Pendidikan merupakan masalah mendasar berkait erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya. Namun, faktanya pendidikan tinggi yang merupakan terminal terakhir, sepertinya berjalan menurut iramanya sendiri. Kondisi riil di lapangan kurang terperhatikan. Fakta menjelaskan pendidikan tinggi belum sepenuhnya mampu melahirkan sumberdaya manusia yang layak diterima dunia kerja, dan juga belum mampu menghasilkan entrepreneur yang memiliki keberanian dan kemandirian. Ketidaksesuaian suplai lulusan PT dengan kebutuhan dunia usaha semakin diperparah dengan kondisi kesenjangan yang terjadi di sistem pendidikan tinggi. Jumlah PTN 399 terus membuka pendaftaran dengan jumlah yang besar, sementara PTS 4.176 yang tingkat partisipasinya hanya 32,82 % diprediksi terus menurun akibat daya beli menurun, jelas Ketua APTISI Pusat, Budi Djatmiko. Sementara isu disrupsi teknologi dan industri begitu deras akhir-akhir ini, yang membutuhkan percepatan perubahan.

Hal lain, sejauh ini terdapat kebijakan dan perlakuan pemerintah yang dinilai kurang adil, bahkan diskriminatif. ?Dikotomi pelayanan terhadap PTN maupun PTS telah menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi perkembangan pendidikan tinggi kita. Padahal, peran PTN maupun PTS sangat strategis dalam mengembangkan lulusan berdaya saing tinggi. Pendidikan tinggi yang diperankan PTN maupun PTS merupakan tulang punggung kemajuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peran PTS dengan jumlah lebih 91 persen – justru seharusnya mendapat perhatian lebih. Tanpa PTS maka APK (angka partisipasi kasar) dalam pendidikan tinggi sangat rendah.

1. Ilyas Ismail – Dekan di UIN Syarif Hidayatullah menegaskan perbedaan pembinaan dapat dilihat dalam banyak kasus, diantaranya : soal bantuan atau hibah, beasiswa, juga layanan. Layanan terhadap PTN diakomodasi langsung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), sedangkan terhadap PTS oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tersebar dari Kopertis I di Medan hingga Kopertis XII di Ambon. Pelayanan dua atap terhadap PTS dan PTN, selain kurang efisien, juga ikut andil melestarikan dikotomi PTN-PTS.

L2Dikti – Rekontruksi Kebijakan

MenristekDikti mengakui terdapat kesenjangan yang memisahkan antara PTN dan PTS. Pembinaan PTS di bawah Kopertis, cenderung ada kesenjangan informasi. Banyak PTS mengeluhkan tidak menerima informasi yang sama dengan PTN. Padahal informasi harus terhubung antara pemerintah dan swasta. Karena itu, dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi pemerintah ingin menghilangkan dikotomi antara keduanya. KemenristekDikti telah merekonstruksi kebijakan yang ada, yakni membangun komunikasi yang baik antara PTN dan PTS dalam satu forum dengan mendirikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Lembaga yang bakal menggantikan keberadaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) ini membina sekaligus PTS dan PTN dalam satu atap pembinaan, dan pengawasan. Sesuai fungsinya L2Dikti bertugas memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta.

L2 Dikti memang diharapkan dapat menangani berbagai permasalahan PTS yang pada akhirnya menghasilkan kualitas sumber daya yang lebih baik. “Lembaga ini, kita yakini bakal lebih ideal dalam melakukan pembinaan semua perguruan tinggi, tanpa terkecuali dengan jaminan kualitas layanan, tegas MenristekDikti.

Kehadiran L2Dikti di setiap wilayah selain diharapkan memudahkan PTN dalam mengurus administrasi dan anggaran, juga akan memudahkan pembinaan bagi PTS yang selama ini sering sulit dijangkau keberadaannya. Dengan demikian, keberadaan L2Dikti dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi ini sangat membantu PTN dan PTS yang berada di Indonesia tengah atau timur karena tidak perlu jauh -jauh ke Jakarta. Urusan birokrasi pendidikan tinggi yang rutin setiap tahun dapat diselesaikan di L2Dikti wilayah masing-masing.

Restrukturisasi Kopertis menjadi L2Dikti juga akan memungkinkan Kopertis yang semula hanya bersifat koordinatif, mendapat kewenangan melakukan eksekusi. Sekaligus lembaga ini juga akan mendorong adanya pembinaan Perguruan Tinggi besar kepada Perguruan Tinggi kecil, sehingga semua Perguruan Tinggi akan berkembang.

Ditegaskan pula bahwa pemerintah adalah pelayan, karena itu pemerintah akan memberi pelayanan yang sama, baik pada PTN maupun PTS karena sama-sama anak bangsa. PTN dan PTS adalah tulang punggung kemajuan bangsa, karena itu negara akan melayani semuanya sesuai kemampuan, baik fasilitas maupun beasiswa.

Perubahan Kopertis menjadi L2Dikti memberi harapan lebih besar untuk menuju akselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akselerasi adalah kecepatan waktu proses yang diikuti oleh ketepatan pengambilan keputusan dan kepatuhan kepada regulasi. Lebih jauh, MenristekDikti berjanji hilangnya dikotomi di atas akan meningkatkan kesetaraan PTN-PTS. Namun, untuk benar-benar menghilangkan dikotomi PTN-PTS, A Ilyas Ismail berpendapat langkah di atas belumlah cukup. perlu ada kebijakan dan langkah lain yang lebih strategis. Paling tidak ada empat langkah, jelasnya. Pertama, melihat kembali peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi, mulai dari UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, termasuk ketentuan dan aturan di bawahnya dalam bentuk Kepmen dan Permen, serta Keputusan dan Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud. Untuk itu, KemenristekDikti disarankan agar me-review dan melakukan audit semua kebijakan sebelumnya.

Kedua, membangun sistem penganggaran baru yang lebih setara untuk PTN-PTS. APBN terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. APBN 2015, pada tahun pertama masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, naik menjadi Rp 2.039,5 triliun. Jika dihitung kasar, 20 persen dari total APBN, maka anggaran pendidikan mencapai Rp 400 triliun lebih. Jika alokasi dan penggunaan tidak merata, selain dinilai kurang adil, hal ini akan terus menjadi sumber kekisruhan seperti yang selama ini terjadi.

Ketiga, memperbesar bantuan dosen untuk PTS. Selama ini bantuan dosen PNS untuk PTS (dikenal dengan sebutan dosen dipekerjakan/DPK) sudah dilakukan, tetapi jumlahnya sangat kecil, dan itu pun umumnya terdiri atas PNS yang sudah hampir pensiun. Padahal, disadari, soal SDM merupakan masalah paling krusial di lingkungan PTS. Ada pemikiran, jika pemerintah serius menghilangkan dikotomi, kebutuhan dosen tetap PTS bisa disediakan atau dipasok pemerintah, paling tidak untuk enam dosen yang dipersyaratkan pemerintah untuk setiap program studi (PS). Selebihnya, kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, pustakawan, laboran, dan lain-lain harus disediakan sendiri oleh badan penyelenggara (yayasan) masing-masing PTS.

Keempat, memecahkan problem besar pendidikaan tinggi, yaitu akses dan kualitas. Problem akses terkait kesempatan semua anak negeri untuk mengenyam pendidikan tinggi. Problem yang lain adalah kualitas. Problem ini terkait makin menjauhnya pendidikan dari tujuan [pendidikan] yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu “mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Ditunggu

Memperhatikan urgenitas permasalahan maka sesuai UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) sebagai pengganti Kopertis. Dimana L2 Dikti merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 57) baik PTS maupun PTN. Pasal 96 menegaskan bahwa L2Dikti harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. UU No. 12 diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan demikian seharusnya 10 Agustus 2014 L2Dikti harus sudah terbentuk. Lalu kapan L2Dikti mulai difungsikan ?

Semoga kehadiran L2Dikti dengan segala pandangan sumber di atas mampu menjawab tujuan pendidikan tinggi, yakni : a) pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; b) untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa; c) untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. @lee, dari berbagai sumber : https://news.okezone.com, http://kominfo.jatimprov.go.id/, http://www.republika.co.id

Terdapat kompleksitas permasalahan pendidikan tinggi, yakni : kualitas penyelenggaraan tridharma; budaya akademik: kejujuran; budaya penelitian; fasilitas dan sumber daya pendidikan; penyebaran perguruan tinggi (jenis dan jumlah); pelanggaran aturan: kelas jauh, substandard, vested interest; aturan tumpang tindih dan kekosongan aturan; dikotomi PTS dan PTS; dan transformasi Kopertis menjadi L2 Dikti. Juga, paradigma dalam pendekatan pembinaan dan pelayanan PTS yang berorientasi pada pengawasan, pengendalian dan pembinaan/ WASDALBIN, sehingga cenderung tidak memberdayakan PTS. Bagaimana memaknai L2Dikti yang bakal mengganti Kopertis ?

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti) tahun ini akan merealisasikan penghapus dikotomi pembinaan PTN dan PTS. Keberadaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) selama ini memisahkan PTS dengan PTN dirubah menjadi institusi baru bernama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti). Menurut MenristekDikti, M. Nasir L2 Dikti nantinya bertanggung jawab atas PTN dan PTS, dimaksudkan menghapus dikotomi tersebut, sekaligus bertujuan agar pendidikan tinggi mencapai hasil terbaik.

Disambut Baik

Rekonstruksi kebijakan dalam tataran pendidikan tinggi, khususnya pendirian L2Dikti sangat diperlukan karena Indonesia sudah tertinggal dalam menghadapi persaingan yang berkembang pesat. Sehubungan dengan itu Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Hal tersebut dianggap penting agar segera menghilangkan diskriminasi dan dikotomi antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Pergurutan Tinggi Negeri (PTN).

Ketua ABP-PTSI, Thomas Suyatno menyatakan, dengan terbentuknya L2Dikti secara otomatis keberadaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) akan hilang. Konsep L2Dikti didesain untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab semua perguruan tinggi. Kami senantiasa memohon kepada bapak Menristekdikti supaya segera dikeluarkan peraturan yang mengatur secara rinci tugas, wewenang hak dan kewajiban dari penanggung jawab L2Dikti ini. L2Dikti akan berada di setiap wilayah atau provinsi. Namun, bukan hanya mengurus PTS, tapi juga PTN. Dengan adanya L2Dikti, maka jika ada satu PTN yang sudah maju akan ada tugas tambahan bagi PTN maju tersebut untuk membina PTS yang masih lemah, katanya. Menurut dia, pembentukan L2Dikti mendapat dukungan penuh dari seluruh Kopertis. L2Dikti bekerja seba-gai perpanjangan pusat di daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PTS dan PTN. L2Dikti menghilangkan dikotomi antara PTS dan PTN, semua berada pada satu payung institusi yang sama.

Namun pengamat pendidikan Muhammad Abduhzen menilai bahwa kebijakan KemenristekDikti tersebut belum menghapuskan dikotomi antara PTS dan PTN. Lebih pada menghapuskan kekhususan Kopertis yang hanya melayani PTS. “Hal itu tentunya hanya soal birokrasi dan efeknya terhadap mutu tidaklah besar, bahkan bagi PTN kebijakan itu menambah rantai birokrasi.” Abduhzen menilai, pembentukan L2Dikti lebih bersifat penataan lembaga birokrasi. Pengaruh birokrasi terhadap mutu pendidikan bersifat tidak langsung dan sangat kecil. PTS dan PTN memiliki perbedaan dalam hal sumber pendanaan, mahasiswa, dan kualitas dosen. Perbedaaan tersebut berimplikasi pada berbagai aspek yang bermuara pada perbedaan kualitas antara PTS dan PTN.

Hal senada disampaikan Ketua ABP PTSI Jawa Barat, Drs. H. Sali Iskandar, bahwa pada prinsipnya menyambut positif sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 12 tahun 2012. Namun yang perlu dicermati adalah penyiapan sumberdaya, khususnya SDM di Kopertis, serta perubahan paradigmanya. Yakni paradigma melayani kepentingan stakeholder, dalam hal ini PTS dan PTN ditunjang dengan sistem dan mekanisme yang seharusnya semakin mempercepat. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pendirian L2Dikti.

Selain pandangan asosiasi dan pengamat di atas, berikut pandangan PTN dan PTS sehubungan dengan kebijakan tersebut?

Komunita : Mohon pandangan Bapak mengenai adanya isu perubahan nama Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) berdasarkan UU.No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ?

Dr. Suhendra : Mengenai isu ini sudah difikirkan sebelumnya berdasarkan pada undang-undang serta telah memuat perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Kalau kopertis memang ditujukan untuk tingkat perguruan tinggi swasta sementara keberadaan lembaga L2 Dikti ini nantinya akan menaungi institusi negeri juga (perguruan tinggi negeri). Namun tidak semua institusi negeri berada dibawah kewenangannya melainkan yang baru saja seperti Universitas Siliwangi dan Singaperbangsa di Jawa Barat. Kembali kepada tujuan dibentuknya lembaga tersebut yakni untuk menegakkan 4 pilar: pertama, peningkatan mutu & relevansi bagi institusi swasta yang diharapkan saling berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Kedua, peningkatan akses ke semua sektor baik pemerintah maupun industri. Insitusi pendidikan tinggi di Jawa barat sendiri termasuk dalam kategori masih rendah dalam hal akses ke pemerintah maupun kalangan industri sekitar 27% menurut pak menteri yang kadang hanya mencapai 18%. Jauh sekali dengan negara-negara lainnya seperti malaysia, korea, kanada bahkan amerika. Ketiga, peningkatan daya saing antar wilayah kopertis di Indonesia. Misalnya peta persaingan antara kopertis wilayah jawa barat dengan beberapa wilayah lainnya. Keempat, peningkatan Good University Governance (GUG) bagi semua institusi swasta yang mampu melayani semua kebutuhan masyarakat dan kebermanfaatannya bagi sektor pemerintah maupun industri. Inilah 4 pilar yang seharusnya dapat ditegakkan dan direalisasikan secara menyeluruh bagi semua kalangan.

Jika kita melihat dan mengamati ketimpangan permasalahan mutu pendidikan tinggi di Indonesia cukuplah rumit dibandingkan dengan luar negeri. Dari segi kedudukan rangking/peringkat secara global, institusi kita sangat jauh dengan mereka yang berada diluar negeri. ITB dan beberapa perguruan tinggi top yang ada di Indonesia saja hanya mampu berada di peringkat kisaran 800 dunia. Coba kita lihat Hongkong yang institusinya bisa masuk 100 besar dunia. Kalau dilihat secara bangunan fisiknya, kemungkinan lebih hebat perguruan tinggi di kita. Kemudian saya sempat berkunjung ke Taiwan yang ternyata ada perguruan tinggi secara fisik tidak sebesar perguruan tinggi di kita tapi peringkatnya justru malah terbaik di tingkat dunia. Salah satu permasalahan tentang perguruan tinggi di kita yakni terkait dengan pengelolaan manajemen perguruan tinggi serta GUG yang masih kurang dipahami & dipraktekkan. Nah, itu sebetulnya tugas dikti dan lembaga L2 Diktinya dalam mengatasi segala permasalahan dan tantangan global bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Sejauh ini kita masih saja berkutat di tingkat nasional sementara pemikiran akan go-internasionalnya bisa dibilang rendah. Itulah tugas kita kedepannya harus bersama-sama membangun iklim atmosfir pendidikan tinggi yang berkualitas serta mampu berdaya saing secara global.

Komunita : Berkaitan dengan adanya perubahan dari kopertis menjadi L2 Dikti, apakah akan ada jaminan & berpotensi memberikan pengaruh cukup besar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia ?

Dr. Suhendra : Tergantung bagaimana cara menafsirkan hal-hal yang tadi dibicarakan. Kita berpikir positif saja daripada berpikir negatif. Berpikir positifnya adalah mudah2an perubahan ini membawa perubahan pula pada orang-orangnya (SDM). Tentu bapak koordinator dan rekan-rekan birokrasi yang berada di kopertis harus dapat memahami benar filosofi perubahan lembaga ini. Menurut saya, jika 4 pilar ini bisa dijalankan dengan baik, maka sangat bagus pengaruhnya bagi kesuksesan perubahan serta peningkatan kualitas di segala bidang. Namun kembali lagi kepada orang-orangnya yang mau menjalankan prinsip/pilar tersebut.

Komunita : Apakah informasi mengenai adanya perubahan ini sudah disosialisasikan ke semua univesitas negeri maupun swasta ?

Dr. Suhendra : Sebenarnya hal ini sudah lama dilakukan sejak UU no.12 diterbitkan. Tinggal petunjuk pelaksanaannya saja (SOP) yang harus dijalankan oleh semua pihak meskipun dikatakan telat, sebab sudah hampir 5 tahun belum juga ada realisasinya. Kalau undang-undang memang kadang seperti itu dan agak lama dalam hal implementasinya. Hanya pertanyaannya selama 5 tahun kemarin, apa saja yang telah dilakukan?.. Padahal kita bisa lakukan dalam membuat target-target khusus selama periode tersebut. Misalkan, membuat program peningkatan mutu SDM antar lembaga, program peningkatan akses dan program lainnya.

Komunita : Mengenai elemen peningkatan mutu yang dijelaskan oleh bapak tadi, apakah keberadaan akreditasi juga merupakan suatu program lembaga L2 Dikti ini ?

Dr. Suhendra : Tugas lembaga L2Dikti bukan disana, melainkan hanya memfasilitasi saja. Tentang assesment mutu dan lainnya merupakan tugas lembaga Badan Akreditasi Nasional (BAN). Hanya kemungkinan kedepannya lembaga L2Dikti ini dapat memfasilitasi terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sementara yang berhak melakukan inisiasinya adalah kewenangan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) karena harus disesuaikan dengan rumpun bidang keilmuannya masing-masing. Kita berharap agar LAM dapat juga terwujud serta difasilitasi oleh L2 Dikti, sementara untuk kebutuhan SDM sebagai tenaga ahlinya bisa diperoleh melalui APTISI.

Komunita : Jika nanti diberlakukan perubahan kopertis menjadi L2 Dikti, bagaimana dampak yang terjadi terhadap kinerja perguruan tinggi swasta ?

Dr. Suhendra : Kita berfikir positif saja dan harus yakin bisa dengan adanya visi & misi yang baru bagi keberadaan lembaga L2 Dikti ini. Misalnya dengan diawali dengan konsep pembinaan, lalu pengendaliann sehingga proses pengawasannya dapat dimonitoring lebih intensif lagi terutama bagi perguruan tinggi swasta khususnya yang berada pada level bawah. Hal-hal yang demikian ini perlu dilakukan penelaahan & pemikiran matang lagi guna mendapatkan ide-ide kreatif & lebih produktif.

Komunita : Berdasarkan pada peraturan yang ada, kopertis rasanya membatasi ruang gerak kita dari segala bentuk pelayanan yang menyangkut ide-ide kreatif PTS ?

Dr. Suhendra : Yang salah itu bukan dari perguruan tingginya, namun kita lihat saja respon masyarakat yang berkembang. Bukan hanya respon perubahan pada perguruan tinggi saja akan tetapi pada lingkungan dunia yang terus menerus selalu berubah. Malah sekarang ada informasi mengenai penyederhanaan rumpun ilmu tertentu yang notabene sudah usang (kuno), sehingga muncullah istilah rumpun ilmu dengan mengikuti nomenklatur terbaru. Misalnya dengan mnghilangkan kata sastra. Bagi orang-orang yang bergelut & ahli di bidang sastra, akan mempertanyakan mengapa kalimat dalam pendidikan bahasa Indonesia tidak disatukan lagi dengan kata sastra-nya. Kemana kata sastranya menghilang?.. kesimpulannya bahwa saat ini pemerintah tidak lagi mengerti tentang arti kata sastra yang memang pendekatan maknanya sungguh berbeda. Sekarang itu harus dibarengi dengan pendekatan literasi. Sehingga banyak hal-hal baru yang perlu diingatkan fungsinya guna memfasilitasi dan mengakomodir semuanya seiring dengan adanya dinamika perkembangan zaman. Jadi keberadaan L2 Dikti pun harus mengikuti perkembangan zaman sekarang yang serba kekinian (Zaman Now). (Written by Dwinto & Editted by Abdul Rozak)