Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi
dan Akseptabilitas Stakeholders

Organization for Economic Co-operation Development (OECD) melaporkan, Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah sarjana terbanyak kelima di dunia pada tahun 2020 mendatang. Ini merupakan proyeksi dari upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Padahal di sisi lain, penyerapan lulusan sarjana di Indonesia tergolong lambat. Jumlah pengangguran sarjana pada Februari 2013 telah mencapai 360.000 orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang (data Badan Pusat Statistik).

Lebih lanjut OECD menilai, lulusan perguruan tinggi Indonesia gagal mengimbangi keinginan pasar. Banyak perusahaan sulit menemukan orang yang bisa berpikir kritis dan mampu membuat transisi yang mulus dalam bekerja. Hal ini ditengarai karena lulusan perguruan tinggi biasanya tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup. Kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan lulusan sarjana di dunia kerja mengalami pelambatan.

Laporan OECD tersebut perlu menjadi warning bagi pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi agar lebih awas dan tanggap terhadap perubahan dan perkembangan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis. Karena bagaimanapun, perguruan tinggi masih dihargai sebagai salah satu pilar penting pembangunan bangsa. Perguruan tinggi diyakini bisa melahirkan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan, skills, dan kepribadian yang dibutuhkan bagi pembangunan bangsa. Keyakinan semacam itu mengharuskan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan bangsa, bertanggung-jawab, bermutu, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu melahirkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Arus perubahan sosial yang selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan responsif (responsive capability) terhadap fenomena sosial yang berkembang di sekitarnya. Apalagi menghadapi perkembangan era kompetisi seperti sekarang ini, diperlukan kekuatan daya saing yang tangguh, dimana sumber daya insani atau human capital merupakan kuncinya.

Persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan tinggi menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan perubahan internal perguruan tinggi jika ingin tetap eksis dan diminati masyarakat. Salah satu challenge itu misalnya diversifikasi bidang pekerjaan yang menuntut kompetensi dan keahlian spesifik. Kondisi ini mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para lulusan di dalam dunia kerja. Seperti disinggung pada laporan OECD di atas, masih ada masalah ketidaksinkronan antara keahlian yang diperlukan berbagai lapangan kerja dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Kualitas lulusan dihadapkan pada akseptabilitas pengguna (users/ stakeholders).

Dampak lainnya adalah pada perubahan persyaratan yang juga sangat ketat di bursa kerja. Persyaratan kerja saat ini tidak hanya menekankan kualitas lulusan pada penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan akademis), tetapi juga soft skills berupa kemampuan intra dan interpersonal seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, inisiatif, kemauan dan motivasi yang tinggi, komitmen, pengambilan keputusan, optimisme menghadapi hidup, pemecahan masalah, integritas diri (personal habits), keramahan (friendliness, hospitality, sociability), dan sebagainya. Sebagai ilustrasi kenyataan masih rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu misalnya pengakuan Lina Marianti, pencari eksekutif (headhunter) di JAC Recruitment, Jakarta. Menurut dia, perusahaan asing menolak lebih dari setengah lulusan universitas yang dia rekomendasikan untuk dipekerjakan. Kami merekomendasikan lulusan-lulusan terbaik, tetapi yang terbaik itu pun tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan perusahaan, kata Lina. “Mereka (pemberi kerja) mengeluh, lulusan universitas lokal tidak mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik. Mereka lemah dalam keterampilan kepemimpinan dan analitis. Mereka buruk dalam bahasa Inggris dan pengetahuan produk, tuturnya (www.esq-news.com).

Gambaran tersebut menyiratkan banyak hal. Pertama, kualitas lulusan. Kedua, penerimaan pasar pengguna. Dan ketiga, kesiapan perguruan tinggi menghadapi perubahan. Penyediaan lulusan yang berkualitas mengisyaratkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga keahlian/kecakapan spesifik yang dibutuhkan pasar pengguna. Sebab jika tidak, seperti pernah disinyalir oleh Wakil Presiden, Prof Boediono, perguruan tinggi yang tidak menjaga kualitas, ibarat pengedar uang palsu yang bisa merusak sistem berkepanjangan (www.beritasatu.com).
Situasi ini menjadi bukti bahwa ada kesenjangan antara produk perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia.

Hal ini merupakan tantangan umum yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang bergerak menjadi negara maju. Dalam bahasa ilmiah, situasi ini disebut dengan unintended consequences, yakni ketidaksesuaian antara ilmu yang dipelajari pada saat kuliah dengan bidang kerja yang digeluti.

(http://diktis.kemenag.go.id/index.php, Mastuki HS., .Jakarta, 2 Desember 2013)

Manfaat Akreditasi
bagi PTN & PTS

Sindonews.com – Akreditasi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) sudah menjadi seperti nyawa. Sayangnya, masih ada dosen, terutama PTN yang belum sadar pentingnya akreditasi tersebut. Ketua Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Hari Sutrisno mengatakan, akreditasi juga berguna untuk pengusulan proyek institusi. “Misalnya, untuk institusi akreditasi A bisa mengusulkan proyek dengan nilai sekian miliar atau juta, B sekian juta dan C sekian juta,” kata Hari di Yogyakarta, Kamis 26 September 2013.

Manfaat lain dari akreditasi adalah bagi lulusan yang ingin bekerja apalagi ingin jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa instansi mensyaratkan akreditasi. Bahkan beberapa perusahaan swasta sudah mensyaratkan calon tenaga kerjanya harus dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B bahkan harus A. “Makanya para lulusan selalu kita beri copian piagam akreditasi tersebut. Karena kami sadar kebutuhan di dunia kerja saat ini. Kami tentu berharap para dosen semakin menyadari pentingnya akreditasi demi menjamin lulusan yang berkualitas,” imbuhnya.

Dia menjelaskan berdasarkan pengalamannya sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), hal tersebut dikarenakan rasa memiliki program studi (prodi) oleh para dosen masih kurang. “Sebenarnya akreditasi ini banyak kegunaannya. Banyak instansiinstansi yang mensyaratkan tenaga kerjanya berasal dari lulusan prodi yang berakreditasi A. Kalau Pemda umumnya minimal B. Walaupun kita dari universitas negeri yang ternama sekalipun tapi kalau akreditasinya C maka tidak bisa mendaftar di pemda (pemerintah daerah),” tegasnya.

Bahkan ada lulusan universitas swasta di Yogykarta dengan IPK 4,0 tapi akreditasinya C, waktu mendaftar di Pemda DIY ditolak, karena untuk Pemda DIY akreditasinya minimal B, pungkasnya.

(http://nasional. sindonews.com/, 27 September 2013)

Kampus Swasta

Keluhkan Proses Akreditasi Lamban

Tak sampai 120 Perguruan Tinggi
yang Sudah Diakreditasi

JAKARTA – Kalangan perguruan tinggi swasta mengeluhkan proses akreditasi institusi dan program studi. Menurut mereka, lambannya akreditasi ini bukan karena kampusnya yang malas. Tetapi pemerintah belum memberikan infrastruktur sistem akreditasi yang memadai. Ketua Umum Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Edy Suandi Hamid mengatakan, pemerintah harus konsisten menjalankan program akreditasi perguruan tinggi itu. Sebab menurut rektor Universitas Islam Indonesia (UII), urusan akreditasi ini bisa berdampak pada para lulusan perguruan tinggi. Akibat lambannya pengurusan akreditasi, wisudawan bisa dirugikan karena akreditasi terkait ijazah, katanya, Sabtu (12/10).

Edy menegaskan pelaksanaan pelayanan akreditasi yang dilakukan pemerintah melalui BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) selama ini masih belum maksimal. Dia menyebutkan sejumlah fakta terkini tentang pelayanan akreditasi itu. Diantaranya adalah jumlah perguruan tinggi yang telah terakreditasi kurang dari 120 unit. Padahal jumlah perguruan tinggi sangat banyak yakni 3.218 unit kampus swasta, 93 kampus negeri, dan 614 perguruan tinggi agama negeri dan swasta serta kampus kedinasan. Tentu jumlah kampus yang baru terakreditasi itu masih sedikit. Pemerintah harus proaktif, katanya.

Edy menegaskan pihak kampus sering dirugikan terhadap lambannya pelayanan akreditasi ini. Padahal dia menyebutkan kampus sudah melayangkan permohonan akreditasi baru ke BANPT. Namun pelayanan di BAN-PT lambat karena selalu mengeluh keterbatasan asesor. Menurut Edy solusi dari masalah itu sudah jelas, yakni memperbanyak jumlah asesor. Dia berharap tahun depan proses akreditasi tidak bertumpuk di BAN-PT. Tetapi juga dibagi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibuka oleh masyarakat/swasta. Keberadaan LAM ini diharapkan bisa meringankan beban BAN-PT secara signifikan, katanya.

Edy berharap proses pembentukan LAM ini bisa berjalan secepatnya. Saat ini peraturan pelaksanaan pembentukan LAM belum ada.

(wan, http://berita.plasa.msn.com/, 13 October 2013 | By JPNN)