Home Blog Page 37

Kunjungan International University Malaya-Wales

Universitas Widyatama (UTama), Selasa (5/3) menerima kunjungan International Universiti Malaya Wales (IUMW). Rombongan tiba di Widyatama pukul 09.00 disambut Kepala Biro Kerjasama Universitas Widyatama Aida Wijaya, S.E.. MSi. Ak., CA.

Sebanyak 29 mahasiswa dari Foundation Programme didam-pingi 3 dosen pendamping langsung menuju Ruang Seminar Gedung 8 lantai VI.

Hadir Pimpinan Universitas dan Yayasan Widyatama beserta pimpinan Fakultas dan beberapa pimpinan 8iro. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Harian Yayasan Widyatama, Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga. M.Si dan perwakilan dari IUMW Farah Hida binti Sharin selaku dosen pembiming.

Kunjungan ini merupakan Mini Symposium antara UTama dengan IUMW setelah sebelumnya kedua lembaga pendidikan ini telah melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan International Conference of Business Policy & Society (ICBSP), November 2018 lalu di Kuala lumpur Malaysia.

Pada sysmposium kali ini pembicara dari Universitas Widyatama diantaranya Kepala Diro Kerjasama, Aida Wijaya. S.E., MSi, Ak., CA. memaparkan mengenai Universitas Widyatama secara umum, dilanjutkan dengan Muhammad Bayu Aji Sumantri, S.M.B.. M.Com selaku pimpinan di Fakultas Bisnis Manajemen memaparkan metode pembelajaran dan campus life di Program Studi Manajemen SI dilanjutkan dengan pemaparan dari Pipin Sukandi. S.E.. MM selaku kepala Pusat Karir memaparkan profile lulusan Widyatama yang tersebar di berbagai Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Unit Kegiatan Mahasiswa di Widyatama pun diperkenalkan dan turut mengisi acara diantaranya Vocal Group. Komunitas Kebudayaan Jepang dan perform Robotic yang merupakan hasil karya mahasiswa Program Studi Teknik Informatika.

Pada kesempatan yang sama beberapa perencanaan kerjasama langsung disusun diantaranya program student exchange antar kedua belah lembaga. Diakhir acara rombongan bersama perwakilan Widyatama Student Ambassador diajak mengunjungi beberapa sarana dan prasarana Widyatama dan ditutup di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa. (Ed-Humas 06Mar2019)

Kewirausahaan Sangat Diperlukan

Januar P. Ruswita (Yepi)
Direktur Bisnis Pikiran Rakyat

Tingkat pengangguran masyarakat menjadi salah satu indikator, suatu negara maju atau tidak. Negara dipandang maju jika sebagian besar masyarakatnya rnemiliki pekejaan yang baik. Artinya bila pengangguran kecil prosentasinya berarti negara tersebut memiliki tingkat kemajuan yang baik (Yusuf Kalla – 2019). Indonesia dihadapkan pada tingkat pengangguran yang masih tinggi, yakni berada pada titik 5.3 %.Mengatasi pengangguran menjadi semakin mendesak, ketika era Industri 4.0 semakin nyata dan membutuhkan keterampilan-keterampilan baru para pekerja, sekaligus hilangnya jenis-jenis pekerjaan tertentu. Untuk mengurangi angka pengangguran di atas diperlukan pula pengembangan kewirausahaan yang harus diperluas.

Kewirausahaan merupakan proses dalam mengidentiflkasl berbagai peluang dan gagasan yang bersifat kreatif & inovatif melalui cara yang baik dalam menjalankan suatu bisnis. Menggali hal-hal berkait dengan kewirausahaan, Komunita berbincang-bincang dengan Direktur Bsnis Pikiran Rakyat, Januar Y. Ruswita, yang juga Wakil Ketua Kadin Jawa Barat.

Komunita : Bagaimana memaknai suatu konsep “Kewirausahaan” dari sisi bakat dan potensi yang dimilki masing-masing orang ?

Yepi : Potensi yang terbesar seorang wirausaha adalah memiliki sikap mental yang unggul dan mandiri. Tentu hal ini sangat terkait erat dengan karakter kepribadian seseorang. Secara kodrati, masing -masing orang diciptakan oleh Tuhan dengan kepribadian sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kepribadian yang sama, karena itu adalah Sunatullah. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang kuat, dia akan menjadi dirinya sendiri, karena memiliki kemampuan kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri yang kuat, optimis, berpikir positif, kreatif, inovatif dan cerdas. Dengan demikian orang tersebut mampu memImpin dirinya sendiri, atau mempunyai kepercayaan diri yang baik, sehingga faktor eksternaI hanya bersifat komplementer saja.

Orang-orang yang berkarakter mandiri Inilah yang bisa sukses menjadi wirausaha, dan akan menjadi manusia yang berhasil. Jadi Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang uniuk rnemperbalki kehidupan usaha bisa juga diikatan sebagai segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya.

Komunita : Jumlah wirausaha (entrepreneur) di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan Malaysia dan Thailand. Survei Bank Dunia tahun 2008, jumlah wirausaha Indonesia hanya 1,5% dari total penduduk. Sementara Malaysia sudah mencapai 4% dan Thailand 4,1 %. Upaya mendukung program Indonesia dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas wirausaha di Indonesia ?

Yepi : Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 dengan jumlah penduduk 252 iota, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau 3,1 persen. Dengan demikian tingkat kewirausahaan Indonesia sesungguhnya telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera.

Bertumbuhnya wirausaha tak lepas dari peran masyarakat bersama pemerintah yang terus mendorong, juga swasta dan kalangan mahasiswa atau kampus. Sebagai gambaran saat ini bertumbuh peminat wirausaha untuk memanfaatkan skim kredit murah seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga 9 persen, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan suku bunga 0,2- 0,3 persen perbulan, maupun yang sekarang baru diluncurkan kredit ultra mikro dengan maksimum pinjaman Rp.10 juta. Pengusaha muda juga didorong menjadi social entrepreneur, yang tidak mengejar keuntungan semata namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Komunita : Program kegiatan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh institusi dalam menunjang keberhasilan mutu para wirausahawan di Indonesia ? Apakah turut berkolaborasi dengan pemerintah maupun beberapa perguruan tinggi

Yepi : Seorang wirausaha juga harus mempunyai ambisi yang baik. Sedangkan ambisi yang buruk adalah target waktu yang kurang reaistis atau ingin cepat (instan), sehingga cenderung menghalalkan segala cara, yang penting mencapai target. Dengan ambisi yang tepat maka anda mempunyai semangat dan keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Program pendidikan dan pelatihan dengan sistem yang sistematis dan terarah. Pelatihan dilakukan oleh lembaga teknis pelatihan yang dilakukan untuk anggota, pengurus, pengawas serta pengelola (manalemen). Tuition Bari setiap pelatihan diharapkan meningkatkan kapasitas insan untuk lebih produktif mengembangkan kemampuan berusaha sebagai entrepreneur.

Komunita : Secara umum hambatan apa yang dialami oleh berbagai kalangan wirausahawan di Indonesia baik yang lama maupun yang baru merintis ?

Yepi : Hambatan pengembangan usaha bagi wirausaha di negara kita cukup banyak, mulai dari kebijakan yang kurang memihak, perijinan usaha yang berbelit dan mahal serta pembatasan lainya, akses permodalan, akses pemasaran, akses teknologi serta lingkungan bisnis yang sangat liberal kapitalistik, dimana persaingan sempurna terjadi dan mekanisme pasar memberikan kemudahan bagi pemilik mod& untuk melakukan monopoli untuk memenangkan persaingan. Itulah kondisi hambatan yang menyulitkan berusaha di negara kita.

Komunita :Bagaimana peran dan solusi yang ditawarkan oleh institusi dalam membantu para wirausahawan untuk terus berkembang meningkatkan usahanya ?

Yepi : Untuk meningkatkan serta membantu wirausaha agar usahanya meningkat yaitu :
1 ) pelaku usaha ha rus memperkuat mental berusaha dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi berusaha,
2) terus berusaha dan meningkatkan kapasitas diri dan pengelolan usaha,
3) fokus mengembangkan usaha,
4) terus melakukan perubahan untuk memodernisasi manajemen serta memanfaatkan informasi teknologi dan
5) memperkuat jaringan bisnis dan selalu berorientasi pada pasar untuk membangun loyalitas konsumen. Harapan pada pemerintah, untuk segera melakukan koreksi atas perundangan dan kebijakan yang menghambat serta diskriminatif pada pelaku usaha.

Komunita : Saran bapak kepada pihak pemerintah dalam memberikan stimulus dan program inkubator bisnisnya guna peningkatan kualitas dan kuantitas wirausaha (entrepreneur) di Indonesia ?

Yepi : Keberadaan Inkubator Bisnis diduga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru yang tangguh dan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam pengembangan UMKM. Inkubator bisnis berwujud dukungan bisnis untuk mempercepat kesuksesan pengembangan startup serta perusahaan pemula dengan cara menyediakan berbagai sumber daya serta layanan yang dibutuhkan kepada para pengusaha. Layanan yang ditawarkan ini umumnya dikembangkan atau diatur oleh manajemen inkubator serta ditawarkan baik dalam inkubator bisnis itu sendiri dan melalui jaringan milik inkubator bisnis.

Pemerintah harus mampu memberikan fasilitasi program inkubator bisnis melalui in wall strategy, karena model ini dapat memberikan fasilitasi menyeluruh kepada calon wirausaha pemula untuk belajar ketrampilan bisnis, mendirikan perusahaan, mempunyai fasilitas kantor dan unit produksi bersama, mendapatkan mentoring secara rutin, serta fasilitas lainya secara penuh, sampai mereka menjadi wirausaha yang telah mampu mandiri. (By : Keni Kaniawati – 08 Maret 2019)

International Conference of Businnes Policy & Socienty (ICBSP 2018)

Joint Host Universitas Widyatama dengan International University Malaya Wales

Sebanyak 80 karya ilmiah (paper) dari dosen dan peneliti yang berasal dari sejumlah negara berhasil dipresentasikan pada Konferensi internasional Business Policy & Society yang berlangsung dua hari 27- 28 Nopember 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Konferensi internasional tersebut diselenggarakan bersama (joint host) Universitas Widyatama (UTama) Bandung dengan International University Malaya Wales (IUMW) Malaysia sebagai perwujudan dari program kerjasama peningkatan kualitas para dosen dan peneliti, khususnya yang berasaldari kedua universitas dimaksud.

80 Dosen dan peneliti ikuti Seminar Internasional Widyatama yang diselenggarakan di Malaysia. Konferensi selain dikuti oleh para dosen dan peneliti juga dihadiri sejumlah praktisi bisnis dan industri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Nigeria, Selandia Baru, Jepang, Thailand dan Fil ipina, serta dibuka oleh Deputy Dirjen Pendidikan Tinggi Malaysia Prof. Dr. Noo Azizi bin Ismail.

Ketua Harian Yayasan Widyatama sekaligus sebagai pemrakarsa terselenggaranya konferensi internasional itu, Prof. Dr. Obsatar Sinaga, M.Si mengatakan, penyelenggaraan konferensi internasional merupakan sebuah lompatan besar dari Universitas Widyatama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong para dosen dan penel iti khususnya pada Universitas Widyatama agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Universitas Widyatama sendiri pada konferensi internasional tersebut menyertakan 39 karya ilmiah dari para dosen berbagai fakultas dengan topik makalah tentang E-marketing, E-business, E-Commerce, General Marketing, Finance, Finance Tchnology, Accounting, Operation Management, Technology Management, Cyber Security, Data Analitytic dsb. Konferensi internasional yang mempertemukan para akademisi serta praktisi industri serta bisnis tersebut menurut Obsatar diharapkan menghasilan berbagai gagasan dan solusi bagaimana para akademisi sebai knya bersikap dalam era industry 4.0 sekarang. Era industri 4.0 menurut Obsatar membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam hal inovasi teknologi dengan bidang terkait teknologi lai nnya seperti 10T dan big data .

Bertindak sebagai pembicara kunci Prof. Dr. Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib, dari Universitas Teknologi.Petronas, Prof. Patrick Kee Peng Kong dari Universitas SEGI Kuala Lumpur Prof. Dr. Takemi Fujikawa dari Universitas Otemon Gakuin, Jepang dan Prof. Mohd.Haizam dari Universitas Widyatama yang sama memandang? konferensi ini sangat penting bagi para akademisi dan praktisi bisnis terutama pada era revolusi industri 4.0. Sementara itu Vice chansellor IUMW Tay Kay Luan berpendapat bahwa konferensi ini menjadi sangat penting tepat dan relevannuntuk mendefinisikan kembali peran tenaga kerja dalam mengimbangi revokni baru di bidarg ekonomi dan industri tenitarna pada pada era industri 4.0. Saat ini semua lini kehidupan berada di era digital dandampak yang ditimbulkan oleh revolusi teknologi, semisal lahirnya kecerdasan buatan, robotik dan internet memasuki kehidupan manusia dewasa ini.Banyak ahli memperkirakan bahwa setidakiwasetengandari tugas pekerjaan manusia akan digantikan oleh peran teknologi baru pada tahun 2030. **(Otang Fharyana – 07Des2018)

Dirgahayu Yayasan Widyatama ke-46

Yayasan dan Universitas Widyatama harus mampu membuka mata dan pikiran dalam menata ulang rencana dan program kerja guna menghadapi kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan besar tingkat tinggi di masa depan, demikian disampaikan Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama, Sri Lestari A. Roespinoedji di Bandung, Selasa 8 Januari 2019.

Di hadapan seluruh unsur plmpinan Yayasan dan Universitas Widyatama pada kesempatan HUT ke-46 Yayasan Widyatama, Sri Lestari menekankan kembali pentingnya meningkatkan kerjasama seluruh jajaran organisasi tanpa memandang senior dan junior serta menumbuhkembangkan perbaikan etos kerja untuk mencapai tujuan yang lebih eflsien dan efektif dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada rilis yang diterima Redaksi “PR” online, Rabu 9 Januari 2019, pada kesempatan itu Ketua Yayasan menyampaikan rasa gembira dan syukur atas keberhasilan Universitas Widyatama meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tinggi di tingkat internasional terutama kualitas jajaran para dosen dan peneliti melalui penyelenggaraan Konfrensi Internasional di Kuala Lumpur November 2018.

Menurut Sri kerjasama Universitas Widyatama dengan International University of Malaya-Wales (IUMW) dalam menyelenggarakan konferesi internasional tersebut telah berhasil menempatkan 48 karya ilmiah (paper) yang ditulis para dosen Widyatama dan dipublikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus. “Tiga dosen Widyatama yang ikut dalam konfrensi internasional itu bahkan berhasil meraih the best paper. ini sangat membanggakan kita,” tambahnya.

Puluhan undangan menghadiri HUT Yayasan Widyatama ke-46. Acara peringatan 46 tahun berdirinya Yayasan Widyatama berlangsung sederhana namun hidmat dan dihadiri oleh serluruh pengurus yayasan dan seluruh pimpinan Universitas. Humas

Widyatama Technologi Event 2019

Fakultas Teknik Universitas Widyatama, Sabtu (2/3) menyelenggarakan Widyatama Technology Event di Gedung Serbaguna (GSG) Widyatama. Hadir Dekan Fakultas Teknik UTama Dr. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T membuka kuliah umum yang dihadiri seluruh mahasiswa FakultasTeknik.

Dalam sambutannya, Rozahi menyampaikan tujuan diselenggarakan Widyatama Technology Event adalah untuk menerapkan pengetahuan yang diraih dan dapat diimplementasikan terhadap majunya teknologi yang semakin canggih saat ini.

Mengusung tema “Show Your Creativity to Lead Nation With Renewable Energy”, kuliah umum diisi oleh pembicara di bidang sistem informasi diantaranya Stefanus Cristian (Alumni Teknik Industri UTama), Wildan Usama Martoyo (Alumni Sistem Informasi UTama) dan Sandy Akbar Nusantara ( Co-Founder and COO, Engineer di VERT Capital and Technology).

Selain kuliah umum, pada kesematan yang sama dilaksanakan juga penyaluran bantuan dana kebajikan umat dari nasabah salah satu BUMN cabang Kota Bandung yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang beruntung. (Ed – Humas 11Mar2019)

Utama Raih Juara 3 Padjajaran Badminton Championship ( PBC ) 2018

Tim Bulutangkis Universitas Widyatama (UKM Bulutangkis) sukses berlaga di ‘Padjadjaran Badminton Championship (PBC) 2018’ tingkat nasional yang berlangsung di Bale Santika Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor sejak 6-10 November 2018.

Pada kegiatan ini UTama mendapat juara 3 dalam kategori beregu putra. Tim Bulutangkis terdiri : Sugeng Adi Riyadi (0115101254/akuntansi), Dicky Yaniadi (0215101464/manajemen), Fauzi Ramadhan (0217101358/manajemen), Syawal Badri Fadhila (1118101040/sistem informasi), Oka Pratama (0216101195/manajemen). Humas 17Des2018

 

Meningkatkan APK, Memerlukan Sinergitas

Wawancara

Ir. Dharnita Chandra, MSi

Ir. Dharnita Chandra, MSi. – Sekretaris Pelaksana LLDikti IV Jawa Barat Banten Drs. Enang Rusyana, MPd – Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Bandung

Ditengah gelombang era Industri 4.0 Indonesia mempunyai pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, yakni meningkatkan APK (daya minat masyaralcat) melanjutkan ke pendidikan tinggi. Buktinya, pertumbuhan APK dalam periode 23 tahun terakhir (1994 – 2017) menjelaskan sebagai berikut : 13 tahun pertama prosentase APK menaik sedikit dari 10 – 12 %; sementara 11 tahun berikutnya mencapai angka 13 – 25 %, dan baru tahun 2018 meningkat menjadi 34,58%. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menargetkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi pada tahun 2019 akan tumbuh 2, 5% atau mencapai 35 %. Target tersebut akan tercapai dengan asumsi jika perguruan tinggi mampu mem buka model pendidikan jarak jauh (PJJ).

APK pendidikan tinggi sejatinya menunjukkan kualitas layanan negara terhadap hak masyarakat memperoleh akses pendidikan tinggi. Besaran APK pendidi kan tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh pendidikan tinggi. Persentase APK sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi. Sebagaimana negara-negara maju, kemajuan pendidikan tingginya dikaitkan dengan seberapa besar APK pendidikan tinggi di negara tersebut. Disinilah peran negara berkewajiban meningkatkan APK pendidikan tinggi.

Untuk mengetahui kebijakan yang telah dikembangkan dan diterapkan pemerintah terkait dengan peningkatan APK. Kami mencoba melihat kebijakan yang ada serta implementasi kebijakan tersebut di daerah LLDikti IV. Berikut petikan wawancara majalah Komunita dengan Ir. Dhamita Chandra, M.Si – Sekretaris Pelaksana LLDikti IV Jabar & Banten.

Dijelaskan Ir. Dharnita M.Si bahwa angka partisipasi ini (APK) merupakan daya minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni antara usia 18 s.d. 23 tahun. Apabila melihat pada hasil angka statistik pertumbuhan APK dari tahun ke tahun, ternyata daya minat masyarakat di Indonesia masih rendah. Demikian pula Jawa Barat, dengan APK 20 % terendah dibanding propinsi lain di Jawa, Oleh karenanya perlu dilakukan strategi dan penanganan khusus guna meningkatkan daya peminatan masyarakat dalam rangka melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Kalau menilik akar masalahnya, problem mendasar terkait rendahnya angka partisipasi masyarakat usia sekolah pada jenjang perguruan tinggi sebagian besar diakibatkan permasalahan ekonomi. Yakni terdapat masyarakat yang masih terkendala biaya sebagaimana disyaratkan oleh pihak pengelola perguruan tinggi meskipun telah disediakan solusi berupa pemberian beasiswa, dll. Namun sepertinya belum berpengaruh secara signifikan dalam mendongkrak kenaikan angka partisipasi. Hal lainnya, yakni kurang kesadaran/keinginan dalam diri masyarakat pada usia tersebut untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sehingga lebih memilih untuk bekerja.

Pemerintah melalui Kemenristekdikti serta perangkat pelaksananya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan angka partisipasi dan mutu SDM perguruan tinggi. Beberapa kebijakan berupa Peraturan Menteri Ristekdikti (Permen) untuk mengatasi tingkat partisipasi masyarakat, yakni :

  1. Permen No.51 tentang PJJ (pendidikan jarak jauh). Artinya pemerintah mendorong penyelenggaraan pendidikan melalui media komputer berbasis online yang dilakukan secara virtual (dunia maya), sehin a memudahkan pola interaksi antara dosen dan mahasiswa dimanapun dan kapanpun.
  2. Permen No.54 bagi jenjang diploma-vokasi dan politeknik tentang pendidikan MEME (multi entry dan multi exit). Artinya bahwa penyelen araandengan fleksibilitas pendidikan dapat masuk dan keluar melalui multi disiplin keilmuan – kapan dan dimana saja. Contoh: dari jenjang diploma 1 dapat langsungmelanjutkan ke diploma 2, dst.
  3. Permen No.26 tahun 2016 tentang RPL (Recognisi Pembelajaran Lampau). Artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kelompok type/jenis tertentu. Contoh: Type A (mahasiswa pindahan), Type B (pendidikan formal/informal maupun berdasarkan pengalaman kerja)
  4. Bagi perguruan tinggi yang nilai AIPT-nya B, dihimbau untuk menyelen arakan sistem pembelajaran secara ‘blendid leaming’ artinya campuran mekanismebelajar antara tatap muka dan online.

Sementara kebijakan lain pemerintah melalui Kemenristekdikti/LLDikti terkait strategi dalam menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi, yakni :

  1. Memiliki sertifikat tambahan profesional selain ijazah formal sebagai bekal wawasan dan keterampilan guna memasuki dunia kerja.
  2. Re-orientasi kurikulum, yakni mewujudkan revolusi mental mahasiswa melalui berbagai literasi, diantaranya: literasi data, teknologi dan humanities. Pengetahuan & wawasan mengenai entrepreneurship dan internship agar wajib diberikan.
  3. Pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), hal ini perlu difasilitasi oleh perguruan tinggi dalam rangka memperoleh wawasan plus kompetensi keilmuan baru pada berbagai jenjang serta keterampilan khusus akibat adanya perubahan informasi & teknologi.

Dalam kaitan kebijakan di atas fungsi LLDikti adalah perpanjangan tangan dari Kemenristekdikti dalam rangka menyelenggarakan dan mensukseskan program kegiatan pendidikan tinggi guna mencerdaskan wawasan plus keilmuan masyarakat. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) sebagai transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) memiliki peran yang lebih strategis dan luas dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kini LLDikti melayani pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi swasta, juga menaungi perguruan tinggi negeri di wilayahnya.

Fungsi LLDikti mencakup memetakan mutu pendidikan tinggi menjadi lebih baik, memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal, mengevaluasi dan melaporkan peningkatan mutu perguruan tin Selain itu LLDikti juga memiliki fungsi pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan tinggi serta pelaksanaan administrasi LLDikti. Pembagian kewenangan ini memperjelas posisi Kemenristekdikti untuk berfokus pada penerbitan kebijakan, semen tara LLDikti berfokus pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut bagi seluruh PTN dan PTS di wilayahnya. LLDikti akan melaporkan pelaksanaan tersebut kepada direktorat jenderal masing-masing di Kemenristekdikti sebagai masukan untuk menyempumakan kebijakan terkait perguruan tinggi.

Adapun program yangdirencanakannya sebagai berikut:
– Program SDID dan Kelernbagaan. Berkaitan dengan pembukaan & penutupan program studi,
– Program Belmawa. Berlcaitan dengan pembelajaran & kemahasiswaan

Agar tingkat partisipasi masyarakat usia sekolah pada jenjang perguruan tinggi mengalami kenaikan, maka dari program tersebut diterapkan berupa kebebasan untuk membuka prodi baru bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan segala kesiapannya (sesuai peraturan & persyaratan). Sementara untuk program kemahasiswaan, diberikan beasiswa sebagaimana yang telah dijalanlcan. Seperti beasiswa bidik misi, dll.

Khusus di Jawa Barat terdapat sekitar 470 perguruan tinggi, hampir 65% perlu perhatian dalam tata kelolanya. Kondisi tersebut mau tidak mau berpengaruh terhadap angka partisipasi dan mutu lulusan. Hal ini tentunya menjadi perhatian LLDikti Wilayah IV. Dalam hal penjaminan mutu bagi setiap perguman tinggi. Oleh karenanya terdapat program yang kami lakukan, seperti penilaian assesment perguruan tinggi berupa alaeditasi. Dalam rangka peninglcatan nilai akreditasi bagi setiap perguruan tinggi di wilayah IV khususnya yang belum terakreditasi, dilakukan bimtek (bimbingan teknis) untuk sosialisasi dokumen borang baru dan pelatihan audit mutu internal guna mendorong penguatan implementasi SPMI (sistem penjaminan mutu internal). Selain itu, kami pun turut memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengadakan kesepakatan bersama (MOU) dengan beberapa perguruan tinggi diatasnya guna melakukan pembinaan, dll. Contoh: Perguruan tinggi yang telah memperoleh nilai akreditasi A, diharapkan dapat melakukan pembinaan ke perguruan tinggi lain yang masih mendapatIcan nilai akreditasi B atau C. Selain itu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan beasiswa. Jadi intinya bahwa segala program kegiatan yang telah dicananglcan oleh pusat (Kemenristekdikti), dijalanIcan pula oleh LLDikti pada wilayahnya masing-masing.

Karena meningkatkan APK dan mutu lulusan ini merupakan kewajiban semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi. Maka, segala penetapan kebijakan, regulasi dan program kegiatan yang telah direncanakan oleh pusat (Kemenristekdikti) & LLDikti selaku kepanjangannya, senantiasa dapat diimplementasikan dan dijalankan sebaik-baiknya oleh setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di I ndonesia. Sehinggadiharapkan akan meningkatkan angka partisipasi minat masyarakat dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi serta mutu lulusannya. Berkenaan dengan hasil evaluasi dari setiap kebijakan dan program kegiatan tersebut, maka pihak kami selaku otoritas pemberi amanat akan melakukan monitoring melalui sistem informasi LLDikti serta assesment secara gradual atas keberhasilan dan target pencapaian dari setiap perguruan tinggi (Written Editted by Abdul Rozak)

Menyibak jalan dan menginisiasi persekongkolan ukhrowi: mencari kampiun amalan altruistik menuju syurga

Bachrudin Musthafa, Prof., PhD
Guru Besar Literasi Bahasa & Sastra Inggris, SPs-UPI

Komunita edisi April 2019 ini benar-benar menggoda saya untuk berpikir ke luar zona nyaman. Betapa tidak: tajuk rencana yang diangkat Redaksi dan suara para narsum (nara sumber) kali ini benar-benar terasa berpikir keras untuk dapat menguak jalan ke luar dari kesumpekan tiga masalah besar yang mengepung Indonesia sebagai negara-bangsa. “APK Perguruan Tinggi, Kualitas SDM, dan Daya Saing Bangsa Indonesia”.

APK Perguruan Tinggi (APK PT) kita baru mencapai sekita dan angka ini relatif rendah dibanding negara tetangga s Malaysia (38%) dan Singa pura (78%). Status APK PT yang rend kata Prof. Dinn Wahyudin, merupakan konsekuensi langsung penekanan program nasional yang masih berpihak pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun (yang saat ini telah mencapai lebih dari 95%). Masuk akal terutama kalau dipikirkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan bujet yang tak memungkinkan mengutamakan semua tingkat pendidikan.

Akan tetapi, masalahnya bukan cuma ihwal penekanan. Ada isu orientasi pembangunan pendidikan tinggi juga yang problematis: alih-alih menekankan program vokasional yang berorientasi pasar kerja, PT (perguruan tinggi) kita lebih mengutamakan program akademik yang berpretensi mencetak ilmuwan-akademisi pada jenjang S1, S2, dan S3. Demikian jelas Prof. Dinn. Ditambah lagi, sebaran PT secara geografis dan disparitas kualitas layanan akademik yang ditawa rkan juga bermasalah yakni sebagian besar PT berkualifikasi A tersebar di Pulau Jawa dan di bawah Perguruan Tinggi Negeri. Kompleksitas masalah yang dihadapi semacam inilah yang memaksa narsum kita sambat tentang perlunya sinergi dan kola borasi antarelemen terpenting bangsa: Peme rintah (Kemenristek Dikti), Pihak Swasta Penyelenggara PT, dan Pihak Industri yang mempekerjakan lulusan PT. Tentang kerumitan tantangan ini, dua narsum yang lain–Prof. Endang Caturwati dan lr. Dharnita Chandra, M.Si menyetujuinya.

Dalam esei pendek ini selanjutnya akan dibahas kolaborasi macam apa yang perlu dilakukan dan pola manajeman seperti apa yang mungkin bisa dilakukan dan cocok bagi Indonesia, namun, sebelum hal itu dilakukan, terlebih dahulu kita perlu mendudukkan tiga ungkapan kunci di dalam tema besar Komunita kali ini.

APK Perguruan Tinggi

Secara universal, seperti yang diindikasikan Prof. Dinn, APK dapat dipandang sebagai indeks kemampuan pemerintah berjalan dalam memfasilitasi akses rakyatnya (yang berminat) masuk ke perguruan tinggi (PT); dan ini juga meru pakan cerminan aspirasi masyarakat untuk mengambil pendidikan formal pada jenjang yang tinggi ini (yakni S1, S2, dan/atau S3). Dipandang dari sisi ini, Indonesia (dengan APK 33%) tidak semaju yang diinginkan karena APT di negeri tetangga kita lebih tinggi. Untuk menyebut dua saja Malaysia (dengan APT 37) dan Singapura (78%) berada di atas Indonesia. Apakah rakyat Indonesia merasa berada di bawah tetangga ini? Jawabnya tidak sesederhana yang diduga.

Apakah benar bahwa kita sebagai negara-bangsa menginginkan semua warga negara berpendidikan universiter? Saya meragukan kenyataan ini. Karena, untuk menyebut alasan yang fundamental saja, tujuan pendidikan nasional kita tidak mengarah ke sana. Kualitas SDM Indonesia.

Ungkapan “Kualitas SDM Indonesia” ini menuntut penjelasan Ianjut, terutama karena konsep “kualitas” itu sendiri bukanlah merupakan konsep objektif meski pun dapat diobjektifkan atas kesepakatan (kelompok) orang tertentu. Frasa “Kualitas SDM Indonesia” oleh karena itu harus dimaknai sesuai konteks penggunaannya dalam keterkaitannya dengan tatanilai yang kita pilih sesuai keyakinan kita. Seringkali kita bicara kualitas kompetensi akademis seseorang terbatas pada IPK (indeks prestasi kumulatif), yang merupakan satu faktor saja dari sejumlah faktor lain yang kita utamakan dalam pendidikan termasuk kemampuan menyesuaikan diri (adapta bility), kemampuan berinovasi (innovativeness), kemampuan berkreasi (creativity), kemampuan mengatasi tantangan yang dihadapi (adversity competence), dan kemampuan melakoni kegiatan kehidupan kita dengan intergitas tinggi (integrity).

Jadi, kualitas SDM Indonesia yang kita impikan seperti apa? Ini ada hubungannya dengan mimpi-kolektif kita sebagai negara-bangsa. Ketika kita memiliki gambaran yang tak jelas tentang “kualitas” yang diinginkan, maka konsep kualitas menjadi sesuatu yang tak terukur. Rentetan akibat selanjutnya adalah ketakjelasan arah dan tujuan. Kalau sudah seperti ini kita lantas sangat mudah diobang-ambingkan kriteria eksternal yang dipilihkan orang lain buat menghakimi kita. Kita ddlam konteks semacam ini seperti kehilangan kedaulatan atas diri sendiri. Kitp kehilangan kemandirian atas nasib peruntungan kita sendiri sebagai negara-bangsa.

Agar kita dapat mengukur diri-sendiri, mari kita merujuk kembali cita-cita kolektif kita tentang kebesaran bangsa yang kita idam-idamkan seperti yang disuarakan dalam tujuan pendidikan nasional kita.

Daya Saing Bangsa Indonesia

Ungkapan “Daya Saing Bangsa Indonesia” ini bukanlah konsep sederhana yang tem bus-pandang dan bermakna tunggal serta universa I. Daya saing bangsa mengasumsikan komparabilitas suatu keadaan di mana kita sebagai negara-bangsa dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Kita dalam keadaan on equal footing.

Dalam wacana pengembangan universitas di negeri ini, kita sering mendengar bahwa perguruan tinggi kita harus berkaca pada perkembangan World Class Universities suatu tata kelola dan layanan perguruan tinggi kelas dunia yang dicirikan, antara lain, oleh high tech, massive open access course offering, dan penggunaan yardstick yang relatif konstan lintas kasus. Contoh konkretnya adalah publikasi terindeks SCOPUS: Bagaimana caranya agar kita dapat membaca pikiran-pikiran yang digagas orang lain lewat publikasi SCOPUS? Bagaimana pada waktunya kita dapat menggagas pikiran kita sendiri dan mengkomunikannya kepada sidang pembaca pada jurnal terindeks SCOPUS? Like it or not, kita digiring ke arah itu, bila ingin disandingkan dengan warga kelas dunia!

Mau atau tak-mau, kita harus mulai memilah dan memilih “ticket” utama yang hendak kita andalkan sebagai tanda-masuk ke kawasan mendunia itu. Negara lain telah bebenah memperbaiki diri dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris dan teknologi tinggi dari pendidikan dasar sampai level pendidikan doktor! Itulah tampaknya yang telah dan tengah dilakukan Cina belakangan ini. Dua tickets dipilih dan diutamakan untuk menata diri dan masuk ke gelanggang persaingan global. Bagaimana dengan kita?

Ke mana biduk hendak dikayuh? Qou Vadis Indonesia

Indonesia sudah sangat lama mengidamkan situasi di mana kita merasa berdaulat dalam mengurus dan mengembangkan diri sendiri, dengan berkaca dan belajar dari pengalaman perjalanan bangsa lain. Kita ingin PT (perguruan tinggi) kita berdaulat seperti halnya perguruan-perguruan tinggi kelas dunia lainnya yang dapat dengan leluasa menentukan nasibnya sendiri tanpa ketergantungan yang terlalu berat pada pihak lain yang mungkin memiliki motif lain semisal profit-making yang di kedepankan para pebisnis pendidikan. Tetapi mampukan kita menciptakan kondisi dan memampukan diri-sendiri seperti yang diinginkan?

?Itulah pertanyaan jujur yang hendak kita jawab dengan kejujuran pula. Para narsum (nara sumber) yang diwawancarai Komunita semuanya mengakui bahwa tanggungjawab mengelola pendidikan merupakan tanggungjawab bersama dan oleh karena itu harus dipikul bersama dengan sinergitas yang saling-menguntungkan rakyat banyak: suatu entitas abstrak yang senantiasa kita atas namakan.

Berdasarkan pengalaman dan kreativitasnya, bangsa Indonesia telah sangat mahir mendesain kerjasama dalam berbagai hal. Tetapi untuk kali ini, bisakah untuk dan atas nama kebaikan rakyat banyak kita bersatu padu dalam niat dan aksi kependidikan yang dicita-citakan bersama? Yakni: menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi, tetapi dengan ongkos yang ramah terhadap peserta didik, dan yang memberdayakan masyarakat sebagai pencipta lapangan kerja (job creator) dan bukan mengerdilkannya sebagai pencari kerja (job seekers).

Kolaborasi macam apa yang perlu dilakukan dan pola manajeman seperti apa yang mungkin bisa dilakukan dan cocok bagi Indonesia?

Jawabannya mungkin tidak sederhana dan mungkin tidak akan muncul dari ruang opini yang terbatas ini. Akan tetapi, satu hal terasa jelas bahwa orang -orang beriman yang berorientasi masuk syurga tak pelak lagi akan melihat upaya ini sebagai kesempatan emas yang ditunggu-tunggu. Yakni, sejenis aktivitas yang kondusif bagi terjadinya “perlombaan dalam aksi kebajikan” dan yang memberi kita peluang bagi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya ummat manusia, khususnya yang tengah berusaha memperbaiki diri dan keluarganya.

Itulah jenis gambaran persekongkolan ukhrowi yang tengah kita cari. Kita rintis jalan mulus ke amalan jariyyah yang dapat mengantarkan kita menuju ke syurga yang paripurna. Semoga.

Peringati Harkonas 2019, BPKN Beri Kuliah Umum 11 PT

Bandung, 12 Maret 2019 BPKN memberikan Edukasi serentak ke 11 Perguruan Tinggi di Kota Bandung dalam bentuk kuliah umum dalam rangka Hari Konsumen Nasional. Kuliah umum diikuti sekitar 1000 orang mahasiswa dan tercatat sebagai pemecah rekor MURI untuk jumlah peserta kuliah umum di Indonesia.

Pelaksanaan kuliah umum merupakan kerjasama antara BPKN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Perguruan tinggi yang berpartisipasi adalah : Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Universitas Telkom, Institute Teknologi Nasional, Universitas Kristen Maranantha, Universitas Islam Bandung, IKIP Siliwangi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Widyatama, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kebangsaan, Politeknik Bandung. Prof. Dr.Uman Suherman, Kepala LLDIKTI Wilayah IV mengatakan, “LLDIKTI menyambut baik dan berterimakasih kepada BPKN yang telah membantu melakukan pembinaan Perguruan Tinggi (PT) agar lebih berwawasan luas khususnya terkait aspek Perlindungan Konsumen.”

BPKN bersama Sekretaris Yayasan Widyatama
Ir. Roeshartono Roespinoedji

“Kuliah umum merupakan salah satu rangkaian acara dari HARKONAS, yaitu melakukan edukasi serentak dengan mengangkat tema “Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya” yang bertujuan menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa/i tentang hak dan kewajiban konsumen,” ujar Rolas B. Sitinjak, selaku Wakil Ketua BPKN.

Edukasi kepada konsumen adalah salah satu cara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa konsumen perlu mengenal dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Untuk itu diselenggarakan edukasi dalam bentuk kuliah umum, harapannya tentu saja Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) meningkat. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia tahun 2018 sebesar 40,41 dari nilai maksimal 100. Nilai IKK 40,41 ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memiliki kemampuan untuk membela haknya sebagai konsumen.

Dari 7 dimensi yang diukur, salah satu dimensinya yaitu pengetahuan konsumen di Indonesia terhadap UU, seperti pemahaman hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta kelembagaan dan peran masing masing lembaga Perlindungan Konsumen (PK) masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen belum sepenuhnya mampu menerapkan dan memperjuangkan haknya.

Banyaknya pengaduan yang masuk ke BPKN membuktikan konsumen sudah cukup berani memperjuangkan haknya walaupun belum sepenuhnya. Pengaduan masyarakat yang diterima BPKN meningkat tajam dari 107 pada tahun 2017 menjadi 403 tahun 2018 lalu.

Sejak 1 Januari hingga 28 Februari 2019 BPKN telah menerima pengaduan, baik tidak langsung (surat/pos, email, call center BPKN 021 153) ataupun langsung ke kantor BPKN sebanyak 70 pengaduan, pengaduan terbanyak adalah dari sektor perumahan sebanyak 75.71%. Pengaduan dibagi menjadi beberapa sektor diantaranya, perbankan, pembiayaan konsumen/finance, layanan kesehatan, jasa travel, perumahan, e-commerce, dll.

Untuk mengantisipasi banyaknya insiden dan pelanggaran tersebut, BPKN mendesak pemerintah mengambil langkah strategis guna memastikan adanya akses jalur pemulihan hak dan kepastian hukum bagi Perlindungan Konsumen. Apalagi Ekonomi Digital berpotensi mendisrupsi integritas PK. “Oleh karena itu kelembagaan PK, pengaturan/regulasi dan pengelolaan PK harus menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan yang begitu cepat,” kata Arief Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN.

Upaya pemberdayaan konsumen merupakan perjalanan yang panjang dan melibatkan pemangku kepentingan yang luas. Dibutuhkan energi untuk menjaga momentum para pemangku kepentingan agar selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam melindungi konsumen. Peringatan Hari Konsumen Nasional setiap tanggal 20 April diharapkan agar semua pemangku kepentingan selalu ingat dan berkomitmen dalam melindungi dan memberdayakan konsumen.

Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Untuk itu lahir UU PK No 8 pada tahun 1999. Dalam UUPK yang diingatkan dalam peringatan Harkonas adalah: – Konsumen, diingatkan untuk membangun kesadaran konsumen atas hak-haknya: – Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan PK, bahwa mereka adalah penanggungjawab penyelenggaraan PK: – Pelaku Usaha, Pelaku Usaha harus jujur, bertanggung jawab sebagaimana diatur dlm UUPK pasal 7 tentang kewajiban Pelaku Usaha: – Lembaga PK lainnya seperti BPKN, diingatkan apa saja tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka PK, demikian juga masyarakatyangterhimpun dalam LPKSM.

“Harkonas diperingati setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keberdayaan Konsumen, untuk itu diharapkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya Kementerian/Lembaga Teknis Pemerintah namun juga lembaga PK lainnya seperti BPKN, LPKSM bahkan Pelaku Usaha dan Konsumen sekalipun turut berpartisipasi aktif mengedukasi sesama konsumen”,Pungkas Rolas.

Dalam kaitan ini, “BPKN akan menggandeng semua elemen masyarakat untuk terus melakukan edukasi agar Konsumen Indonesia paham akan hak dan kewajibannya.” Kuliah umum diharapkan agar mahasiswa dapat menjadi salah satu garda depan konsumen cerdas, kritis, dan berperan aktif memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berkesinambungan”, lanjut Arief. (Humas15Mar2019)

Mahasiswa UTama Kembali Torehkan Prestasi pada AUG Myanmar

Dilansir dari Belmawa, Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe secara resmi membuka acara olahraga 2 tahunan atlet mahasiswa tingkat Asia Tenggara 19th ASEAN University Games (AUG ke-19), Upacara pembukaan dilaksanakan di gedung Wunna Theikdi Sports Complex IndoorStadIum.

Ajang olahraga tingkat mahasiswa ini mempertandingkan 17 cabangolahraga, memperebukan total 1897 medali, yang terdiri dari 587 emas, 587 perak, dan 723 perungu. Acara berlangsung sebanyak 201 kompetisi dan diikuti 2078 atlet, pelatih , dan manajer dari Negara-negara anggota ASEAN.

Acara berlangsung mulai dari tanggat 10-19 Desember 2018 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar. Tim atlet mahasiswa Indonesia didampingi Direktur kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti , Didin Wahidin membawa rombongan atlet mahasiswa, pelatih dan official pendamping sebanyak 192 orang. Indonesia sendiri mengikuti 13 dan 17cabang olahraga yang dipertandingkan.

Pada sambutan Wakil Preskten U Myint Swe, menyampaikan kepada seluruh peserta agar selalu mengingat tujuan pertandIngan untuk menunjukkan keakraban dan rasa solidaritas negara-negara anggota khususnya generasi muda. Pertandingan olahraga juga memberikan kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan bakat dalam bidang olahraga diwilayah ASEAN, dan memberikan kesempatan bagi para atlet untuk berinteraksi dan bertukar budaya dengan negara-negara sesama anggota ASEAN.

Acara dihadiri menteri dan pejabat Negara Myanmar, duta besar serta pejabat dan negara-negara peserta kompetisi. Pada akhir sambutan Wakil Presiden U MyInt Swe mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, dan secara resmi membuka ASEAN University Games 2018 Ite ke 19.

Pada saat berita ini diturunkan atlet mahasiswa Indonesia telah berhasil memperoleh 44 medali emas , 39 perak , dan 19 perunggu. Medali yang diperoleh salah satunya disumbangkan mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Widyatama , Fauzi Ramadhan yang merupakan atlet Bulutangkis Indonesia pada nomor single men. (Humas)