Widyatama: Kampus yang Merawat Kepercayaan

Di bawah semangat “Friendly Campus for Future Business Professionals”, Widyatama membangun relasi yang hidup antara kampus, mahasiswa, orang tua, dan dunia industri.

Lewat Career Center dan Tracer Study, kampus melacak perjalanan alumni dua tahun setelah lulus: apakah mereka bekerja sesuai bidangnya, bagaimana pengalaman kerja mereka, dan apa yang perlu diperbaiki dari proses belajar di kampus. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki kurikulum dan memperkuat hubungan dengan industri.

Kolaborasi dengan lebih dari 40 perusahaan, termasuk dalam Program Magang MBKM, Program Magang Bersertifikat FHCI, hingga magang internasional ke Jepang (PT JIPA), memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka peluang karier global.

Yang menarik, Widyatama juga memelopori komunikasi formal dengan orang tua melalui kegiatan Welcome Parents dan Portal Orang Tua (IOM), tempat keluarga bisa memantau perkembangan akademik anaknya — mulai dari nilai, jadwal, hingga kehadiran. Di sini, kampus bukan hanya tempat anak belajar, tetapi rumah bersama yang menjaga harapan keluarga.

Kurikulum di berbagai program studi diarahkan menyatu dengan dunia kerja. Fakultas Teknik misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, serta BRIN, sementara Desain Komunikasi Visual (DKV) memasukkan magang profesional sebagai bagian inti dari pembelajaran kreatif. Setiap prodi memiliki ruang refleksi dan pelaporan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia nyata.

Indikator Praktik di Widyatama (UTama)
Tracer Study & Alumni Engagement Widyatama memiliki Career Center & Tracer Study. Melacak alumni 2 tahun setelah lulus, termasuk data kesesuaian pekerjaan dan pengalaman alumni. Sistem ini juga menjadi sumber feedback evaluasi pembelajaran.
Kerja Sama dengan Industri & Program Magang • Program Magang MBKM bagi mahasiswa Fakultas Teknik dan lainnya.
• MoU / MoA & kerja sama magang dan rekruitmen dengan sekitar 40 perusahaan.
• Program Magang Bersertifikat (PMMB) bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
• Program magang Jepang dengan PT JIPA membuka peluang magang internasional untuk mahasiswa dari berbagai jurusan.
Kebijakan untuk Orang Tua / Keluarga • Acara “Welcome Parents” tahun 2025: undangan orang tua mahasiswa baru untuk membangun komunikasi dan sinergi kampus-keluarga.
• Portal Orang-Tua / Portal IOM menyediakan informasi akademik mahasiswa (nilai, jadwal, kehadiran, praktikum, dsb.) yang dapat diakses oleh orang tua.
Integrasi Kurikulum dengan Dunia Kerja / Industri • Prodi Teknik Mesin S1 memiliki praktikum inti terintegrasi, silabus sesuai model industri, kerja sama dengan Pusdiklat PT Dirgantara Indonesia.
• Prodi-prodi melakukan magang dan pembekalan untuk magang MBKM IDUKA, dengan industri & dunia usaha sebagai mitra, termasuk pembekalan kompetensi pra-magang.
• Prodi Desain Komunikasi Visual memiliki kegiatan magang/internship sebagai bagian pembelajaran; juga ada laporan aktiviti magang.
Feedback & Evaluasi / Keterlibatan Stakeholder dalam Mutu Pendidikan • Tracer study memungkinkan lulusan memberikan feedback terhadap metode pengajaran, kurikulum.
• Career Center Widyatama menyelenggarakan gathering dengan praktisi industri untuk mensinergikan program studi dengan kebutuhan perusahaan.

 

Menuju Kampus yang Peduli dan Berdampak

Perubahan ini belum merata. Banyak perguruan tinggi di Indonesia masih berproses. Namun satu hal pasti: paradigma baru mulai tumbuh. Kampus bukan lagi sekadar institusi akademik, tetapi ekosistem yang membangun kepercayaan.

Kepedulian menjadi ukuran baru kualitas. Seberapa jauh kampus mau mendengar mahasiswa? Seberapa transparan mereka kepada orang tua? Seberapa kuat mereka menautkan pengetahuan dengan kebutuhan dunia?

Kampus-kampus seperti UI, ITB, UGM, UPI, UNY, UPH, dan Widyatama sedang menapaki jalan yang sama — jalan menuju pendidikan yang lebih manusiawi, lebih relevan, dan lebih adaptif.

Di akhir hari, transformasi sejati bukan hanya tentang inovasi teknologi atau kurikulum modern, melainkan tentang menjadi lembaga yang peduli dan berdampak — yang menjadikan ilmu bukan sekadar alat, melainkan cahaya bagi peradaban.

Sebab pada akhirnya, perguruan tinggi yang sejati bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat menjadi manusia. Ketika mahasiswa belajar dengan hati, dosen meneliti dengan empati, dan pemimpin perguruan tinggi mengambil keputusan dengan nurani, di sanalah perguruan tinggi menjalankan misinya yang tertinggi: membangun peradaban yang berkeadaban.(@lee)

“Perguruan tinggi bukan sekadar tempat mencari ilmu, melainkan ruang tumbuhnya manusia dan rumah lahirnya peradaban — tempat masa depan disemai dengan akal dan nurani.” (@lee)

Writter by lili irahali, dari berbagai sumber

 

Kampus Berpikir, Kampus Berdampak

Tagline “Diktisaintek Berdampak” yang secara resmi diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional 2025 dengan sendirinya mengubah tagline kampus, dari “Kampus Merdeka” menjadi “Kampus Berdampak”. Perubahan ini sebagai arah baru kebijakan pendidikan tinggi yang menekankan bahwa perguruan tinggi harus menjadi lokomotif perubahan yang memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan menggaungkan tagline inspiratif: “Kampus Berdampak” ini, Kemendiktisaintek mengajakan seluruh perguruan tinggi tidak berhenti menjadi menara gading, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah “Mungkinkah kampus akan berdampak jika tanpa diawali dengan budaya berpikir yang sehat, kritis, dan kolaboratif?”

Kampus sejatinya menjadi ruang dialektika gagasan – tempat berpikir, berdebat, dan berinovasi. Dari ruang berpikir inilah ide-ide segar lahir, dipertajam melalui diskusi, kemudian diterjemahkan menjadi aksi sosial, teknologi, dan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kampus tidak akan berdampak bila tidak didahului dengan “Kampus Berpikir.”

Hakikat Berpikir

Secara sederhana, berpikir adalah proses mental yang melibatkan penggunaan akal budi untuk mempertimbangkan, memproses, dan memanfaatkan informasi guna memahami, memecahkan masalah, dan mencapai kesimpulan yang logis. Di lingkungan kampus, berpikir bukan hanya aktivitas intelektual individual, tetapi juga budaya kolektif yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk terus bertanya “mengapa” dan “bagaimana” atas setiap fenomena yang ada.

Berpikir yang sehat menuntut keterbukaan, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk berbeda pendapat. Kampus yang membangun tradisi berpikir semacam ini akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya inovasi. Oleh karena itu, berpikir di kampus bukan semata kegiatan akademik, melainkan langkah awal menuju transformasi sosial yang berdampak luas.

Berpikir yang berdampak

Berpikir yang berdampak adalah berpikir yang menghubungkan pengetahuan dengan realitas sosial, bukan berpikir yang hanya berhenti di ruang kelas, siding atau di ruang seminar. Ia menuntut mahasiswa dan dosen untuk tidak sekadar knowing the world, tetapi juga changing the world. Dalam konteks inilah muncul konsep triple thinking yang sangat relevan untuk dunia kampus, yakni: critical thinking, creative thinking, dan design thinking. Ketiga pola berpikir ini dapat dikembangkan secara sinergis sehingga sinergisitas berpikir ini mampu menjadikan kampus sebagai motor perubahan sosial.

1. Critical Thinking

Paul & Elder (2014) menjelaskan bahwa critical thinking is the art of analyzing and evaluating thinking with a view to improving it. Berpikir kritis merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi pikiran dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas berpikir itu sendiri. Berpikir kritis juga dipahami sebagai kemampuan menilai suatu gagasan berdasarkan logika, bukti, dan argumentasi yang sahih. Batasan di atas sejalan dengan gagasan Facione (2015) yang menyatakan bahwa berpikir kritis meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi.

Dalam konteks kampus, berpikir kritis sangat penting untuk dikembangkan agar civitas akademika tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, tidak langsung percaya pada bahasa yang digunakan tetapi memeriksanya secara kritis, serta mampu membedakan antara opini dan fakta. Misalnya, bagi mahasiswa linguistic, kata “reform” dan “revolution” dalam wacana politik dapat dianalisis untuk mengungkap ideologi di balik pilihan kata tersebut, apakah digunakan untuk membangun citra positif atau negatif. Mahasiswa diasah untuk memiliki kemampuan menganalisis bahasa, makna, dan konteks secara rasional dan berbasis bukti. Dengan begitu, nalar ilmiah dan kesadaran sosial mereka terlatih, dan turut memperkuat fondasi “Kampus Berpikir”.

Ilustrasi lain misalnya di bidang kesehatan masyarakat, mahasiswa yang berpikir kritis tidak hanya mencatat angka stunting, tetapi menganalisis akar penyebabnya – apakah disebabkan oleh pola asuh, gizi, atau kebijakan pangan. Dengan berpikir kritis, mereka mampu merancang rekomendasi berbasis data yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang seperti pemerintah daerah. Dari sinilah kampus mulai memberi arah menuju “Kampus Berdampak”.

2. Creative Thinking

Jika berpikir kritis fokus pada analisis, maka creative thinking menekankan pada imajinasi dan inovasi. Menurut Guilford (1950), berpikir kreatif adalah kemampuan menghasilkan ide-ide yang orisinal, fleksibel, dan memiliki nilai guna. Dalam pendidikan tinggi, berpikir kreatif membuat insan akademik (mahasiswa/dosen) berani mengambil risiko intelektual – berpikir di luar kebiasaan, mencari solusi baru, dan tidak takut gagal. Misalnya, sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik mengembangkan gagasan smart shelter dari bahan daur ulang untuk daerah rawan bencana.

Gagasan ini diperoleh bukan dengan cara berpikir konvensional, tetapi melalui berpikir kreatif dan inovatif mencari trobosan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin sering mahasiswa dilatih berpikir kreatif, inovasi sosial pun akan semakin terus bertumbuh.

3. Design Thinking

Kata design berasal dari bahasa Latin designare, yang berarti menandai, merancang, atau merencanakan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks modern, design tidak hanya berarti menggambar bentuk visual (seperti desain grafis atau arsitektur), tetapi merancang sesuatu dengan maksud tertentu untuk menjawab kebutuhan manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang design thinking, maka maknanya bukan “berpikir ala desainer grafis”, tetapi berpikir seperti seorang perancang solusi untuk kehidupan manusia.

Berangkat dari pengertian etimologis kata design di atas, jenis berpikir yang terakhir ini, design thinking, merupakan pendekatan berpikir yang menggabungkan empati, kreativitas, dan eksperimentasi untuk memecahkan masalah kehidupan manusia secara nyata. Menurut Brown (2008), design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success. Dari pendapat tersebut tampak jelas bahwa design thinking merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, teknologi yang digunakan, dan syarat-syarat untuk mencapai keberhasilan bisnis. Intinya bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat proses berpikir.

Dalam dunia kampus, design thinking menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat. Melalui lima tahapnya – empathize, define, ideate, prototype, dan test – mahasiswa belajar memahami persoalan masyarakat, mendefinisikan masalah, menghasilkan ide solusi, merancang model, dan menguji solusi secara langsung. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bukan sekadar formalitas, tetapi laboratorium kehidupan sosial untuk menghasilkan inovasi yang berdampak.

Kolaborasi Multidisipliner dalam Design Thinking Kampus Berdampak

Salah satu kekuatan utama dari design thinking adalah sifatnya yang kolaboratif dan lintas disiplin. Dalam konteks kampus, kolaborasi ini menjadi ruang pertemuan antar bidang keilmuan yang memiliki cara pandang dan metode analisis berbeda terhadap suatu persoalan. Ketika mahasiswa teknik, ilmu sosial, ekonomi, linguistic, desain, dan kesehatan bekerja bersama dalam satu proyek design thinking, mereka tidak hanya menyumbangkan pengetahuan, tetapi juga memperluas cara berpikir dan menumbuhkan empati lintas bidang. Proses ini melatih seluruh civitas akademika untuk berpikir sistemik – melihat keterkaitan antara aspek manusia, teknologi, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan multidisipliner, kampus dapat menghasilkan solusi yang tidak berhenti pada teori, tetapi benar-benar relevan dengan konteks sosial masyarakat. Misalnya, dalam proyek pengelolaan limbah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik, desain komunikasi visual, ekonomi, ilmu sosial dan budaya/linguistik dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, bernilai ekonomi, dan diterima secara sosial. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bagaimana design thinking mampu menjembatani antara dunia akademik dengan realitas kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kolaborasi multidisipliner bukan sekadar strategi pedagogis, melainkan fondasi bagi terwujudnya kampus yang berpikir dan berdampak. Di era kompleksitas sosial dan teknologi yang tinggi, kampus perlu menjadi ekosistem kolaboratif – tempat gagasan lintas disiplin bertemu, diuji, dan diwujudkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Inilah esensi dari “Kampus Berpikir, Kampus Berdampak”.

Kampus berdampak lahir dari kampus yang berpikir. Ketika budaya berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif multidisiplin tumbuh di lingkungan akademik, maka setiap gagasan tidak berhenti di ruang kuliah, tetapi bergerak menembus batas masyarakat. Triple thinking – critical thinking, creative thinking, dan design thinking – menjadi fondasi yang saling melengkapi: kritis untuk menilai, kreatif untuk mencipta, dan design thinking untuk mewujudkannya.

Dengan berpikir yang sistematis, empatik, dan lintas disiplin, kampus tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga agen perubahan yang mampu memberi dampak sosial. Ketika mahasiswa dan dosen bersama-sama berpikir dengan nurani dan nalar, kampus tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat menyalakan api peradaban unggul.

Suggested Readings:

[1] Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

[2] Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.

[3] Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454.

[4] Paul, R., & Elder, L. (2014). The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools.

Foundation for Critical Thinking.

[5] Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review

of Educational Research, 82(3), 330–348.

[6] Scheer, A., Noweski, C., & Meinel, C. (2012). Transforming Constructivist Learning into

Action: Design Thinking in Education. Design and Technology Education, 17(3), 8–19.

  • Hero Gunawan, Drs., M.Pd. – Dekan FIB UTama

 

Edisi Desember 2025

0

 

Akses Pendidikan Tinggi, Keadilan Sosial, dan Peran PTS

0

Wawancara:

Prof. Ir. Meilinda Nurbanasari, S.T., M.T., Ph.D.

Rektor ITENAS

 

Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih nyata. Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, hingga kelompok sosial-ekonomi kaya dan miskin. Ini mencerminkan perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial.

Mahasiswa dari keluarga mampu relatif lebih mudah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan sering terkendala biaya, akses informasi, maupun kesiapan akademik. Biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, hingga keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama.

Data BPS bahkan memperlihatkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok 20% rumah tangga terkaya dibanding kelompok 20% termiskin. Akibatnya, perguruan tinggi lebih banyak diakses oleh kalangan berpunya, yang justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih menjadi puncak piramida pendidikan tinggi. Status ‘kampus negeri’ dipandang lebih prestisius, akses masuknya ketat, dan sebagian besar dukungan negara — mulai dari anggaran riset hingga proyek strategis — terfokus pada PTN.  Padahal, lebih dari 65% mahasiswa Indonesia kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sayangnya, PTS kerap diperlakukan sekunder, meskipun merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa. Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah harus menyeimbangkan dukungan, tidak hanya memperkuat PTN, tetapi juga memberdayakan PTS.

Prof. Dr. Keni Kaniawati, S.E., M.Si. dari majalah Komunita berbincang dengan Prof. Ir. Meilinda Nurbanasari, S.T., M.T., Ph.D  – Rektor ITENAS di tengah kesibukan beliau memimpin pengelolaan perguruan tingginya. Prof. Meilinda menyoroti masalah, strategi transformatif, hingga harapan terhadap pemerintah agar pendidikan tinggi lebih adil dan merata.

Prof. Dr. Keni K.: Bagaimana Anda melihat ketimpangan akses pendidikan tinggi dalam konteks keadilan sosial di Indonesia saat ini?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Ketimpangan akses masih sangat nyata. Kita bisa melihat kesenjangan antar wilayah, antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan, bahkan antar kelompok sosial-ekonomi. Mahasiswa dari keluarga mampu cenderung lebih mudah masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan tertinggal karena hambatan biaya, akses informasi, dan kesiapan akademik.

Dari aspek ekonomi, biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, dan keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama. Program seperti KIP-Kuliah, Bidikmisi, atau LPDP memang membantu, tapi daya jangkaunya masih terbatas. Data BPS menunjukkan partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok rumah tangga terkaya dibanding yang termiskin. Ini mencerminkan ketidakadilan sosial: perguruan tinggi lebih mudah diakses kelompok kaya, sehingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Prof. Dr. Keni K.:  Apakah kebijakan pendidikan tinggi selama ini masih terlalu elitis dan berpusat pada PTN?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Betul, kebijakan pendidikan tinggi kita masih sangat PTN-sentris. Dari sisi regulasi, anggaran, maupun program afirmasi, PTN selalu menjadi pusat perhatian. Padahal, lebih dari 60% mahasiswa Indonesia justru kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih dianggap puncak piramida pendidikan tinggi. Reputasi “kampus negeri” dipandang lebih prestisius, akses masuknya sangat kompetitif, dan sebagian besar dana riset serta hibah diarahkan ke PTN. Dampaknya, PTS—yang jumlahnya lebih dari 3.000 kampus—seringkali diperlakukan sekunder. Padahal merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa.

Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan. Dukungan tidak boleh hanya untuk PTN, tapi juga memberdayakan PTS agar akses pendidikan tinggi benar-benar merata.

 

Prof. Dr. Keni K.: Menurut Anda, apa strategi transformatif yang paling efektif agar pendidikan tinggi benar-benar menjadi alat mobilitas sosial?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Strategi yang paling efektif adalah menjadikan pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar pencetak ijazah. Caranya dengan memperkuat beasiswa afirmatif bagi kelompok rentan, memperluas jalur masuk berbasis talenta, serta memberi dukungan non-akademik seperti pendampingan belajar, literasi digital, dan pembinaan karakter.

Saya membaginya ke dalam tiga tahap:

  1. Jangka pendek (0–2 tahun): memperluas beasiswa pro-poor, memberi bantuan biaya hidup dan transportasi bagi mahasiswa daerah 3T, jalur afirmasi seleksi masuk, serta layanan bimbingan karier di sekolah.
  2. Jangka menengah (2–5 tahun): memperkuat PTS melalui dana kompetitif, mengembangkan kampus satelit di luar Jawa, menyediakan program bridging, serta memperkuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
  3. Jangka panjang (5–15 tahun): reformasi pembiayaan dengan income-contingent loans, investasi pendidikan dasar-menengah di daerah tertinggal, akreditasi berbasis inklusi, serta pengembangan jalur vokasi dan community college.

Prof. Dr. Keni K.:  Apakah negara perlu membuat kebijakan afirmasi khusus terhadap mahasiswa PTS?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Tentu saja perlu, bahkan harus. Sebagian besar mahasiswa Indonesia kuliah di PTS. Kalau afirmasi hanya fokus di PTN, maka mayoritas mahasiswa justru tidak terjangkau.

Mahasiswa PTS menanggung biaya kuliah lebih tinggi karena kampus mereka tidak mendapat subsidi operasional sebesar PTN. Padahal, pendidikan tinggi adalah public good, sehingga tidak adil jika dukungan negara lebih besar ke PTN. Apalagi, banyak PTS hadir di daerah yang tidak terjangkau PTN.

Memang ada program afirmasi seperti KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, tapi jumlahnya kecil dibanding kebutuhan riil. Bantuan UKT saat pandemi juga ada, tapi sifatnya darurat. Sementara bantuan operasional rutin dan dana riset jauh lebih banyak mengalir ke PTN. Jadi, kebijakan afirmasi untuk mahasiswa PTS sudah ada, tapi belum proporsional.

Prof. Dr. Keni K.:  Bagaimana kontribusi PTS dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  PTS adalah garda depan pemerataan akses. Banyak PTS menyediakan beasiswa internal, skema cicilan, dan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun dunia usaha untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

PTS juga lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri dan tren global. Mereka membuka program studi baru seperti digital business, teknologi informasi, atau green entrepreneurship. Dengan begitu, daya tampung bertambah dan pilihan studi makin relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, PTS memfasilitasi KIP-Kuliah, memberi beasiswa internal, dan membangun kemitraan industri untuk magang atau kelas vokasional. Semua ini memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas lulusan.

Prof. Dr. Keni K.:   Apa tantangan terbesar yang dihadapi PTS dalam menjangkau calon mahasiswa dari kalangan bawah atau kelompok rentan?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:   Tantangan utamanya ada tiga: biaya, akses, dan stigma. Pertama, faktor biaya jelas menjadi kendala besar. Kedua, akses informasi bagi siswa di daerah 3T masih terbatas, ditambah kesiapan akademik lulusan SMA/SMK yang sering tidak merata. Ketiga, stigma masyarakat: banyak yang menganggap PTN lebih prestisius, sementara PTS dipersepsikan mahal atau kurang berkualitas. Padahal, kenyataannya akses di PTS justru lebih terbuka.

Prof. Dr. Keni K.:    Adakah kebijakan internal atau program afirmatif di kampus Anda untuk mendukung mahasiswa dari kelompok kurang mampu atau daerah 3T?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Ada. Banyak PTS memiliki program beasiswa internal untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, program afirmasi untuk anak dari daerah terpencil, hingga kerja sama dengan yayasan dan perusahaan melalui dana CSR.

Kami juga menjalankan community scholarship program berbasis pengabdian, di mana penerima beasiswa diwajibkan kembali ke daerah asalnya setelah lulus. Selain itu, ada mentoring akademik dan karier untuk memastikan mahasiswa dari kelompok rentan bisa menyelesaikan studi dengan baik, bukan hanya sekadar masuk.

Prof. Dr. Keni K.:   Terakhir, apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam mendukung peran PTS ke depan?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Harapan kami, pemerintah memberikan pengakuan dan dukungan yang setara bagi PTS. Caranya dengan memperluas beasiswa KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, memberi subsidi operasional, serta membuka akses dana riset dan pengabdian masyarakat yang lebih proporsional.

Selain itu, kami berharap pemerintah melibatkan PTS lebih aktif dalam program nasional seperti Kampus Merdeka, vokasi, dan pengembangan SDM unggul. PTN dan PTS perlu dilihat sebagai mitra sejajar dalam membangun pendidikan tinggi nasional yang adil, merata, dan berkualitas.

(Interviewer & Writing: Keni Kaniawati, Editor: Lili Irahali)

Wacana Strategi Baru Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi ?

0

Pendidikan tinggi setidaknya merupakan gerbang bagi generasi muda menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Namun, akses terhadap gerbang ini belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi primadona, namun daya tampung terbatas. Sementara perguruan tinggi swasta (PTS) menghadapi tantangan dalam sumber daya, mutu, dan pembiayaan.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia saat ini berada di angka 31,45% (BPS). Angka ini menunjukkan masih banyaknya lulusan sekolah menengah yang belum dapat melanjutkan ke jenjang perdidikan tinggi.

Indonesia Maju 2045 merupakan visi besar yang dipancangkan menjelang Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-100. Dua puluh tahun ke depan, sesungguhnya waktu yang singkat. Empat pilar utama visi tersebut adalah: (1) Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) Pemerataan pembangunan, dan (4) Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dari keempat pilar tersebut, pembangunan manusia salah satunya pendidikan tinggi menjadi fondasi paling strategis.

Namun, ketika kita menengok kondisi hari ini, visi besar itu menghadapi tantangan struktural: ketimpangan akses pendidikan tinggi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih begitu lebar — baik karena sisi kualitas, persebaran, maupun keberpihakan kebijakan. Biaya pendidikan tinggi yang tidak terjangkau,  keterbatasan daya tampung PTN, serta ketimpangan akses geografis. Juga hambatan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri dan stigma  sosial, semakin mempersempit peluang bagi kelompok rentan, termasuk siswa dari  keluarga ekonomi lemah, daerah terpencil, serta kelompok minoritas.

Memang kebijakan afirmasi dan program beasiswa telah diterapkan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kualitas dan daya saing PTS agar menjadi alternatif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan efektif guna memastikan akses pendidikan tinggi lebih merata, baik melalui perluasan program beasiswa, peningkatan standar mutu PTS, maupun penguatan dukungan sosial dan psikologis bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Setidaknya ketimpangan akses ini terjadi dalam beberapa dimensi. Pertama, Kapasitas PTN Terbatas. PTN, hanya mampu menampung sekitar 20–25% dari total lulusan SMA/SMK tiap tahunnya. Sementara sisanya harus mencari alternatif ke PTS — yang jumlahnya banyak, namun kualitas dan biayanya sangat bervariasi.

Kedua, Distribusi Geografis Tidak Merata. Konsentrasi PTN dan PTS unggulan masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Di luar Jawa, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali hanya bisa mengakses kampus lokal dengan mutu terbatas, atau tidak bisa kuliah sama sekali.

Ketiga, Skema Beasiswa Belum Merata. Beasiswa LPDP dan KIP-Kuliah memang memberi harapan, tapi distribusinya masih terbatas dan lebih banyak dinikmati oleh mahasiswa PTN.

Keempat, Perbedaan Daya Saing dan Pengakuan Lulusan. Lulusan PTN sering dianggap lebih unggul di pasar kerja, sementara lulusan PTS masih harus berjuang keras membuktikan kemampuannya. Ini bukan sekadar soal kompetensi individu, tapi cerminan dari ketimpangan sistemik.

            Tampak ada paradoks kebijakan pemerintah terhadap peran PTN dan PTS.  Padahal, PTS menyerap lebih dari 65% mahasiswa, bahkan di beberapa provinsi angkanya lebih tinggi. Ini menciptakan dua dunia dalam satu sistem pendidikan tinggi: yang satu didukung kuat oleh negara, dan yang satu lagi harus mandiri dan berjuang sendiri. Karena itu perlu strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tengah kondisi ini, apa langkah strategis negara?

 

Strategi Baru

Rapat Koordinasi Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng. dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Prof. Ojat Darojat, menyatakan strategi baru peningkatan akses pendididkan tinggi diharapkan dapat menggandeng pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya, merancang skema pembiayaan inovatif, dan mengoptimalkan data. Strategi ini diharapkan dapat menjawab tantangan sistemik yang selama ini menghambat perluasan akses pendidikan tinggi.

Selama ini strategi peningkatan APK masih bergantung pada pemberian beasiswa. “Usaha menaikkan APK belum terintegrasi secara optimal dan pendekatannya masih parsial. Perlu menyusun strategi nasional yang tepat dan integratif, karena keberhasilannya memerlukan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja,” ungkap Dirjen Khairul.

Strategi baru yang lebih komprehensif ini tengah dimatangkan oleh Kemdiktisaintek. Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dengan keterlibatan aktif dalam penyediaan dana pendidikan untuk putera-puteri di daerahnya, terutama di wilayah dengan APK rendah, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak calon mahasiswa yang selama ini belum tersentuh oleh skema beasiswa nasional.

Selain itu, diversifikasi skema beasiswa juga perlu dilakukan. Misalnya skema beasiswa yang membuka akses pendidikan tinggi bagi putera-puteri daerah 3T atau daerah dengan  APK masih sangat rendah untuk mendorong pembangunan di tingkat lokal. Mahasiswa penerima beasiswa dapat diwajibkan untuk kembali dan mengabdi di desa asal mereka setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memperoleh manfaat akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing.

Agar strategi berjalan lebih efektif, sinkronisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdiktisaintek menjadi kunci utama dalam perencanaan yang lebih tepat sasaran. Melalui pengintegrasian data yang lebih akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi APK di berbagai wilayah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

Atasi Kesenjangan Distribusi

Terdapat celah yang signifikan bagi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan kurang mampu secara ekonomi. Permasalahan mendasarnya adalah ketergantungan berlebihan pada beasiswa yang hanya mampu menjangkau kelompok tertentu, seperti pria dan sebagian besar siswa yang telah memiliki akses informasi dan jaringan yang memadai. “Melalui mobilisasi sumber daya dosen dan pemberian insentif bagi perguruan tinggi, diharapkan ada perbaikan dalam mekanisme rekrutmen dan penyebaran peluang pendidikan tinggi secara merata.”

Keberhasilan strategi nasional ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Tanpa dukungan menyeluruh, target mencapai  APK 38,04% pada 2029 akan sulit direalisasikan,” ujar Dirjen Khairul.

(Sumber https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti, Written by lili irahali)