Saya kerap berdiskusi dengan tokoh ini, dan setiap perbincangan selalu memantik perspektif baru—baik dalam ranah bisnis maupun pendidikan. Di tengah dinamika yang terus berubah dalam dunia usaha dan pendidikan tinggi, hadir sosok yang mampu menghubungkan keduanya: Dr. Meriza Hendri, S.IP., MM. Tak sekadar akademisi, ia juga praktisi bisnis, penulis produktif, dan inspirator di bidang kewirausahaan yang mengedepankan pendekatan humanis dan berpandangan maju.

Berbekal latar belakang akademik yang kaya—Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen, hingga Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran—Dr. Meriza memiliki pandangan multidisipliner yang tajam. Perpaduan keilmuan politik dan manajemen serta pengalaman langsung di dunia bisnis menjadikannya mampu membaca dinamika sosial-ekonomi secara strategis, termasuk dalam membentuk pola pikir kewirausahaan yang adaptif di era disrupsi.

Akademisi yang Terhubung dengan Realitas Lapangan

Sebagai dosen tetap di Program Doktor Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Bandung, Dr. Meriza tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membimbing mahasiswa jenjang magister dan doktoral dengan pendekatan praktis, terutama dalam bidang kewirausahaan, intrapreneurship, dan strategi bisnis keluarga.

Sebagai peneliti yang terdaftar di SINTA, ia telah menulis puluhan artikel ilmiah, termasuk publikasi di jurnal internasional. Penelitiannya banyak mengangkat isu-isu aktual, seperti daya saing wirausaha di era digital, pola pikir inovatif di kalangan pensiunan (pensionpreneurship), hingga strategi bertahan UMKM pasca-pandemi.

Tak hanya aktif di jurnal akademik, Dr. Meriza juga konsisten menyebarkan pemikirannya melalui media populer. Ia mengisi acara radio mingguan “Belbiz” di K-Lite FM Bandung yang membahas tema-tema manajemen dan bisnis dengan pendekatan ringan namun mendalam. Topik-topik seperti literasi keuangan untuk pensiunan, transformasi bisnis keluarga, dan inovasi organisasi menjadi bahasan rutin. Kehadirannya di berbagai platform—radio, TikTok, hingga situs Strabiz dan GiMB—menunjukkan dedikasinya dalam mendekatkan ilmu kepada masyarakat luas.

Membangun Ekosistem Kolaboratif untuk Kewirausahaan

Di luar dunia kampus, Dr. Meriza juga memiliki kontribusi besar dalam dunia organisasi. Sebagai Wakil Ketua KADIN Kota Bandung dan Pengarah Inkubator Bisnis KADIN, ia mendorong tumbuhnya startup dan UMKM lokal. Ia juga dipercaya memimpin Sinergitas ABCGM Jawa Barat—sebuah platform lintas sektor yang mengintegrasikan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media demi memperkuat ekosistem kolaboratif di wilayah tersebut.

Partisipasinya dalam pengabdian masyarakat berskala internasional, seperti melalui kegiatan PKM bersama PKBM PPI Taiwan, mencerminkan komitmennya untuk memberi dampak nyata, tak hanya di level nasional, tetapi juga bagi komunitas diaspora Indonesia.

Sosok Kolaboratif yang Menjadi Inspirasi

Yang menjadikan Dr. Meriza istimewa bukan hanya deretan gelar dan jabatan, tetapi keteladanannya sebagai akademisi yang aktif menciptakan perubahan nyata. Ia membangun jembatan antara teori dan praktik, antara ruang kuliah dan ruang publik, antara riset, aksi, dan dampak.

Di era yang menuntut kolaborasi dan inovasi lintas sektor, sosok seperti Dr. Meriza hadir sebagai penyegar cara pandang kita terhadap peran pendidikan tinggi—bukan sebagai menara gading yang terpisah dari realitas, melainkan sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi.

Salah satu kutipan yang mencerminkan semangatnya berbunyi: “Kewirausahaan bukan hanya soal bisnis, tetapi keberanian untuk mengubah pola pikir dan menciptakan nilai.”

Bagi pembaca yang hendak berdiskusi dengan Dr. Meriza Hendri dapat menghubungi email-nya [email protected].

Riset ke Bisnis: Strategi Widyatama Cetak Pebisnis Masa Depan

Universitas Widyatama wujudkan tagline “Friendly Campus for Future Business Pro”

lewat inovasi bernilai

Senin pagi, 16 Juni 2025 lalu, Gedung Serba Guna Universitas Widyatama dipenuhi energi muda. Ratusan mahasiswa, tenant inkubator, hingga UMKM binaan berkumpul dalam Expo INKOPA UTama. Bertema “Memajukan Kolaborasi, Inovasi, dan Globalisasi”, acara ini bukan sekadar pameran produk. Ia adalah panggung nyata bagaimana kampus mampu melahirkan inovasi sekaligus entrepreneur baru.

Menara Gading ke Kampus Berdampak – Kolaborasi Pentahelix

Bagi Universitas Widyatama, inovasi bukan hanya berhenti di laboratorium. Melalui Inovasi dan Korporasi Akademik (INKOPA), hasil riset ditransformasi menjadi produk bernilai dan solusi nyata bagi masyarakat.

Prof. Dr. Keni Kaniawati, Kepala Biro INKOPA, menegaskan bahwa kampus berdampak harus terukur lewat karya. “Produk seperti pendeteksi gempa, penjernih air, hingga inovasi berbasis teknologi hibah Kedaireka, semua kami arahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Semangat ini juga sejalan dengan visi universitas. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Didit Damur Rochman, menambahkan, “Kami tidak ingin lulusan hanya jadi pekerja. Sesuai tagline ‘Friendly Campus for Future Business Pro’, mereka didorong menjadi pebisnis tangguh dan penggerak UMKM baru.”

Keberhasilan Expo INKOPA tak lepas dari model kolaborasi pentahelix – akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. BRIN hadir memberi dukungan teknologi bagi UMKM, sementara KADIN Bandung membuka akses jejaring usaha.

Driszal Fryantoni perwakilan BRIN menyebut pihaknya siap mendampingi UMKM binaan agar lebih efisien dengan teknologi riset. Sedangkan Wakil Ketua KADIN Bandung, Ir. H. M. Shobirin menegaskan keterbukaan bagi mahasiswa wirausaha. “Kami siap mengasistensi mereka agar naik kelas,” katanya.

Rumah BUMN Bandung pun ikut terlibat, membawa UMKM binaannya untuk berbagi pengalaman melalui program Basecamp Millennials.

Dari Riset ke Pasar, Menuju Inovasi Berkelanjutan

Pameran menampilkan karya mahasiswa dan dosen yang siap dipasarkan. Mulai dari sistem deteksi gempa, alat penjernih air, hingga sepatu ramah lingkungan dan “Fashion Bandung Belong To Us”. Semua menunjukkan bahwa riset kampus bisa menembus pasar, bukan sekadar berakhir di jurnal akademis.

Bagi mahasiswa, kegiatan ini merupakan ruang belajar langsung menghadapi dunia usaha. “Kami berharap mereka terinspirasi dan berani terjun ke bisnis,” ungkap Radinal Pramudha Sirat, CEO Rumah BUMN Bandung.

Sebagai penyelenggaraan perdana, Expo INKOPA dipandang sebagai pemantik kegiatan serupa di masa depan. Wakil Rektor Bidang SDM dan Tata Kelola, Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, optimistis, “Acara ini pendorong lahirnya kolaborasi, inovasi, dan globalisasi yang berkelanjutan.”

Dengan dukungan penuh dan semangat kolaborasi, Universitas Widyatama meneguhkan diri sebagai kampus berdampak: melahirkan entrepreneur muda, memperkuat ekosistem UMKM, dan menghadirkan riset yang benar-benar berguna bagi masyarakat. (by Komunita)

Saat PTN masih menjadi pusat perhatian kebijakan, PTS diam-diam menanggung beban berat pemerataan akses pendidikan tinggi. Apakah negara sudah cukup adil?

Meski sudah memasuki tahun ke-80 kemerdekaan, akses pendidikan tinggi di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan struktural yang serius. Data BPS tahun 2024 mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional baru 31,45% (32.0%), dan lebih parah lagi terjadi ketimpangan geografis yang mencolok. Pendidikan tinggi lebih banyak berpusat di pulau Jawa. DKI Jakarta menduduki angka APK 41,98%. Di sisi lain, Papua Pegunungan 12,23%, dan Kep Bangka Belitung sekitar 20,14%.

Dalam konteks keadilan sosial, situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjadi hak semua anak bangsa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, atau yang tinggal di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih kesulitan mengakses bangku kuliah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi negara yang tengah membidik Indonesia Emas 2045, di mana bonus demografi hanya akan berbuah bila kualitas SDM merata.

PTN-sentris vs Strategi Mobilitas Sosial Afirmasi PTS

Pemerintah memang telah menggulirkan berbagai program seperti: KIP-Kuliah, SPADA, MBKM kini Diktisaintek Berdampak, Matching Fund hingga kebijakan lainnya untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Namun, kebijakan-kebijakan ini masih terlalu berpusat pada perguruan tinggi negeri (PTN). PTS belum diposisikan sebagai mesin mobilitas sosial melalui afirmasi kebijakan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang sulit menembus PTN atau terhambat faktor ekonomi-sosial.

Tabel berikut menggambarkan bahwa strategi Kementerian tidak hanya beasiswa, tapi juga digitalisasi pembelajaran, fleksibilitas kurikulum, link and match dengan industri, afirmasi sosial, hingga internasionalisasi.

Tabel Program Kementerian untuk Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi

Namun fakta menunjukkan bahwa kebijakan di atas masih berorientasi kepada PTN dengan daya tampung jumlah mahasiswa yang terbatas. Padahal, data menunjukkan bahwa lebih dari 65% mahasiswa Indonesia menempuh studi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Meski memikul mayoritas beban akses pendidikan tinggi, PTS belum mendapat porsi perhatian dan anggaran yang sebanding.

Agar pendidikan tinggi bisa menjadi alat mobilitas sosial bukan reproduksi ketimpangan, maka negara perlu mengubah paradigma kebijakan secara lebih inklusif. Termasuk di dalamnya:

• Afirmasi berbasis wilayah dan latar belakang sosial ekonomi, bukan sekadar jenis perguruan tinggi.

• Pendanaan yang adil bagi PTS yang aktif menjangkau masyarakat miskin.

• Pembinaan mutu kelembagaan untuk mengangkat kualitas PTS secara merata.

Tanpa itu, akses tidak akan bermakna, dan PTS akan terus tertatih dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

PTS Diam-diam Bekerja Keras

Walaupun demikian beberapa PTS telah berinovasi dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi kelompok marginal. Melalui program afirmasi PTS, salah satunya: 1) Menyelenggarakan kelas malam dan program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi pekerja dewasa; 2) Memberikan beasiswa internal terbatas yang dibiayai Yayasan selaku penyelenggara; 3) Menjalin kemitraan dengan pemda dan dunia usaha untuk mendanai mahasiswa dari daerah tertinggal.

Dalam 3 tahun terakhir, beberapa PTS mencatat bahwa lebih dari 30% mahasiswa barunya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun tantangannya tetap besar, mencakup: 1) Biaya operasional tanpa subsidi negara, membuat margin untuk memberi beasiswa sangat sempit; 2) Persepsi sosial bahwa PTS inferior terhadap PTN; 3) Keterbatasan SDM dan infrastruktur, terutama di luar Jawa.

Tabel Program Afirmasi PTS & Dampak Sosialnya

Harapan pada Negara, PTS Sebagai Aset Nasional

Yayasan, Rektor dan pimpinan PTS berharap pemerintah seyogyanya mulai memberi perhatian pada kebijakan:

• Menyetarakan kesempatan akses program nasional, seperti KIP-Kuliah, MBKM, dan LPDP untuk mahasiswa dan dosen PTS.

• Memberikan insentif fiskal kepada PTS yang menjangkau daerah 3T.

• Memperkuat peran LLDIKTI sebagai pembina dan fasilitator, bukan hanya regulator administratif.

• Menyediakan pendanaan kompetitif berbasis kinerja sosial, bukan hanya akademik.

Kebijakan tersebut akan mengurangi jurang ketimpangan antara kampus negeri dan swasta yang saat ini terasa melebar. Hal tersebut dengan harapan akhirnya, mimpi Indonesia Emas 2045 akan menjadi milik semua, bukan hanya akan menjadi milik segelintir kelompok sosial yang beruntung.

Waktu bagi pemerintah untuk mengubah lensa kebijakan pendidikan tinggi sudah tiba. PTS bukan beban, bukan cadangan. Mereka adalah aset nasional yang menopang cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah dan kelompok sosial yang selama ini terabaikan.

Pemerataan pendidikan tinggi hanya akan terwujud jika negara membuka mata terhadap kontribusi dan potensi PTS. Inilah langkah strategis yang tak hanya mendesak, tetapi mutlak diperlukan. (lili irahali)

Rujukan:

1. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2023.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022). Laporan KIP-Kuliah 2023 dan Evaluasi MBKM.

3. World Bank (2022). Higher Education Financing in Indonesia: Challenges and Opportunities.

4. Forum Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi (RAKERPIM) 2024.

5. Bappenas (2023). RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas.

Ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih nyata. Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, hingga kelompok sosial-ekonomi kaya dan miskin. Ini mencerminkan perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial.

Mahasiswa dari keluarga mampu relatif lebih mudah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan sering terkendala biaya, akses informasi, maupun kesiapan akademik. Biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, hingga keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama.

Data BPS bahkan memperlihatkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok 20% rumah tangga terkaya dibanding kelompok 20% termiskin. Akibatnya, perguruan tinggi lebih banyak diakses oleh kalangan berpunya, yang justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih menjadi puncak piramida pendidikan tinggi. Status ‘kampus negeri’ dipandang lebih prestisius, akses masuknya ketat, dan sebagian besar dukungan negara — mulai dari anggaran riset hingga proyek strategis — terfokus pada PTN. Padahal, lebih dari 65% mahasiswa Indonesia kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sayangnya, PTS kerap diperlakukan sekunder, meskipun merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa. Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah harus menyeimbangkan dukungan, tidak hanya memperkuat PTN, tetapi juga memberdayakan PTS.

Prof. Dr. Keni Kaniawati, S.E., M.Si. dari majalah Komunita berbincang dengan Prof. Ir. Meilinda Nurbanasari, S.T., M.T., Ph.D – Rektor ITENAS di tengah kesibukan beliau memimpin pengelolaan perguruan tingginya. Prof. Meilinda menyoroti masalah, strategi transformatif, hingga harapan terhadap pemerintah agar pendidikan tinggi lebih adil dan merata.

Prof. Dr. Keni K.: Bagaimana Anda melihat ketimpangan akses pendidikan tinggi dalam konteks keadilan sosial di Indonesia saat ini?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Ketimpangan akses masih sangat nyata. Kita bisa melihat kesenjangan antar wilayah, antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan, bahkan antar kelompok sosial-ekonomi. Mahasiswa dari keluarga mampu cenderung lebih mudah masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sementara kelompok rentan tertinggal karena hambatan biaya, akses informasi, dan kesiapan akademik.

Dari aspek ekonomi, biaya kuliah, biaya hidup di kota besar, dan keterbatasan beasiswa menjadi hambatan utama. Program seperti KIP-Kuliah, Bidikmisi, atau LPDP memang membantu, tapi daya jangkaunya masih terbatas. Data BPS menunjukkan partisipasi pendidikan tinggi jauh lebih tinggi di kelompok rumah tangga terkaya dibanding yang termiskin. Ini mencerminkan ketidakadilan sosial: perguruan tinggi lebih mudah diakses kelompok kaya, sehingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Prof. Dr. Keni K.: Apakah kebijakan pendidikan tinggi selama ini masih terlalu elitis dan berpusat pada PTN?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Betul, kebijakan pendidikan tinggi kita masih sangat PTN-sentris. Dari sisi regulasi, anggaran, maupun program afirmasi, PTN selalu menjadi pusat perhatian. Padahal, lebih dari 60% mahasiswa Indonesia justru kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

PTN besar seperti UI, UGM, ITB, atau Unair masih dianggap puncak piramida pendidikan tinggi. Reputasi “kampus negeri” dipandang lebih prestisius, akses masuknya sangat kompetitif, dan sebagian besar dana riset serta hibah diarahkan ke PTN. Dampaknya, PTS—yang jumlahnya lebih dari 3.000 kampus—seringkali diperlakukan sekunder. Padahal merekalah yang menampung mayoritas mahasiswa.

Kalau bicara keadilan sosial, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan. Dukungan tidak boleh hanya untuk PTN, tapi juga memberdayakan PTS agar akses pendidikan tinggi benar-benar merata.

Prof. Dr. Keni K.: Menurut Anda, apa strategi transformatif yang paling efektif agar pendidikan tinggi benar-benar menjadi alat mobilitas sosial?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Strategi yang paling efektif adalah menjadikan pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar pencetak ijazah. Caranya dengan memperkuat beasiswa afirmatif bagi kelompok rentan, memperluas jalur masuk berbasis talenta, serta memberi dukungan non-akademik seperti pendampingan belajar, literasi digital, dan pembinaan karakter.

Saya membaginya ke dalam tiga tahap:

1. Jangka pendek (0–2 tahun): memperluas beasiswa pro-poor, memberi bantuan biaya hidup dan transportasi bagi mahasiswa daerah 3T, jalur afirmasi seleksi masuk, serta layanan bimbingan karier di sekolah.

2. Jangka menengah (2–5 tahun): memperkuat PTS melalui dana kompetitif, mengembangkan kampus satelit di luar Jawa, menyediakan program bridging, serta memperkuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

3. Jangka panjang (5–15 tahun): reformasi pembiayaan dengan income-contingent loans, investasi pendidikan dasar-menengah di daerah tertinggal, akreditasi berbasis inklusi, serta pengembangan jalur vokasi dan community college.

Prof. Dr. Keni K.: Apakah negara perlu membuat kebijakan afirmasi khusus terhadap mahasiswa PTS?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Tentu saja perlu, bahkan harus. Sebagian besar mahasiswa Indonesia kuliah di PTS. Kalau afirmasi hanya fokus di PTN, maka mayoritas mahasiswa justru tidak terjangkau.

Mahasiswa PTS menanggung biaya kuliah lebih tinggi karena kampus mereka tidak mendapat subsidi operasional sebesar PTN. Padahal, pendidikan tinggi adalah public good, sehingga tidak adil jika dukungan negara lebih besar ke PTN. Apalagi, banyak PTS hadir di daerah yang tidak terjangkau PTN.

Memang ada program afirmasi seperti KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, tapi jumlahnya kecil dibanding kebutuhan riil. Bantuan UKT saat pandemi juga ada, tapi sifatnya darurat. Sementara bantuan operasional rutin dan dana riset jauh lebih banyak mengalir ke PTN. Jadi, kebijakan afirmasi untuk mahasiswa PTS sudah ada, tapi belum proporsional.

Prof. Dr. Keni K.: Bagaimana kontribusi PTS dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: PTS adalah garda depan pemerataan akses. Banyak PTS menyediakan beasiswa internal, skema cicilan, dan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun dunia usaha untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

PTS juga lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri dan tren global. Mereka membuka program studi baru seperti digital business, teknologi informasi, atau green entrepreneurship. Dengan begitu, daya tampung bertambah dan pilihan studi makin relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, PTS memfasilitasi KIP-Kuliah, memberi beasiswa internal, dan membangun kemitraan industri untuk magang atau kelas vokasional. Semua ini memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas lulusan.

Prof. Dr. Keni K.: Apa tantangan terbesar yang dihadapi PTS dalam menjangkau calon mahasiswa dari kalangan bawah atau kelompok rentan?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Tantangan utamanya ada tiga: biaya, akses, dan stigma. Pertama, faktor biaya jelas menjadi kendala besar. Kedua, akses informasi bagi siswa di daerah 3T masih terbatas, ditambah kesiapan akademik lulusan SMA/SMK yang sering tidak merata. Ketiga, stigma masyarakat: banyak yang menganggap PTN lebih prestisius, sementara PTS dipersepsikan mahal atau kurang berkualitas. Padahal, kenyataannya akses di PTS justru lebih terbuka.

Prof. Dr. Keni K.: Adakah kebijakan internal atau program afirmatif di kampus Anda untuk mendukung mahasiswa dari kelompok kurang mampu atau daerah 3T?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Ada. Banyak PTS memiliki program beasiswa internal untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, program afirmasi untuk anak dari daerah terpencil, hingga kerja sama dengan yayasan dan perusahaan melalui dana CSR.

Kami juga menjalankan community scholarship program berbasis pengabdian, di mana penerima beasiswa diwajibkan kembali ke daerah asalnya setelah lulus. Selain itu, ada mentoring akademik dan karier untuk memastikan mahasiswa dari kelompok rentan bisa menyelesaikan studi dengan baik, bukan hanya sekadar masuk.

Prof. Dr. Keni K.: Terakhir, apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam mendukung peran PTS ke depan?

Prof. Ir. Meilinda N. Ph.D.: Harapan kami, pemerintah memberikan pengakuan dan dukungan yang setara bagi PTS. Caranya dengan memperluas beasiswa KIP-Kuliah untuk mahasiswa PTS, memberi subsidi operasional, serta membuka akses dana riset dan pengabdian masyarakat yang lebih proporsional.

Selain itu, kami berharap pemerintah melibatkan PTS lebih aktif dalam program nasional seperti Kampus Merdeka, vokasi, dan pengembangan SDM unggul. PTN dan PTS perlu dilihat sebagai mitra sejajar dalam membangun pendidikan tinggi nasional yang adil, merata, dan berkualitas.

(Interviewer & Writing: Keni Kaniawati, Editor: Lili Irahali)