Jakarta, Kompas – Pendidikan alternatif berkualitas yang tumbuh dari inisiatif masyarakat perlu didukung pemerintah. Namun, dukungan itu bukan berarti penyeragaman bentuk pendidikan alternatif.
 
Pemerintah tak perlu mengatur,tetapi memfasilitasi secara nasional agar pendidikan alternatif yang bermunculan semakin berkualitas, kata Rektor Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar Ibe Karyanto pada Bincang Malam Minggu Bedah Buku Dari Akar Kami Tumbuh: Praktek Pendidikan Alternatif, di Jakarta, Sabtu (4/5).
 
Pemberian fasilitas, di antaranya, agar inisiatif mengembangkan pendidikan alternatif diakui resmi. Pemerintah juga dinilai perlu membentuk lembaga khusus untuk memberi pengakuan kualitas perkembangan siswa sesuai kondisi pendidikan alternatif yang dikembangkan warga. Pemerintah semestinya mendukung agar pendidikan alternatif juga bisa mendapat dukungan dan pendanaan dari dinas pendidikan. Sayangnya, sering terbentur birokrasi harus berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat. Cara seperti ini berarti tak mengakui kekhasan pendidikan alternatif, kata Ibe.
 
Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar menyelenggarakan pendidikan menyenangkan bagi anak-anak pinggiran Jakarta dan sekitarnya. Mereka bebas mengembangkan diri dengan pembelajaran yang tidak konvensional dan mendorong munculnya kreativitas anak dengan dukungan fasilitator. Jimmy Paat dari Sekolah Tanpa Batas mengatakan, pendidikan alternatif mengusung semangat yang membuat anak mampu belajar mandiri, merdeka, belajar mengenal kehidupan, mengasah kepekaan, dan menangkap nilai-nilai kemanusiaan. Kehadiran pendidikan alternatif ini pilihan dari sistem pendidikan yang ada, yang hanya jadi tempat transfer pengetahuan, katanya.
 
Jimmy, yang juga pengajar pada Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, pendidikan alternatif tak mengarahkan anak mengejar kertas dan angka. Pendidikan alternatif mendorong anak merdeka dalam berpikir, katanya. (ELN: http://edukasi.kompas.com/ read/2013/6 Mei 2013)