Wawancara H. Iwa Karniwa SE.Ak.MM, Asisten Administrasi Prov. Jawa Barat

Komunita: Mohon dijelaskan Hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan akuntansi pemerintahan?

Iwa Karniwa: Tata kelola harusnya dengan sistem manual dahulu tidak langsung otomatis, tidak lepas dari pencacatan secara manual, pengelolaan administrasi, termasuk pertanggungjawaban. Apabila ingin melakukan perbaikan secara sistemik harus menggunakan strategi, identifikasi masalah, memahami masalah, fokus masalah, melakukan penyusunan action plan, tahapan dengan output terukur, input yang dilakukan yaitu sumberdaya manusia yang memadai, pelatihan, evaluasi dan pengendalian, peralatan sistemnya. Akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari aturan dan peraturan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan capacity building, serta langkah yang dilakukan.

Komunita: Kenapa akuntansi pemerintahan yang menjadi tolok ukur?

Iwa Karniwa: Tidak terlepas dari pergaulan dunia, sehingga diterapkan standar akuntansi yang mengarah pada standar dunia. Dengan standar ini laporan keuangan dapat dibandingkan. Standar ini pula yang menilai keuangan kita baik atau tidak, komitmen, strategi implementasinya. Gubernur dan Wagub Jawa Barat mempunyai komitmen yang sama.

Komunita: Jawa Barat menerapkan modernisasi tata kelola?

Iwa Karniwa: Modernisasi tata kelola pengertiannya adalah proses manual dipahami lebih dahulu, staf terkait memahami proses manualnya, dilakukan pendekatan personalia dan sistem, selanjutnya ditransformasi ke proses komputerisasi secara online. Ini maksud modernisasi di atas. Dengan mendapatkan informasi lebih cepat maka dapat melakukan manajemen kas yang mendukung tata kelola keuangan daerah

Komunita: Selain sistem dengan SOPnya, yang didukung teknologi, tentunya faktor SDM pun harus disentuh?

Iwa Karniwa: Benar, SDM atau orang harus diperbaiki mulai dari diri sendiri, lanjut melakukan perbaikan secara mendasar atau tata kelola secara baik, membangun komitmen bersama, lalu pembenahan asset. Asset pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 25 trilyun. Alhamdulillah pembenahannya dapat diselesaikan secara baik.

Komunita: 67 % Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak, apakah ini bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ketidakberesan tata kelola?

Iwa Karniwa: Terkait dengan proses akuntansi di Indonesia secara bertahap dimulai sejak jaman Penjajahan Belanda sampai sekarang dengan Single Entry, selanjutnya akan mengarah pada Double Entry. Proses akuntansi baru tersebut dimulai di era Pemerintahan SBY dengan terbitnya tiga undang ? undang, sehingga tidak bisa sepenuhnya disalahkan tentang tata kelola RI selama ini yang menggunakan Indische Comptabiliteitswet (ICW). Dengan terbitnya undang-undang perbendaharaan, keuangan negara terjadi reformasi dalam keuangan negara dan daerah, serta adanya neraca awal pemerintah dan neraca awal provinsi maka asset dapat diakumulasi. Sulitnya pendataan secara total, seperti asset Bina Marga, asset PAM misalnya. Melalui perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu dapat mengurangi adanya kebocoran dan pemborosan. Masalah asset banyak sekali hambatan karena pencacatan dan sertifikasinya banyak yang kurang tercatat dari jaman Belanda.

Komunita: Mohon dijelaskan yang mendorong pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memperoleh predikat WTP tiga kali berturut ? turut?

Iwa Karniwa: Konsep dasarnya: 1. Konsistensi, 2. Implementasi, 3. Reward & Punishment. Secara konsep bagus dan melaksanakan apa yang dikonsepkan; melakukan langkah-langkah rinci yang dilaksanakan secara konsisten; monitoring dan evaluasi; ada feed back dan diperbaiki; mau dan mampu menciptakan Team Work yang baik yaitu: mau dan mampu bekerja sama, mau menerima pendapat orang, guyub (mau bekerja), jangan tersinggungan sehingga bisa bekerja bersama-sama, mampu dan bisa mengkoordinir dengan baik

Komunita: Tentang pentingnya SDM untuk mendukung upaya pemerintah daerah, bagaimana proses rekrutmennya?

Iwa Karniwa: Dengan cara yang baik, yaitu: Analisi Jabatan, perlu tidaknya sumberdaya manusia; dibuka promosi dengan spesifikasi, latar belakang yang jelas; proses test selektif dikaitkan dengan posisi dan hasil analisis jabatan. Berdasarkan pengalaman saya, 1 dari 3 SDM bisa mempunyai produktifitas kerja yang baik. Jumlah pegawai provinsi Jawa Barat sekitar 15.000, APBD 30 %, mencoba menurunkan jumlah pegawai dengan pensiun normatif, dan pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif. Sehingga mencapai jumlah ideal sekitar 13.000 pegawai. Dengan menurunkan 2.000 pegawai ada efisiensi sekitar 55 milyar dan diarahkan pada peningkatan indikator pendidikan (Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi sekolah, Angka putus sekolah ? red.). Index Pendidikan kita cukup tajam, pendidikan rendah agak kurang kemampuan ekomoninya, tapi dengan tingkat pendidikan tinggi otaknya menjadi motekar untuk bisa mencari penghidupannya. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk memajukan pendidikan, sifatnya dengan pemberian stimulus dan infrastruktur.

Komunita: Selain efisiensi, ke depan apa sesungguhnya arah capaian yang disasar dengan upaya modernisasi tatakelola? Kesejahteraan masyarakat atau ada hal lain?

Iwa Karniwa: WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, karena aspek WTP mengevaluasi dari sisi proses perencanaan, apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan pemerintah pusat dan provinsi. Artinya guide nya adalah peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah?WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat?menjadi koridor, selain juga koridor indikator makro, inflasi, penurunan angka kemiskinan, daya beli,dll. Sasaran akhirnya bagaimana? Mempercepat kesejahteraan masyarakat, yang akan dibangun melalui pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran. Sementara itu, bagi 20% masyarakat yang tidak merasakan pertumbuhan ekonomi, dari sisi daya beli, kesehatan dari laporan kerja di daerah yaitu desa. Didorong melalui langkah-langkah intervensi daerah. Diantaranya dengan BLT (bantuan langsung tunai) sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Yang paling berat adalah dari sisi mental dan mindset miskin, masyarakat yang seperti itu sulit dan harus di edukasi kembali.

Komunita: Dalam lingkup masyarakat, dampak riil yang sudah terlihat terkait pembenahan pelaporan keuangan pada 1-3 tahun ini?

Iwa Karniwa: Indikator pendidikan dari lulusan SMP yang tadinya 51% menjadi 73% tertampung ke SMK/ SMA, Indeks daya beli masyarakat meningkat sebagai contoh tukang arit rumput yang dahulunya bekerja tidak memakai kendaraan bermotor sekarang mempunyai handphone dan kendaraan bermotor khususnya roda dua sebagai bentukan bahwa daya beli masyarakat meningkat yang terlihat riil. Kecenderungan yang buruk dari masyarakat adalah rajin memaki, pelit, membenci yang harus dirubah secara bertahap. Terjadi suatu proses yang wajar, suatu proses apresiasi dengan masukan-masukan yang baik dan kongkrit, mengajak untuk dikritik dengan solusi yang diberikan dan perlu edukasi/ softskill kepada masyarakat.

Komunita: WTP Provinsi meliputi Kabupaten dan Kota atau hanya Provinsi??

Iwa Karniwa: Diperbaiki dahulu dari provinsi setelah diperbaiki, maka diberikan kepada kabupaten Cimahi, Ciamis, Majalengka, Depok karena masalah?yang berat ada di asset Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan aktif dalam pembenahan di kabupaten, dan kota. Bisa lebih banyak lagi yang disentuh adalah Kepala Daerah dan DPRD terlebih dahulu. Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD yang perlu diperbaiki dulu bukan WTPnya. Lanjut perbaikan WTP secara baik dan secara teknis. Saya menyusun buku Panduan sederhana Akuntansi Keuangan Daerah.

Komunita: Bagaimana dengan SKPD yang ada di Jawa Barat? Hambatannya apa?

Iwa Karniwa: Hambatan pasti ada, tapi bukan yang bersangkutan tidak mau untuk tidak melaksanakan tetapi sebelum diskusi harus menyamakan pendapat terlebih dahulu. Untuk masalah yang sama tapi presepsinya belum sama. Untuk pemerintahan harus ada sedikit paham otoriter karena waktu yang terbatas maka melakukan PAKTA INTREGRITAS, semua Kepala Daerah wajib hukumnya mengarahkan tata kelola Keuangan ke arah yang lebih baik dihadapan Bapak Gubernur dan dimonitoring secara ketat. Karena dalam teori manajemen umumnya mengacu pada teori X, oleh karena itu monitoring evaluasi yang ketat mutlak diperlukan, secara konsisten. Konsistensi ini yang sulit dipertahankan, karena konteksnya menyelesaikan pekerjaan yang lalu dan pekerjaan sekarang harus baik. Ada dua pekerjaan yang dijalankan, dengan dukungan teman-teman bisa berjalan dengan baik.

Komunita: Tentunya dengan WTP bukan merupakan capaian yang terbaik, ada yang harus ditingkatkan lainnya. Rencana ke depan seperti apa?

Iwa Karniwa: Dukungan Komitmen dari Pak Gubernur, Pak Wagub, DPRD dan dukungan masyarakat Jawa Barat dari skala nasional Jawa Barat yang terbaik dari sisi perencanaan dan lainnya. Kalaupun ada kekurangan dan kebocoran, rencana ke depan adalah Transformasi Struktural dalam pengelolaan pendapatan dalam kaitan Laporan Keuangan. Pertama, dari sisi kelembagaan. Dari semula by object menjadi by process, maka untuk kondisi sekarang DISPENDA harus menerapkan by process. By process syaratnya adalah orang bekerjasama dan mampu samasama bekerja, dan pengetahuannya di atas rata-rata, apabila tidak seperti itu penerapannya by object. Sekarang menggunakan pengoperasiannya by process, yaitu seksi pendataan dan penetapan pajak, serta penerimaan dan?penagihan pajak. Apabila dua seksi ini tidak bersinergi maka bisa dikatakan gagal. Jadi dua-duanya harus bekerjasama dan dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Kedua, Mengkoordinir bukan hanya pajak kendaraan bermotor tapi seluruh pajak pendapatan adalah tugas dari Dinas Pendapatan, sehingga akuntabilitasnya jelas. Apabila pendapatan gagal menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Sehingga ada beberapa bagian yang dihapus. Ketiga, Sistem Integrasi juga diterapkan pada SDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa diketahui belanja daerah harian dan bulanan. Apabila terjadi dengan baik dan lancar Integrasi Sistem dimaksud, maka Provinsi Jawa Barat menyamai sistem Intregrasi pemerintah Negara Singapura.

Komunita: Kaitan dengan SDM, bagaimana hubungan dengan penyedia tenaga kerja atau Perguruan Tinggi (PT). Bagaimana bapak memandang peran PT dalam kontribusinya mempercepat tujuan pemerintah Jawa Barat dalam rangka transformasi struktural di atas. Bagaimana hal ini bisa disinergikan supaya potensi tersebut bisa menjadi kesatuan yang kuat antara PT dengan pemerintahan

Iwa Karniwa: Dalam belajar mengajar perlu dipersiapkan dosen yang mempunyai kualifikasi teori dan praktik, juga perlu dibangun kerjasama link & match, memahami issu aktual yang berdampak untuk kemajuan ke masa depan. Mahasiswa perlu didorong dan menyediakan waktu khusus, serta kerja keras agar bisa menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat secara langsung bagi permasalahanpermasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.

Komunita: Sudah berapa PT yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aspek pemagangan dan penelitian?

Iwa Karniwa: Secara format MoU tidak ada, dan kerjasamanya tidak sespesifik itu. Tapi Pemerintah Provinsi terbuka untuk semua PT yang mengadakan penelitian dan pemagangan, juga untuk studi banding. Bahkan apabila diminta oleh teman ? teman PT saya pribadipun siap dalam hal kuliah umum, memberikan pencerahan dari sisi praktisi supaya terjadi link and match dengan PT

Komunita: Pesan Bapak untuk PT?

Iwa Karniwa: Pertama, kami ucapkan terimakasih kepada PT yang sudah membaktikan diri bagi kemajuan bangsa, karena saya hadir disini adalah hasil asahan dari PT. Kedua, tingkatkan kerjasama penelitian lebih pada inovasi, juga penelitian-penelitian yang sifatnya instant tapi bermanfaat bagi masyarakat. Bagi saya sendiri tetap menjaga hubungan pendekatan dengan kabupaten kota dan kecamatan terkait dengan pendapatan daerah. (Interview by Lee & Written by Abdul Rozak)

Wawancara dengan Junaidi, Ak.,CA Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Provinsi Jawa Barat

Capaian Jawa Barat mendapat opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) 3 (tiga) kali berturut-turut tentunya selain unsur kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, juga tentunya tidak lepas dari konsistensi dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu tim redaksi majalah Komunita memotret sejauhmana praktek akuntansi pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Berikut hasil petikan wawancaranya:

Komunita: Mohon dijelaskan, akuntansi pemerintahan dari sudut pandang inspektorat selaku lembaga pengawas internal pada satuan kerja di provinsi Jawa Barat?

Junaidi: Akuntansi pemerintahan menurut kami sebagai pengawas merupakan suatu keilmuan akuntansi yang diterapkan pada sektor publik dalam area pemerintahan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akuntansi di sektor swasta yang menitikberatkan pada tujuan memperoleh laba (keuntungan). Di dalam kelembagaan pemerintahan tujuannya tidak mencari keuntungan, kemudian sumber pendapatannya dari pajak, lalu pertanggungjawaban akhir kepada rakyat dihadapan pimpinan & anggota DPRD. Jadi, akuntansi pemerintahan ini berguna dalam konteks akuntabilitas di lingkungan pemerintahan khususnya provinsi Jawa Barat. Nah, kalau maksudnya adalah akuntansi sektor publik; maka jenis akuntansi ini digunakan oleh pemerintah maupun BUMN/ BUMD. Jadi biasanya yang ketahui oleh kebanyakan praktisi/akademisi ? akuntansi sektor publik itu merupakan akuntansi pemerintahan sedangkan jenis akuntansi swasta banyak dipakai oleh perusahaan atau lembaga profit lainnya

Komunita: Bagaimana fungsi dan peran yang dilakukan lembaga inspektorat provinsi Jawa Barat?

Junaidi: Yang pertama sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014, menyatakan bahwa inspektorat provinsi Jawa Barat bertugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap?penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, kedudukannya berada di bawah gubernur dan bagian dari organisasi perangkat daerah di wilayah provinsi Jawa Barat. Adapun maksudnya melakukan peran pengawasan disini yaitu sebagai lembaga negara diberikan kewenangan penuh dalam hal: 1) Melaksanakan pemeriksaan; 2) Melaksanakan evaluasi; 3) Melaksanakan review; 4) Melakukan konsultasi. Dari segi fungsinya, inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan pegawai dan tata kelola. Kemudian dari segi objek, melakukan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang berada di bawah pemerintahan provinsi Jawa Barat. Contoh yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berjumlah mencapai 57 unit dengan berbagai jenis kegiatannya.

Komunita: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD 67 % berada dibawah wajar tanpa pengecualian(WTP). Benarkah bila persepsi publik mengartikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah?

Junaidi: Makna opini WTP (wajar tanpa pengecualian) itu sendiri merupakan kesesuaian antara laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Ada dua hal yang menjadi patokannya yaitu: pertama, kepatuhan kepada perundangundangan dan; kedua, kecukupan sistem pengendalian internal. Jadi, tidak serta merta hal ini dapat dikaitkan dengan informasi bahwa telah adanya penyimpangan. Meskipun opini WTP itu tidak menjamin bahwa tidak terjadi penyimpangan, bukan berarti dengan adanya WTP akan terbebas dari unsur penyimpangan. Secara standar dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah dianggap transparan, akuntabel dan auditabel. Adapun capaian hasil WTP selama 3 kali berturutturut yang telah diperoleh pemerintah provinsi Jawa Barat disebabkan oleh:
1. Melakukan pemenuhan/perintah (compiled) dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Telah mampu membangun sistem pengendalian internal yang memadai;
3. Prosedur dan tata kelola keuangannya telah sesuai dengan ketentuan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Komunita: Di tengah situasi demikian, laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) 3 kali berturut-turut. Apa sesungguhnya yang terjadi?

Junaidi: Jika yang dimaksud makna terjadi disini yakni bahwa kita selalu melaksanakannya dengan konsisten terhadap penerapan standar, lalu kita telah mampu mengeliminir hal-hal bersifat material yang mempengaruhi opini tersebut. Kemudian kita juga telah memenuhi dan patuh terhadap standar serta aturan-aturan yang berlaku. Ada beberapa alasan bagi pemerintah provinsi Jawa Barat ingin meraih opini WTP terhadap LKPD-nya, yaitu: Pertama, Prestise, karena WTP merupakan predikat yang paling baik/tertinggi dari keempat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK; Kedua, Mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. Salah satu indikatornya adalah opini WTP atas LKPD; Ketiga, Mendapat reward dari pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai puluhan milyar; Keempat, Secara politis dan administratif, mendapatkan predikat WTP merupakan keberhasilan kepemimpinan dan efektivitas rencana aksi yang telah digulirkan; dan Kelima, Dari sisi hukum, perolehan predikat WTP dapat mengeliminir permasalahan-permasalahan hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah (APBD). Predikat WTP yang diraih pemerintah daerah provinsi Jawa Barat selama 3 kali berturut-turut bukan berarti telah selesai segala kewajiban yang diamanahkan akan tetapi?masih ada tugas lain dalam rangka memperbaiki sisi kelemahannya guna mencapai target tata kelola pemerintahan yang baik (good governence). Contohnya melakukan perbaikan dan inventarisir aset, perbaikan sistem informasi, perbaikan mutu SDM via training untuk mencapai standar yang maksimal.

Wawancara dengan Prof. Karhi Nisjar Sarjudin, SE.,MM., Ak. Ketua Program MAKSI Universitas Widyatama

Akuntansi Pemerintahan memang sedang menjadi perhatian sehubungan dengan laporan kinerja keuangan pemerintah yang 67 % diantaranya dianggap tidak layak. Sepanjang Indonesia berdiri baru di era reformasi pemerintah memberi perhatian lebih dalam laporan kinerja keuangan. Bagaimana penerapan akuntansi pemerintahan dalam menghadapi mentalitas koruptif. Untuk itu, tim redaksi majalah komunita melakukan audiensi langsung seputar perkembanganAkuntansi Pemerintahan dan Pencegahan Mentalitas Koruptif dengan Prof. Karhi Nisjar Sirajudin ditengah kesibukannya sebagai dosen, praktisi, sekaligus anggota komisi audit perguruan tinggi negeri. Berikut petikan wawancaranya:

Komunita: Bagaimana pandangan bapak mengenai permasalahan akuntansi pemerintahan dari sudut pandang porsi APBN 2015 yang meningkat, laporan keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya?

Karhi Nisjar: Saya kira pertanyaan ini baik sekali bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dan keputusan penting dalam kehidupan bernegara. Memang segala informasi yang berkenaan dengan data porsi APBN 2015 dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih bernuansa politik. Contohnya dengan meningkatnya jumlah APBN di tahun 2015 di satu sisi menjadi harapan besar akan kemajuan pada sektor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain disebutkan bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pemerintah, hasilnya masih belum menggembirakan sebagaimana yang diharapkan bersama. Menurut bapak Tjahyo Kumolo selaku Mendagri menyatakan bahwa sebagian besar pertanggungjawaban keuangan daerah itu masih mengecewakan,?kemudian dari BPK menyebutkan sekalipun terlihat adanya kemajuan namun sangat lamban dan kurang berkualitas.
Dulu banyak opini berkembang mengenai laporan hasil keuangan pemerintah yang masih terjadi disclaimer kemudian lambat laun meningkat menjadi wajar dengan syarat, lalu harapan terakhir mestinya menjadi wajar tanpa syarat (WTP) ? entah sampai kapan posisi harapan yang terakhir ini mampu tercapai.
Kemudian adanya keinginan untuk maju (political will) dari pemerintah guna pemerataan pembangunan hingga ke berbagai daerah merupakan suatu tujuan sangat bagus hanya kembali lagi kepada aparat ?memiliki suatu peningkatan pengetahuan pada bidang akuntansi pemerintahan. Adapun bukti perhatian pemerintah terhadap kondisi ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan melalui UU No.17 tahun 2003, PP No.71 tahun 2010, kemudian Permendari yang baru keluar tentang keharusan menuju sistem akrual dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara, dari lingkungan akademik masih menanggapinya dengan biasa saja, tidak secara khusus. Perhatian menonjol diberikan oleh Kemendagri, Kemenkeu, dan BPK meskipun semuanya belum optimal.

Memang segala informasi yang berkenaan dengan data porsi APBN 2015 dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih bernuansa politik.

Komunita: Jika memang demikian kondisinya, Apa yang bisa dilakukan perguruan tinggi atau praktisi bidang akuntansi agar secara bertahap dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat?

Karhi Nisjar: Idealnya memang demikian yakni diharapkan dapat bersikap peduli terhadap keadaan khawatir tersebut. Pengamatan saya secara pribadi terhadap respon yang berkembang masih mengkhawatirkan. Contohnya pada dunia perguruan tinggi, jika menginginkan perubahan mindset tentang pengelolaan/ pertanggungjawaban keuangan negara mestinya ada suatu perhatian terhadap bagaimana mutu lulusannya (SDM)

Komunita: Hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi kalangan perguruan tinggi dalam rangka mencetak SDM yang memiliki kemampuan tersebut, di sisi lain akan memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Namun, mengapa respon ini seolaholah menjadi lambat? Apakah terdapat problematika di luar institusi pemerintah seperti dari Kemendagri, Kemenkeu dan BPK?

Karhi Nisjar: Problem ini mempunyai historis panjang berkenaan akuntansi pemerintahan sejak jaman kolonial dengan berpedoman kepada UU perbendaharaan negara yang merupakan bukti pertanggungjawaban keuangan secara patut. Pada saat ini, Indonesia menganut sistem keuangan secara cash basis dengan pola sederhana ? menggunakan buku kas umum dan?pembantu, lalu setiap akhir tahun anggaran dilakukan penutupan. Kemudian hasil akhir penutupan anggaran pada periode tersebut secara otomatis tidak dikumulatifkan ke periode berikutnya sehingga tidak dibuatkan pencatatan neraca tiap tahunnya. Nah, hal ini telah berjalan selama puluhan tahun yang berakibat pada lambatnya sistem informasi keuangan negara. Artinya tak ada kejelasan informasi serta kemajuan mengenai laporan keuangan negara yang dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia, khususnya pada bidang kinerja keuangan negara. Sejak kejadian tersebut, pemerintah mulai berbenah, ada perhatian dan melakukan reformasi besar-besaran di bidang pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan kebijakan UU No.17 tahun 2003 di atas. Jadi, waktu dan peristiwanya bukan hanya lamban akan tetapi terlalu lama dari proses panjang sejak jaman penjajahan. Akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan undang-undang tersebut, maka terjadilah perubahan-perubahan dalam berbagai jenis kegiatan yang dipelopori oleh Kemenkeu dan BPK (pusat) dan Kemendagri (daerah). Syukur alhamdulillah yang paling jelas dampaknya yaitu setelah lahirnya PP No.71 tahun 2010 berkenaan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan yang lebih mendekati lengkap, sekalipun hingga kini terus dilakukan perbaikan. Terdapat perbedaan antara standar akuntansi pemerintah dengan standar akuntansi bisnis. Kebanyakan dari para insan akuntansi di Indonesia sangat memperhatikan bidang bisnisnya saja daripada akuntansi pemerintah yang hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan bersifat pemerintahan. Padahal bila diamati lebih dalam bahwa pengelolaan keuangan melalui akuntansi pemerintah mencakup jumlah kekayaan negara yang luar biasa besarnya bagi kepentingan bangsa & negara. Oleh karena itu seharusnya dilakukan perubahan mindset di kalangan pegiat akuntan dan masyarakat agar lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi di bidang pemerintahan atau jika tidak minimal harus seimbang (antara pegiat akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis) secara konkret.