“Dua Tahun ke depan PT dan Prodi harus Berakreditasi !”

Hari Selasa, 5 Maret lalu majalah Komunita membuat agenda bertemu Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU, Kepala LLDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Hadir satu jam  sebelumnya Komunita memperhatikan kesibukan beliau menerima tamu komunitas pendidikan tinggi silih berganti mendiskusikan berbagai masalah pendidikan tinggi. Upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, meningkatkan kompetensi lulusan  melalu Gerakan MBKM, serta sinergi dengan pemangku kepentingan merupakan program yang diusung LLDikti Wilayah 4 di bawah kepemimpinan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU.

Beberapa waktu lalu, dua tahun sejak pelantikan beliau sebagai Kepala LLDikti LLDikti Wilayah 4 membuat capaian bagi kemajuan perguruan-perguruan tinggi sangat dirasakan. Tahun 2023 lalu, lahir guru besar baru, sebanyak 92 orang. Ini lompatan yang luar biasa. Akreditasi prodi yang unggul meningkat dari 174 prodi menjadi 194 prodi (dari jumlah 2.700 prodi, di atas 60 persen terakreditasi baik sekali). Angkanya terus bergerak, akan lebih banyak lagi yang terakreditasi unggul. Lebih dari 10.000 Dosen, juga lebih dari 200 Guru Besar telah mendapatkan tunjangan sertifikasi Dosen dan tunjangan kehormatan Guru Besar.  Sementara itu, 35 perguruan tinggi dalam wilayah LLDIKTI Wilayah 4 menginisiasi kerja sama dengan berbagai mitra industri untuk mendorong lahirnya wirausahawan di bidang pengelolaan sampah, juga wirausahawan di sektor lainnya. Nota Kesepakatan antara LLDIKTI  Wilayah 4 dengan Mitra Dunia Usaha dan Industri, antara lain: LSP MSDM Unggul Indonesia, PT. Quantum Indonesia, PT. Markplus Institut, serta Mitra Pemerintah (yakni: Kepolisan Daerah Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi).

Dalam mendorong perguruan tinggi terus menuju kualitas, LLDIKTI Wilayah 4 melalui berbagai layanannya, baru-baru dengan memberi apresiasi bagi perguruan-perguruan  tinggi yang telah mencapai dan memenuhi Standar Kriteria  melebihi yang telah ditetapkan, serta penghargaan kepada para mitra kerjasama LLDIKTI Wilayah 4. Acara dikemas dalam Anugerah LLDIKTI Wilayah 4 Tahun 2024, di Jakarta, 19 Februari lalu.

Latar belakang itulah mendorong majalah Komunita menemui Kepala LLDikti Wilayah 4 – Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU. di tengah kesibukan beliau, terkait terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam pandangannya, perguruan-perguruan tinggi bukan saling bersaing tetapi, kita semua harus berkolaborasi, bersinergi dengan tetap berpacu membangun mutu, karena masyarakat tidak boleh dirugikan. Masyarakat harus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Berikut bincang-bincang majalah Komunita.

Majalah Komunita: Perspektif  Bapak Kepala LLDIKTI Wilayah 4 terkait terbitnya Permendikbudristek No.53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dikaitkan dengan tantangan Perguruan Tinggi Swasta yang berdisparitas tinggi, serta  menghadapi era Society 5.0 (yang memberi perhatian penting terhadap sumber daya manusia).

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU: Pertama, Permendikbudristek No.53/2023 menjadi rujukan dengan penekanan pada kompetensi lulusan. Jalan menuju kompetensi itu yang lebih dimerdekakan melalui berbagai model pembelajaran efektif yang sesuai dengan kondisi perubahan zaman. Sebelumnya belajar itu seolah-olah hanya di kelas, kini dimungkinkan di luar kelas, termasuk program-program proyek, kemudian program magang yang bisa dilakukan pengakuan. Hal ini, memang yang menjadi “PR” adalah bagaimana para pimpinan Perguruan Tinggi dan Dosen memahami esensi Permendikbudristek No.53/2023 tersebut. Esensinya yaitu pendampingan jauh lebih penting. Pendampinganlah yang jauh lebih penting bagi mahasiswa. Jadi bukan hanya sekadar mengajar, tetapi pendampingan bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa belajar di luar kampus, maka harus diberikan pendamping (di-record yang terpenting). Artinya proses itu bisa dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas.

Kedua, Permendikbudristek No.53/2023 menekankan pada penyederhanaan tugas akhir. Sebelumnya tugas akhir dianggap identik namanya harus skripsi, karya tulis yang bab-babnya sudah ditentukan, sehingga bisa jadi mengebiri kreativitas. Maka tugas akhir bisa dalam bentuk proyek,  proyek kewirausahaan, atau membangun business plan dan lain sebagainya bisa menjadi proyek.Tapi sekali lagi, juga perlu disesuaikan dengan karacteristik program studi. Dengan demikian orang tidak terkekang dengan yang namanya format. Pembelajar tidak tertekan dengan format, tapi pembelajar akan lebih mengedepankan isi. Jadi sekali lagi, harus ada pengawasan ketat dari level per-prodi, juga Perguruan Tinggi, Prodi dan Dosen.  Kalau pembelajar memilih bikin proyek, ya harus betul-betul jadi proyek. Penuangan di dalam tulisannya tidak mesti dalam bentuk skripsi. Dalam bentuk model seperti yang sekarang namanya tetap disebut skripsi tidak masalah itu. Hal yang sangat penting, sekali lagi adalah kompetensi yang ingin dibangun.

Ketiga, yang sangat bagus adalah bahkan kalau ada mata kuliah – mata kuliah yang sifatnya di lapangan, serta tidak memungkinkan diberi nilai dalam bentuk huruf atau angka, bisa dilakukan dengan status lulus atau tidak lulus. Namun SKS-nya tetap diakui. Misal namanya Program Penanganan Sampah bagi mahasiswa Teknik Lingkungan itu sulit. Misal tidak diberi nilai karena prosesnya bisa jadi panjang, diberikan status lulus cukup SKS-nya dihitung, tetapi nilainya lulus sehingga tidak memengaruhi IPK, tidak dihitung sebagai IPK.

Keempat (terakhir), yang paling penting penyederhanaan Akreditasi. Sebenarnya Pemerintah ingin Prodi atau Perguruan Tinggi statusnya terakreditasi. Akhirnya Prodi memenuhi standar. Manakala Prodi mempunyai keunggulan-keunggulan lain, bisa mengajukan secara mandiri. Statusnya bisa unggul, atau bahkan internasional. Dengan demikian, program-program studi dipacu berusaha mencari keunggulan. Kalau Prodi ingin punya level “UNGGUL” ataupun “Internasional”, tapi yang paling mendasar adalah Prodi harus berstatus terakreditasi.

Majalah Komunita:

Namun problemnya disparitas PTS yang tinggi. Bisa jadi yang sudah mapan mengejar dengan cepat. Peluang untuk belum mapan, mungkin effort-nya harus lebih.  Bagaimana agar mereka didorong dengan peluang yang sama?

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Itulah kenapa standar minimumnya adalah terakreditasi. Jadi meskipun berstatus merger, standar berdirinya Perguruan Tinggi dan Prodi memang harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.  Mereka harus mempunyai status akreditasi. Kalau tidak akreditasi berarti tidak memenuhi standar, maka tidak atau belum bisa menjalankan fungsi sebagai entitas Perguruan Tinggi. Lalu setelah sesuai dengan standar, baru kelanjutannya. Kalau memang kompetensinya makin bagus, pengelolaannya makin bagus tentu perlu mendapatkan penghargaan dengan status “Unggul” dan “Internasional”. Silakan hal itu pun diupayakan oleh Perguruan Tinggi. Hal lain yang juga penting, agar antar Perguruan Tinggi saling bersinergi. Perguruan Tinggi yang sudah mapan akan kita dorong menjadi semacam “pengasuh” ataupun “pengimbas” Perguruan Tinggi tertentu.

Majalah Komunita:

Merujuk aturan tersebut, artinya  permendikbudristek ini memberikan angin segar kepada perguruan- perguruan tinggi, termasuk yang dalam kondisi kurang sehat.  Apakah dalam waktu 2 tahun cukup  mendorong seluruh Perguruan Tinggi dan Prodi terakreditasi ?

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Saya kira pasti memberi angin segar karena permendikbudristek tersebut tidak membuat rumit Perguruan Tinggi. Dengan berstatus sudah terakreditasi dan berlaku selama 8 tahun untuk Perguruan Tinggi, serta  5 tahun untuk setiap prodi, dan dilakukan perpanjangan secara otomatis jika tetap memenuhi standar. Lalu ketika mau menjadi unggul ataupun internasional anytime. Artinya ruang birokrasi sudah jauh lebih dipangkas. Jadi Perguruan Tinggi manapun yang punya intensitas kuat akan cepat maju. Maknanya Perguruan Tinggi sangat diberi ruang, dan dimerdekakan.

Majalah Komunita:

Terkait dengan tugas LLDIKTI Wil 4 sebagai perpanjangan tangan Kementerian dalam memantau kualitas Perguruan Tinggi, lalu bagaimana optimalisasi Permendikbudristek dimaksusd, terkait dengan tupoksi LLDIKTI ?

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Pertama, tentunya LLDIKTI menggunakan instrumen berbasis pada data PDDIKTI yang paling pokok. Kedua, kita juga menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi secara berkala. Ketiga, kita menggunakan instrumen penguatan layanan. Layanan kita buat lebih mudah secara online. Kemudian yang terakhir  (ketiga), kita menggunakan instrumen portal-portal pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut adalah fungsi kontrol dalam rangka mendorong fasilitas agar semua bisa bergerak.

Setelah 2 tahun kalau kemudian masih ada yang tertinggal seperti itu ? Seandainya dalam 5 tahun  (5 tahun adalah masa berlaku akreditasi), dan Prodi tidak memenuhi standar berdasar penilaian tim independen (lembaga akreditasi mandiri atau BAN-PT). Maka bila berstatus tidak terakreditasi, prodi tersebut harus dicabut izin operasionalnya. Inilah  konsekuensi, Prodi dan Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi standar yang berarti tidak layak untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.  Jngan sampai masyarakat dirugikan.

Majalah Komunita:

Dengan kondisi disparitas Perguruan Tinggi,  prediksi Bpk. bagaimana ?

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Saya yakin prediksinya semakin baik, karena jika tidak memenuhi standar potensi tidak memenuhi standar, misalkan bisa segera merger dengan Perguruan Tinggi yang lain. Itu yang kita dorong, supaya betul-betul Perguruan Tinggi menjalankan Tridarma, serta yang memenuhi standar.

Majalah Komunita:

Jadi permendikbudristek tersebut ada kaitannya  dengan aturan lainnya semisal mengharuskan perguruan tinggi untuk merger, walaupun praktik di lapangan tidak semudah yang diharapkan.

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Pasti, tapi itu semua perlu kebersamaan dari seluruh entitas, baik pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen dan juga mahasiswa serta masyarakat.

Majalah Komunita:

Saran Bapak, terutama bagi PTS yang nota bene ada 2 institusi di dalamnya, yaitu: penyelenggara dan pengelola atau Yayasan dan Perguruan Tingginya. Saran yang harus mereka lakukan dalam waktu 2 tahun atau 5 tahun berlakunya Permendikbudristek No. 53/2023 ?

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU:

Pertama, tentu mereka harus semakin bersinergi. Yang diberi mandat oleh negara untuk menjadi penyelenggara adalah Yayasan. Kemendikbudristek tidak bisa mencabut Yayasan, karena Yayasan berdiri dengan dasar hukum izin dari Kemenkumham. Kemendikbudristek punya kewenangan dalam memberikan izin perguruan tinggi, kemudian memfasilitasi proses penguatan mutunya. Kalau itu tidak terjadi Kemendikbudristek akan mengambil kembali izinnya. Karena itu, Yayasan harus intens paham tentang pendidikan tinggi. Setelah mendapatkan izin untuk penyelenggaraan perguruan tinggi, instrumen yang digunakan Yayasan untuk mengelola Tridharma itulah yang disebut sebagai badan pengelola ataupun entitas perguruan tinggi, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Prodi dan para Dosen-nya ini harus bersinergi. Karena Yayasan yang diberi mandat, maka pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab kepada Yayasan. Jadi kalau mereka konflik itu aneh.  Dimata Negara yang paling bertanggung jawab tentu Yayasan. Jadi  kata kuncinya adalah bersinergi.

Kedua, harus bersama-sama memastikan kualitas proses pembelajaran. Itulah kata kunci dari keduanya.

Yang terakhir, penerbitan Permendikbudristek No.53/2023 adalah upaya Pemerintah selaku regulator mendorong kualitas mutu dengan perhatian pada; 1) standardisasi pendidikan tinggi; 2) proses akreditasi, standardisasi standar minimum perguruan tinggi, juga memberi ruang kalau melebihi standar; kemudian 3) simplifikasi dalam proses Akreditasi.

Wawancara & Editing: Lili Irahali; Transkrip wawancara: Yanda Ramadana.

Lahirnya Permendikbudristek Nomor 53/2023 setidaknya memberi ruang demokratis, dan mencoba mengakar pada tantangan internal dan eksternal perguruan tinggi masing-masing untuk bertransformasi menuju mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi mereka. Permendikbudristek ini tidak lepas dari pergulatan komunitas penyelenggara pendidikan tinggi, antara lain ABP PTSI dengan Ditjendiktiristek – Kemendikbudristek  sebagai representasi pemerintah mencari titik temu memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi menuju mutu.

Disparitas PTS dan Tantangan Kualitas

Kondisi obyektif perguruan tinggi, jika ditinjau dari sisi sumber daya, aksesibilitas, dan kemampuan relatif beragam. Kesenjangan yang terjadi sejatinya tidak boleh membuat pemerintah lantas abai terhadap kondisi riil di lapangan tersebut. Jangan sampai ketersediaan ruang gerak yang luas dalam penjaminan mutu bagi perguruan tinggi malah justru melahirkan kesenjangan baru yang makin lebar antar PTS.

Fakta menjelaskan banyak PTS di Indonesia kurang sehat, diperkirakan sekitar  60% dari  total  sekitar 2.984 PTS atau sekitar 1.790 PTS. Fakta ini menunjukkan PTS belum mendekati penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif atau berkualitas. Problematik PTS sangat beragam, namun paling tidak disebabkan sejumlah faktor kompleks yang melibatkan aspek sistem pendidikan dan manajemen lembaga, juga aspek struktural, manajemen, dan lingkungan pendidikan.

Barangkali, langkah umum upaya meningkatkan efektivitas dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sehat sudah dilakukan PTS. Namun, berangkat dari aspek mana memang bergantung pada kondisi PTS masing-masing. Semisal beberapa hal yang menjadi perhatian kita, yakni:

1. Penyempurnaan Tata Kelola: a) Meningkatan tata kelola perguruan tinggi, termasuk transparansi kebijakan, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder, untuk membantu meningkatkan efektivitas lembaga. b) Menetapkan dan mengimplementasi kebijakan yang mendukung good university governance (GUG) untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan perguruan tinggi.
2. Investasi Sumber Daya Manusia: a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: dosen dan staf pengajar. Termasuk meningkatkan kualifikasi, memberikan pelatihan berkala, dan memastikan mereka terlibat dalam penelitian dan pengembangan akademis. b) Mendorong pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar dosen, di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan kapasitas akademis mereka.
3. Pembaruan Kurikulum: a) Mengadopsi kurikulum yang relevan dengan perkembangan terkini dalam industri dan masyarakat agar membantu lulusan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. b) Integrasi teknologi dan penekanan pada keterampilan praktis juga meningkatkan daya saing lulusan.
4. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya: a) Meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya pendidikan, meliputi: perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendukung membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. b) Pembaruan infrastruktur dan teknologi mendukung metode pengajaran yang inovatif.
5. Kerja Sama dengan Industri: a) Membangun kerja sama erat dengan industri membantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan pasar kerja. b) Program magang, pelatihan di tempat kerja, dan kerja sama penelitian memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.
6. Peningkatan Akses Pendidikan: a) Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang kurang terwakili membantu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. b) Beasiswa dan program bantuan keuangan juga membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah.
7. Peningkatan Evaluasi dan Akreditasi: a) Meningkatkan sistem evaluasi dan akreditasi untuk memastikan bahwa standar kualitas pendidikan tinggi terpenuhi dan dipertahankan. b) Menggunakan mekanisme evaluasi oleh pihak eksternal memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang kinerja institusi.

PTS menyadari betul, memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tantangan berkelanjutan, dan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Namun demikian keterbatasan tetap merupakan kendala bersama.

Terobosan Permendikbudristek Bisakah Membantu?

Permendikbudristek yang diluncurkan dalam Program Merdeka Belajar Episode Ke – 26 bertema “Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi” Senin, 29 Agustus 2023 lalu pada intinya mengubah dua hal: 1) standar nasional pendidikan tinggi, dan 2) sistem akreditasi pendidikan tinggi. Permendikbudristek yang strategis ini menegaskan afirmasi pemerintah, serta menawarkan ruang kemudahan soal penjaminan mutu perguruan tinggi. Ruang kemudahan (tabel berikut) yang mencakup: penyederhanaan lingkup standar; penyederhanaan standar kompetensi lulusan; penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian; meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi; status akreditasi disederhanakan; pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib; juga akreditasi dilakukan pada tingkat unit pengelola prodi.

Ruang terobosan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 di atas dipandang praktisi pendidikan tinggi merupakan hal positif. Rektor Universitas Teknik Sumbawa, Dr. Chairul Hudaya menilai kebijakan ini merupakan terobosan luar biasa karena dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan. Dengan beban administrasi berkurang, selanjutnya kami bisa lebih fokus sehingga dosen-dosen kami bisa melakukan penelitian, pengabdian masyarakat yang jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.”

(Sumber: berbagai sumber – lili irahali)

Berbagai peristiwa dunia pendidikan tinggi kita akhir-akhir ini, menampakkan berbagai faktor yang berkontribusi menghambat upaya proses meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Beberapa faktor yang berkontribusi pada situasi tersebut, diantaranya: keterbatasan sumber daya, kekurangan sumber daya manusia berkualitas, kebijakan pendidikan yang tidak konsisten, standar dan akreditasi, kultur organisasi perguruan tinggi, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta perilaku “fraud (menyimpang)” dari pelaku pendidikan tinggi. Kompleksitas persoalan tersebut di atas utamanya dihadapi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang justru mengusung jumlah mahasiswa terbesar dibanding PTN. Data saat ini menunjukkan PTS mendidik sebanyak 72 % mahasiswa, sehingga perhatian pada kualitas perlu ditingkatkan. Keperwiraan ini sesungguhnya upaya PTS dalam membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun satu sisi pembinaan atau bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi PTS kurang lebih hanya 6% dari total anggaran. Sementara PTN menerima kurang lebih 94% dari total anggaran.

Sementara itu, di saat bersamaan kita dihadapkan era Society 5.0, yakni sebuah era atau konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi (Fukuyama, 2018). Pada era Society 5.0 masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Nah, tantangan perguruan tinggi tersebut di atas merupakan suatu keniscayaan yang mau tak mau harus dihadapi. Di sinilah diperlukan percepatan transformasi.

Baru-baru ini pemerintah telah mengafirmasi upaya transformasi pendidikan tinggi dengan menyederhanakan beberapa peraturan sebelumnya, juga berisi pengembangan. Yakni melalui terbitnya Permendibudristek Nomor  53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diharapkan mendorong perguruan tinggi dan program studi lebih inovatif dan adaptif menghadapi dinamika perubahan.

Apakah Permendikbudristek ini mampu menjadikan pijakan perguruan tinggi untuk menerobos percepatan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi – khususnya PTS ? Kami berbincang dengan Rektor ARS University untuk memahami problematik PTS, serta menjawab tantangan tersebut. Berikut bincang-bincang majalah Komunita dengan Prof. Dr. Drs. Purwadhi, M.Pd.; Rektor ARS University di tengah kesibukan beliau.

Komunita: Perspektif Prof. terkait tantangan perguruan tinggi swasta/PTS pada era Society 5.0 serta bagaimana kaitan dengan Permendikbudristek No. 53/2023,

Prof. Dr. Purwadhi: Dalam konteks “Permen No. 53 Tahun 2023”, kita melihat peraturan tersebut sebagai landasan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi dalam era Society 5.0. Perspektif terkait tantangan PTS pada era Society 5.0 dan kaitannya dengan Permendikbudristek No. 53/2023, meliputi:

1. Kurikulum yang Relevan: PTS perlu menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Era Society 5.0 menuntut adanya integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan penerapan ilmu pengetahuan dalam konteks sosial yang luas. Permendikbudristek No. 53/2023 dapat menjadi pedoman untuk penyusunan kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan, dengan memperhatikan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan aspirasi sosial.
2. Infrastruktur Digital: Infrastruktur digital yang memadai menjadi prasyarat dalam mendukung pembelajaran di era Society 5.0. PTS perlu menghadapi tantangan dalam menginvestasikan sumber daya untuk memperbarui dan memelihara infrastruktur digital mereka, termasuk akses internet cepat, perangkat keras dan lunak yang mutakhir, serta platform pembelajaran online yang interaktif. Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin memberikan arahan terkait standar infrastruktur digital yang harus dipenuhi oleh PTS.
3. Tenaga Pendidik Berkualitas: Tenaga pendidik yang berkualitas menjadi kunci dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas di PTS. Di era Society 5.0, tenaga pendidik perlu tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Permendikbudristek No. 53/2023 dapat mengarahkan PTS dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik mereka melalui program pelatihan dan sertifikasi.
4. Kompetensi Lulusan: PTS harus memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di era Society 5.0. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan yang melampaui aspek akademis, seperti keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan literasi digital. Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin memberikan pedoman tentang penilaian kompetensi lulusan dan mekanisme untuk memastikan bahwa lulusan PTS memiliki kualitas yang diharapkan.

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut dan menggunakan Permendikbudristek No. 53/2023 sebagai panduan, PTS dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka dan menghadapi era Society 5.0 dengan lebih siap dan efektif. Ini akan membantu PTS dalam menciptakan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam masyarakat dan pasar kerja yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat.

Komunita: Jadi apa makna Permendikbudristek No. 53/2023, bagi PTS ?

Prof. Dr. Purwadhi: Permendikbudristek No. 53/2023 memiliki makna penting bagi perguruan tinggi swasta (PTS) karena merupakan panduan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Beberapa makna dan implikasi Permendikbudristek No. 53/2023 bagi PTS adalah sebagai berikut:

1. Pemandu dalam Peningkatan Kualitas: Permendikbudristek No. 53/2023 memberikan arahan dan panduan kepada PTS tentang standar dan prosedur yang harus diikuti untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Ini mencakup berbagai aspek seperti penyusunan kurikulum, infrastruktur digital, pengembangan tenaga pendidik, dan penilaian kompetensi lulusan.
2. Pedoman Implementasi Teknologi: Dalam era Society 5.0 yang ditandai oleh integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin memberikan pedoman bagi PTS dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan administrasi kampus. Ini termasuk peningkatan infrastruktur digital, penggunaan platform pembelajaran online, dan integrasi teknologi dalam kurikulum.
3. Pengaturan Terkait Kualitas: Permendikbudristek No. 53/2023 juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait penilaian dan penjaminan kualitas pendidikan tinggi. Ini dapat meliputi prosedur akreditasi, standar mutu, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa PTS memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
4. Keterlibatan dalam Transformasi Pendidikan: Dengan mengikuti pedoman dan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 53/2023, PTS dapat lebih aktif terlibat dalam transformasi pendidikan tinggi menuju arah yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ini membantu PTS untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global dan mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, Permendikbudristek No. 53/2023 memiliki makna sebagai pedoman yang penting bagi PTS dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat, serta mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Komunita: Sejauhmana Permendikbudristek No. 53/2023 berkontribusi sebagai terobosan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di tengah disparitas PTS yang lebar?

Prof. Dr. Puewadhi: Permendikbudristek No. 53/2023 memiliki potensi besar untuk menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di tengah disparitas yang luas antara perguruan tinggi swasta (PTS). Kontribusi Permendikbudristek No. 53/2023 dalam beberapa aspek berikut:

1. Standarisasi Kualitas: Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin mencakup standar yang lebih jelas dan ketat untuk evaluasi dan penjaminan kualitas di PTS. Dengan adanya standar yang lebih konsisten dan transparan, disparitas dalam kualitas antara PTS dapat diminimalkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi PTS untuk meningkatkan kualitas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pemberian Pedoman: Melalui Permendikbudristek No. 53/2023, pemerintah dapat memberikan pedoman yang lebih konkret kepada PTS tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman ini dapat mencakup strategi pengembangan kurikulum yang relevan, penerapan teknologi digital, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan evaluasi kualitas lulusan.
3. Dorongan untuk Inovasi: Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin mendorong PTS untuk berinovasi dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Dorongan ini dapat meliputi pengembangan program-program pendidikan yang baru dan inovatif, kolaborasi dengan industri untuk meningkatkan relevansi kurikulum, serta penerapan teknologi terkini dalam proses pembelajaran.
4. Peningkatan Akuntabilitas: Dengan adanya Permendikbudristek No. 53/2023, PTS dapat lebih akuntabel atas kualitas penyelenggaraan pendidikan mereka. Melalui proses evaluasi dan akreditasi yang lebih ketat, PTS akan didorong untuk secara aktif meningkatkan kualitas mereka agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Ini dapat membantu mengurangi disparitas kualitas antara PTS yang berkinerja baik dan yang masih tertinggal.

Meskipun demikian, efektivitas Permendikbudristek No. 53/2023 dalam mengatasi disparitas antara PTS akan tergantung pada implementasi yang tepat dan konsisten dari pemerintah serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk PTS, pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, Permendikbudristek No. 53/2023 memiliki potensi untuk menjadi terobosan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan.

Komunita: Upaya yang dipersiapkan dan dilakukan ARS University dalam mengoptimalkan Permendikbudristek tersebut untuk meraih mutu ?

Prof. Dr. Purwadhi: Mari kita bahas bagaimana ARS University mengoptimalkan Permendikbudristek No. 53/2023 dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, terutama menghadapi disparitas yang luas di antara perguruan tinggi swasta (PTS).

1. Pengembangan Kurikulum yang Relevan: ARS University dapat memanfaatkan ketentuan Permendikbudristek No. 53/2023 sebagai panduan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pasar kerja. Mereka dapat menyesuaikan kurikulum dengan memasukkan mata kuliah dan program studi yang memperhatikan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan kebutuhan industri tertentu.
2. Investasi dalam Infrastruktur Digital: Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin memberikan arahan terkait standar infrastruktur digital yang harus dipenuhi oleh PTS. ARS University dapat mengoptimalkan investasi mereka dalam infrastruktur digital, termasuk akses internet cepat, pengembangan platform pembelajaran online, dan perangkat teknologi informasi yang mutakhir, untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa.
3. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik: ARS University menggunakan Permendikbudristek No. 53/2023 sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik mereka. Mereka dapat memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta memfasilitasi partisipasi tenaga pendidik dalam kegiatan riset dan pengembangan profesional untuk memperbarui pengetahuan mereka.
4. Pengukuran dan Penilaian Kualitas: Permendikbudristek No. 53/2023 mungkin memberikan pedoman terkait pengukuran dan penilaian kualitas pendidikan tinggi. ARS University dapat menggunakan pedoman ini untuk mengevaluasi kinerja mereka secara berkala, baik dari segi akademik maupun administratif, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan dan pendidikan yang mereka tawarkan.
5. Kolaborasi dan Kemitraan: ARS University memanfaatkan Permendikbudristek No. 53/2023 sebagai dasar untuk membangun kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan lain, industri, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat saling bertukar pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara bersama-sama.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, ARS University dapat mengoptimalkan Permendikbudristek No. 53/2023 sebagai terobosan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi mereka, serta mengurangi disparitas yang ada di antara PTS.

Komunita: Persiapan terberat yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menyongsong implementasi Permendikbudristek No. 53/2023

Prof. Dr. Purwadhi: Persiapan terberat yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menyongsong implementasi Permendikbudristek No. 53/2023 dalam waktu yang terbatas – hanya 2 tahun – meliputi beberapa aspek kunci berikut:

1. Revisi Kurikulum: PTS perlu merevisi kurikulum mereka untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 53/2023. Proses ini melibatkan identifikasi mata kuliah yang harus disesuaikan, integrasi elemen-elemen baru seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, dan keterampilan yang relevan dengan Society 5.0, serta menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian.
2. Infrastruktur Digital: PTS harus memastikan bahwa infrastruktur digital mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Ini termasuk memastikan akses internet yang cepat dan stabil, memperbarui sistem manajemen pembelajaran online, dan menyediakan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
3. Pengembangan Tenaga Pendidik: PTS perlu memberdayakan tenaga pendidik mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar dalam lingkungan pendidikan yang diperbaharui. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan bagi dosen-dosen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teknologi pendidikan, pedagogi modern, dan perkembangan terbaru dalam bidang studi mereka.
4. Penyesuaian Administratif: PTS harus menyesuaikan proses administratif mereka sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 53/2023. Ini termasuk perubahan dalam pengelolaan data mahasiswa, penilaian kinerja akademik, pelaporan kepada otoritas pendidikan, dan prosedur akreditasi.
5. Persiapan Mental dan Budaya: Implementasi perubahan besar seperti Permendikbudristek No. 53/2023 membutuhkan perubahan sikap dan budaya di PTS. Ini melibatkan penerimaan bahwa transformasi adalah suatu kebutuhan, motivasi untuk beradaptasi dengan perubahan, dan kolaborasi antara semua pihak terkait di dalam kampus.
6. Manajemen Waktu dan Sumber Daya: Dengan batasan waktu hanya 2 tahun, PTS perlu mengelola sumber daya mereka secara efisien dan efektif. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk proyek-proyek transformasi, pengaturan jadwal yang realistis untuk implementasi berbagai perubahan, dan pembentukan tim kerja yang terkoordinasi dengan baik.

Jadi persiapan terberat PTS dalam menyongsong implementasi Permendikbudristek No. 53/2023 dalam waktu yang terbatas akan terletak pada kemampuan mereka untuk mengelola berbagai aspek yang kompleks dan beragam dari perubahan tersebut dengan cepat dan efisien, sambil memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga dan ditingkatkan.

Komunita: Saran untuk rekan-rekan PTS lainnya.

Prof. Dr. Purwadhi: Untuk rekan-rekan PTS lainnya yang juga menghadapi tantangan implementasi Permendikbudristek No. 53/2023 dalam waktu yang terbatas, saya ingin memberikan beberapa saran:

1. Kolaborasi dan Berbagi Pengalaman: Buatlah jaringan kerja sama dengan PTS lainnya untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik dalam menyongsong implementasi Permendikbudristek. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi secara bersama-sama dan mempercepat proses adaptasi.
2. Prioritaskan Perubahan yang Penting: Identifikasi area-area kunci yang perlu disesuaikan sesuai dengan Permendikbudristek, seperti kurikulum, infrastruktur digital, dan pengembangan tenaga pendidik. Prioritaskan perubahan tersebut untuk memastikan bahwa sumber daya dan waktu digunakan secara efisien.
3. Libatkan Stakeholder Secara Luas: Libatkan semua pihak terkait, termasuk dosen, mahasiswa, staf administrasi, dan pemangku kepentingan eksternal, dalam proses perubahan. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak akan memperkuat kesuksesan implementasi Permendikbudristek.
4. Adopsi Teknologi dengan Bijak: Manfaatkan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dan administrasi. Pilih solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial PTS, dan pastikan untuk memberikan pelatihan yang cukup kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. Fokus pada Peningkatan Mutu: Jadikan implementasi Permendikbudristek sebagai kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Berfokuslah pada upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, dan kontribusi PTS terhadap masyarakat dan industri.
6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Berikan diri Anda dan tim Anda fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses implementasi. Jangan ragu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi Anda jika diperlukan agar sesuai dengan perkembangan terkini.
7. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan implementasi dan dampak perubahan yang telah dilakukan. Gunakan hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan terus-menerus belajar dari pengalaman Anda.

Dengan memperhatikan saran-saran ini dan bekerja sama secara kolaboratif, saya yakin rekan-rekan PTS akan mampu menghadapi tantangan implementasi Permendikbudristek No. 53/2023 dengan lebih baik dan mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara efektif. Semoga.

Editor: lili irahali

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengafirmasi percepatan transformasi pendidikan tinggi menuju mutu, mau tidak mau beririsan dengan Kebijakan Akreditasi dari BAN PT. Permendikbudristek ini merupakan angin segar yang diharapkan memberikan energi baru dalam meningkatkan mutu dan kesehatan institusi pendidikan tinggi. Permendikbudristek tersebut mengubah dua hal: 1) standar nasional pendidikan tinggi, dan 2) sistem akreditasi pendidikan tinggi yang mengandung aspek otonomi akademik, serta akuntabilitas dan transparansi bagi perguruan tinggi. Walau tentunya dibutuhkan kecerdasan perguruan tinggi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang mereka usung dalam menjalankan Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) sebagai pengejawantahan fungsi perguruan tinggi dengan mengusung paradigma mutu.

Keselarasan dan Peraturan BAN PT tentang Akreditasi

Selaras dengan  Permendikbudristek No.  53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Majelis BAN – PT telah menerbitkan beberapa peraturan BAN-PT sebagai  kebijakan baru. BAN – PT sebagai salah satu bagian ekosistem pendidikan tinggi Indonesia berfungsi membantu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam melaksanakan salah satu kewajiban perundangannya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.

ABP PTSI Pusat melalui surat edarannya No.19-009/ABPPTS\/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 perihal Kebijakan Akreditasi pasca diterbitkannya Permendikbudristek No. 53/2023 menyampaikan butir-butir penting kebijakan BAN – PT yang perlu dipahami Badan Penyelenggaran dan PTS dalam bertransformasi mutu tersebut. Hal-hal yang perlu dipahami sebagai berikut.

1. Pembiayaan Akreditasi oleh LAM

Kemdikbudristek menanggung biaya LAM untuk melakukan: (1) akreditasi bagi Prodi sebagaimana dimaksud Pasal 77; (2) akreditasi  ulang bagi Prodi yang berstatus terakreditasi  sementara sebagaimana dimaksud Pasal 78, sesuai dengan standar biaya akreditasi yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek.

2. LAM menetapkan biaya untuk melakukan akreditasl ulang bagi Prodi yang:
3. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud Pasal 82;
4. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 83;
5. status Akreditasi dari lembaga akreditasi  internasional  berakhir sebagaimana dimaksud

Pasal 87; dan

87. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud Pasal 87.

CATATAN: tidak ada pungutan biaya untuk APS dan APT di BAN-PT.

3. Masa Transisi

Sesuai Permendikbudristek No 53/2023 Pasal 96:

1. pengelolaan dan penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53/2023 paling lama dua tahun sejak Permen ini diundangkan;
2. peringkat akreditasi A: Unggul,  B:  Baik sekali dan C:  Baik dari  BAN-PT dan/atau LAM  yang masih berlaku  saat Permen ini  diundangkan,  peringkatnya tetap  berlaku hingga masa berlakunya selesai;
3. instrumen dan tata cara akreditasi yang ditetapkan sebelum berlakunya Permen ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan Permen ini  paling lama dua tahun sejak Permen ini diundangkan.
4. Kewajiban Mengajukan Akreditasi

Khusus mengenai  mengajukan akreditasi,  merujuk pada Peraturan BAN-PT No.  11  Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi  bagi  PT dan/atau Prodi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan Permohonan Akreditasi, yang pada intinya sebagaimana Pasal 2 berikut.

(1)  Perguruan  tinggi   dan/atau  program  studi   yang  tidak  terakreditasi   dan/atau  belum

mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN -PT dan/atau LAM sesuai  dengan kewenangan masing-masing paling lambat  18 Agustus 2024.

(2)  Perguruan tinggi dan/atau program studi  yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan status tidak terakreditasi  oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.

(3)  lnstrumen   Akreditasi    yang   digunakan   dalam   pengajuan   permohonan   akreditasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Peraturan BAN-PT No. 3/2019;
2. Peraturan BAN-PT No. 5/2019; dan
3. IAPS yang berlaku di tiap-tiap LAM sebelum adanya IAPS  baru yang disusun berdasarkan Permendikbudristek No. 53/2023.
4. Peraturan BAN-PT No. 12 Tahun 2023 Pasal 4
5. BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen Akreditasi serta menetapkannya paling lambat 31  Desember 2024.
6. lnstrumen akreditasi mulai diberlakukan paling lama enam bulan setelah ditetapkan.
7. Sebelum berlakunya instrumen APT dan APS yang sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Permendikbudristek No. 53/2023, maka: (1) BAN-PT masih melakukan PEPA untuk PT dan PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM; (2)  BAN-PT  masih  menerima  usulan  APT  menggunakan  instrumen   APT  3.0  dan  APS menggunakan instrumen APS 4.0 bagi PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM; (3)   Bagi PS yang termasuk dalam cakupan LAM,  PT wajib mengusulkan APS ke LAM bagi Prodi yang  akan  berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen  akreditasi  yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
8. BAN-PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat akreditasi paling lama sampai dengan 31 Desember 2024.
9. Peraturan BAN-PT pasca – Permendikbudristek No. 53/2023

     Beberapa aturan berikut merupakan rujukan  dalam akreditasi.

1. Per-BAN-PT No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang lnstrumen Suplemen Konversi.
2. Per-BAN-PT No. 9 Tahun 2023 tentang lnstrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan.
3. Per-BAN-PT No. 10 Tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi lnternasional yang dimiliki Program Studi.
4. Per-BAN-PT No. 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi  Yang Tidak Terakreditasi  dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.
5. Per-BAN-PT No. 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan lnstrumen Akreditasi.
6. Per-BAN-PT No. 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Per-BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan lnstrumen Akreditasi.
8. Per-BAN-PT NO. 15  Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Per-BAN-PT No. 16 Tahun 2023 tentang lmplementasi  Mekanisme Automasi  pada Akreditasi Program Studi.

Sumber: Asosiasi BP PTSI Pusat