Wawancara H. Iwa Karniwa SE.Ak.MM, Asisten Administrasi Prov. Jawa Barat

Komunita: Mohon dijelaskan Hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan akuntansi pemerintahan?

Iwa Karniwa: Tata kelola harusnya dengan sistem manual dahulu tidak langsung otomatis, tidak lepas dari pencacatan secara manual, pengelolaan administrasi, termasuk pertanggungjawaban. Apabila ingin melakukan perbaikan secara sistemik harus menggunakan strategi, identifikasi masalah, memahami masalah, fokus masalah, melakukan penyusunan action plan, tahapan dengan output terukur, input yang dilakukan yaitu sumberdaya manusia yang memadai, pelatihan, evaluasi dan pengendalian, peralatan sistemnya. Akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari aturan dan peraturan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan capacity building, serta langkah yang dilakukan.

Komunita: Kenapa akuntansi pemerintahan yang menjadi tolok ukur?

Iwa Karniwa: Tidak terlepas dari pergaulan dunia, sehingga diterapkan standar akuntansi yang mengarah pada standar dunia. Dengan standar ini laporan keuangan dapat dibandingkan. Standar ini pula yang menilai keuangan kita baik atau tidak, komitmen, strategi implementasinya. Gubernur dan Wagub Jawa Barat mempunyai komitmen yang sama.

Komunita: Jawa Barat menerapkan modernisasi tata kelola?

Iwa Karniwa: Modernisasi tata kelola pengertiannya adalah proses manual dipahami lebih dahulu, staf terkait memahami proses manualnya, dilakukan pendekatan personalia dan sistem, selanjutnya ditransformasi ke proses komputerisasi secara online. Ini maksud modernisasi di atas. Dengan mendapatkan informasi lebih cepat maka dapat melakukan manajemen kas yang mendukung tata kelola keuangan daerah

Komunita: Selain sistem dengan SOPnya, yang didukung teknologi, tentunya faktor SDM pun harus disentuh?

Iwa Karniwa: Benar, SDM atau orang harus diperbaiki mulai dari diri sendiri, lanjut melakukan perbaikan secara mendasar atau tata kelola secara baik, membangun komitmen bersama, lalu pembenahan asset. Asset pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 25 trilyun. Alhamdulillah pembenahannya dapat diselesaikan secara baik.

Komunita: 67 % Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak, apakah ini bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ketidakberesan tata kelola?

Iwa Karniwa: Terkait dengan proses akuntansi di Indonesia secara bertahap dimulai sejak jaman Penjajahan Belanda sampai sekarang dengan Single Entry, selanjutnya akan mengarah pada Double Entry. Proses akuntansi baru tersebut dimulai di era Pemerintahan SBY dengan terbitnya tiga undang ? undang, sehingga tidak bisa sepenuhnya disalahkan tentang tata kelola RI selama ini yang menggunakan Indische Comptabiliteitswet (ICW). Dengan terbitnya undang-undang perbendaharaan, keuangan negara terjadi reformasi dalam keuangan negara dan daerah, serta adanya neraca awal pemerintah dan neraca awal provinsi maka asset dapat diakumulasi. Sulitnya pendataan secara total, seperti asset Bina Marga, asset PAM misalnya. Melalui perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu dapat mengurangi adanya kebocoran dan pemborosan. Masalah asset banyak sekali hambatan karena pencacatan dan sertifikasinya banyak yang kurang tercatat dari jaman Belanda.

Komunita: Mohon dijelaskan yang mendorong pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memperoleh predikat WTP tiga kali berturut ? turut?

Iwa Karniwa: Konsep dasarnya: 1. Konsistensi, 2. Implementasi, 3. Reward & Punishment. Secara konsep bagus dan melaksanakan apa yang dikonsepkan; melakukan langkah-langkah rinci yang dilaksanakan secara konsisten; monitoring dan evaluasi; ada feed back dan diperbaiki; mau dan mampu menciptakan Team Work yang baik yaitu: mau dan mampu bekerja sama, mau menerima pendapat orang, guyub (mau bekerja), jangan tersinggungan sehingga bisa bekerja bersama-sama, mampu dan bisa mengkoordinir dengan baik

Komunita: Tentang pentingnya SDM untuk mendukung upaya pemerintah daerah, bagaimana proses rekrutmennya?

Iwa Karniwa: Dengan cara yang baik, yaitu: Analisi Jabatan, perlu tidaknya sumberdaya manusia; dibuka promosi dengan spesifikasi, latar belakang yang jelas; proses test selektif dikaitkan dengan posisi dan hasil analisis jabatan. Berdasarkan pengalaman saya, 1 dari 3 SDM bisa mempunyai produktifitas kerja yang baik. Jumlah pegawai provinsi Jawa Barat sekitar 15.000, APBD 30 %, mencoba menurunkan jumlah pegawai dengan pensiun normatif, dan pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif. Sehingga mencapai jumlah ideal sekitar 13.000 pegawai. Dengan menurunkan 2.000 pegawai ada efisiensi sekitar 55 milyar dan diarahkan pada peningkatan indikator pendidikan (Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi sekolah, Angka putus sekolah ? red.). Index Pendidikan kita cukup tajam, pendidikan rendah agak kurang kemampuan ekomoninya, tapi dengan tingkat pendidikan tinggi otaknya menjadi motekar untuk bisa mencari penghidupannya. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk memajukan pendidikan, sifatnya dengan pemberian stimulus dan infrastruktur.

Komunita: Selain efisiensi, ke depan apa sesungguhnya arah capaian yang disasar dengan upaya modernisasi tatakelola? Kesejahteraan masyarakat atau ada hal lain?

Iwa Karniwa: WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, karena aspek WTP mengevaluasi dari sisi proses perencanaan, apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan pemerintah pusat dan provinsi. Artinya guide nya adalah peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah?WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat?menjadi koridor, selain juga koridor indikator makro, inflasi, penurunan angka kemiskinan, daya beli,dll. Sasaran akhirnya bagaimana? Mempercepat kesejahteraan masyarakat, yang akan dibangun melalui pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran. Sementara itu, bagi 20% masyarakat yang tidak merasakan pertumbuhan ekonomi, dari sisi daya beli, kesehatan dari laporan kerja di daerah yaitu desa. Didorong melalui langkah-langkah intervensi daerah. Diantaranya dengan BLT (bantuan langsung tunai) sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Yang paling berat adalah dari sisi mental dan mindset miskin, masyarakat yang seperti itu sulit dan harus di edukasi kembali.

Komunita: Dalam lingkup masyarakat, dampak riil yang sudah terlihat terkait pembenahan pelaporan keuangan pada 1-3 tahun ini?

Iwa Karniwa: Indikator pendidikan dari lulusan SMP yang tadinya 51% menjadi 73% tertampung ke SMK/ SMA, Indeks daya beli masyarakat meningkat sebagai contoh tukang arit rumput yang dahulunya bekerja tidak memakai kendaraan bermotor sekarang mempunyai handphone dan kendaraan bermotor khususnya roda dua sebagai bentukan bahwa daya beli masyarakat meningkat yang terlihat riil. Kecenderungan yang buruk dari masyarakat adalah rajin memaki, pelit, membenci yang harus dirubah secara bertahap. Terjadi suatu proses yang wajar, suatu proses apresiasi dengan masukan-masukan yang baik dan kongkrit, mengajak untuk dikritik dengan solusi yang diberikan dan perlu edukasi/ softskill kepada masyarakat.

Komunita: WTP Provinsi meliputi Kabupaten dan Kota atau hanya Provinsi??

Iwa Karniwa: Diperbaiki dahulu dari provinsi setelah diperbaiki, maka diberikan kepada kabupaten Cimahi, Ciamis, Majalengka, Depok karena masalah?yang berat ada di asset Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan aktif dalam pembenahan di kabupaten, dan kota. Bisa lebih banyak lagi yang disentuh adalah Kepala Daerah dan DPRD terlebih dahulu. Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD yang perlu diperbaiki dulu bukan WTPnya. Lanjut perbaikan WTP secara baik dan secara teknis. Saya menyusun buku Panduan sederhana Akuntansi Keuangan Daerah.

Komunita: Bagaimana dengan SKPD yang ada di Jawa Barat? Hambatannya apa?

Iwa Karniwa: Hambatan pasti ada, tapi bukan yang bersangkutan tidak mau untuk tidak melaksanakan tetapi sebelum diskusi harus menyamakan pendapat terlebih dahulu. Untuk masalah yang sama tapi presepsinya belum sama. Untuk pemerintahan harus ada sedikit paham otoriter karena waktu yang terbatas maka melakukan PAKTA INTREGRITAS, semua Kepala Daerah wajib hukumnya mengarahkan tata kelola Keuangan ke arah yang lebih baik dihadapan Bapak Gubernur dan dimonitoring secara ketat. Karena dalam teori manajemen umumnya mengacu pada teori X, oleh karena itu monitoring evaluasi yang ketat mutlak diperlukan, secara konsisten. Konsistensi ini yang sulit dipertahankan, karena konteksnya menyelesaikan pekerjaan yang lalu dan pekerjaan sekarang harus baik. Ada dua pekerjaan yang dijalankan, dengan dukungan teman-teman bisa berjalan dengan baik.

Komunita: Tentunya dengan WTP bukan merupakan capaian yang terbaik, ada yang harus ditingkatkan lainnya. Rencana ke depan seperti apa?

Iwa Karniwa: Dukungan Komitmen dari Pak Gubernur, Pak Wagub, DPRD dan dukungan masyarakat Jawa Barat dari skala nasional Jawa Barat yang terbaik dari sisi perencanaan dan lainnya. Kalaupun ada kekurangan dan kebocoran, rencana ke depan adalah Transformasi Struktural dalam pengelolaan pendapatan dalam kaitan Laporan Keuangan. Pertama, dari sisi kelembagaan. Dari semula by object menjadi by process, maka untuk kondisi sekarang DISPENDA harus menerapkan by process. By process syaratnya adalah orang bekerjasama dan mampu samasama bekerja, dan pengetahuannya di atas rata-rata, apabila tidak seperti itu penerapannya by object. Sekarang menggunakan pengoperasiannya by process, yaitu seksi pendataan dan penetapan pajak, serta penerimaan dan?penagihan pajak. Apabila dua seksi ini tidak bersinergi maka bisa dikatakan gagal. Jadi dua-duanya harus bekerjasama dan dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Kedua, Mengkoordinir bukan hanya pajak kendaraan bermotor tapi seluruh pajak pendapatan adalah tugas dari Dinas Pendapatan, sehingga akuntabilitasnya jelas. Apabila pendapatan gagal menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Sehingga ada beberapa bagian yang dihapus. Ketiga, Sistem Integrasi juga diterapkan pada SDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa diketahui belanja daerah harian dan bulanan. Apabila terjadi dengan baik dan lancar Integrasi Sistem dimaksud, maka Provinsi Jawa Barat menyamai sistem Intregrasi pemerintah Negara Singapura.

Komunita: Kaitan dengan SDM, bagaimana hubungan dengan penyedia tenaga kerja atau Perguruan Tinggi (PT). Bagaimana bapak memandang peran PT dalam kontribusinya mempercepat tujuan pemerintah Jawa Barat dalam rangka transformasi struktural di atas. Bagaimana hal ini bisa disinergikan supaya potensi tersebut bisa menjadi kesatuan yang kuat antara PT dengan pemerintahan

Iwa Karniwa: Dalam belajar mengajar perlu dipersiapkan dosen yang mempunyai kualifikasi teori dan praktik, juga perlu dibangun kerjasama link & match, memahami issu aktual yang berdampak untuk kemajuan ke masa depan. Mahasiswa perlu didorong dan menyediakan waktu khusus, serta kerja keras agar bisa menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat secara langsung bagi permasalahanpermasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.

Komunita: Sudah berapa PT yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aspek pemagangan dan penelitian?

Iwa Karniwa: Secara format MoU tidak ada, dan kerjasamanya tidak sespesifik itu. Tapi Pemerintah Provinsi terbuka untuk semua PT yang mengadakan penelitian dan pemagangan, juga untuk studi banding. Bahkan apabila diminta oleh teman ? teman PT saya pribadipun siap dalam hal kuliah umum, memberikan pencerahan dari sisi praktisi supaya terjadi link and match dengan PT

Komunita: Pesan Bapak untuk PT?

Iwa Karniwa: Pertama, kami ucapkan terimakasih kepada PT yang sudah membaktikan diri bagi kemajuan bangsa, karena saya hadir disini adalah hasil asahan dari PT. Kedua, tingkatkan kerjasama penelitian lebih pada inovasi, juga penelitian-penelitian yang sifatnya instant tapi bermanfaat bagi masyarakat. Bagi saya sendiri tetap menjaga hubungan pendekatan dengan kabupaten kota dan kecamatan terkait dengan pendapatan daerah. (Interview by Lee & Written by Abdul Rozak)