Kisah Agus Mahasiswa Widyatama Mudik Bersepeda

Bagi sebagian orang, Lebaran sering dijadikan momentum untuk pulang kampung atau yang biasa disebut juga dengan mudik. Setiap musim mudik datang, jalan-jalan di jalur selatan dan utara Jawa tidak pernah luput dari pemberitaan karena membludaknya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan pemudik. Namun, cara mudik ini akan berbeda bila pemudiknya adalah penggemar sepeda. Alih-alih memilih menggunakan moda transportasi publik atau kendaraan bermotor, beberapa di antara mereka tetap memilih sepeda sebagai kendaraan untuk pulang kampung. Jarak ratusan kilometer rela ditempuh dengan mengayuh sepeda, demi dapat berlebaran bersama sanak saudara di kampung halaman. Agus Septian salah satunya. Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung ini rela menempuh jarak lebih dari 400 kilometer dengan sepeda besi buatan dalam negeri bermerek Federal, demi berlebaran di kampung halaman orang tuanya di Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap hari kan pulang pergi kuliah pakai sepeda. Setahun sekali nyobain lah bersepeda jauh, mumpung momentumnya pas, ungkap Agus saat ditemui di Bikepacker Shop, Bandung, Kamis (28/07) lalu.
 

1718 Mahasiswa Baru di terima Universitas Widyatama Kehadiran Universitas Widyatama, semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Keyakinan masyarakat terhadap pengelola pendidikan di Widyatama ditandai dengan terus meningkatnya calon mahasiswa yang mendatar ke perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jl. Cikutra No. 204 A Bandung. Dibanding tahun lalu, jumlah calon mahasiswa yang mendatar meningkat cukup siginifikan.

Awal pendataran di bulan Oktober hingga akhir penerimaan cenderungan ke arah peningkatan. Dibandingkan tahun lalu calon pendaftar yang masuk ke Univesitas Widyatama meningkat sampai dengan sekarang sebesar 40%. Diakhir masa pendataran sejumlah 1718 mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru Widyatama tahun 2014/15 dalam 13 program studi yang diselenggarakan. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. (September, 2014)

Pada Juni yang lalu Elsa Oktaviana dan Delima serta Nisa Dwi Apriliani, lolos menjadi finalis dalam sebuah perlombaan Simposium Inovasi dan Kreasi Mahasiswa yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Yogyakarta. Presentasi atas hasil karya mereka diadakan di STIE YKPN, Yogyakarta. Mereka mengangkat permasalahan di desa dikarenakan adanya Undang-Undang baru yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. UU tersebut menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara seperti sebelumnya yang harus melewati APBDesa dan bantuan Pemerintah Desa.Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing ?masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Desa selama ini telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yaitu berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry. Namun, pertanyaannya apakah cukup hanya dengan BKU yang berbasis single entry saat alokasi APBN 10% mulai diberikan kepada desa-desa ? Hal tersebut yang menjadi permasalahan.

Pertama, permasalahan tidak adanya standar pelaporan keuangan di desa. Kedua, standar tersebut tidak dapat dijalankan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Dasar permasalahan tersebut kami dapat dari mini riset pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung. Mini riset tersebut menghasilkan bukti bahwa hanya terdapat 2 desa dari 15 desa di Kabupaten Bandung yang menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya di bidang akuntansi. Sedangkan 13 desa lainnya menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi sebagai bendahara. Hasil mini riset membuktikan bahwa penempatan aparatur desa yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal tersebut akan menyebabkan ketidak efektivan dan ketidak efisienan aparatur desa dalam hal ini bendahara dalam bekerja. Jika seperti itu keadaan di lapangan, apakah Pemerintah masih yakin akan memberikan alokasi dana sebesar 10% dari APBN langsung kepada desa apabila pengelolaan dana bantuan tersebut tidak mengerti akuntansi? Apa dasar yang digunakan Pemerintah dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap desa ? Apa cukup pemerintah menerima laporan pertanggungjawaban hanya berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry disaat dana yang cukup besar diberikan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan sebuah solusi.

Universitas Widyatama, Bandung bekerjasama dengan Open University Malaysia (OUM) dan Universitas Terbuka, Jakarta menyelenggarakan konferensi Internasional (International Conference) dengan tema Teaching & Learning in The 21st Century (Challenges for Lecturers and Teachers), 11-12 Juni 2014 di Park Hotel, Bandung-Indonesia. Peserta Seminar berasal dari 4 negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Srilanka dan Maladewa. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diwakili Direktur PSMA Kemdikbud, Haris Iskandar,Ph.D.: Prof.Dr.H. Moh. Wahyudin Zakarsyi,SE., MS., Ak. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Prof. Tun Jeanne, Chancellor OUM; Prof Dr. Atwi Suparman,M.Sc., Mantan Rektor UT, Prof. Dr.Davidescu Victoria Christiani PLT Rektor Universitas Widyatama.

Konferensi bertujuan untuk mempersiapkan semua pihak yang bergerak di bidang pendidikan dalam menghadapi tantangan di abad 21. Agar dapat berperan di era teknologi ini, keterampilan ekstra menjadikan suatu hal wajib dilakukan oleh setiap individu. Sebagian besar peneliti setuju bahwa di era abad 21 masyarakat perlu cara baru untuk bekerja, berpikir, melaksanakan pekerjaan, dan keterampilan baru untuk hidup dibanding di abad ke-20. Sektor pendidikan memiliki kapasitas untuk mempersiapkan peserta didik dalam merespon tuntutan-tuntutan baru tersebut.

Pendidik sebagai pelaku utama dalam seluruh proses yang diperlukan seharusnya secara berkelanjutan memperbarui keterampilan mereka dan mengimplementasikan reformasi yang mengarah pada hasil belajar yang bermutu bagi setiap peserta didik. Tujuan pengembangan profesional untuk pendidik diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa. Konferensi ini berfokus pada lima sub tema yang dianggap penting untuk memberikan informasi kepada para praktisi dan pembuat kebijakan mengenai tantangan dan aspirasi pada pendidik abad ke-21. (16 Juni 2014).