Dirjen Kelembagaan lptek dan Dikti – Kemenristekdikti , Patdono Suwignjo menyatakan soal 243 Perguruan Tinggi/PT yang dinon-aktifkan karena bermasalah. Asal daftar 243 PT tersebut bukan resmi dikeluarkan Kemenristek Dikti – Ditjen Kelembagaan lptek dan Dikti,” ujar Patdono di Kantor

Kemenristek Dikti, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015). Daftar 243 PT yang dinon-aktifkan tersebut dibuat masyarakat dengan mengolah data yang bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

PD Dikti merupakan public domain, sehingga masyarakat bebas melihat data yang ada. Kemudian, masyarakat juga bebas mengolah, menganalisis data-data yang terdapat di laman forlap.dikti.go.id tersebut. Tindakan masyarakat mengolah data dan mengumpulkan PT yang dinon-aktifkan tentunya bertujuan menginformasikan kepada masyarakat terkait kualitas PT. Ada masyarakat yang peduli pendidikan, khususnya PT, melihat data, kemudian mengupload di salah satu Kopertis. Jadi data tersebut beredar dari masyarakat sendiri.

Sanksi terhadap PT dijatuhkan apabila perguruan tinggi melakukan pelanggaran, diantaranya :tidak melaporkan data perguruan tinggi selama empat semester berturut-turut, rasio dosen dan mahasiswa yang tidak mencukupi serta adanya sengketa dengan yayasan ,tidak melaporkan kepindahan lokasi kampus dan yayasan.

Patdono menjelaskan bahwa PT yang melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi, seperti : pengajuan akreditasi tidak dilayani , termasuk juga permohonan penambahan prodi serta sertifikasi dosen, pemberian hibah dan beasiswa juga dihentikan. Tetapi pemberian sanksi terhadap PT non-aktif tersebut tidak sampai pada pencabutan izin operasi PT.

PT tersebut masih tetap bisa beroperasi , namun tidak dapat menerima mahasiswa baru untuk sementara waktu . Sanksi tersebut akan dicabut apabila ada perbaikan dari PT yang bersangkutan. Sehingga Kemenristekdikti mendorong pengelola PT segera melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. Kami akan mencabut (sanksi) jika PT yang termasuk daftar non-aktif tersebut ‘bertobat’,” ungkap Patdono. http://smeaker.coml, http://www.dream.co.id.

Status PT non-aktif yang mencuat sempat meresahkan, bukan saja mahasiswa yang dipertaruhkan masa depannya, melainkan juga PT yang mendapat status tersebut. Kemristekdikti membuat tim khusus untuk mengecek PT yang dinilai “bermasalah” dengan inspeksi mendadak ke kampus ataupun saat pelaksanaan wisuda. Meskipun baru-baru ini istilah PT non-aktif diubah dengan istilah “dalam pembinaan”, hal itu tetap tidak menutup fakta bahwa PT di Indonesia masih belum sepenuhnya ideal dalam menjalankan peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktik-praktik “kotor” juga telah mencengkeram dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Patdono Suwignjo, Dirjen Kelembagaan llmu Pengetahuan, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti mengatakan, keberadaan status non-aktif untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham tentang PT bermutu. Konsekuensi status non-aktif , antara lain pemerintah tidak memproses pengusulan akreditasi dan pengajuan penambahan program studi baru. Sertifikasi dosen tidak dilayani. Pemberian hibah atau beasiswa pun dihentikan. Sanksi kepada PT itu lama-lama berimbas pula kepada mahasiswa .

Diterjunkannya Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi ternyata juga menguak banyak hal soal praktik tak wajar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Sejumlah PT didapati berpraktik kotor dalam kelulusan mahasiswa . Praktik jual beli ijazah terjadi tanpa harus melalui proses perkuliahan yang seharusnya. Ada pula manipulasi data dosen sehingga seolah-olah PT tersebut telah memenuhi syarat minimal untuk menjalankan program studi di level S- 1, S-2, ataupun S-3. Pemalsuan ijazah tidak lagi terbatas pada membuat dokumen ijazah asli tetapi palsu alias aspal PT tertentu oleh oknum. Praktik itujuga dilakukan PT resmi dengan menawarkan ijazah dari PT bersangkutan tanpa harus menjalani perkuliahan seharusnya. Sepanjang mahasiswa membayar uang, ijazah legal dari kampus itu bisa keluar.

Gonjang-ganjing PT non-aktif yang mengacu pada PDPT mencuatkan juga istilah “wisuda bodong”. Setelah menelusuri PDPT, sumber dari tim Kemristekdikti mengungkapkan, masih terjadi wisuda bodong di salah satu universitas swasta di Sulawesi Selatan, Senin (14/12). Jumlah calon wisudawan 329 orang . Jika mengacu pada PDPT, hanya sembilan orang yang memenuhi syarat.

Wawancara Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S.

Tim EKA (Evaluasi Kinerja Akademik) Perguruan Tinggi Indonesia – Kemenristekdikti

Ditengah kesibukannya Prof Dr. Engkus Kuswarno, MS selaku Tim EKA Perguruan Tinggi Kemenristekdikti , yang juga Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unpadperiode 2010 – 2014 meluangkan waktu berbincang dengan? “Komunita ” tentang Penon-aktifan Perguruan Tinggi. Berikut hasil petikan wawancaranya.

Komunita : Mengapa dikeluarkan kebijakan pemerintah (Kemenristekdikti) mengenai penon-aktifan perguruan tinggi di Indonesia ?

Prof. Engkus : Sejak bergabung dalam wadah tim EKA (evaluasi kinerja akademik) Perguruan Tinggi, kami memiliki sumber data semua PTN & PTS yang masuk melalui PDPT (pangkalan data perguruan tinggi). Perguruan tinggi se-lndonesia ada sekitar 4600-an lebih, yang dibagi dalam kelompok PTN sebanyak 132 sementara sisanya perguruan tinggi swasta. Melalui analisis dan pemetaan secara keseluruhan berdasarkan data-data yang ada, ternyata banyak perguruan tinggi swasta 1200 memiliki masalah cukup rumit. Setelah dilakukan pendalaman tingkat analisis dan penela’ahan, diperoleh jumlah sebanyak 243 perguruan tinggi swasta yang termasuk dikategorikan non-aktif dikarenakan data? datanya tidak lengkap dan tidak terdaftar kembali pada sumber PDPT (pangkalan data perguruan tinggi).

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku tim evaluasi mulai bergerak melakukan verifikasi data yang masuk dalam pangkalan data. Tugas kami yaitu melaksanakan monitoring sekaligus pengawasan dan pembinaan perguruan tinggi yang telah diputuskan non? aktif oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu disertai dengan percepatan proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan maka tim evaluasi kinerja akademik ini berganti nama menjadi tim WASDALBIN

(Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan) . Tim ini terbagi menjadi 2 pokok kelompok penugasan, yaitu: pertama, Fokus pada permasalahan dalam Program Studi, dan kedua, Fokus pada urusan dan pengembangan Kopertis seluruh Indonesia. Proses pemantauan data yang ada di pangkalan sistem oleh kami secara keseluruhan direkap, sehingga diperoleh hasilnya. Sebagai contoh; hasil pemetaan dan tela’ah terhadap pangkalan data perguruan tinggi yang masuk ke dalam wilayah kopertis IV hingga saat dilakukan proses analisis, ada sebanyak 85 PT yang belum lengkap datanya. Bahkan ada juga perguruan tinggi yang sudah masuk dalam kategori non-aktif sama sekali, seperti: Al-Ma’soem yang sejak dulu juga sudah ditutup ijin operasinya , namun di PDPT masih terdaftar. Oleh karena itu sistem yang ada di PDPT harus segera di revisi terus menerus ( updating data).

Bagi perguruan tinggi yang sedang bermasalah tersebut, akan dilakukan proses verifikasi secara berkesinambungan dengan pantauan Kopertis setempat sehingga diperoleh status yang jelas dan mudah untuk dilacak. Adapun keputusan status perguruan tinggi bermasalah akan ditentukan pada hasil analisis dan verifikasi komprehensif dari tim bersama pihak Kopertis berupa tiga alternatif kategori, yakni: kategori Pengawasan, kategori Pengendalian, atau kategori Pembinaan. Pemerintah melalui Kemenristekdikti menginginkan agar kerja tim WASDALBIN bersama Kopertis dapat menyelesaikan kasus perguruan tinggi bermasalah hingga akhir tahun (Desember 2016). Kesimpulan akhir mengenai nasib perguruan tinggi yang bermasalah akan diputuskan sesuai hasil analisis, verifikasi dan evaluasi; apakah nantinya akan ditutup secara penuh atau masih dapat dilakukan pengawasan, pengendalian atau bahkan pembinaan sehingga perguruan tingginya dapat aktif kembali.

Komunita : Bagi perguruan tinggi yang bermasalah dan harus melaksanakan kewajibannya hingga batas waktu 6 bulan ke depan (sampai Juni 2016).Apabila masa tenggat waktunya telah habis dan ternyata diputuskan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Bagaimana nasib mahasiswa serta dosennya ?

Prof. Engkus : Dalam berkas dokumen hasil evaluasi tim WASDALBIN bersama Pihak Kopertis akan dibuatkan Pakta lntegritas dan lampiran berita acara secara jelas mengenai kekurangan atau kelebihan dosen bahkan jumlah mahasiswa. Segala permasalahan yang tertera akan diselesaikan kasus per-kasusnya selama 6 bulan.

Setiap bulan akan ada verifikasi per-item permasalahan serta peninjauan kembali terhadap hasil analisis. Perguruan tinggi yang masih terkendala dengan kurangnya jumlah dosen maka diharuskan melakukan perekrutan dosen sehingga jumlah kebutuhan rasio dosen terpenuhi. Begitu juga dengan kapasitas mahasiswa , diharapkan telah sesuai komposisinya berdasarkan pada : perbandingan jumlah dosen dan mahasiswanya, jumlah ruang kelas serta kebutuhan program studi/jurusan. Perguruan tinggi yang mengalami kekurangan jumlah mahasiswa dipersilahkan untuk membuka kembali pendaftaran baru secara umum dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. lntinya bahwa semua hak dan kewajiban diantara sivitas akademika yang terlibat di lingkungan akademis harus dipenuhi secara adil dan merata bagi kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi agar mampu mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Komunita :Berkembangnya cara-cara yang tidak baik oleh segelintir oknum di kalangan perguruan tinggi mengenai adanya jual beli ijazah, ijazah palsu serta percepatan waktu studi membuat permasalahan menjadi semakin rumit. Bagaimana merubah pola fikir (mindset) di kalangan masyarakat dalam menyikapi problematika ini ?

Prof. Engkus : Jika problematika ini telah berkembang sedemikian rupa, maka sebenarnya yang dikategorikan perguruan tinggi sedang sakit, bukan hanya dari sisi pengelola dan penyelenggara saja namun masyarakatnya pun ikut sakit. Selain itu, berkembang juga mengenai isu adanya pengakuan diri terhadap gelar atau sebutan tertentu di kalangan masyarakat.

Mulai dari gelar profesor yang notabene marak dipakai oleh segolongan orang dalam mencapai bakat keterampilan dirinya . Padahal untuk kategori gelar tersebut biasanya dipakai oleh seseorang yang telah mendedikasikan dirinya di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan telah dibuktikan secara empiris (pengujian analisis) serta diterima dan berguna bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan upaya untuk merubah pola fikir di kalangan masyarakat – tentu sangat dipengaruhi aspek budaya yang merupakan sebutan dari kebiasaan (adat istiadat) , bukan dari hasil kompetensi dasar. Sebenarnya untuk kasus-kasus tentang sebutan gelar yang marak terjadi di kalangan masyarakat merupakan pertanda kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada sekelompok orang mengenai pentingnya

dalam meningkatkan kompetensi diri di bidang keilmuan tertentu pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah melalui Kemeristekdikti telah mengeluarkan peraturan mengenai sebutan gelar jabatan akademik dalam sebuah institusi perguruan tinggi berdasarkan pada jenjang keilmuan yang telah dipenuhi.

Komunita :Berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan dalam perguruan tinggi, tentu memiliki target dan tujuannya. Nah, sebenarnya apa saja arahan serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah terhadap kasus permasalahan yang terjadi ini ?

Prof. Engkus : Yang jelas saat ini, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi sedang diupayakan dengan merujuk pada tahapan? tahapan tertentu sesuai tingkat kompetensinya masing-masing. Kemenristekdikti pun telah memiliki perencanaan dan target dengan jangka waktu 5 tahun ke depan. Ketika diimplementasikan ke berbagai perguruan tinggi ternyata tanggapan serta penerimaannya cukup beragam. Hal ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kualitas kompetensi yang ada pada lingkungan perguruan tingginya. Hanya saja pemerintah mencoba untuk memberikan kebijakan tentang kualifikasi dan kompetensi pada jenjang perguruan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat mengikuti ketentuan standar tersebut , apalagi jika dapat melampaui dari semua persyaratan yang dikeluarkan Kemenristekdikti. Semua perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah , terlebih lagi ke depannya kita semua akan bersaing dalam menyongsong era keterbukaan serta menghadapi komunitas global untuk menyambut datangnya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). (Written by Abdul Rozak)

Wawancara Ors. H. Salilskandar (Ketua ABP-PTSI Wil.IV Jabar)

Geger ‘Penon-aktifan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ‘ begitu santer setelah sidak Menteri di STIE Abdi Negara dan beredarnya daftar 234 PTS Bermasalah (Jawa Baral 41 PTS). Kini geger itu telah menjadi anti klimaks setelah berbagai tanggapan kritis berkembang di masyarakat. Ada solusi, setelah disepakati mekanisme penyelesaian yang bersifat lebih membina dari pe merintah dalam hal ini Kemenristekdikti terhadap PTS yang bermasalah tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Ketua ABP-PTSJ Jawa Barat yang notabene mewakili anggotanya para penyelenggara perguruan tinggi.

Komunita : Bagaimana pandangan? ABP-PTSI mengenai isu pembekuan penon-aktifan perguruan tinggi swasta di Indonesia?

Ketua ABP-PTSI : Sebenarnya isu penon?aktifan perguruan tinggi swasta sudah lama diketahui oleh pengurus ABP-PTSI, namun kelanjutan hasil rapat bersama dengan pihak Kopertis tidak segera diimplementasikan

Sementara pemerintah (Kemenristekdikti) melakukan penerapan kebijakan penon-aktifan ini secara frontal dan langsung merujuk kepada institusi bermasalah, tanpa melalui mekanisme prosedural yang telah disepakati. Hal ini telah disampaikan melalui pengurus ABP-PTSI pusat agar dalam menyelesaikan permasalahan dapat dilakukan dengan cara – cara yang elegan dan bijaksana, karena jika tidak demikian maka akan mengganggu norma Kopertis yang telah memiliki tugas serta fungsinya tersendiri.

Kopertis di Indonesia berjumlah 12 unit yang tersebar di berbagai wilayah sesuai cakupan daerah masing – masing. Mengenai permasalahan ijazah palsu dan rasio dosen yang belum diterapkan oleh beberapa PTS, sebaiknya dilakukan tindakan secara prosedural bersamaan dengan pengurus Kopertis pada wilayah bersangkutan. Adapun bagi PTS yang sedang mengalami penon-aktifan ini akan berdampak kepada dilema mahasiswa/i-nya dalam menempuh studi disamping tidak diperbolehkan lagi untuk menerima mahasiswa/i baru. Dari jumlah 480 PTS di wilayah Kopertis IV (Jabar & Banten), ada 41 PTS ( 10%) yang terkena penon-aktifan.

Namun, sekarang mulai berangsur berkurang karena jadwal pendaftaran telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni mulai bulan Januari sampai Maret 2015 dalam rangka menormalkan kembali aktifitas akademisnya . Setelah dilakukan proses pendaftaran bagi PTS bermasalah dengan jangka waktu tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi hingga bulan Agustus 2016. Jika proses final verifikasi ini dinyatakan lulus oleh pemerintah pada beberapa PTS bermasalah, maka diberikan keleluasaan lagi untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan akademisnya secara normal. Sedangkan, bagi PTS yang belum lulus, akan diberikan proses pembinaan sesuai alurnya secara berkesinambungan.

Komunita : Bagaimana peran ABP? PTSI dalam melakukan monitoring sekaligus pembinaan kepada beberapa PTS yang saat ini terkena penon-aktifan kegiatan akademisnya ?

Ketua ABP-PTSI : Sampai saat ini, pihak ABP-PTSI terus melakukan monitoring dan pembinaan kepada PTS bermasalah dengan cara mendatangi pengurus yayasan pendidikannya kemudian memberikan arahan/masukan yang jelas mengenai penyebab timbulnya aspek-aspek/dampak negatif. Diantaranya kurang memahami Undang-Undang Yayasan No.16/2001 maupun No.28/2004 yang notabene masih ada rangkap jabatan. Misalnya: Ketua Yayasan merangkap juga sebagai Rektor di perguruan tingginya sendiri dan lain-lain.

Dalam tatakelola sistem administrasi pun masih dalam kategori memprihatinkan dan sangat kurang transparan. Misalnya: dalam hal tatakelola sumber daya manusia, tatakelola sarana , tatakelola keuangan, system penggajian serta lainnya. Rata-rata perguruan tinggi yang telah menyampaikan jaminan mutu kepada publik dipandang sangat bagus dan kredibel. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi masalah rasio dosen dan mahasiswa maka telah ditentukan kepada para pengurus yayasan pendidikan agar menentukkan besaran tingkat rasionya 1 : 45 untuk keilmuan sosial, sementara untuk keilmuan eksakta 1 : 30. Nah, permasalahan yang telah disebutkan di alas tidak hanya terjadi pada perguruan tinggi swasta dibawah naungan yayasan , namun pada perguruan tinggi negeri pun banyak kekurangannya.

Sebagai Contoh: kuantitas dosen yang dimiliki perguruan tinggi negeri kebanyakan berasal dari luar {dosen luar biasa) sementara dosen tetapnya masih sedikit. Adapun dampak positif terhadap adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan rasio dosen yakni semakin besarnya peluang bagi perguruan tinggi swasta dalam menerima calon peserta didik/mahasiswa secara umum karena adanya pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri.

Komunita :Setelah dikeluarkan regulasi mengenai adanya penon- aktifan oleh pemerintah membuat beberapa perguruan tinggi swasta menjadi resah. Mengapa hal ini terjadi demikian?

Sali Ketua ABP-PTSI : Timbulnya keresahan yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi swasta mengakibatkan dampak psikologis mendalam karena banyaknya aturan yang dibuat pemerintah semakin ketat. Sering kali pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang pada akhirnya memberikan ‘punishment’ tanpa diikuti oleh kejelasan pemahaman akan perbaikan di masa mendatang. Alangkah lebih baik lagi apabila efek ‘punishment’ tersebut dapat diikuti ‘reward’ terhadap perguruan tinggi yang mampu menunjukkan prestasinya secara berkesinambungan .

Saya memiliki prediksi dan merasa yakin terhadap perguruan tinggi swasta yang terkena imbas pembekuan (penon-aktifan) ini akan mampu melakukan perbaikan secara gradual sehingga menghasilkan prestasi gemilang di masa mendatang . Hal ini disebabkan segala titik kelemahan dan kekurangan yang telah di informasikan pemerintah kepada perguruan tinggi swasta tersebut dapat dijadikan pelajaran agar senantiasa terus dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpandangan negatif dulu terhadap perguruan tinggi swasta yang sedang terkena proses penon-aktifan. Sebab bisa saja efek kejadian ini akan memberikan pelajaran serta semangat tinggi dari pihak manajemen perguruan tinggi untuk selalu memperbaiki diri dan menunjukkan prestasi yang membanggakan.

Komunita :Akibat adanya proses penon-aktifan terhadap beberapa perguruan tinggi swasta yang telah diputuskan oleh pemerintah, kira? kira siapa saja yang dirugikan ?

Ketua ABP-PTSI : Tentu saja semua yang terlibat dalam pemangku kepentingan perguruan tinggi akan sangat dirugikan , diantaranya : pihak manajemen perguruan tinggi, dosen, mahasiswa , karyawan dan aset? aset lainnya. Mereka akan kehilangan mata pencaharian/pekerjaan sekaligus para calon mahasiswa yang menjadi pelanggannya.

Timbulnya segala permasalahan ini akan memunculkan efek domino yang dialami oleh perguruan tinggi sehingga lama kelamaan menjadi bangkrut/gulung tikar. Nah, apakah ini yang diharapkan oleh pemerintah terhadap perguruan tinggi dibawahnya tanpa diharuskan mengikuti pola pembinaan terlebih dahulu?

Seandainya pemerintah dapat menerapkan kebijakannya secara perlahan-lahan (tidak gegabah) , tentu akan menimbulkan kesan berbeda sehingga harapan yang dimaksudkan untuk melakukan proses pembinaan akan berlangsung dengan baik.

Komunita :Akibat adanya proses penon-aktifan terhadap beberapa perguruan tinggi swasta yang telah diputuskan oleh pemerintah, kira? kira siapa saja yang dirugikan ?

Ketua ABP-PTSI? : Pimpinan ABP-PTSI saat ini tentu mendorong para pengurus yayasan pendidikan tinggi agar senantiasa terus melakukan peningkatan dan pengembangan lebih baik lagi bagi institusinya menuju perguruan tinggi yang berkualitas dan kredibel.

Seiring dengan kemajuan perkembangan jaman , disertai semakin meningkatnya kebutuhan akan ilmu pengetahuan, maka diharapkan setiap perguruan tinggi dapat menyiapkan segalanya menuju era globalisasi serta kompetisi yang makin menantang. Saal ini, banyak bermunculan perguruan tinggi baru bak jamur di musim hujan, yakni perusahaan? perusahaan BUMN banyak mendirikan institusi pendidikan tinggi sesuai dengan bidang kebutuhannya. Diantaranya : Telkom University, Mandiri University, STIE Ekuitas BJB, dan lainnya. Satu sisi adanya peningkatan jumlah pendidikan tinggi akan menjadi bagus dan menarik, namun pada sisi lain akan memunculkan persaingan dalam memperebutkan kuantitas pelanggan (calon mahasiswa). Disinilah peran pemerintah dalam mengatur regulasi bidang pendidikan tinggi agar keberlangsungan institusi yang telah dibina sekian lama, tidak merasa tertinggal jauh apalagi sampai gulung tikar/bangkrut.

Saya berharap sekali kepada semua perguruan tinggi swasta di bawah naungan yayasannya dapat melakukan pembenahan serta peningkatan diri menuju persiapan era global serta persaingan yang semakin ketat guna menghasilkan generasi unggul dan berkualitas yang siap menghadapi tantangan jaman . (Written by Abdul Rozak)

Wawancara Rektor Universitas BSI (Bina Sarana lnformatika), Dr. H. Purwadhi, M.Pd.

Berikut wawancara perwakilan perguruan tinggi seputar ‘Pembekuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ‘.

Komunita : Bagaimana pendapat bapak dari sudut pandang PTS mengenai kebijakan pembekuan (penon? aktifan sementara) yang telah dikeluarkan pemerintah serta dampaknya ?

Dr. Purwadhi : Segala kebijakan pemerintah memang sesuatu yang tak bisa dihindari, namun kita dapat menyikapi berdasarkan tinjauan historisnya pada tingkat perguruan tinggi. Sejak dulu, pemerintah begitu mudahnya melakukan perijinan tentang pendirian perguruan tinggi sehingga euforia ini menjadi suatu yang hebat di benak masyarakat. Hingga saat ini jumlah perguruan tinggi 4600-an yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentu menjadi sangat luar biasa dan sulit untuk dikendalikan padahal pemerintah (Kemenristekdikti) hanya memiliki 3 (tiga) tugas & tanggung jawab, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Menurut saya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini mengenai pembekuan PTS belum tepat karena hampir semua perguruan tinggi pun berada pada kondisi tidak sehat. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menghidupkan serta menumbuhkan motivasi sehingga setiap persoalan yang ada di tingkat perguruan tinggi dapat teratasi . Apalagi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan kuantitas yang lebih ketat, seperti: jumlah rasio dosen dan mahasiswa, dll. Namun pada akhirnya kita patut bersyukur pula, setelah melewati berbagai seleksi sehingga sampailah pada keputusan yakni mulai dilakukannya proses pembinaan terhadap perguruan tinggi. Mudah-mudahan proses ini bukanlah suatu pengalihan disebabkan adanya prates dari sejumlah elemen masyarakat akan tetapi hal ini menjadi itikad baik pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi yang bermasalah. Konsekuensi dari pembinaan itu sebenarnya ingin mencari solusi terbaik secara esensial dan komprehensif . Disamping adanya himbauan dari pemerintah agar setiap perguruan tinggi memiliki visi dan misi ke depan menuju universitas berbasis riset. Saya pun mengusulkan agar perguruan tinggi juga menitikberatkan pada upaya pemecahan masalah yang sedang berkembang di masyarakat (Problem Solver University).

Komunita : Dengan beragamnya permasalahan yang ada di setiap perguruan tinggi, apakah metode tersebut (problem solver university) yang bapak gagas dapat menjadi solusi dalam menjawab poin-poin persyaratan dari pemerintah ?

Dr. Purwadhi : Menurut saya, metode ini lebih memungkinkan untuk diterapkan karena sekecil apapun bentuk perguruan tinggi – akan sangat membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sebagai contoh, yakni negara Jepang mampu menerapkan metode ‘problem solver’ atas setiap permasalahannya meskipun hanya memiliki wilayah . Daerah yang terpisah serta lahan yang sempit dapat dibagi-bagi menurut tingkatan keahlian dan kemampuan masing-masing sehingga wilayahnya dapat termanfaatkan secara efektif & efisien. Sementara di Indonesia, banyak permasalahan di berbagai daerah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Keberadaan perguruan tinggi hingga ke pelosok nusantara belum mampu menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang ada, serta berkembang di daerahnya masing-masing. Kebanyakan perguruan tinggi hanya melaksanakan rutinitas sebagian tugasnya saja guna memenuhi kewajiban dari pemerintah tanpa mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang berkembang di lingkungannya sendiri. Nah, inilah yang seharusnya menjadi bahan pemikiran mendalam dari para sivitas akademika agar keberadaaan perguruan tinggi di berbagai wilayah dapat memberikan kontribusi nyata untuk setiap permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Komunita : Pemerintah (Kemenristekdikti) seharusnya ikut terlibat secara langsung dalam melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi yang sedang bermasalah. Bagaimana solusi bagi setiap perguruan tinggi, khususnya swasta dalam menjawab permasalahan, seperti: rasio dosen, pengadaan kelas jarak jauh, serta konflik antara pihak penyelenggara dan pengelola ?

Dr. Purwadhi : Sebenarnya persoalan ini bersifat teknis, yakni untuk rasio dosen bagi setiap perguruan tinggi yang belum terpenuhi maka diharapkan dapat dibantu pemecahannya oleh pemerintah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk pengadaan kebutuhan staf pengajar (dosen). Permasalahan utama yang berkenaan dengan rasio dosen menjadi suatu hal penting sekali untuk diperhatikan, karena menyangkut operasionalisasi pelayanan terhadap mahasiswa didik agar memperoleh generasi muda yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu perlu ada perguruan tinggi pembina. Perguruan tinggi yang telah layak dan masuk dalam kategori ‘pembina’ seharusnya dapat berperan aktif secara substansial membantu kebutuhan dan layanan antar sesama perguruan tinggi dibawahnya terutama pada program studi sebidang (linier) . Bisa saja, pemerintah (Kemenristekdikti atau Kopertis) melakukan pemetaan dengan cara membuat kelompok terhadap semua perguruan tinggi kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan pada standar penilaian tertentu.

Komunita : Dengan mengetahui permasalahan serta solusi yang diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana pendapat bapak mengenai banyaknya jumlah perguruan tinggi saat ini (4600) yang belum mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia, sementara rata-rata tingkat lulusan hanya pada tingkat sekolah dasar dan menengah saja ?

Dr. Purwadhi : Jika dilihat dari rasio jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah perguruan tingginya memang nampak sangat sedikit (tidak seimbang) . Namun masyarakat yang memiliki keinginan dan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pun bisa terbilang cukup sedikit pula. Hal ini sangat tergantung pada individu masing-masing yang berkemauan keras untuk melanjutkan sekolah hingga tingkat perguruan tinggi; dalam artian kita tidak dapat memaksakan mereka. Dari segi jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai 4600 tidak akan menjamin bahwa kualitas lulusannya pun dapat menghasilkan lebih baik. Saal ini, sebagian besar jumlah angkatan lulusan dari perguruan tinggi masih dalam posisi mencari pekerjaan yang sesuai dengan peminatannya . Apabila kita melihat negara Cina yang notabene jumlah penduduknya rata-rata paling banyak di dunia , hanya memiliki perguruan tinggi kurang dari 1000 atau di negara India pun tidak memiliki jumlah perguruan tinggi yang banyak pula. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir dengan keadaan yang demikian, karena bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor , termasuk didalamnya ada faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga masing-masing. Kalau menurut saya, bukan dilihat dari banyaknya jumlah perguruan tingginya akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan angkatan lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi besar & berkualitas, serta diterima oleh kepentingan bangsa dan negaranya. Jumlah perguruan tinggi yang mencapai angka 4600 – an tentu akan menyulitkan pihak manajemen khususnya pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan , pengendalian dan pembinaan. Namun, apabila dapat dipangkas jumlahnya hingga mencapai angka yang optimal, maka tidak menutup kemungkinan akan lahir generasi baru dari setiap angkatan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi spesifik di bidangnya sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan.

Komunita :Apakah sebenarnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sudah benar, yakni dengan memberikan rangsangan positif terhadap dunia akademik khususnya pada tingkat perguruan tinggi ?

Dr. Purwadhi : lya memang benar, kebijakan tersebut harus diikuti oleh beberapa elemen sumber daya guna melakukan tindakan pembinaan yang nyata, menerapkan kegiatan pengawasan yang handal, kemudian melakukan pengendalian yang ketat secara berkesinambungan. lnilah sebenarnya suatu kondisi yang cukup dilematis bagi para pengambil kebijakan. Saya berharap pemerintah dalam menerapkan kebijakannya tidak berat sebelah antara PTN dan PTS dengan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam mencapai target keberhasilan yang optimal. Setiap perguruan tinggi memiliki ciri dan karakteristik sendiri dalam melakukan proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami karakteristik setiap perguruan tinggi agar mendapatkan cara pandang yang sama, sehingga pembinaan berjalan efektif dan efisien.

Komunita :Semisal proses akreditasi, ternyata secara administratif terpenuhi, namun kenyataannya banyak yang menyimpang dari makna substantif, maka pola pengendalian ini tentu dapat dikatakan tidak berjalan efektif & efisien ?

Dr. Purwadhi : Saya mengambil perkataan dari bapak Prof. Himendra (mantan Rektor Unpad), bahwa proses akreditasi yang dilakukan saat ini belum dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan perguruan tinggi . Banyak penilaian hasil akhir akreditasi yang tidak sesuai faktanya dengan disebabkan oleh beragam data-data atau dokumen bersifat kamuflase (kebohongan). Seandainya pola sistem penilaian akreditasi dilakukan bukan untuk sekedar mencari gengsi atau alat jual akan tetapi ingin memperlihatkan kualitas kinerja yang sesungguhnya maka hal ini tentu menjadi sangat luar biasa. Menurut saya alangkah lebih bagus lagi ditinjau dari sisi obyektifitas keberhasilan atau kinerja suatu perguruan tinggi jika penilaian akreditasi dapat menggunakan sistem komputerisasi secara analog. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya unsur penilaian yang bersifat subyektif dari para asessor. Sistem tersebut akan memberikan hasil keluaran nilai yang sangat terukur sesuai kriteria dan persya r a tan sehing ga ak an menepis kemungkinan terjadinya unsur nepotisme penilaian karena semua telah dibuktikan dengan keberadaan data atau dokumen aktivitas yang telah diselenggarakan.

Komunita :Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menyikapi adanya kebijakan penon-aktifan PTS dari pemerintah (Kemenristekdikti) ?

Dr. Purwadhi : Secara ideal, jika memang ada suatu perguruan tinggi yang sudah tidak dapat dilakukan pembinaan lagi maka bagi pengelola dan pengurusnya harap berjiwa besar menerima segala kekurangan tersebut. Kemudian sebaiknya pemerintah berani menawarkan solusi merger (gabungan) dengan perguruan tinggi yang sudah mapan dalam segala bidang. Pola pembinaan yang hebat dan bagus akan memberikan potret kepada perguruan tinggi yang sedang dibinanya sehingga akan terdapat berbagai saran atau masukan-masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja. Saya kira memang sudah seharusnya bagi perguruan tinggi yang sedang dilakukan penon-aktifan oleh pemerintah, agar segera dilakukan proses pembinaan secara berkesinambungan dengan kemungkinan adanya pola penggabungan antar jurusan ,fakultas atau universitas secara substantif yang tetap mendapatkan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah. (Written by Abdul Rozak)