Home Blog Page 2

Kampus Peduli dan Berdampak: Belajar dari Dunia

Egi Abinowi
-
0
Kampus Peduli dan Berdampak: Belajar dari Dunia

Di sebuah ruang kuliah, seorang dosen berhenti sejenak di depan layar proyektor yang menampilkan peta dunia digital—jejaring kompleks antara manusia, mesin, dan data. “Inilah dunia kerja baru kalian,” katanya, setengah bergurau namun dengan nada serius. Di sudut ruangan, beberapa mahasiswa tampak mengangguk, sebagian lain menatap layar laptop mereka, mencoba memahami bagaimana ilmu yang mereka pelajari hari ini akan menemukan relevansinya besok.

Dunia memang sedang berubah terlalu cepat. Revolusi teknologi, disrupsi ekonomi, hingga ketidakpastian sosial menjadi latar yang menuntut perguruan tinggi berpikir ulang: apa arti pendidikan tinggi di tengah perubahan ini?

Dari Kampus ke Kehidupan Nyata

Sejatinya, perguruan tinggi kini tak lagi cukup menjadi menara gading—tempat ilmu disusun rapi namun jauh dari denyut kehidupan. Kampus dituntut menjadi ruang hidup, tempat nilai, kepedulian, dan tanggung jawab tumbuh berdampingan dengan inovasi.

Laporan World Economic Forum (WEF) 2025, Jobs of Tomorrow memperingatkan bahwa empat kekuatan besar—AI, robotika, teknologi energi, dan jaringan sensorik—akan mentransformasi tujuh sektor kerja utama dunia, yakni: pertanian, manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, bisnis, dan kesehatan. Maka, pendidikan tinggi tidak bisa sekadar mencetak sarjana; ia harus melahirkan manusia yang siap menghadapi kompleksitas masa depan.

Namun, kesiapan itu tak tumbuh dari teori belaka. Ia dibangun dari pengalaman, kolaborasi, dan kepercayaan: kepercayaan mahasiswa yang menuntut relevansi, kepercayaan orang tua yang menitipkan masa depan, serta kepercayaan dunia kerja yang menanti kesiapan lulusan.

Belajar dari Dunia

Mari menengok beberapa kampus di dunia yang berhasil menyeimbangkan idealisme akademik dan realitas industri.

Di Kanada, University of Waterloo menjadi pelopor co-operative education—sistem belajar yang menggabungkan kuliah dan kerja nyata. Mahasiswa bergantian antara belajar di kampus dan bekerja di perusahaan mitra. Lebih dari 8.000 perusahaan terhubung dengan universitas ini, memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman kerja berbayar. Hasilnya? Kecemasan orang tua berkurang, dan mahasiswa pulang dengan bekal pengalaman yang membuat ijazah mereka “bercerita”.

Di Amerika Serikat, Northeastern University menanamkan filosofi serupa lewat experiential learning — “belajar sambil melakukan dan merefleksikan”. Setiap mahasiswa memiliki koordinator karier yang membimbing proses penempatan kerja dan refleksi hasilnya. Kampus bahkan mempublikasikan data keterkerjaan dan gaji awal lulusannya sebagai bentuk transparansi. Pendidikan di sini bukan janji, melainkan perjalanan yang nyata.

Sementara di Denmark, Aalborg University mengembangkan Problem and Project-Based Learning (PBL) — sebuah model yang membuat mahasiswa belajar dengan memecahkan masalah industri secara langsung. Proyek riil bersama perusahaan menjadi bagian dari kurikulum. Inilah kampus yang tak hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi juga cara menghadapi ketidakpastian.

Di Asia, National University of Singapore (NUS) melangkah lebih jauh. Ia “membawa industri ke ruang kelas”: menghadirkan praktisi, proyek kasus nyata, dan internship terstruktur yang menjadi jembatan antara teori dan praktik. Bagi orang tua, ini adalah bentuk kepastian; bagi mahasiswa, sebuah pengalaman hidup.

Empat universitas itu memiliki benang merah: kepedulian terhadap semua pemangku kepentingan—mahasiswa, orang tua, dan dunia kerja. Kampus bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan ekosistem yang hidup, terbuka, dan bertanggung jawab.

Kampus Indonesia: Dari Kesadaran Menuju Sistem ?

Bagaimana dengan Indonesia? Meski belum semua berjalan sempurna, tanda-tanda perubahan mulai tampak.

Universitas Indonesia (UI) misalnya, menjadi pelopor career readiness melalui Career Development Center (CDC) dan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Magang terstruktur, riset bersama industri, dan tracer study rutin menjadi instrumen transparansi terhadap outcome lulusan.

Universitas Pelita Harapan (UPH) membangun ProActive Zone, ruang interaksi mahasiswa dan industri, di mana magang bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari pembentukan karakter profesional.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menunjukkan komitmen melalui tracer study dan pendidikan vokasi yang diperkuat oleh data umpan balik alumni. Meski belum banyak memiliki portal khusus bagi orang tua, komunikasi tetap berjalan lewat orientasi dan forum fakultas.

Di tingkat teknologi, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi model kesiapan karier. ITB Career Center rutin menggelar Career Days yang mempertemukan mahasiswa dengan industri besar, sementara UGM menjalin jejaring dengan dunia usaha dan alumni untuk memperkuat career preparation.

Namun di tengah berbagai model tersebut, Universitas Widyatama (UTama) muncul dengan pendekatan menyeluruh — menempatkan kepedulian sebagai dasar tata kelola.

Widyatama: Kampus yang Merawat Kepercayaan

Di bawah semangat “Friendly Campus for Future Business Professionals”, Widyatama membangun relasi yang hidup antara kampus, mahasiswa, orang tua, dan dunia industri.

Lewat Career Center dan Tracer Study, kampus melacak perjalanan alumni dua tahun setelah lulus: apakah mereka bekerja sesuai bidangnya, bagaimana pengalaman kerja mereka, dan apa yang perlu diperbaiki dari proses belajar di kampus. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki kurikulum dan memperkuat hubungan dengan industri.

Kolaborasi dengan lebih dari 40 perusahaan, termasuk dalam Program Magang MBKM, Program Magang Bersertifikat FHCI, hingga magang internasional ke Jepang (PT JIPA), memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka peluang karier global.

Yang menarik, Widyatama juga memelopori komunikasi formal dengan orang tua melalui kegiatan Welcome Parents dan Portal Orang Tua (IOM), tempat keluarga bisa memantau perkembangan akademik anaknya — mulai dari nilai, jadwal, hingga kehadiran. Di sini, kampus bukan hanya tempat anak belajar, tetapi rumah bersama yang menjaga harapan keluarga.

Kurikulum di berbagai program studi diarahkan menyatu dengan dunia kerja. Fakultas Teknik misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, serta BRIN, sementara Desain Komunikasi Visual (DKV) memasukkan magang profesional sebagai bagian inti dari pembelajaran kreatif. Setiap prodi memiliki ruang refleksi dan pelaporan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia nyata.

Indikator Praktik di Widyatama (UTama)
Tracer Study & Alumni Engagement Widyatama memiliki Career Center & Tracer Study. Melacak alumni 2 tahun setelah lulus, termasuk data kesesuaian pekerjaan dan pengalaman alumni. Sistem ini juga menjadi sumber feedback evaluasi pembelajaran.
Kerja Sama dengan Industri & Program Magang • Program Magang MBKM bagi mahasiswa Fakultas Teknik dan lainnya.
• MoU / MoA & kerja sama magang dan rekruitmen dengan sekitar 40 perusahaan.
• Program Magang Bersertifikat (PMMB) bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
• Program magang Jepang dengan PT JIPA membuka peluang magang internasional untuk mahasiswa dari berbagai jurusan.
Kebijakan untuk Orang Tua / Keluarga • Acara “Welcome Parents” tahun 2025: undangan orang tua mahasiswa baru untuk membangun komunikasi dan sinergi kampus-keluarga.
• Portal Orang-Tua / Portal IOM menyediakan informasi akademik mahasiswa (nilai, jadwal, kehadiran, praktikum, dsb.) yang dapat diakses oleh orang tua.
Integrasi Kurikulum dengan Dunia Kerja / Industri • Prodi Teknik Mesin S1 memiliki praktikum inti terintegrasi, silabus sesuai model industri, kerja sama dengan Pusdiklat PT Dirgantara Indonesia.
• Prodi-prodi melakukan magang dan pembekalan untuk magang MBKM IDUKA, dengan industri & dunia usaha sebagai mitra, termasuk pembekalan kompetensi pra-magang.
• Prodi Desain Komunikasi Visual memiliki kegiatan magang/internship sebagai bagian pembelajaran; juga ada laporan aktiviti magang.
Feedback & Evaluasi / Keterlibatan Stakeholder dalam Mutu Pendidikan • Tracer study memungkinkan lulusan memberikan feedback terhadap metode pengajaran, kurikulum.
• Career Center Widyatama menyelenggarakan gathering dengan praktisi industri untuk mensinergikan program studi dengan kebutuhan perusahaan.

 

Menuju Kampus yang Peduli dan Berdampak

Perubahan ini belum merata. Banyak perguruan tinggi di Indonesia masih berproses. Namun satu hal pasti: paradigma baru mulai tumbuh. Kampus bukan lagi sekadar institusi akademik, tetapi ekosistem yang membangun kepercayaan.

Kepedulian menjadi ukuran baru kualitas. Seberapa jauh kampus mau mendengar mahasiswa? Seberapa transparan mereka kepada orang tua? Seberapa kuat mereka menautkan pengetahuan dengan kebutuhan dunia?

Kampus-kampus seperti UI, ITB, UGM, UPI, UNY, UPH, dan Widyatama sedang menapaki jalan yang sama — jalan menuju pendidikan yang lebih manusiawi, lebih relevan, dan lebih adaptif.

Di akhir hari, transformasi sejati bukan hanya tentang inovasi teknologi atau kurikulum modern, melainkan tentang menjadi lembaga yang peduli dan berdampak — yang menjadikan ilmu bukan sekadar alat, melainkan cahaya bagi peradaban.

Sebab pada akhirnya, perguruan tinggi yang sejati bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat menjadi manusia. Ketika mahasiswa belajar dengan hati, dosen meneliti dengan empati, dan pemimpin perguruan tinggi mengambil keputusan dengan nurani, di sanalah perguruan tinggi menjalankan misinya yang tertinggi: membangun peradaban yang berkeadaban.(@lee)

“Perguruan tinggi bukan sekadar tempat mencari ilmu, melainkan ruang tumbuhnya manusia dan rumah lahirnya peradaban — tempat masa depan disemai dengan akal dan nurani.” (@lee)

Writter by lili irahali, dari berbagai sumber

 

Kampus Berpikir, Kampus Berdampak

Egi Abinowi
-
0
Kampus Berpikir, Kampus Berdampak

Tagline “Diktisaintek Berdampak” yang secara resmi diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional 2025 dengan sendirinya mengubah tagline kampus, dari “Kampus Merdeka” menjadi “Kampus Berdampak”. Perubahan ini sebagai arah baru kebijakan pendidikan tinggi yang menekankan bahwa perguruan tinggi harus menjadi lokomotif perubahan yang memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan menggaungkan tagline inspiratif: “Kampus Berdampak” ini, Kemendiktisaintek mengajakan seluruh perguruan tinggi tidak berhenti menjadi menara gading, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah “Mungkinkah kampus akan berdampak jika tanpa diawali dengan budaya berpikir yang sehat, kritis, dan kolaboratif?”

Kampus sejatinya menjadi ruang dialektika gagasan – tempat berpikir, berdebat, dan berinovasi. Dari ruang berpikir inilah ide-ide segar lahir, dipertajam melalui diskusi, kemudian diterjemahkan menjadi aksi sosial, teknologi, dan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kampus tidak akan berdampak bila tidak didahului dengan “Kampus Berpikir.”

Hakikat Berpikir

Secara sederhana, berpikir adalah proses mental yang melibatkan penggunaan akal budi untuk mempertimbangkan, memproses, dan memanfaatkan informasi guna memahami, memecahkan masalah, dan mencapai kesimpulan yang logis. Di lingkungan kampus, berpikir bukan hanya aktivitas intelektual individual, tetapi juga budaya kolektif yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk terus bertanya “mengapa” dan “bagaimana” atas setiap fenomena yang ada.

Berpikir yang sehat menuntut keterbukaan, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk berbeda pendapat. Kampus yang membangun tradisi berpikir semacam ini akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya inovasi. Oleh karena itu, berpikir di kampus bukan semata kegiatan akademik, melainkan langkah awal menuju transformasi sosial yang berdampak luas.

Berpikir yang berdampak

Berpikir yang berdampak adalah berpikir yang menghubungkan pengetahuan dengan realitas sosial, bukan berpikir yang hanya berhenti di ruang kelas, siding atau di ruang seminar. Ia menuntut mahasiswa dan dosen untuk tidak sekadar knowing the world, tetapi juga changing the world. Dalam konteks inilah muncul konsep triple thinking yang sangat relevan untuk dunia kampus, yakni: critical thinking, creative thinking, dan design thinking. Ketiga pola berpikir ini dapat dikembangkan secara sinergis sehingga sinergisitas berpikir ini mampu menjadikan kampus sebagai motor perubahan sosial.

1. Critical Thinking

Paul & Elder (2014) menjelaskan bahwa critical thinking is the art of analyzing and evaluating thinking with a view to improving it. Berpikir kritis merupakan seni menganalisis dan mengevaluasi pikiran dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas berpikir itu sendiri. Berpikir kritis juga dipahami sebagai kemampuan menilai suatu gagasan berdasarkan logika, bukti, dan argumentasi yang sahih. Batasan di atas sejalan dengan gagasan Facione (2015) yang menyatakan bahwa berpikir kritis meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi.

Dalam konteks kampus, berpikir kritis sangat penting untuk dikembangkan agar civitas akademika tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, tidak langsung percaya pada bahasa yang digunakan tetapi memeriksanya secara kritis, serta mampu membedakan antara opini dan fakta. Misalnya, bagi mahasiswa linguistic, kata “reform” dan “revolution” dalam wacana politik dapat dianalisis untuk mengungkap ideologi di balik pilihan kata tersebut, apakah digunakan untuk membangun citra positif atau negatif. Mahasiswa diasah untuk memiliki kemampuan menganalisis bahasa, makna, dan konteks secara rasional dan berbasis bukti. Dengan begitu, nalar ilmiah dan kesadaran sosial mereka terlatih, dan turut memperkuat fondasi “Kampus Berpikir”.

Ilustrasi lain misalnya di bidang kesehatan masyarakat, mahasiswa yang berpikir kritis tidak hanya mencatat angka stunting, tetapi menganalisis akar penyebabnya – apakah disebabkan oleh pola asuh, gizi, atau kebijakan pangan. Dengan berpikir kritis, mereka mampu merancang rekomendasi berbasis data yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang seperti pemerintah daerah. Dari sinilah kampus mulai memberi arah menuju “Kampus Berdampak”.

2. Creative Thinking

Jika berpikir kritis fokus pada analisis, maka creative thinking menekankan pada imajinasi dan inovasi. Menurut Guilford (1950), berpikir kreatif adalah kemampuan menghasilkan ide-ide yang orisinal, fleksibel, dan memiliki nilai guna. Dalam pendidikan tinggi, berpikir kreatif membuat insan akademik (mahasiswa/dosen) berani mengambil risiko intelektual – berpikir di luar kebiasaan, mencari solusi baru, dan tidak takut gagal. Misalnya, sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik mengembangkan gagasan smart shelter dari bahan daur ulang untuk daerah rawan bencana.

Gagasan ini diperoleh bukan dengan cara berpikir konvensional, tetapi melalui berpikir kreatif dan inovatif mencari trobosan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin sering mahasiswa dilatih berpikir kreatif, inovasi sosial pun akan semakin terus bertumbuh.

3. Design Thinking

Kata design berasal dari bahasa Latin designare, yang berarti menandai, merancang, atau merencanakan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks modern, design tidak hanya berarti menggambar bentuk visual (seperti desain grafis atau arsitektur), tetapi merancang sesuatu dengan maksud tertentu untuk menjawab kebutuhan manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang design thinking, maka maknanya bukan “berpikir ala desainer grafis”, tetapi berpikir seperti seorang perancang solusi untuk kehidupan manusia.

Berangkat dari pengertian etimologis kata design di atas, jenis berpikir yang terakhir ini, design thinking, merupakan pendekatan berpikir yang menggabungkan empati, kreativitas, dan eksperimentasi untuk memecahkan masalah kehidupan manusia secara nyata. Menurut Brown (2008), design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success. Dari pendapat tersebut tampak jelas bahwa design thinking merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, teknologi yang digunakan, dan syarat-syarat untuk mencapai keberhasilan bisnis. Intinya bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat proses berpikir.

Dalam dunia kampus, design thinking menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat. Melalui lima tahapnya – empathize, define, ideate, prototype, dan test – mahasiswa belajar memahami persoalan masyarakat, mendefinisikan masalah, menghasilkan ide solusi, merancang model, dan menguji solusi secara langsung. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bukan sekadar formalitas, tetapi laboratorium kehidupan sosial untuk menghasilkan inovasi yang berdampak.

Kolaborasi Multidisipliner dalam Design Thinking Kampus Berdampak

Salah satu kekuatan utama dari design thinking adalah sifatnya yang kolaboratif dan lintas disiplin. Dalam konteks kampus, kolaborasi ini menjadi ruang pertemuan antar bidang keilmuan yang memiliki cara pandang dan metode analisis berbeda terhadap suatu persoalan. Ketika mahasiswa teknik, ilmu sosial, ekonomi, linguistic, desain, dan kesehatan bekerja bersama dalam satu proyek design thinking, mereka tidak hanya menyumbangkan pengetahuan, tetapi juga memperluas cara berpikir dan menumbuhkan empati lintas bidang. Proses ini melatih seluruh civitas akademika untuk berpikir sistemik – melihat keterkaitan antara aspek manusia, teknologi, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan multidisipliner, kampus dapat menghasilkan solusi yang tidak berhenti pada teori, tetapi benar-benar relevan dengan konteks sosial masyarakat. Misalnya, dalam proyek pengelolaan limbah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik, desain komunikasi visual, ekonomi, ilmu sosial dan budaya/linguistik dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, bernilai ekonomi, dan diterima secara sosial. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bagaimana design thinking mampu menjembatani antara dunia akademik dengan realitas kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kolaborasi multidisipliner bukan sekadar strategi pedagogis, melainkan fondasi bagi terwujudnya kampus yang berpikir dan berdampak. Di era kompleksitas sosial dan teknologi yang tinggi, kampus perlu menjadi ekosistem kolaboratif – tempat gagasan lintas disiplin bertemu, diuji, dan diwujudkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Inilah esensi dari “Kampus Berpikir, Kampus Berdampak”.

Kampus berdampak lahir dari kampus yang berpikir. Ketika budaya berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif multidisiplin tumbuh di lingkungan akademik, maka setiap gagasan tidak berhenti di ruang kuliah, tetapi bergerak menembus batas masyarakat. Triple thinking – critical thinking, creative thinking, dan design thinking – menjadi fondasi yang saling melengkapi: kritis untuk menilai, kreatif untuk mencipta, dan design thinking untuk mewujudkannya.

Dengan berpikir yang sistematis, empatik, dan lintas disiplin, kampus tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga agen perubahan yang mampu memberi dampak sosial. Ketika mahasiswa dan dosen bersama-sama berpikir dengan nurani dan nalar, kampus tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat menyalakan api peradaban unggul.

Suggested Readings:

[1] Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

[2] Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.

[3] Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454.

[4] Paul, R., & Elder, L. (2014). The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools.

Foundation for Critical Thinking.

[5] Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review

of Educational Research, 82(3), 330–348.

[6] Scheer, A., Noweski, C., & Meinel, C. (2012). Transforming Constructivist Learning into

Action: Design Thinking in Education. Design and Technology Education, 17(3), 8–19.

  • Hero Gunawan, Drs., M.Pd. – Dekan FIB UTama

 

Edisi Desember 2025

Egi Abinowi
-
0
Edisi Desember 2025

 

Akses Pendidikan Tinggi, Keadilan Sosial, dan Peran PTS

Egi Abinowi
-
0
Akses Pendidikan Tinggi, Keadilan Sosial, dan Peran PTS

Wawancara:

Prof. Ir. Meilinda Nurbanasari, S.T., M.T., Ph.D.

Rektor ITENAS

 

Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih nyata. Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, hingga kelompok sosial-ekonomi kaya dan miskin. Ini mencerminkan perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial.

Mahasiswa dari keluarga mampu relatif lebih mudah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan sering terkendala biaya, akses informasi, maupun kesiapan akademik. Biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, hingga keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama.

Data BPS bahkan memperlihatkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok 20% rumah tangga terkaya dibanding kelompok 20% termiskin. Akibatnya, perguruan tinggi lebih banyak diakses oleh kalangan berpunya, yang justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih menjadi puncak piramida pendidikan tinggi. Status ‘kampus negeri’ dipandang lebih prestisius, akses masuknya ketat, dan sebagian besar dukungan negara — mulai dari anggaran riset hingga proyek strategis — terfokus pada PTN.  Padahal, lebih dari 65% mahasiswa Indonesia kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sayangnya, PTS kerap diperlakukan sekunder, meskipun merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa. Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah harus menyeimbangkan dukungan, tidak hanya memperkuat PTN, tetapi juga memberdayakan PTS.

Prof. Dr. Keni Kaniawati, S.E., M.Si. dari majalah Komunita berbincang dengan Prof. Ir. Meilinda Nurbanasari, S.T., M.T., Ph.D  – Rektor ITENAS di tengah kesibukan beliau memimpin pengelolaan perguruan tingginya. Prof. Meilinda menyoroti masalah, strategi transformatif, hingga harapan terhadap pemerintah agar pendidikan tinggi lebih adil dan merata.

Prof. Dr. Keni K.: Bagaimana Anda melihat ketimpangan akses pendidikan tinggi dalam konteks keadilan sosial di Indonesia saat ini?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Ketimpangan akses masih sangat nyata. Kita bisa melihat kesenjangan antar wilayah, antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan, bahkan antar kelompok sosial-ekonomi. Mahasiswa dari keluarga mampu cenderung lebih mudah masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan tertinggal karena hambatan biaya, akses informasi, dan kesiapan akademik.

Dari aspek ekonomi, biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, dan keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama. Program seperti KIP-Kuliah, Bidikmisi, atau LPDP memang membantu, tapi daya jangkaunya masih terbatas. Data BPS menunjukkan partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok rumah tangga terkaya dibanding yang termiskin. Ini mencerminkan ketidakadilan sosial: perguruan tinggi lebih mudah diakses kelompok kaya, sehingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Prof. Dr. Keni K.:  Apakah kebijakan pendidikan tinggi selama ini masih terlalu elitis dan berpusat pada PTN?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Betul, kebijakan pendidikan tinggi kita masih sangat PTN-sentris. Dari sisi regulasi, anggaran, maupun program afirmasi, PTN selalu menjadi pusat perhatian. Padahal, lebih dari 60% mahasiswa Indonesia justru kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih dianggap puncak piramida pendidikan tinggi. Reputasi “kampus negeri” dipandang lebih prestisius, akses masuknya sangat kompetitif, dan sebagian besar dana riset serta hibah diarahkan ke PTN. Dampaknya, PTS—yang jumlahnya lebih dari 3.000 kampus—seringkali diperlakukan sekunder. Padahal merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa.

Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan. Dukungan tidak boleh hanya untuk PTN, tapi juga memberdayakan PTS agar akses pendidikan tinggi benar-benar merata.

 

Prof. Dr. Keni K.: Menurut Anda, apa strategi transformatif yang paling efektif agar pendidikan tinggi benar-benar menjadi alat mobilitas sosial?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Strategi yang paling efektif adalah menjadikan pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar pencetak ijazah. Caranya dengan memperkuat beasiswa afirmatif bagi kelompok rentan, memperluas jalur masuk berbasis talenta, serta memberi dukungan non-akademik seperti pendampingan belajar, literasi digital, dan pembinaan karakter.

Saya membaginya ke dalam tiga tahap:

  1. Jangka pendek (0–2 tahun): memperluas beasiswa pro-poor, memberi bantuan biaya hidup dan transportasi bagi mahasiswa daerah 3T, jalur afirmasi seleksi masuk, serta layanan bimbingan karier di sekolah.
  2. Jangka menengah (2–5 tahun): memperkuat PTS melalui dana kompetitif, mengembangkan kampus satelit di luar Jawa, menyediakan program bridging, serta memperkuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
  3. Jangka panjang (5–15 tahun): reformasi pembiayaan dengan income-contingent loans, investasi pendidikan dasar-menengah di daerah tertinggal, akreditasi berbasis inklusi, serta pengembangan jalur vokasi dan community college.

Prof. Dr. Keni K.:  Apakah negara perlu membuat kebijakan afirmasi khusus terhadap mahasiswa PTS?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Tentu saja perlu, bahkan harus. Sebagian besar mahasiswa Indonesia kuliah di PTS. Kalau afirmasi hanya fokus di PTN, maka mayoritas mahasiswa justru tidak terjangkau.

Mahasiswa PTS menanggung biaya kuliah lebih tinggi karena kampus mereka tidak mendapat subsidi operasional sebesar PTN. Padahal, pendidikan tinggi adalah public good, sehingga tidak adil jika dukungan negara lebih besar ke PTN. Apalagi, banyak PTS hadir di daerah yang tidak terjangkau PTN.

Memang ada program afirmasi seperti KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, tapi jumlahnya kecil dibanding kebutuhan riil. Bantuan UKT saat pandemi juga ada, tapi sifatnya darurat. Sementara bantuan operasional rutin dan dana riset jauh lebih banyak mengalir ke PTN. Jadi, kebijakan afirmasi untuk mahasiswa PTS sudah ada, tapi belum proporsional.

Prof. Dr. Keni K.:  Bagaimana kontribusi PTS dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  PTS adalah garda depan pemerataan akses. Banyak PTS menyediakan beasiswa internal, skema cicilan, dan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun dunia usaha untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

PTS juga lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri dan tren global. Mereka membuka program studi baru seperti digital business, teknologi informasi, atau green entrepreneurship. Dengan begitu, daya tampung bertambah dan pilihan studi makin relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, PTS memfasilitasi KIP-Kuliah, memberi beasiswa internal, dan membangun kemitraan industri untuk magang atau kelas vokasional. Semua ini memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas lulusan.

Prof. Dr. Keni K.:   Apa tantangan terbesar yang dihadapi PTS dalam menjangkau calon mahasiswa dari kalangan bawah atau kelompok rentan?

 

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:   Tantangan utamanya ada tiga: biaya, akses, dan stigma. Pertama, faktor biaya jelas menjadi kendala besar. Kedua, akses informasi bagi siswa di daerah 3T masih terbatas, ditambah kesiapan akademik lulusan SMA/SMK yang sering tidak merata. Ketiga, stigma masyarakat: banyak yang menganggap PTN lebih prestisius, sementara PTS dipersepsikan mahal atau kurang berkualitas. Padahal, kenyataannya akses di PTS justru lebih terbuka.

Prof. Dr. Keni K.:    Adakah kebijakan internal atau program afirmatif di kampus Anda untuk mendukung mahasiswa dari kelompok kurang mampu atau daerah 3T?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Ada. Banyak PTS memiliki program beasiswa internal untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, program afirmasi untuk anak dari daerah terpencil, hingga kerja sama dengan yayasan dan perusahaan melalui dana CSR.

Kami juga menjalankan community scholarship program berbasis pengabdian, di mana penerima beasiswa diwajibkan kembali ke daerah asalnya setelah lulus. Selain itu, ada mentoring akademik dan karier untuk memastikan mahasiswa dari kelompok rentan bisa menyelesaikan studi dengan baik, bukan hanya sekadar masuk.

Prof. Dr. Keni K.:   Terakhir, apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam mendukung peran PTS ke depan?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.:  Harapan kami, pemerintah memberikan pengakuan dan dukungan yang setara bagi PTS. Caranya dengan memperluas beasiswa KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, memberi subsidi operasional, serta membuka akses dana riset dan pengabdian masyarakat yang lebih proporsional.

Selain itu, kami berharap pemerintah melibatkan PTS lebih aktif dalam program nasional seperti Kampus Merdeka, vokasi, dan pengembangan SDM unggul. PTN dan PTS perlu dilihat sebagai mitra sejajar dalam membangun pendidikan tinggi nasional yang adil, merata, dan berkualitas.

(Interviewer & Writing: Keni Kaniawati, Editor: Lili Irahali)

Wacana Strategi Baru Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi ?

Egi Abinowi
-
0
Wacana Strategi Baru Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi ?

Pendidikan tinggi setidaknya merupakan gerbang bagi generasi muda menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Namun, akses terhadap gerbang ini belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi primadona, namun daya tampung terbatas. Sementara perguruan tinggi swasta (PTS) menghadapi tantangan dalam sumber daya, mutu, dan pembiayaan.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia saat ini berada di angka 31,45% (BPS). Angka ini menunjukkan masih banyaknya lulusan sekolah menengah yang belum dapat melanjutkan ke jenjang perdidikan tinggi.

Indonesia Maju 2045 merupakan visi besar yang dipancangkan menjelang Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-100. Dua puluh tahun ke depan, sesungguhnya waktu yang singkat. Empat pilar utama visi tersebut adalah: (1) Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) Pemerataan pembangunan, dan (4) Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dari keempat pilar tersebut, pembangunan manusia salah satunya pendidikan tinggi menjadi fondasi paling strategis.

Namun, ketika kita menengok kondisi hari ini, visi besar itu menghadapi tantangan struktural: ketimpangan akses pendidikan tinggi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih begitu lebar — baik karena sisi kualitas, persebaran, maupun keberpihakan kebijakan. Biaya pendidikan tinggi yang tidak terjangkau,  keterbatasan daya tampung PTN, serta ketimpangan akses geografis. Juga hambatan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri dan stigma  sosial, semakin mempersempit peluang bagi kelompok rentan, termasuk siswa dari  keluarga ekonomi lemah, daerah terpencil, serta kelompok minoritas.

Memang kebijakan afirmasi dan program beasiswa telah diterapkan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kualitas dan daya saing PTS agar menjadi alternatif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan efektif guna memastikan akses pendidikan tinggi lebih merata, baik melalui perluasan program beasiswa, peningkatan standar mutu PTS, maupun penguatan dukungan sosial dan psikologis bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Setidaknya ketimpangan akses ini terjadi dalam beberapa dimensi. Pertama, Kapasitas PTN Terbatas. PTN, hanya mampu menampung sekitar 20–25% dari total lulusan SMA/SMK tiap tahunnya. Sementara sisanya harus mencari alternatif ke PTS — yang jumlahnya banyak, namun kualitas dan biayanya sangat bervariasi.

Kedua, Distribusi Geografis Tidak Merata. Konsentrasi PTN dan PTS unggulan masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Di luar Jawa, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali hanya bisa mengakses kampus lokal dengan mutu terbatas, atau tidak bisa kuliah sama sekali.

Ketiga, Skema Beasiswa Belum Merata. Beasiswa LPDP dan KIP-Kuliah memang memberi harapan, tapi distribusinya masih terbatas dan lebih banyak dinikmati oleh mahasiswa PTN.

Keempat, Perbedaan Daya Saing dan Pengakuan Lulusan. Lulusan PTN sering dianggap lebih unggul di pasar kerja, sementara lulusan PTS masih harus berjuang keras membuktikan kemampuannya. Ini bukan sekadar soal kompetensi individu, tapi cerminan dari ketimpangan sistemik.

            Tampak ada paradoks kebijakan pemerintah terhadap peran PTN dan PTS.  Padahal, PTS menyerap lebih dari 65% mahasiswa, bahkan di beberapa provinsi angkanya lebih tinggi. Ini menciptakan dua dunia dalam satu sistem pendidikan tinggi: yang satu didukung kuat oleh negara, dan yang satu lagi harus mandiri dan berjuang sendiri. Karena itu perlu strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tengah kondisi ini, apa langkah strategis negara?

 

Strategi Baru

Rapat Koordinasi Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng. dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Prof. Ojat Darojat, menyatakan strategi baru peningkatan akses pendididkan tinggi diharapkan dapat menggandeng pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya, merancang skema pembiayaan inovatif, dan mengoptimalkan data. Strategi ini diharapkan dapat menjawab tantangan sistemik yang selama ini menghambat perluasan akses pendidikan tinggi.

Selama ini strategi peningkatan APK masih bergantung pada pemberian beasiswa. “Usaha menaikkan APK belum terintegrasi secara optimal dan pendekatannya masih parsial. Perlu menyusun strategi nasional yang tepat dan integratif, karena keberhasilannya memerlukan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja,” ungkap Dirjen Khairul.

Strategi baru yang lebih komprehensif ini tengah dimatangkan oleh Kemdiktisaintek. Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dengan keterlibatan aktif dalam penyediaan dana pendidikan untuk putera-puteri di daerahnya, terutama di wilayah dengan APK rendah, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak calon mahasiswa yang selama ini belum tersentuh oleh skema beasiswa nasional.

Selain itu, diversifikasi skema beasiswa juga perlu dilakukan. Misalnya skema beasiswa yang membuka akses pendidikan tinggi bagi putera-puteri daerah 3T atau daerah dengan  APK masih sangat rendah untuk mendorong pembangunan di tingkat lokal. Mahasiswa penerima beasiswa dapat diwajibkan untuk kembali dan mengabdi di desa asal mereka setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memperoleh manfaat akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing.

Agar strategi berjalan lebih efektif, sinkronisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdiktisaintek menjadi kunci utama dalam perencanaan yang lebih tepat sasaran. Melalui pengintegrasian data yang lebih akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi APK di berbagai wilayah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

Atasi Kesenjangan Distribusi

Terdapat celah yang signifikan bagi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan kurang mampu secara ekonomi. Permasalahan mendasarnya adalah ketergantungan berlebihan pada beasiswa yang hanya mampu menjangkau kelompok tertentu, seperti pria dan sebagian besar siswa yang telah memiliki akses informasi dan jaringan yang memadai. “Melalui mobilisasi sumber daya dosen dan pemberian insentif bagi perguruan tinggi, diharapkan ada perbaikan dalam mekanisme rekrutmen dan penyebaran peluang pendidikan tinggi secara merata.”

Keberhasilan strategi nasional ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Tanpa dukungan menyeluruh, target mencapai  APK 38,04% pada 2029 akan sulit direalisasikan,” ujar Dirjen Khairul.

(Sumber https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti, Written by lili irahali)

 

PTS, Aset Terlupakan Dalam Misi Akses Pendidikan Tinggi

Egi Abinowi
-
0
PTS, Aset Terlupakan Dalam Misi Akses Pendidikan Tinggi

Saat PTN masih menjadi pusat perhatian kebijakan, PTS diam-diam menanggung beban berat pemerataan akses pendidikan tinggi.  Apakah negara sudah cukup adil?

 

Meski sudah memasuki tahun ke-80 kemerdekaan, akses pendidikan tinggi di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan struktural yang serius. Data BPS tahun 2024 mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional baru 31,45% (32.0%), dan lebih parah lagi terjadi ketimpangan geografis yang mencolok. Pendidikan tinggi lebih banyak berpusat di pulau Jawa. DKI Jakarta menduduki angka APK 41,98%. Di sisi lain, Papua Pegunungan 12,23%, dan Kep Bangka Belitung sekitar 20,14%.

Dalam konteks keadilan sosial, situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjadi hak semua anak bangsa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, atau yang tinggal di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih kesulitan mengakses bangku kuliah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi negara yang tengah membidik Indonesia Emas 2045, di mana bonus demografi hanya akan berbuah bila kualitas SDM merata.

PTN-sentris vs Strategi Mobilitas Sosial Afirmasi PTS

Pemerintah memang telah menggulirkan berbagai program seperti: KIP-Kuliah, SPADA, MBKM kini Diktisaintek Berdampak, Matching Fund  hingga kebijakan lainnya untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Namun, kebijakan-kebijakan ini masih terlalu berpusat pada perguruan tinggi negeri (PTN). PTS belum diposisikan sebagai mesin mobilitas sosial melalui afirmasi kebijakan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang sulit menembus PTN atau terhambat faktor ekonomi-sosial.

Tabel berikut menggambarkan bahwa strategi Kementerian tidak hanya beasiswa, tapi juga digitalisasi pembelajaran, fleksibilitas kurikulum, link and match dengan industri, afirmasi sosial, hingga internasionalisasi.

 

Tabel Program Kementerian untuk Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi

Program Tujuan Utama Sasaran Dampak terhadap APK
KIP Kuliah Membantu mahasiswa kurang mampu secara ekonomi untuk mengakses pendidikan tinggi Lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga miskin/ rentan miskin Menekan hambatan biaya, memperluas akses masuk PTN/PTS
SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia) Memperluas akses kuliah daring lintas perguruan tinggi Mahasiswa di PTN/PTS seluruh Indonesia, terutama daerah 3T Menambah pilihan mata kuliah tanpa batas ruang, meningkatkan partisipasi
MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Memberikan fleksibilitas belajar di luar prodi/PT asal (magang, riset, proyek sosial, dll.) Mahasiswa S1/D4 PTN dan PTS Meningkatkan relevansi dan minat studi, mengurangi putus kuliah
Diktisaintek Berdampak Menghubungkan riset sains dan teknologi dengan isu masyarakat & industri Dosen, mahasiswa, mitra industri APK meningkat karena daya tarik prodi saintek bertambah, peluang riset & pembiayaan meluas
Matching Fund (Kedaireka) Kemitraan PT dengan industri untuk mendanai riset, inovasi, dan pembelajaran PTN/PTS, industri, startup Membuka peluang pembiayaan, memperkuat link-and-match, mendorong mahasiswa lanjut kuliah
Beasiswa LPDP (Kemendikbudristek & Kemenkeu) Menyediakan pendanaan penuh S2/S3 dalam dan luar negeri Mahasiswa, dosen, ASN APK pascasarjana meningkat, kualitas SDM akademik naik
Beasiswa Unggulan Mendukung mahasiswa/ dosen berprestasi akademik & non-akademik Mahasiswa unggulan Memotivasi kelompok berprestasi lanjut kuliah
Program Afirmasi (ADik, Papua, 3T, PPA, Bidikmisi lama) Memberikan akses khusus bagi daerah tertinggal, disabilitas, dan afirmasi lainnya Mahasiswa dari daerah 3T, Papua, disabilitas, miskin Menutup kesenjangan wilayah & sosial, menambah APK inklusif
PDDikti & Satu Data Pendidikan Tinggi Basis data untuk pemetaan, evaluasi, dan kebijakan PTN/PTS, mahasiswa Memperbaiki perencanaan APK nasional
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Memberi pengakuan pendidikan informal/ nonformal/kerja jadi SKS Pekerja, masyarakat non-linier Menarik pekerja lanjut kuliah tanpa mulai dari nol
Program Kampus Merdeka Vokasi (Magang & Sertifikasi Industri) Meningkatkan keterhubungan lulusan vokasi dengan dunia kerja Mahasiswa D3/D4 Meningkatkan minat ke vokasi, memperluas akses APK
SMK Pusat Keunggulan & Link and Match Menguatkan jenjang vokasi dan transisi ke perguruan tinggi Lulusan SMK Membuka jalan masuk ke PTN/PTS, menambah partisipasi
Internasionalisasi Perguruan Tinggi (Indonesian International Student Mobility Awards / IISMA) Mobilitas internasional mahasiswa Mahasiswa S1 seluruh Indonesia Meningkatkan daya tarik masuk PT, APK lebih kompetitif

Namun fakta menunjukkan bahwa kebijakan di atas masih berorientasi kepada PTN dengan daya tampung jumlah mahasiswa yang terbatas. Padahal, data menunjukkan bahwa lebih dari 65% mahasiswa Indonesia menempuh studi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meski memikul mayoritas beban akses pendidikan tinggi, PTS belum mendapat porsi perhatian dan anggaran yang sebanding.

Agar pendidikan tinggi bisa menjadi alat mobilitas sosial bukan reproduksi ketimpangan, maka negara perlu mengubah paradigma kebijakan secara lebih inklusif. Termasuk di dalamnya:

  • Afirmasi berbasis wilayah dan latar belakang sosial ekonomi, bukan sekadar jenis perguruan tinggi.
  • Pendanaan yang adil bagi PTS yang aktif menjangkau masyarakat miskin.
  • Pembinaan mutu kelembagaan untuk mengangkat kualitas PTS secara merata.

Tanpa itu, akses tidak akan bermakna, dan PTS akan terus tertatih dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

PTS Diam-diam Bekerja Keras

Walaupun demikian beberapa PTS telah berinovasi dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi kelompok marginal. Melalui program afirmasi PTS, salah satunya: 1) Menyelenggarakan kelas malam dan program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi pekerja dewasa; 2) Memberikan beasiswa internal terbatas yang dibiayai Yayasan selaku penyelenggara; 3) Menjalin kemitraan dengan pemda dan dunia usaha untuk mendanai mahasiswa dari daerah tertinggal.

Dalam 3 tahun terakhir, beberapa PTS mencatat bahwa lebih dari 30% mahasiswa barunya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun tantangannya tetap besar, mencakup: 1) Biaya operasional tanpa subsidi negara, membuat margin untuk memberi beasiswa sangat sempit; 2) Persepsi sosial bahwa PTS inferior terhadap PTN; 3) Keterbatasan SDM dan infrastruktur, terutama di luar Jawa.

 

Tabel Program Afirmasi PTS & Dampak Sosialnya

Program Afirmasi

di PTS

 Contoh Implementasi Dampak Sosial
Beasiswa Afirmasi (KIP Kuliah / internal PTS) Membebaskan/menurunkan UKT bagi mahasiswa dari keluarga miskin Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok miskin dan rentan
Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Mengakui pengalaman kerja/kompetensi sebagai kredit akademik Memberi kesempatan pekerja non-gelar untuk naik mobilitas sosial melalui ijazah formal
Subsidi Silang (Cross-subsidy) Mahasiswa reguler membayar lebih tinggi untuk mendukung mahasiswa kurang mampu Mengurangi kesenjangan ekonomi dalam akses kuliah di PTS
Kemitraan Industri & CSR Perusahaan membiayai mahasiswa PTS tertentu (beasiswa industri, ikatan dinas) Membuka akses kerja plus meningkatkan relevansi lulusan dengan pasar
Kelas Khusus Afirmasi Daerah 3T Kuota khusus bagi mahasiswa dari Papua, Maluku, NTT, dll. Memperluas pemerataan pendidikan tinggi ke wilayah terpinggirkan
Skema Pembiayaan Fleksibel Cicilan biaya kuliah, income-sharing agreement (bayar setelah kerja) Mengurangi hambatan biaya langsung dan memperbesar kesempatan kuliah
Kampus Rakyat (Community College Model) PTS membuka kelas satelit di daerah Menyediakan akses dekat ke pendidikan tinggi tanpa harus migrasi ke kota besar

 

Harapan pada Negara, PTS Sebagai Aset Nasional

Yayasan, Rektor dan pimpinan PTS berharap pemerintah seyogyanya mulai memberi perhatian pada kebijakan:

  • Menyetarakan kesempatan akses program nasional, seperti KIP-Kuliah, MBKM, dan LPDP untuk mahasiswa dan dosen PTS.
  • Memberikan insentif fiskal kepada PTS yang menjangkau daerah 3T.
  • Memperkuat peran LLDIKTI sebagai pembina dan fasilitator, bukan hanya regulator administratif.
  • Menyediakan pendanaan kompetitif berbasis kinerja sosial, bukan hanya akademik.

Kebijakan tersebut akan mengurangi jurang ketimpangan antara kampus negeri dan swasta yang saat ini terasa melebar. Hal tersebut dengan harapan akhirnya, mimpi Indonesia Emas 2045 akan menjadi milik semua, bukan hanya akan menjadi milik segelintir kelompok sosial yang beruntung.

Waktu bagi pemerintah untuk mengubah lensa kebijakan pendidikan tinggi sudah tiba. PTS bukan beban, bukan cadangan. Mereka adalah aset nasional yang menopang cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah dan kelompok sosial yang selama ini terabaikan.

Pemerataan pendidikan tinggi hanya akan terwujud jika negara membuka mata terhadap kontribusi dan potensi PTS. Inilah langkah strategis yang tak hanya mendesak, tetapi mutlak diperlukan. (lili irahali)

Rujukan:

  1. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2023.
  2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022). Laporan KIP-Kuliah 2023 dan Evaluasi MBKM.
  3. World Bank (2022). Higher Education Financing in Indonesia: Challenges and Opportunities.
  4. Forum Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi (RAKERPIM) 2024.
  5. Bappenas (2023). RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas.

 

Sobat Mahasiswa Kenali Diri, Temukan Karier: Manfaatkan Self-Assessment

pti
-
0
Sobat Mahasiswa Kenali Diri, Temukan Karier: Manfaatkan Self-Assessment

Pertanyaan “Aku cocoknya kerja di bidang apa ya?” lazim muncul di kepala mahasiswa—mulai dari awal kuliah hingga menjelang lulus. Ijazah dan IPK memang penting, tetapi keduanya belum tentu cukup untuk menunjuk jalur karir yang tepat. Di tengah persaingan global, mahasiswa perlu mengenal diri sendiri: apa minatnya, nilai yang dijunjung, dan keahlian yang dimiliki. Salah satu cara praktis memetakan ketiga hal di atas menggunakan self-assessment tools.

Mengapa Self-assessment?

Self-assessment membantu mahasiswa menjawab tiga pertanyaan kunci: Apa yang saya sukai? (minat); Apa yang penting bagi saya dalam bekerja? (nilai); Apa yang bisa saya lakukan dengan baik? (keterampilan: hard & soft skills)

Dengan mengenali tiga aspek ini, mahasiswa bisa lebih percaya diri menentukan langkah: memilih magang, melanjutkan studi, atau melamar pekerjaan. Laporan National Association of Colleges and Employers (NACE, 2022) menyebutkan bahwa lulusan dengan kesadaran diri tinggi cenderung lebih mudah menyesuaikan diri di tempat kerja dan merasa puas dengan pilihan karir mereka.

 

Pilih Alat populer Mengenal Diri

Alat populer mengenal diri bisa menggunakan versi gratis  sampai berbayar, mahasiswa dapat pelajari dan manfaatkan secara online diantaranya:

  • Holland Code (RIASEC Test)

Mengelompokkan minat karir ke enam tipe: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional. Alat ini berguna untuk mencocokkan jurusan dan jenis pekerjaan. Contoh implementasi: O*NET Interest Profiler.

  • MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Mengukur preferensi kepribadian (mis. Introvert–Extrovert, Thinking–Feeling). Banyak dipakai untuk memahami gaya kerja dan interaksi tim. Versi populer tersedia di 16Personalities.

  • StrengthsFinder (CliftonStrengths)

Mengidentifikasi kekuatan dominan seseorang (mis. Strategic, Learner, Communication). Cocok untuk perencanaan karir jangka panjang (Gallup Strengths).

  • Career Values Test

Menelaah nilai pribadi dalam bekerja—mis. stabilitas, kreativitas, status, atau keseimbangan hidup. Memahami work values membantu menghindari pilihan karir yang berpotensi menimbulkan stres.

Manfaat nyata self-assesment di atas untuk mahasiswa dan kampus: Menjadi peta minat, nilai, dan kekuatan diri; Menghubungkan hasil asesmen ke pilihan jurusan, program MBKM, sertifikasi, dan jalur karir; Menjadi dasar sesi coaching individual atau kelompok di Pusat Karir; serta Memperkuat link & match antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Paket sederhana biasanya meliputi tes minat, nilai, kepribadian, dan kekuatan karakter. Hasilnya bisa jadi peta awal perjalanan karier.

 

Praktik di ASEAN dan di Indonesia

Di ASEAN, self-assessment sudah jadi bagian serius dalam layanan karier.  Banyak negara mengintegrasikan self-assessment ke dalam upaya kesiapan keterampilan (TVET/Technical and Vocational Education and Training, upskilling/reskilling). Semisal di Singapura, portal MySkillsFuture menyediakan profil RIASEC – asesmen nilai dan kekuatan yang digunakan sejak jenjang sekolah sampai dewasa – sering direferensikan oleh universitas seperti NUS.

Di Indonesia, ekosistem pemerintah mendorong employability lewat platform seperti Karirhub (Kemnaker), SIAPkerja, dan program Kartu Prakerja. Sementara di kampus, layanan Bimbingan Konseling (BK) dan Pusat Karier menggunakan RIASEC dan asesmen lain sebagai bagian dari layanan informasi karir (contoh praktis: CDC-UI sebagai role model).

Ekosistem pemerintah tersebut arah penguatan diharapkan mengintegrasikan hasil self-assessment (minat/nilai/kekuatan) ke dalam portal kampus, sehingga bisa dihubungkan langsung ke katalog mata kuliah/MBKM, program pelatihan (SIAPkerja/Prakerja), lowongan (Karirhub/LinkedIn), dan layanan coaching.

Self-assessment bukan ramalan masa depan, melainkan cermin untuk mengenali potensi. Semakin cepat mahasiswa mengenal minat, nilai, dan keterampilannya, semakin percaya diri langkahnya memasuki dunia kerja.

Agar Hasil Asesmen Sia-SIa

  1. Jangan terburu-buru—isi tes dengan fokus, jangan asal klik.
  2. Refleksikan hasilnya: apakah deskripsi itu resonan dengan pengalaman nyata Anda?
  3. Diskusikan dengan mentor, dosen pembimbing, atau alumni.
  4. Padukan dengan pengalaman praktik: magang, organisasi, proyek—itu yang membuktikan.
  5. Ulangi secara berkala karena minat dan nilai dapat berubah seiring waktu.

Bagi Pusat Karier dan Mahasiswa

Self-assessment merupakan instrumen strategis yang dapat memperkuat kesiapan karier mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas layanan pusat karier perguruan tinggi. Pusat Karier perlu menyiapkan alur layanan terintegrasi: asesmen → coaching → pengembangan keterampilan → job matching. Menyatukan alat yang kredibel (gratis maupun berbayar) dalam satu portal kampus akan mempercepat layanan dan meningkatkan employability lulusan, sekaligus memperkuat relevansi perguruan tinggi.

Self-assessment bukanlah ramalan masa depan, melainkan cermin untuk melihat potensi diri. Semakin dini mahasiswa mengenali minat, nilai, dan keterampilannya, semakin besar peluang melangkah ke dunia kerja dengan percaya diri.

Jadi, sebelum sibuk mencari lowongan kerja, tanyakan dulu pada diri sendiri: sudahkah aku benar-benar mengenal diri sendiri? Tetap semangat. (liliirahali)

 

Rujukan

  • National Association of Colleges and Employers (NACE). (2022). Career Readiness Competencies.
  • Psychology Today. (2021). Why Career Values Matter.
  • (2020). CliftonStrengths for Students.
  • O*NET Interest Profiler – U.S. Department of Labor. https://www.mynextmove.org/explore/ip
  • https://www.16personalities.com

 

Academic Atmosphere Perguruan Tinggi Konsep dan Teori

pti
-
0
Academic Atmosphere Perguruan Tinggi Konsep dan Teori

Academic Atmosphere Perguruan Tinggi

Konsep dan Teori:

Clark, Burton R. (1983); Barnett, Ronald (2000); dan Altbach, Philip G., Berdahl, Robert O., & Gumport, Patricia J. (Eds.) (2011)

Perkembangan pendidikan tinggi tentunya mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa dari masa ke masa menyongsong globalisasi dengan didukung academic atmosphere yang berkelanjutan. Membangun academic atmosphere yang berkualitas bukan sekedar meningkatkan kompetensi intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang kuat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas tinggi, etika profesional, dan kesadaran sosial.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar menghasilkan lulusan yang sekedar siap bekerja, tetapi juga siap berkontribusi dan membawa perubahan positif bagi dunia.

Menurut Ernest Boyer (1990), atau UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi disimpulkan bahwa Academic Atmosphere adalah kondisi lingkungan akademik yang mendukung terciptanya proses pembelajaran berkualitas, inovatif, dan beretika. Lingkungan ini tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga nilai-nilai akademik, budaya intelektual, kebebasan akademik, serta interaksi yang membangun hubungan positif antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. UNESCO (2009) menekankan bahwa keberlanjutan pendidikan tinggi hanya dapat dijamin bila academic atmosphere dijaga—terutama kebebasan berpikir, kolaborasi ilmiah, dan dukungan sumber daya.

Membangun academic atmosphere yang kuat dalam perguruan tinggi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen ekosistem akademik: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta manajemen perguruan tinggi. Lalu lingkungan yang memampukan (enabling environment) harus dirancang untuk mendukung pencapaian tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara optimal. Tentu, perguruan tinggi di Indonesia dapat menafsirkan bahwa academic atmosphere berkelanjutan adalah syarat utama agar perguruan tinggi tidak hanya mengejar akreditasi dan ranking, tetapi benar-benar menjadi agen perubahan sosial yang sejalan dengan kebutuhan bangsa dan dunia. Jadi, academic atmosphere sebaiknya dipahami sebagai ekosistem akademik yang berkelanjutan.

Mari kita simak konsep dan teori academic atmosphere menurut tiga pakar berikut.

1) Clark, Burton R. (1983)

Pokok pikiran Clark dalam buku The Higher Education System: Academic Organization in Cross National Perspective menjelaskan academic atmosphere didasari dan memperhatikan empat hal, yakni: model sistem pendidikan tinggi; peran organisasi akademik; integrasi dan fragmentasi; serta makna bagi academic atmosphere.

  1. Model Sistem Pendidikan Tinggi

Clark membedakan tiga pola sistem pendidikan tinggi di berbagai negara: a) State-dominated model (misalnya Perancis, Jepang) dimana birokrasi negara sangat menentukan arah perguruan tinggi; b) Market-oriented model (AS) dimana kompetisi, diversifikasi, dan otonomi relatif tinggi; c) Collegial/self-governing model (Inggris, Eropa Utara) dimana dosen dan komunitas akademik berperan penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Clark, academic atmosphere sangat dipengaruhi struktur tata kelola ini.

  1. Peran Organisasi Akademik

Fakultas, departemen, dan profesi membentuk “subkultur akademik”. Sehingga hubungan antar-subkultur menentukan dinamika atmosfer akademik (apakah kondusif untuk riset, kolaborasi, atau justru terfragmentasi).

  1. Integrasi dan Fragmentasi

Tantangan academic atmosphere adalah menjaga integrasi visi perguruan tinggi di tengah spesialisasi yang semakin sempit tiap disiplin ilmu.

  1. Makna Academic Atmosphere

Lingkungan akademik yang sehat lahir bila ada keseimbangan antara otonomi akademik, regulasi negara, dan tuntutan pasar. Lalu tanpa keseimbangan academic atmosphere bisa terganggu: bisa terlalu birokratis, terlalu pragmatis (komersialisasi), atau terlalu terpecah-pecah.

Dalam kaitan pandangan Clark, bagi Indonesia bahwa academic atmosphere di PTS–PTN perlu dilihat dari sejauh mana birokrasi negara, pasar (industri/mahasiswa sebagai konsumen), dan komunitas akademik saling tarik-menarik.

2) Altbach, Philip G., Berdahl, Robert O., & Gumport, Patricia J. (Eds.) (2011)

Pokok pikiran Altbach dalam buku American Higher Education in the Twenty-First Century: Social, Political, and Economic Challenges menjelaskan bahwa academic atmosphere didasari dan memperhatikan lima hal, yakni: pendidikan tinggi dalam konteks soisal politik dan ekonomi; academic freedom & shared governance; riset dan knowledge economy; diversitas mahasiswa & inklusi; serta tantangan kontemporer.

    1. Konteks Sosial-Politik-Ekonomi, bahwa: a) pendidikan tinggi di Amerika menghadapi tekanan eksternal: politik (regulasi negara bagian), ekonomi (pendanaan publik menurun, biaya kuliah naik), dan sosial (tuntutan akses lebih luas); b) academic atmosphere dipengaruhi oleh tekanan eksternal ini—tidak murni internal kampus.

  2. Academic Freedom & Shared Governance, bahwa: a) kebebasan akademik dan tata kelola bersama (shared governance) menjadi fondasi iklim akademik; model ini sedang diuji karena intervensi politik, efisiensi manajerial, dan tuntutan pasar.

  3. Riset dan Knowledge Economy, bahwa: a) perguruan tinggi harus menyeimbangkan riset fundamental dan riset terapan; b) academic atmosphere sehat mendukung keduanya tanpa kehilangan integritas ilmiah.

  4. Diversitas Mahasiswa & Inklusi, bahwa: a) perubahan demografi mahasiswa (ras, gender, kelas sosial) menuntut academic atmosphere yang inklusif; b) lingkungan belajar yang aman dan terbuka pada keberagaman menjadi syarat perkembangan intelektual.

  5. Tantangan Kontemporer, bahwa: a) komersialisasi pendidikan tinggi, globalisasi, e-learning, dan tekanan peringkat dunia mengubah wajah perguruan tinggi; b) academic atmosphere rentan tergeser dari idealisme ilmiah ke orientasi pasar.

Dalam kaitan pandangan Altbach, makna bagi Indonesia bahwa academic atmosphere PTS–PTN mengalami tekanan serupa: pendanaan terbatas, kompetisi global, komersialisasi, dan tuntutan akses. Sehingga academic atmosphere perlu dilindungi agar tetap inklusif, otonom, dan berintegritas.

3) Barnett, Ronald (2000)

Pokok pikiran Barnett dalam buku Realizing the University in an Age of Supercomplexity menyatakan academic atmosphere didasari dan memperhatikan lima hal: era superkompleksitas; perguruan tinggi sebagai ”enabling environment”; kebebasan dan keterbukaan; pembelajaran sebagai transformasi; serta tanggungjawab moral perguruan tinggi.

  1. Era Superkompleksitas, bahwa: a) dunia abad ke-21 ditandai ketidakpastian, ambiguitas, kompleksitas, dan perubahan cepat (supercomplexity); b) perguruan tinggi tidak lagi menghadapi sekadar kompleksitas ilmu, tapi juga kompleksitas nilai, identitas, dan tuntutan masyarakat.

  2. Universitas sebagai “Enabling Environment”, bahwa: a) perguruan tinggi harus menciptakan atmosfer yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berkembang di tengah ketidakpastian; b) hal ini bukan sekadar soal kurikulum, tapi menciptakan academic atmosphere yang mendorong eksplorasi, refleksi kritis, dan keberanian mengambil risiko intelektual.

  3. Kebebasan & Keterbukaan, bahwa: a) academic atmosphere harus menumbuhkan keberanian mempertanyakan asumsi, menantang otoritas, dan menciptakan makna baru; b) perguruan tinggi gagal jika hanya menjadi birokrasi produksi ijazah.

  4. Pembelajaran sebagai Transformasi, bahwa: a) pendidikan tinggi bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan transformasi diri mahasiswa menjadi warga dunia yang kritis, adaptif, dan etis; b) academic atmosphere sehat mendukung “deep learning” dan pembentukan identitas, bukan hanya keterampilan teknis.

  5. Tanggung Jawab Moral Universitas, bahwa perguruan tinggi harus berperan dalam membentuk nilai moral, sosial, dan ekologi, bukan hanya memenuhi pasar kerja.

Dalam kaitan pandangan Barnett, makna bagi Indonesia bahwa academic atmosphere perguruan tinggi (PTS – PTN) harus berani menciptakan ruang kebebasan akademik, dialog kritis, dan inovasi, meskipun menghadapi regulasi ketat dan tuntutan pragmatis.

Matrik Ketiga Pemikiran

Aspek

Clark (1983)

Altbach et al. (2011)

Barnett (2000)
Fokus Struktur & organisasi pendidikan tinggi lintas negara Tantangan sosial-politik-ekonomi pendidikan tinggi Amerika Universitas dalam era superkompleksitas
Kunci Academic Atmosphere Keseimbangan antara negara, pasar, dan komunitas akademik Kebebasan akademik, shared governance, inklusi, resistensi terhadap komersialisasi Universitas sebagai enabling environment untuk berpikir kritis & transformatif
Risiko Academic Atmosphere Fragmentasi, birokratisasi, komersialisasi Hilangnya idealisme, dominasi politik & pasar Reduksi universitas jadi pabrik ijazah, hilangnya ruang reflektif
Pesan Utama Struktur menentukan kultur akademik Tantangan eksternal harus direspon tanpa mengorban-kan Academic Atmosphere Universitas harus menciptakan ruang pembelajaran kritis di era ketidakpastian

Jadi, academic atmosphere menurut ketiga pemikir tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

  • Clark: academic atmosphere ditentukan oleh struktur dan budaya organisasi.

  • Altbach et al.: academic atmosphere dipengaruhi tekanan sosial-politik-ekonomi, tapi harus dijaga agar tetap inklusif & otonom.

  • Barnett: academic atmosphere harus menjadi ruang yang memungkinkan pencarian makna dan transformasi di era penuh ketidakpastian. (lili irahali)

Rujukan:

  1. Altbach, P. G., Berdahl, R. O., & Gumport, P. J. (Eds.). (2011). American Higher Education in the Twenty-First Century: Social, Political, and Economic Challenges. Johns Hopkins University Press.

  2. Barnett, R. (2000). Realizing the University in an Age of Supercomplexity. Open University Press.

  3. Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

  4. Clark, B. R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press.

  5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

  6. UNESCO (2009). World Conference on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development. Paris: UNESCO.

Irmayanty, Dari MM UTama Mengembangkan Bisnis Hotel Keluarga

pti
-
0
Irmayanty, Dari MM UTama Mengembangkan Bisnis Hotel Keluarga

Irma, demikianlah teman-teman mahasiswa memanggil nya. Irma adalah salah seorang mahasiswi Magister Manajemen Universitas Widaytama (MM UTama) dengan nama lengkap Irmayanti dan dijuluki mahasiswi paling rajin di kelas. Memang sih, selama di kelas Irma memang sangat aktif dan rajin, bahkan menjadi sumber informasi untuk kegiatan kelas dari para dosen yang mengajar.

Wanita kelahiran Bandung ini memang salah seorang mahasiswi yang sudah menyelesaikan kuliah di MM UTama dengan konsentrasi kewirausahaan dan percaya atau tidak, salah satu tujuan mengambil kuliah di MM Widyatama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan skill nya tentang bisnis, karena saat ini Irma memang sedang menjalankan projek pengembangan usaha keluarga yang bergerak di bidang perhotelan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Hotel milik keluarga yang dikembangkan Irma adalah Hotel Puri Mutiara. “Hotel milik keluarga ini sudah berdiri sejak tahun 1996 di Kabupaten Sumedang, dan hadir untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi tamu dari berbagai kalangan” kata Irma memulai penjelasan tentang bisnis yang sedang dikembangkannya semasa kuliah ini.

Adapun keterlibatan Irma di usaha hotel ini sejak tahun 2010 sampai sekarang dan kuliah di Magister Manajemen Universitas Widyatama memperkuat pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis dan manajemen.

Pilihan Irma menjadi seorang wirausa itu tidak lepas dari komitmennya untuk berkontribusi pada usaha milik keluarga tersebut. “Saya menyadari bahwa hotel miliki keluarga tersebut bisa terus dikembangkan dengan manajemen yang kuat sehingga dapat terus menciptakan lapangan kerja serta menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat” tambah Irma.

Dalam analisis Irma, bidang perhotelan dipilih karena memiliki prospek jangka panjang yang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas pendidikan, bisnis, dan pariwisata di Kabupaten Sumedang. Selain itu, bisnis ini memberikan ruang untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan usaha.

Memang dalam perjalanannya, tidak mudah karena memiliki tantangan tersendiri. Apalagi kondisi pandemi Covid tahun 2020 – 2023 silam sangat terasa bagi Irma, dimana aktivitas yang sangat dibatasi dan membuat para pengunjung tidak dapat menginap di hotel. Hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Irma, sekaligus tantangan tersendiri karena berhubungan dengan bagaimana berbisnis perlu menerapkan strategi bisnis untuk bisa melewati masa sulit tersebut. “Perlu inovasi dalam hal pemasaran dan proses bisnis” tambah Irma.

Disinilah Irma terdorong belajar tentang entrepreneurship, bisnis dan manjemen di MM UTama. Kuliah di MM UTama membantu memperluas wawasan manajerial, meningkatkan kemampuan analisis bisnis, serta memberikan pemahaman strategi kewirausahaan yang dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan hotel.

Dengan bekal materi kuliah yang didapat, Irma sudah bisa melakukan pengembangan bisnis dan saat ini layanan akomodasi penginapan yang ditawarkan Irma fokus pada kenyamanan, bersih, dan terjangkau dengan fasilitas pendukung seperti restoran, parkir luas, serta pelayanan ramah.

Hal ini sejalan dengan keunggulan yang diberikan yaitu lokasi strategis di pusat Kota Sumedang, harga kompetitif, pelayanan personal yang mengutamakan kenyamanan tamu, serta suasana hotel yang tenang dan bersih.

“Dengan dukungan 15 orang karyawan, kami menyasar perusahaan swasta, pegawai pemerintahan, pebisnis, keluarga, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang, serta mahasiswa” kata Irma. Mereka berasal dari Kabupaten Sumedang dan sekitarnya, termasuk tamu dari luar kota yang datang untuk urusan bisnis, pendidikan, maupun wisata.

Kedepannya, Irma dan tim manajemen hotel, fokus untuk mencapai visi mengembangkan Hotel Puri Mutiara menjadi hotel non-bintang yang unggul di wilayah Sumedang Timur dengan fasilitas yang semakin lengkap, pelayanan profesional, dukungan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing serta pengembangan ruang pertemuan modern.

Irma yakin, dengan ilmu manajemen dan bisnis, akan bisa terus mengembangkan hotel, milik keluarga. Inilah Best Practice yang dilakukan Irma menumbuhkembangkan bisnis Hotel milik keluarganya.

Bagi sahabat yang ingin mengunjungi Hotel Puri Mutiara yang dikembangkan Irma, dapat melihat di sosial media Instagram @Hotel Puri Mutiara Sumedang, Google Business Profile Hotel Puri Mutiara Sumedang dan juga bisa wa di 0821-1832-6886. Bila ingin berdiskusi dengan Irma, dapat juga mengunjungi Instagram @ irmayantyrizki

Roblox dan Game Vokasi Anak, Antara Kecemasan dan Kreativitas

pti
-
0
Roblox dan Game Vokasi Anak, Antara Kecemasan dan Kreativitas

Roblox dan Game Vokasi Anak,

Antara Kecemasan dan Kreativitas

Oleh: Egi Abinowi

Belakangan ini, sorotan media terhadap platform permainan daring—terutama Roblox—memicu perdebatan sengit tentang dampaknya bagi anak-anak. Banyak orang tua mengkhawatirkan konten tidak pantas, potensi predator online, dan risiko adiksi. Namun, di balik narasi kekhawatiran tersebut, Roblox juga menyimpan peluang edukatif dan kreatif yang cukup besar, asalkan digunakan secara bijak dan di bawah pengawasan yang tepat.

Sekilas Game dan Roblox

Sejarah game digital dimulai sejak 1950–1960-an, dengan contoh awal seperti Tennis for Two (1960) dan Spacewar! (1962). Pada era konsol dan arcade (1970–1980-an) muncul ikon-ikon seperti Pong (1972), serta konsol Magnavox Odyssey dan Atari 2600. Memasuki era modern, game semakin interaktif, kreatif, dan fleksibel berkat konten buatan pengguna (user-generated content/UGC) yang menciptakan ekosistem kaya dan beragam.

Di sinilah Roblox menonjol—dari fenomena sederhana menjadi ekosistem kreatif global. Sejak 2018 hingga 2025, platform ini melahirkan berbagai game populer hasil kreasi komunitas, tanpa batasan bentuk kreativitas. Beberapa judul terkenal meliputi: MeepCity dan Jailbreak (2018), Adopt Me! dan Royale High (2019), Brookhaven dan Tower of Hell (2020), Blox Fruits dan Piggy (2021), Doors dan Pet Simulator X (2022), Anime Fighters dan BedWars (2023), Blade Ball dan Combat Warriors (2024), hingga Grow of Garden (2025) yang memecahkan rekor 21,9 juta pemain online bersamaan.

Keberhasilan Roblox didorong oleh:

  • UGC tanpa batas: siapa pun bisa membuat game, item, dan pengalaman baru.

  • Akses lintas platform: tersedia di PC, konsol, dan mobile—dengan smartphone sebagai perangkat dominan.

  • Personalisasi tinggi: pemain bisa menyesuaikan avatar dan dunia permainan sesuai selera.

Roblox: Lebih dari Sekadar Hiburan

Dulu, generasi yang tumbuh bersama Nintendo, Sega, atau PlayStation jarang menghadapi stigma negatif sebesar saat ini. Perbedaan utamanya adalah akses internet yang masif kini memungkinkan interaksi tanpa batas, termasuk risiko terpapar konten yang tidak pantas.

Meski demikian, tidak sedikit anak yang memperoleh manfaat positif dari ekosistem game: melatih fokus, keterampilan problem solving, hingga kemampuan manajerial. Contohnya, seorang introvert yang awalnya pasif justru berhasil mengembangkan kepemimpinan strategis lewat pengalaman bermain game, hingga kini menjabat sebagai wakil manajer di sebuah bank multinasional—kisah nyata yang menunjukkan potensi transformatif dunia game.

Generasi sebelumnya pernah mengasah kreativitas lewat konsol, kini giliran anak-anak kita yang memanfaatkan metaverse dengan cerdas.

Kekhawatiran, Mitigasi, dan Peran Orang Tua

Kekhawatiran terhadap Roblox bukan tanpa alasan.

  • Pemerintah: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengingatkan bahwa anak belum mampu membedakan kekerasan virtual dan nyata, sehingga berisiko meniru perilaku negatif (Radar Surabaya).

  • Komnas Perlindungan Anak Surabaya: menemukan 15 mode permainan berpotensi berbahaya—termasuk unsur pornografi, kekerasan sadis, hingga tema pergaulan bebas (Antara News).

  • Studi keamanan: fitur verifikasi usia dan kontrol konten masih lemah; anak-anak semuda lima tahun dapat mengakses area dewasa (Popmama.com).

PBESI (Esports Indonesia) merekomendasikan pendampingan aktif, terutama bagi anak di bawah 10 tahun. Dengan bimbingan tepat, Roblox bisa menjadi sarana belajar coding, desain game, dan eksplorasi kreatif (Antara News). KPAI menegaskan, jika terbukti melanggar regulasi perlindungan anak, pemerintah berhak memblokir akses platform tersebut (detiknews).

Selain itu, sistem monetisasi di dalamnya, seperti pay-to-win dan gacha mendekati praktik perjudian. Di sinilah literasi digital dan pengajaran nilai uang menjadi bagian penting pengawasan keluarga.

Game sebagai Industri Kreatif Global

Industri game kini menjelma menjadi sektor kreatif bernilai triliunan dolar. Negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, rutin menjadi tuan rumah kejuaraan e-sports berskala dunia, sementara Indonesia juga mencatat prestasi internasional.

PBESI melalui platform Garudaku berperan sebagai pusat pembinaan atlet dan tim e-sports nasional. Di tingkat regional, AESF (Asian Electronic Sports Federation) mengakui e-sports sebagai cabang resmi.

Dengan regulasi yang tepat—termasuk rating umur dan kontrol orang tua—game dan e-sports dapat menjadi arena prestasi dan inovasi, bukan sekadar sumber kekhawatiran. Semoga.

  • Egi Abinowi – Dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi – Universitas Widyatama

123...95Page 2 of 95