Ramainya pemilihan Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LK) untuk masa bakti 2014/2015 telah selesai. Menghasilkan Raka Chicio sebagai Ketua MPM terpilih, M.Imam Wiryawan sebagai Presiden Mahasiswa terpilih, Linda Wulandani sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan Rayendra Pangestu terpilih Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen. Pada tanggal 27 Juni 2014, pemimpin terpilih dilantik untuk menjalankan Program kerjanya satu tahun ke depan. PLT Rektor Universitas Widyatama Prof. Dr. Davidescu Cristiana Victoria dalam sambutannya mengungkapkan bahwa mahasiswa perlu merubah paradigma berorganisasi, mahasiswa harus merubah mindset bahwa organisasi itu sangat penting tetapi tidak melupakan dunia akademis yang menjadi prioritas. Complement Certificate sebagai Poin Plus pendamping Ijazah Kelulusan sehingga mahasiswa mempunyai keahlian dan skill dalam berorganisasi. Kemudian rangkaian acara dilanjutkan oleh Presiden Mahasiswa terpilih dengan mengucapkan sumpah untuk staff inti PEMA, dan kemudian melantik Ketua SEMA terpilih. (27 Juni 2014)

Pemilihan pimpinan di Universitas Widyatama bergema, di awali pemilihan Presiden Mahasiswa untuk masa jabatan ke depan, dilanjutkan pemilihan Rektor periode 2014 – 2018. Hasil Dr. H. Islahuzzaman, S.E.M.Si, Ak. CA. sebagai Rektor baru Universitas Widyatama (UTama) dari 9 (sembilan) kandidat rektor. Pelantikan Rektor terpilih bertempat di Audiotorium Universitas Widyatama tanggal 7 Juli 2014 yang dihadiri jajaran pimpinan dan civitas academica. Dalam visinya Rektor terpilih mencanangkan Menjadikan Universitas Widyatama sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang Dikenal, Unggul, Mandiri, dan Berbudaya pada Tingkat Nasional di Tahun 2018″.

Unggul artinya UTama secara sadar mendidik mahasiswa agar sumberdaya manusia yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional. Dengan keunggulan ini, UTama diarahkan menjadi lembaga yang dikenal, khususnya dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Ipteks. Mandiri artinya UTama memiliki otonomi dalam berbagai aspek, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berkepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri. Berbudaya artinya UTama sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik. Misi yang diusung adalah:

a) Menjalankan Visi & Misi Universitas Widyatama berdasarkan pada Visi & Misi Yayasan Widyatama.

Kisah Agus Mahasiswa Widyatama Mudik Bersepeda

Bagi sebagian orang, Lebaran sering dijadikan momentum untuk pulang kampung atau yang biasa disebut juga dengan mudik. Setiap musim mudik datang, jalan-jalan di jalur selatan dan utara Jawa tidak pernah luput dari pemberitaan karena membludaknya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan pemudik. Namun, cara mudik ini akan berbeda bila pemudiknya adalah penggemar sepeda. Alih-alih memilih menggunakan moda transportasi publik atau kendaraan bermotor, beberapa di antara mereka tetap memilih sepeda sebagai kendaraan untuk pulang kampung. Jarak ratusan kilometer rela ditempuh dengan mengayuh sepeda, demi dapat berlebaran bersama sanak saudara di kampung halaman. Agus Septian salah satunya. Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung ini rela menempuh jarak lebih dari 400 kilometer dengan sepeda besi buatan dalam negeri bermerek Federal, demi berlebaran di kampung halaman orang tuanya di Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap hari kan pulang pergi kuliah pakai sepeda. Setahun sekali nyobain lah bersepeda jauh, mumpung momentumnya pas, ungkap Agus saat ditemui di Bikepacker Shop, Bandung, Kamis (28/07) lalu.
 

1718 Mahasiswa Baru di terima Universitas Widyatama Kehadiran Universitas Widyatama, semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Keyakinan masyarakat terhadap pengelola pendidikan di Widyatama ditandai dengan terus meningkatnya calon mahasiswa yang mendatar ke perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jl. Cikutra No. 204 A Bandung. Dibanding tahun lalu, jumlah calon mahasiswa yang mendatar meningkat cukup siginifikan.

Awal pendataran di bulan Oktober hingga akhir penerimaan cenderungan ke arah peningkatan. Dibandingkan tahun lalu calon pendaftar yang masuk ke Univesitas Widyatama meningkat sampai dengan sekarang sebesar 40%. Diakhir masa pendataran sejumlah 1718 mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru Widyatama tahun 2014/15 dalam 13 program studi yang diselenggarakan. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. (September, 2014)

Pada Juni yang lalu Elsa Oktaviana dan Delima serta Nisa Dwi Apriliani, lolos menjadi finalis dalam sebuah perlombaan Simposium Inovasi dan Kreasi Mahasiswa yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Yogyakarta. Presentasi atas hasil karya mereka diadakan di STIE YKPN, Yogyakarta. Mereka mengangkat permasalahan di desa dikarenakan adanya Undang-Undang baru yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. UU tersebut menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara seperti sebelumnya yang harus melewati APBDesa dan bantuan Pemerintah Desa.Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing ?masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Desa selama ini telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yaitu berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry. Namun, pertanyaannya apakah cukup hanya dengan BKU yang berbasis single entry saat alokasi APBN 10% mulai diberikan kepada desa-desa ? Hal tersebut yang menjadi permasalahan.

Pertama, permasalahan tidak adanya standar pelaporan keuangan di desa. Kedua, standar tersebut tidak dapat dijalankan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Dasar permasalahan tersebut kami dapat dari mini riset pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung. Mini riset tersebut menghasilkan bukti bahwa hanya terdapat 2 desa dari 15 desa di Kabupaten Bandung yang menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya di bidang akuntansi. Sedangkan 13 desa lainnya menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi sebagai bendahara. Hasil mini riset membuktikan bahwa penempatan aparatur desa yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal tersebut akan menyebabkan ketidak efektivan dan ketidak efisienan aparatur desa dalam hal ini bendahara dalam bekerja. Jika seperti itu keadaan di lapangan, apakah Pemerintah masih yakin akan memberikan alokasi dana sebesar 10% dari APBN langsung kepada desa apabila pengelolaan dana bantuan tersebut tidak mengerti akuntansi? Apa dasar yang digunakan Pemerintah dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap desa ? Apa cukup pemerintah menerima laporan pertanggungjawaban hanya berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry disaat dana yang cukup besar diberikan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan sebuah solusi.